Kebijakan untuk Masyarakat Miskin

Tajuk Rencana Bali Post, Kamis, 14 September 2006

SETIDAKNYA ada tiga tolok ukur sederhana untuk mengkategorikan suatu negara masuk negara maju, berkembang atau bahkan terbelakang. Ketiga faktor itu adalah pendidikan, transportasi dan kesehatan. Ketiga variabel ini bisa saling mempengaruhi.

Contohnya saja soal kesehatan yang belakangan ”harganya” semakin mahal dan semakin sulit dijangkau rakyat kecil. Ketika pemerintah menyadari hal itu, maka beberapa langkah terobosan pun diambil. Pada intinya, ingin meringankan beban dengan memberikan subsidi langsung. Contohnya, Asuransi Miskin (Askin).

Sayangnya, seperti biasa, kebijakan untuk masyarakat miskin justru banyak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga banyak yang salah sasaran. Seseorang yang sebenarnya dari sisi ekonomi mampu justru banyak yang mengantongi Askin. Sebaliknya, yang tidak mampu justru tidak mendapat fasilitas itu.

Sama seperti ketika pemerintah menggelontorkan Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang sempat heboh beberapa waktu lalu. Sampai kini pun, soal itu di beberapa daerah masih menyisakan persoalan. Masalahnya, data yang diberikan tidak benar-benar akurat. Validasi data seringkali tidak dilakukan dengan berbagai alasan; menghemat waktu, biaya, serta begitu percaya pada perangkat di bawah dan alasan-alasan lainnya. Akhirnya, ketika kemudian SLT dan Askin diterimakan, justru banyak yang tidak berhak memperolehnya.

Tampaknya, beberapa kalangan tidak lagi punya budaya malu dan hilangnya rasa empati kepada orang-orang yang benar-benar memerlukan bantuan. Mengaku miskin, pura-pura kere pun dilakukan agar dapat bantuan. Tidak ada rasa malu, risi, kikuk dan semacamnya.

Kita masih ingat, saat ini banyak kepala daerah tidak malu-malu mengatakan daerahnya miskin atau tertinggal, demi untuk mendapatkan bantuan. Kalau dulu lain. Pejabat sangat marah kalau daerahnya dibilang minus, miskin dan sejenisnya. Hal itu menjadi sesuatu yang sangat tabu. Bahkan, dengan segala aksi manipulatif, angka kemiskinan disulap sehingga daerahnya benar-benar ”makmur”. Kini, sandiwara itu semakin sering terjadi.

Seperti diberitakan Bali Post Rabu (13/9) kemarin, Kepala Area Pelayanan Askes di Karangasem Ir. IGN Sastra Bawa mengaku kelimpungan karena masyarakat setempat yang mengajukan klaim asurasi miskin (Askin) tak terkendali. Askes banyak kebobolan karena orang kaya banyak yang mengaku miskin. Sedangkan di sisi lain, ironisnya, banyak pasien yang benar-benar miskin justru tidak mengantongi kartu Askin. Memang, menurut dia, verifikasi pemegang Askin itu sendiri di luar kewenangan Askes.

Sementara itu, di Kabupaten Tabanan dilaporkan, daerah ini menargetkan 50 persen penduduk memiliki Askes Mandiri yang preminya dibayar oleh yang bersangkutan. Sebelumnya daerah ini juga telah mengklaim warganya yang telah menjadi anggota Askes 114.825 jiwa.

Ke depan, untuk menghindari hal ini, verifikasi data harus mutlak dilakukan. Pejabat, BPS dan pihak terkait harus benar-benar melakukan pendataan, pencocokan, penelitian dan upaya lainnya agar bantuan itu tidak salah arah. Jika tidak, masalah-masalah sebelumnya sangat rentan terulang. Kalau dibiarkan terus, ”angka kemiskinan” di negeri ini tidak akan pernah turun.

Satu hal lagi, memang harus diakui masyarakat kita belum insurence minded. Hal ini harus disosialisasikan lagi, tidak hanya kepada calon peserta Askes mandiri. Beberapa hal yang perlu dicatat, sosialisasi ini tentu tidak hanya dengan mengatakan bagaimana pentingnya asuransi tetapi juga dengan memperbaiki kinerja asuransi itu sendiri. Karena, tentunya, pengalaman orang lain — baik maupun buruk — akan menjadi pertimbangan tersendiri.

