Dunia Konservatif

Republika, Kamis, 21 September 2006

Seorang George Walker Bush saja sudah membuat dunia kelimpungan. Kini kita dikagetkan oleh lontaran Paus Benediktus XVI. Keduanya adalah pemimpin dunia yang sangat berpengaruh. Bush adalah seorang pemimpin dari satu-satunya negeri yang paling menentukan dunia.

Secara kebetulan Bush dikenal sebagai seorang penganut Kristen Protestan yang taat. Karena itu suatu kali ia begitu reflektif ketika mengucap kata crusade (perang suci atau Perang Salib) setelah Amerika Serikat diserang teroris. Atau ketika ia mengaku mendapat ilham dari Tuhan saat AS menyerang Irak. Sedangkan Sri Paus adalah pemimpin tertinggi umat Katolik di dunia. Pengaruhnya sangat menentukan arah perjalanan dunia. Karena itu, ketika Paus membuat pernyataan yang sensitif, langsung mendapat reaksi luas.

Kata ‘’sorry” –bukan ”apologize”– yang diucapkan Paus begitu penuh sayap, sehingga tak jelas apa yang disesalinya dan boro-boro dimintakan maafnya. Sejumlah pihak mencoba melakukan ‘pelembutan’ terhadap pernyataan Paus: Hanya mengutip pernyataan orang lain, alpa, dan tak ditujukan untuk menyakiti umat Islam. Namun jika kita membaca keseluruhan naskah pidatonya, akan terlihat bahwa kutipan dari pernyataan Kaisar Bizantium, Manuel II, merupakan satu kesatuan utuh dari substansi pemikiran Paus.

Sungguh tak bijak seorang pemimpin tertinggi suatu agama mengutip kata-kata ”evil, inhuman, sword” secara begitu saja. Apalagi di tengah ketegangan hubungan antara Islam dan Kristen akibat persekusi yang dilakukan Bush setelah tindakan barbar teroris. Di saat seperti ini kita merindukan mitra sekualitas Paus Johanes Paulus II: Aura wajahnya menyinarkan kesabaran dan kelembutan.

Jika menengok ke belakang. Berabad lampau, sembilan kali perintah ”crusade” dilontarkan oleh Paus, sebuah aksi penyerbuan militer atas semangat agama. Setelah itu dunia mengenal apa yang dinamakan episode ”old imperialism”. Itulah sebuah semangat ekspansi menaklukkan berbagai negeri dan bangsa di dunia dengan menggabungkan tiga motif sekaligus –”gold, glory”, dan ”gospel”.

Paus membagi dua dunia untuk Spanyol dan Portugal. Karena memang ”crusade” secara historik tak hanya ditujukan bagi Islam tapi juga bagi kaum pagan Eropa di masa lalu, yang kemudian mendapat lahan baru seperti Indian atau kaum tribal di Afrika. Masa imperialisme modern datang ketika negeri-negeri Protestan di Eropa mengikuti jejak Portugal dan Spanyol. Kini, sejarah mencatat punahnya banyak peradaban dan etnis di dunia akibat dua masa imperialisme tersebut. Peta penganut agama pun ikut berubah. Jadi jalan pedang yang mana yang dipertanyakan?

Namun, apapun, ajaran Islam sangat menganjurkan untuk bersabar dan memberi maaf. Apalagi kata Islam itu sendiri bermakna damai. Karena itu para pemimpin Islam di dunia, kendati membuat pernyataan protes, tetap mengimbau kepada umat Islam untuk tenang dan memberi maaf. Alhamdulillah, walau ada sedikit riak, secara umum umat Islam sangat terkendali. Hanya saja peristiwa ini akan tetap dicatat. Rasa waswas dan waspada menjadi terbit. Apakah ini bukan ”water test”? Dari Iran ada kecurigaan bahwa pernyataan itu terkait dengan Bush. Mungkinkah Bush bertindak pada tataran fisik dan politik, sedangkan Paus secara pemikiran dan keyakinan? Kita berharap kecurigaan ini tak muncul dan tak benar.

Peradaban telah jauh bergerak maju. Pergaulan antarbangsa, antarkeyakinan, dan antarkebudayaan telah memasuki fase baru. Semangat untuk hidup bersama secara damai telah menjadi kesadaran bersama. Kita berharap petualangan Bush, lontaran Paus, dan terorisme hanyalah interupsi. Bukan sesuatu yang permanen. Masih banyak hal yang lebih penting untuk diselesaikan bersama. Kita makin sadar bahwa kemiskinan di satu negeri bisa menjadi beban bagi negeri yang lain. Sebuah penyakit di satu desa terpencil bisa segera menyebar ke berbagai penjuru dunia. Gempa bumi di Aceh bisa merusak puluhan negeri. Kita butuh pemimpin yang bervisi ke depan untuk peradaban yang damai.

