Bank Dunia dan IMF Perlu Reformasi

Republika, Jumat, 22 September 2006 Pemilihan Singapura sebagai tempat sidang Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia barangkali memang tepat. Karena, baik Singapura maupun kedua lembaga keuangan dunia itu, sama-sama sebuah organisasi yang tidak demokratis.

Singapura jelas, kebebasan menyuarakan pendapat sangat dibatasi. Pemerintahannya otoriter. Sehingga, maklum kalau kemudian sidang tandingan dari lembaga swadaya masyarakat internasional ditolak. Bahkan aktivis pun langsung dideportasi.

Bagaimana dengan IMF dan Bank Dunia? Sama saja, hampir tidak ada sentuhan demokratis dalam menjalankan misinya. Mereka banyak disetir oleh negara-negara kaya, terutama Amerika Serikat. Bahkan boleh dikatakan keduanya merupakan perpanjangan tangan kepentingan Amerika Serikat.

Kehadiran IMF sebagai ‘penyelamat’ negara yang sedang sekarat sebagaimana Indonesia pada masa krisis dulu, saat ini mulai diragukan. Karena, kenyataannya, nyaris tidak ada negara yang bangkit dari keterpurukan setelah masuknya IMF. Justru pengorbanan rakyat yang lebih banyak.

Di Indonesia, salah satu rekomendasinya adalah likudasi 16 bank pada masa krisis. Ketika itu dilaksanakan, krisis ekonomi makin parah. Uang menjadi langka, bunga melejit, masyarakat kelaparan. Tapi IMF masih merasa benar.

Kegagalan IMF di berbagai negara telah mengakibatkan negara yang diberi pinjaman kapok. Beberapa negara telah mengembalikan pinjamannya, seperti Brasil yang pada 2002 memperoleh 30,4 miliar dolar dan masih tersisa 15,46 miliar dolar langsung dilunasi.

Kemudian Argentina yang pada 2001 menarik 13,7 miliar dolar, dan tersisa 9,81 miliar dolar juga dilunasi. Dan sekarang Indonesia yang seharusnya baru lunas 2010 dipercepat pembayarannya akhir tahun ini dengan sisa utang 3,8 miliar dolar.

Akibatnya, piutang IMF menyusut drastis. Kalau pada 2003 total piutang mencapai 72 miliar SDR (special drawing right–satuan mata uang yang dipakai IMF senilai Rp 13.400), per Agustus silam tinggal 18,2 miliar atau merosot 75 persen.

Bagi IMF kondisi tersebut seharusnya memprihatinkan, karena perputaran dana IMF tergantung dari seberapa besar pinjaman diberikan. Karena itu mereka perlu mereformasi diri agar keberadaannya di antara negara-negara anggota bisa bermanfaat, bukan malah menjadi alat penghisap.

Bagitu juga Bank Dunia. Sejak kepemimpinan Paul Wolfowitz, korupsi menjadi agenda khusus. Negara yang terbukti mengkorupsi dana Bank Dunia akan distop bantuannya. Tapi sebetulnya dia juga tahu bahwa orang-orang Bank Dunia juga ikut korupsi.

Bank Dunia selama ini telah memberi pinjaman besar pada negara miskin, tetapi mereka juga menyuburkan korupsi di negara tersebut. Semestinya Bank Dunia juga bertanggung jawab atas korupsi yang menyebabkan rakyat miskin bertambah banyak.

Benar kata Menkeu Sri Mulyani dalam pidatonya di depan sidang IMF dan Bank Dunia. Kedua lembaga tersebut jangan hanya memberi khotbah kepada negara peminjam tetapi juga harus memiliki solusi konkret. Mereka tidak perlu ’sok tahu’ terhadap kondisi ekonomi negara peminjam karena terbukti resep-resep mereka justru membuat sengsara.

Sebagai lembaga bergengsi, IMF dan Bank Dunia semestinya melakukan reformasi diri. Kondisi dunia sekarang ini sudah berbeda dengan ketika kedua lembaga tersebut didirikan beberapa dekade lalu. Jika mereka tetap seperti sekarang, kedua badan ini kelak akan tinggal sejarah.

Jangan Bermain Politik Praktis!

Kompas, Jumat, 22 September 2006

Itulah permintaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di depan rapat lengkap pimpinan TNI. Presiden menegaskan, berhentilah bermain politik praktis.

Menurut Presiden, politik TNI politik negara. Teruskan dan sukseskan reformasi. Demokrasi harus tetap mekar. Hormati hukum dan hak asasi manusia. Itulah semangat dan amanat reformasi kita. Ditegaskan pula oleh Presiden, TNI termasuk Panglima dan tiga Kepala Stafnya tidak boleh bergerak sendiri. Penggerakan dan penggunaan TNI perlu mekanisme dan keputusan politik antara Presiden dan DPR.

Sedikit banyak penegasan Kepala Negara tentang peran TNI dan prosedur keputusan komandonya ikut memperoleh momen oleh kudeta tentara Thailand terhadap pemerintahan PM Thaksin Shinawatra sehari sebelumnya. Dari segi waktu, sekadar suatu koinsidensi. Dari substansi persoalan, ada juga persamaannya, yakni sama-sama sebagai negara Asia Tenggara yang sedang berupaya keras membangun demokrasi. Hanya karena jumlah penduduk serta lebih kaya dan bervariasinya negeri kepulauan serta kemajemukan adat dan budayanya, tugas kita tidak lebih ringan.

Dari substansi maupun nada dan semangatnya, penegasan Presiden bukanlah negatif, melainkan positif. Peringatan diberikan bukan karena TNI menghalangi atau mengganggu reformasi serta ingin kembali ke masa lalu, melainkan lebih menegaskan komitmen kita bersama sebagai sesama warga bahkan bagi TNI sebagai pengawal setia Negara dan Republik Proklamasi.

Perlu dicermati dan didukung pernyataan Presiden, pemerintah akan membangun dan memodernisasi kekuatan minimal TNI secara bertahap sesuai dengan kemampuan ekonomi negara. Kita garis bawahi penegasan perihal peran damai TNI seperti bertugas sebagai pasukan PBB di Lebanon serta siap sedia memelopori penanganan keadaan gawat darurat seperti bencana alam.

Keterangan dan komitmen Presiden itu tidak kurang penting. Dalam posisi dan perannya sebagai kekuatan pertahanan negara, TNI harus tetap memiliki kebanggaan profesional. Bahkan, sesuai dengan akar dan tradisi TNI, kebanggaan dan komitmen itu menyejarah. Kebanggaan profesional dan keprajuritan, kecuali oleh komitmen dan sejarah, harus pula dikembangkan serta diekspresikan dalam sosok serta kebanggaan prajurit. Seperti menguasai disiplin dan keahlian keprajuritannya, perlengkapan yang memadai sesuai dengan perkembangan, serta kebanggaan panggilan dan pilihan sebagai prajurit TNI. Selain penghasilan yang memadai, diperlukan perlengkapan dan persenjataan serta latihan terus-menerus.

Kesetiaan dan keberhasilan TNI mengawal reformasi juga dipengaruhi oleh keberhasilan reformasi prodemokrasi, prohukum dan hak asasi, promartabat kemanusiaan yang diekspresikan dalam keadilan dan kecukupan warga dan akhirnya kemajuan bangsa dan negara. Tidak kurang esensialnya peran dan kontribusi yang diberikan oleh semua kekuatan pendukung serta pemain demokrasi bersama pemerintah dan kita semua.