Jawara Adhyaksa

Tajuk Rencana Republika, Kamis, 14 September 2006
Hari-hari terakhir ini, kita diperlihatkan sebuah tontonan yang sama sekali tak menarik. Justru memalukan. Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh saling bersilang kata di media massa dengan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Rusdi Taher. Tak hanya itu, mereka juga berebut pengaruh di DPR. Mereka mengira bahwa semua tindakan itu akan mempercantik wajah mereka. Justru sebaliknya: Makin hitam. Mereka mengira akan timbul simpati publik. Justru sebaliknya: Memuakkan.

Awalnya adalah kasus narkoba di Jakarta Barat. Ada perbedaan tuntutan yang dilakukan jaksa terhadap dua terdakwa. Hariono Agus Cahyono yang didakwa sebagai bandar cuma dituntut tiga tahun (di berkas tuntutan sebetulnya tertulis enam tahun), sedangkan Ricky Candra yang menjadi kurir dituntut seumur hidup. Hakim pun memvonis sesuai tuntutan saja. Padahal mereka didakwa atas kepemilikan 50 ribu kilogram shabu-shabu dan 70 ribu butir ekstasi. Yang menarik, jumlah barang bukti shabu-shabu berkurang menjadi 34 kg.

Akibatnya para pihak terkait diperiksa Majelis Kehormatan Kejasaan Agung. Dari empat jaksa penuntut umum, dua orang dipecat, dan dua orang lagi dibebaskan dari jabatan fungsional. Adapun Asisten Pidana Umum Kejati DKI ditarik ke Kejaksaan Agung dan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terkena hukuman penundaan gaji selama setahun. Sedangkan Rusdi kena bagian dicopot dari jabatannya. Rusdi pun melawan.

Rusdi mengatakan bahwa dirinya dari awal tak setuju terhadap tuntutan tersebut, namun karena ia sedang pergi ke Beijing, Cina, ia tak bisa mengontrolnya. Nah! Selanjutnya ia pun membeberkan –jika benar– apa yang sebetulnya menjadi aib dirinya dan juga korp kejaksaan. Menurutnya, pimpinan di Kejaksaan Agung beberapa kali melakukan intervensi kasus yang sedang mereka tangani. Di antaranya adalah kasus eks Bandara Kemayoran, kasus KPUD DKI, dan kasus Pemimpin Redaksi Rakyat Merdeka.

Bola kemudian bergulir ke DPR. Para anggota dewan yang terhormat memanggil Jaksa Agung dan Rusdi untuk dikonfrontir. Namun, sebagai pimpinan, Abdul Rahman Saleh tak memberi izin Rusdi untuk hadir. Rusdi tetap nongol di DPR, walaupun tak berkesempatan untuk konfrontasi langsung di ruang sidang.

Sebetulnya, hukuman untuk para jaksa itu masih terlalu ringan. Mereka tak terkena sanksi pidana. Mestinya mereka disidik karena bisa jadi ada unsur penyuapan. Toh, walaupun dihukum ringan, mereka tetap tak malu dan justru melawan. Sedangkan apa yang diungkapkan Rusdi soal tuduhan intervensi oleh pimpinan untuk sejumlah kasus lain justru memperlihatkan makin bopengnya wajah Korp Adhyaksa. Memang, betapa rusaknya mereka. Mestinya mereka malu pada polisi yang kini sedang giat menangkapi para bandar, pengedar, dan pemakai narkoba. Hasil kerja polisi yang bersusah payah menangkap, malah kemudian dijadikan ladang bisnis.

Apa yang sedang diperlihatkan para koboy penegak hukum itu sebetulnya hanya puncak dari gunung es dalam rimba keculasan aparat dalam menegakkan keadilan. Istilah mafia peradilan bukanlah isapan jempol.

Buka Dialog dengan Kelompok Radikal

Editorial Media Indonesia, Kamis, 14 September 2006
PERJALANAN sejarah Indonesia kerap diwarnai kehadiran kelompok garis keras. Berbagai motivasi melatarbelakangi gerakan-gerakan radikal seperti agama, etnik atau kedaerahan, ideologi, dan politik.

Orde Baru berhasil membungkam kelompok radikal dengan kekuatan militer. Setiap pemikiran yang berseberangan dengan pemerintah dimatikan. Namun, kelompok-kelompok itu hanya mati suri. Mereka kembali siuman pada era reformasi yang mengedepankan demokratisasi dan penghormatan kepada hak asasi manusia.