Bank Dunia

Tajuk Pikiran Rakyat Kamis, 21 September 2006

Pemerintah melalui Menkeu Sri Mulyani minta Bank Dunia bekerja sama dalam investigasi dan mencari solusi bersama.

PERTEMUAN tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter International (IMF) yang tengah berlangsung di Balai Sidang Suntec Singapura, tidak luput dari perhatian kita. Pasalnya, peran dan pengaruh kedua lembaga internasional ini kepada kita selama ini cukup besar. Apalagi, akibat peran dan pengaruhnya itu pula, kerap menimbulkan kontroversial karena telah menembus batas-batas kedaulatan negara.

Peran IMF di Indonesia boleh jadi lebih dulu populer dibandingkan dengan Bank Dunia. Hal itu terutama terkait dengan upaya membangun kembali perekonomian kita pascakrisis moneter tahun 1998. Saat itu, IMF menetapkan sejumlah persyaratan yang dikenal sebagai Letter of Intent (LoI) kepada pemerintah kita yang terkesan sangat inferior, tak bisa berkutik. Kini popularitas Bank Dunia di mata kita juga sedang menanjak.

Seperti tidak mau kalah dengan IMF, Bank Dunia dalam beberapa bulan terakhir telah mem-blow up adanya praktik korupsi di Indonesia atas dana bantuannya di dua projek. Masing-masing, Projek Transportasi Daerah untuk Indonesia Timur (Eastern Indonesia Regional Transport Project – EIRTP), dan Projek Infrastruktur Jalan Strategis (Strategic Roads Infrastructure Project – SRIP).

Dalam pernyataannya, Bank Dunia mengaku telah menyelesaikan penyelidikan atas bukti-bukti yang ditemukan pada perusahaan konsultan dalam pelaksanaan EIRTP dan persiapan SRIP. Bukti itu berupa pemberian fasilitas dan sarana gratis sekira 300.000 dolar AS kepada pejabat-pejabat Departemen Pekerjaan Umum. Sedangkan, nilai pelaksanaan kontrak dan persiapan kedua projek itu sebesar 6 juta dolar AS.

Pernyataan Bank Dunia itu tentu cukup menohok kita. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Menteri Pekerjaan Umum untuk mengambil tindakan guna penyelidikan tersebut.

Di sisi lain, pada acara pertemuan tahunan Bank Dunia-IMF ini, pemerintah mempertanyakan langkah Bank Dunia terutama menyangkut proses investigasi atas kasus korupsi tersebut. Pemerintah melalui Menkeu Sri Mulyani minta Bank Dunia bekerja sama dalam investigasi dan mencari solusi bersama. Karena pada dasarnya, pemerintah berkomitmen memberantas korupsi. Dengan kerja sama ini, diharapkan sesuatu yang telah dikorupsi bisa dilacak dan dikembalikan.

Untuk itu, pemerintah juga minta agar Bank Dunia bisa lebih terbuka dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi dan tidak hanya mem-blow up pemberitaannya saja, tetapi implementasi penyelesaiannya sangat diperlukan.

Kita berharap agar Bank Dunia juga tidak cuci tangan atas kasus-kasus seperti itu. Seperti yang disampaikan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), seharusnya lembaga internasional itu mau berbagi tanggung jawab terhadap utang yang telah dikorupsi. Alasannya, Bank Dunia tahu tentang praktik itu, karena terlibat langsung dalam setiap tahap perencanaan sampai pelaporan projek. Komitmen pemerintah memang harus dibarengi dengan kesungguhan dan dukungan semua pihak. Apalagi, jika kasus- kasus itu melibatkan elite pemerintah, pengusaha besar, dan pihak-pihak berpengaruh.***

Drama Politik di Thailand

Editorial Media Indonesia, Kamis, 21 September 2006
KEKUASAAN Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra akhirnya direbut paksa. Kelompok militer pimpinan Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Sonthi Boonyaratglin, Selasa (19/9) malam, mengambil alih kekuasaan PM Thaksin yang tengah berada di New York, Amerika Serikat. Ia berada di negeri itu untuk mengikuti Sidang Majelis Umum PBB.

Pihak militer menguasai seluruh kantor pemerintahan dan sejumlah kantor media massa di pusat kekuasaan, Bangkok, dan sekitarnya. Kabinet, parlemen, senat, konstitusi, dan mahkamah konstitusi dibekukan. Mereka juga membentuk Dewan Reformasi Politik dan menangkap sejumlah pejabat tinggi yang loyal kepada Thaksin, termasuk wakil PM dan menteri pertahanan.