Kehadiran kelompok radikal di Tanah Air saat ini sudah menjadi sebuah fakta. Mereka memonopoli tafsir. Atas nama kebenaran yang dianut, mereka melanggar hak orang lain atau menabrak hukum.

Pendekatan represif atas kelompok radikal hanya mengembangbiakkan kekerasan. Itulah pelajaran yang bisa kita petik dari pergolakan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidak bisa padam dengan desingan peluru. Kekuatan bedil memang mampu mematikan raga, tapi tidak bisa memadamkan semangat. Hanya dialog yang mengantarkan GAM kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Kita juga bisa memetik hikmah dari kasus Amerika Serikat dalam membasmi terorisme. Negara adidaya itu hanya bisa menebar teror di Irak dan Afghanistan. Namun sama sekali tidak mampu melawan idealisme. Kedamaian yang diagungkan pun semakin jauh.

Sudah saatnya bangsa ini meninggalkan cara-cara represif. Sebab, kelompok moderat sekalipun bisa menjadi radikal setelah menyaksikan kekerasan demi kekerasan yang dipertontonkan di ranah publik.

Pemerintah perlu membuka diri untuk berdialog dengan siapa pun, termasuk kelompok garis keras dan orang-orang yang dituding sebagai teroris di Tanah Air. Dialog yang tulus mampu mengatasi sumbatan komunikasi. Sumbatan informasi justru memicu setiap orang atau kelompok mengambil jalan pintas.

Dialog tidak selamanya menggunakan jasa pihak ketiga seperti yang terjadi antara pemerintah dan GAM. Pemerintah harus mengambil inisiatif. Di sinilah letak persoalan bagi pemerintahan yang mementingkan citra semata. Hanya mau berdialog dengan kelompok pendukung dan cuma mau berbicara dalam temu kader sealiran politik.

Padahal, mengutip Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, pendekatan dialog akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berbudaya dalam menghadapi kelompok garis keras.

Kehadiran kelompok garis keras bukan mustahil akibat kebijakan negara yang mengecewakan kebutuhan individu atau kelompok. Dialog mampu menjembatani perbedaan tafsir dengan tetap menegakkan supremasi hukum.

Pada akhirnya dialog tidak semata kewajiban satu arah, yaitu dari pemerintah ke masyarakat. Dialog harus juga menjadi pilihan dan tabiat utama masyarakat dalam menyelesaikan konflik horizontal maupun vertikal. Hanya dengan begini, negara dan bangsa tenteram nyaman.

Perampingan Parpol

Editorial Jawapos, Kamis, 14 Sept 2006,

Kalangan pimpinan partai besar di Jakarta selama sepekan ini melontarkan gagasan mengenai perlunya pengurangan jumlah partai politik (parpol) peserta pemilu.

Partai-partai besar seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar memiliki pandangan kurang lebih serupa. Yakni, parpol peserta pemilu maksimal hanya delapan partai.

Hanya, cara-cara memangkas jumlah parpol peserta pemilu antara satu partai dan partai lain cenderung berbeda. Ada yang meminta agar pengurangan parpol diserahkan pada mekanisme alamiah. Artinya, biarkan mereka ikut pemilu. Tapi, jika terus-menerus tidak memperoleh dukungan pemilih yang signifikan, toh akhirnya parpol tersebut akan keluar dari jajaran peserta pemilu.

Partai besar lain meminta agar batas perolehan suara minimal dalam pemilu atau yang dikenal dengan electoral threshold (ET) sebagai syarat menjadi peserta pemilu berikutnya segera diberlakukan untuk Pemilu 2009.

Pembatasan jumlah parpol peserta pemilu pada dasarnya merupakan ikhtiar yang rasional. Tujuannya, persaingan antarpartai untuk memperoleh dukungan pemilih dalam pemilu benar-benar sehat dan ketat.

Dengan demikian, masyarakat pemilih lebih mudah memilih partai dan menyalurkan aspirasinya secara lebih tepat tanpa menghilangkan pluralisme dalam sistem multipartai di Indonesia.

Selama ini, pluralisme tersebut cenderung hanya diperlihatkan oleh banyaknya partai peserta pemilu, tanpa memperhatikan proses penyaluran kepentingan politik dan artikulasi secara tepat.