Kudeta itu dilakukan tanpa perlawanan dan terjadi hanya beberapa jam setelah PM Thaksin memecat Jenderal Sonthi dan memberlakukan keadaan darurat. Menurut pihak militer, pengambilalihan kekuasaan itu untuk mencegah agar negara dan bangsa tidak jatuh ke jurang perpecahan dan kehancuran.

Kudeta di Thailand memang bukan hal baru. Di ‘Negeri Gajah Putih’ itu kudeta memang seperti sebuah tradisi. Pada saat politikus tidak becus memerintah dan kebijakannya membahayakan keutuhan negara, pihak militer kerap tampil di garda terdepan.

Namun, kudeta Selasa lalu mengejutkan banyak pihak. Sebab, sudah 15 tahun belakangan ini Thailand terbebas dari kudeta. Pengambilalihan kekuasaan secara paksa oleh militer terakhir kali terjadi pada Februari 1991 saat Jenderal Sunthon Kongsomphong menjungkalkan pemerintahan Perdana Menteri Chatchai Choonhavan.

Sejak itu, apalagi setelah Raja Bhumibol Adulyadej mendesak militer menegakkan demokrasi, kudeta menjadi hal yang tabu. Militer Thailand lantas berusaha menjaga jarak dengan kehidupan politik. Namun, krisis politik yang terjadi hampir setahun ini akhirnya memaksa militer kembali terjun ke arena politik.

Krisis politik di Thailand mulai muncul setelah Thaksin, yang berkuasa sejak 2001, ingin tampil kembali sebagai perdana menteri untuk periode kedua. Meski memenangi Pemilu Februari 2005, partainya–Thai Rak Thai–gagal memenuhi kursi parlemen seperti yang disyaratkan konstitusi. Gelombang unjuk rasa menentang Thaksin mulai menguat sejak Desember 2005.

Krisis politik sempat mereda ketika pada April lalu Thaksin menyatakan mundur dari jabatan PM kendati dia meraih suara terbanyak dalam Pemilu 2 April 2006. Tapi, pertikaian kembali berkecamuk karena Thaksin ternyata tak melepaskan jabatan PM hingga kudeta Selasa lalu.

Buat kita, bangsa Indonesia, kudeta di Thailand juga sungguh mengejutkan. Di era globalisasi ini, sepantasnya pengalihan kekuasaan pemerintahan dilakukan lewat cara-cara demokratis. Bukan lewat pengambilalihan secara paksa. Tetapi, sepantasnya juga para pemimpin harus membuka mata dan telinga untuk menangkap keinginan dan aspirasi rakyatnya. Bila rakyat menginginkan mundur, mereka harus berani menyatakan mundur ketimbang negara hancur.

Kita yang Tentukan Ekonomi

Tajuk Kompas Kamis, 21 September 2006Kesan yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani Indrawati pada Pertemuan IMF dan Bank Dunia sangat tegas. Lembaga keuangan dunia itu jangan terus mendikte.

Pernyataan yang sangat terang benderang itu sangat dinantikan banyak pihak, terutama negara-negara berkembang. Sejauh ini tidak ada pejabat resmi yang mau berterus terang seperti itu. Bahasa yang dipakai terlalu bersayap sehingga tidak cukup dimengerti apalagi oleh lembaga seperti IMF dan Bank Dunia yang tidak mau peduli terhadap berbagai kritikan yang disampaikan.

Peraih Nobel Ekonomi Joseph Stiglitz, yang pernah bekerja pada lembaga itu, sudah menuliskan dalam banyak bukunya tentang kekeliruan yang dilakukan IMF. Betapa peran yang seharusnya dijalankan untuk menjaga kestabilan ekonomi dunia ditumpangi oleh berbagai kepentingan. Yang paling menonjol dan terus didengungkan adalah soal demokratisasi.

Kita tidak menentang atau tidak mendukung demokrasi. Hanya saja harus diingat bahwa demokrasi bukanlah sebuah sistem yang sempurna. Ia hanyalah yang terburuk kedua, second worst, dari sistem lain yang ada. Karena bukan sistem yang sempurna, janganlah hal itu dilakukan secara cepat dan seketika.

Pengalaman di banyak negara menunjukkan, karena kepentingan politik lebih besar daripada penataan ekonominya, kondisi ekonomi dari negara yang dibantu justru semakin buruk setelah didatangi orang-orang IMF. Itulah yang juga dirasakan oleh kita sekarang ini, yakni ekonomi tidak pernah bisa pulih, malah angka kemiskinan dan pengangguran meningkat.