Memang, dengan banyaknya partai, bukan berati penyaluran kepentingan politik dan artikulasi berjalan keliru. Namun, karena terlalu banyak partai, pluralisme penyaluran kepentingan politik serta artikulasi itu menjadi bias. Tidak berjalan melalui wadah yang benar-benar fungsional.

Pada sisi keberadaan parpol, terlampau banyaknya parpol yang menjadi peserta pemilu sering tidak diikuti akuntabilitas dan transparansi dalam memperjuangkan kepentingan pemilih.

Partai-partai cenderung hanya menjadi alat mencari kekuasaan belaka, alat lobi, dan menjadi sarana bargaining melalui take and give kepentingan politik dengan cenderung tidak mengindahkan kepentingan pemilih serta platform parpol yang bersangkutan.

Pada celah itulah terjadi peluang penyalahgunaan kekuasaan politik dan demoralisasi ideologi partai. Lantas, dari situ pula, muncul peluang partai menjadi alat untuk berkorupsi.

Simak saja pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) di berbagai daerah. Partai begitu mudah menjadi kendaraan politik bagi calon kepala daerah -bupati, wali kota, atau gubernur. Tapi, karena dalam menyediakan diri menjadi kendaraan politik tidak mengindahkan ideologi dan platform-nya, partai-partai sering pula menjadi alat politik uang.

Memang, tidak dengan sendirinya pembatasan jumlah parpol peserta pemilu lantas bisa melenyapkan korupsi dan politik uang. Namun, setidaknya, desakan transparansi dan akuntabilitas relatif bisa diharapkan.

Meski demikian, pembatasan jumlah parpol peserta pemilu tidak bisa dipaksakan begitu saja. Banyaknya parpol merupakan cermin hak masyarakat untuk bebas berpolitik dan berserikat.

Karena itu, biarlah masyarakat pemilih yang diberi kebebasan untuk memangkas jumlah melalui hak memilih partai dan hak untuk tidak memilih partai dalam pemilu.

DPR Dinilai Kebablasan

Rapat Kerja dengan Kejaksaan Agung Bertele-tele

Tajuk Rencana Kompas, Kamis, 14 September 2006
Jakarta, Kompas – Rapat kerja Komisi III DPR dan Kejaksaan Agung yang dibuka Senin (11/9) pukul 9.45, memasuki hari ketiga Rabu (13/9) malam. Rapat yang berlangsung bertele-tele itu mengesankan banyaknya kepentingan yang bermain dalam rapat kerja tersebut sehingga substansi persoalan tidak diperoleh.

Advokat senior Adnan Buyung Nasution kepada pers di Jakarta, Rabu (13/9) menilai rapat kerja yang menginjak hari ketiga itu sudah berlebihan. “Kalau saya Jaksa Agung, saya akan menolak cara-cara rapat seperti ini. Tugas Jaksa Agung bukan hanya melayani DPR dengan cara seperti ini. Tugas Jaksa Agung untuk kepentingan publik!” kata Buyung yang juga Ketua Dewan Pembina Yayasan LBH Indonesia.

Anggota Komisi III DPR Benny K Harman (Fraksi Partai Demokrat, Nusa Tenggara Timur I) yang meninggalkan ruang Komisi III DPR sebelum rapat ditutup Rabu malam setuju dengan pernyataan Buyung. “Ya betul memang jadi kontraproduktif.” Namun, Benny tak sependapat dengan usulan agar Jaksa Agung tak usah datang ke DPR. “Solusinya bukan seperti itu karena bisa menciptakan konflik lembaga,” katanya.

Pada hari pertama, Senin, rapat yang dibuka Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan (F-PDIP, Sumatera Utara II) -setelah dinyatakan kuorum karena dihadiri 25 dari 46 anggota Komisi III- berlangsung hingga pukul 23.30. Rapat diskors beberapa kali untuk memutuskan sikap Komisi III atas perlu tidaknya kehadiran Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Rusdi Taher, istirahat makan siang, dan jeda sore hari. Jika dihitung, sepanjang Senin, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh berhadapan dengan Komisi III dalam rapat kerja selama tujuh jam.

Rapat yang diskors pada Senin menjelang tengah malam itu menyisakan jawaban untuk pertanyaan Jansen Hutasoit (F-PDS, Sumatera Utara III) dan kesempatan bertanya bagi empat orang anggota Komisi III. Kenyataannya, rapat kerja yang dilanjutkan Selasa (12/9) pukul 20.00 itu masih juga belum menghasilkan kesimpulan. Hingga pukul 23.30, masih ada anggota Komisi III yang belum memperoleh giliran bertanya, sehingga rapat harus diskors dan dilanjutkan lagi Rabu (13/9) pukul 20.00 yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III Azis Syamsuddin. Secara keseluruhan, selama Senin-Selasa, rapat kerja sudah berlangsung selama 10,5 jam.

Buyung menangkap kesan ada anggota DPR menyalahgunakan kewenangannya untuk menanyakan berbagai hal yang menjadi kepentingannya sendiri, dengan mengatasnamakan kepentingan publik. “Mereka membuat Jaksa Agung terkungkung selama beberapa hari untuk melaksanakan rapat maraton dengan DPR, sehingga tidak bisa bekerja,” tukas Buyung.

Buyung khawatir, apabila cara Komisi III ini dibiarkan, dapat menjadi penyalahgunaan parlemen, yang akan merusak citra DPR sendiri. “Saya teringat peristiwa tahun 1950-an. Parlemen pada masa itu melakukan intervensi masalah internal Angkatan Darat. Akibatnya, DPR diserbu rakyat dan dihujat sebagai politikus tak bermutu. Saya tidak ingin peristiwa itu terjadi lagi,” tambah Buyung.

Ahli hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada Denny Indrayana mengemukakan hal senada. Ia melihat pertarungan kepentingan dalam raker Komisi III dengan Jaksa Agung menjadi sebuah perdebatan tidak menyentuh hal substansial.

Pertarungan kepentingan itu bisa dirinci menjadi kepentingan individu yang dibungkus sebagai kepentingan publik, kepentingan partai yang diwujudkan dalam gugatan anggota Komisi III terhadap pengadilan terhadap sejumlah anggota DPRD. “DPR kini menjadi lembaga terdepan yang menolak pengadilan terhadap sejumlah anggota DPRD,” kata Denny.

Sejauh yang ditangkap dari pemberitaan pers, raker belum mampu mengungkap: kekuatan apa di balik berubah-ubahnya rencana tuntutan dalam kasus narkotika. “Kekuatan apa sebenarnya yang membuat rencana tuntutan naik turun. Itu tak terjawab tapi beralih ke prosedural dan isu intervensi,” ujarnya.

Menurut Denny, Rusdi Taher yang pernah menjadi anggota Komisi III DPR pada era Orde Baru dari Fraksi Golkar cukup cerdas memunculkan isu intervensi dan memancing ketertarikan sebagian anggota DPR untuk ikut menjadikan isu intervensi sebagai “amunisi” berhadapan dengan Jaksa Agung. “Rusdi terkesan mencari dukungan politik dari DPR,” ujarnya.

Denny memahami argumentasi Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh bahwa apa yang dikerjakannya bukanlah intervensi karena kejaksaan satu dan satu kesatuan. “Secara legal benar, tapi politik penuntutan itu juga rawan disalahgunakan,” katanya.

Sebenarnya, sebelum rapat kerja dilakukan, Komisi III sudah memberikan daftar pertanyaan kepada Kejaksaan Agung. Menjelang rapat, Kejagung juga sudah membagikan jawaban atas pertanyaan tertulis itu. Tercatat tiga pertanyaan umum, tiga pertanyaan tentang internal Kejagung, tujuh pertanyaan berkaitan dengan masalah-masalah aktual.

Namun, tertulis juga hal lain-lain, yakni pertanyaan tentang masalah aktual terkait kewenangan dan tugas Kejagung yang akan berkembang dalam rapat kerja Komisi III dan Kejagung. Hal lain-lain ini lah yang lebih banyak dilontarkan di dalam rapat kerja. Pertanyaan juga dilontarkan panjang lebar, meski hanya sebagian yang menyentuh substansi persoalan. Misalnya, Jansen Hutasoit yang bertanya selama 25 menit atau Maiyasyak Johan (F-PPP, Sumatera Utara III) yang bertanya selama 20 menit.

Bahkan, persoalan yang berkaitan dengan korupsi di daerah, yang sudah memperoleh kesempatan untuk dibahas di dalam rapat panitia kerja persoalan penegakan hukum di daerah, juga ditanyakan di dalam rapat kerja. Seperti Ahmad Kurdi Moekri (F-PPP, Jawa Barat II) dan Eka Santosa (F-PDIP, Jawa Barat IX) yang bertanya perihal penanganan kasus korupsi dana bantuan perumahan anggota DPRD Jawa Barat.