Penjelasan Menkeu semakin menegaskan bahwa pada akhirnya kita sendirilah yang harus menata ekonomi. Karena itu, janganlah kita hanya manggut-manggut ketika tim ekonomi dari luar negeri itu datang ke sini. Selain kualifikasinya yang tidak lebih hebat daripada ahli ekonomi kita, bagaimana dalam waktu satu-dua minggu mereka memahami akar persoalan ekonomi kita.

Sekarang ini saatnya bagi kita untuk menentukan sendiri arah pembangunan perekonomian kita. Bukan berarti kita menutup diri dan tidak mau mendengar masukan dari orang lain, apalagi dikatakan xenophobia, tetapi kitalah yang harus mengambil keputusan terhadap nasib diri kita. Orang asing boleh memberikan pandangan, tetapi keputusan akhir harus ada pada kita.

Tentang arah pembangunan ekonomi negara ini, banyak ahli sebenarnya sudah menetapkannya. Terakhir, misalnya, rumusan itu dibuat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia setelah mereka berkongres di Manado. Persoalannya, kita sering kali lebih kagum kepada orang-orang asing daripada bangsa sendiri. Akibatnya, rumusan sebaik apa pun akhirnya hanya disimpan di dalam laci.

Sekarang beranikah kita tidak hanya berbicara, tetapi menetapkan arah pembangunan ekonomi itu berdasarkan apa yang memang hendak kita kerjakan. Tugas Menkeu Sri Mulyani untuk menyampaikan ke dalam, menyampaikan kepada kabinet bahwa cukuplah sudah kita mendengar konsep-konsep dari luar. Sekarang saatnya bagi kita untuk menentukan nasib kita sendiri dalam membenahi berbagai persoalan ekonomi.

Kudeta Militer di Thailand

Tajuk Kompas, Kamis, 21 September 2006Kudeta militer di Thailand mengejutkan terutama karena berlangsung di tengah era yang semakin menjunjung tinggi proses demokratisasi.

Pengambilan kekuasaan secara tidak demokratis itu dilakukan Panglima Militer Letnan Jenderal Sonthi Boonyaratglin ketika Perdana Menteri Thaksin Shinawatra berada di New York, Amerika Serikat, mengikuti sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Thailand masih dilanda ketidakpastian politik. Sejumlah orang kepercayaan Thaksin ditahan. Thaksin sendiri tidak mau menyerah, segera meninggalkan New York, tetapi dengan tujuan yang tidak disebutkan.

Kegalauan di panggung politik ini memberi sentimen negatif terhadap perdagangan di lantai bursa dan membuat nilai tukar baht anjlok. Kejatuhan nilai tukar baht diharapkan tidak akan menimbulkan krisis finansial dan efek penularan ke kawasan. Krisis finansial Asia tahun 1997-1998 berawal dari kejatuhan nilai tukar baht.

Segera terasa, kudeta menjadi pukulan keras terhadap proses demokratisasi yang sudah berlangsung 14 tahun di negeri berpenduduk 65,5 juta jiwa itu. Setelah kudeta tahun 1991, dan lebih-lebih setelah rezim militer terakhir ditumbangkan oleh gerakan rakyat tahun 1992, Thailand sesungguhnya menapak proses demokratisasi.

Maka, apa pun alasan dan pertimbangannya, kudeta pimpinan Letjen Sonthi dinilai memasung kehidupan demokrasi. Sonthi sendiri menjelaskan, kudeta dilakukan untuk menyelesaikan kebuntuan politik dan sekaligus memberantas korupsi yang marak di bawah pemerintahan Thaksin. Ia juga berjanji, kekuasaan akan segera dikembalikan kepada rakyat.

Belum diketahui bagaimana Sonthi melaksanakan janjinya. Sudah muncul kecemasan, kudeta akan memancing kudeta baru. Sejak sistem monarki konstitusional diberlakukan tahun 1932, Thailand paling tidak diguncang oleh 18 kudeta, termasuk berdarah.

Selama 15 tahun terakhir, kudeta tidak terjadi karena muncul perlawanan rakyat atas rezim militer tahun 1992. Tentu menjadi bahan kajian menarik, mengapa militer tergoda lagi melancarkan kudeta.

Para pengamat cenderung berpendapat, kudeta pekan ini merupakan dampak dari kemacetan politik yang bersumber pada kepemimpinan PM Thaksin yang berkuasa sejak tahun 2001. Kepemimpinan PM Thaksin menjadi kontroversial karena isu korupsi. Rupanya militer memanfaatkan situasi centang perenang seperti itu untuk mengambil alih kekuasaan.

Secara regional, kudeta di Thailand lebih menggambarkan kerapuhan kehidupan demokrasi di Asia pada umumnya, dan khususnya di Asia Tenggara.