Komplikasi atas Kudeta di Thailand

Kompas, Jumat, 29 September 2006

Kudeta militer di Thailand mulai dirasakan bukanlah solusi bagi kebuntuan politik di negeri itu, tetapi justru menciptakan problem baru yang lebih rumit.

Gerakan pembangkangan oleh para pendukung perdana menteri terguling, Thaksin Shinawatra, sudah mulai muncul, terutama di kawasan utara. Sejumlah sekolah dibakar sebagai ekspresi kemarahan kepada pelaku kudeta.

Junta pimpinan Panglima Militer Letnan Jenderal Sonthi Boonyaratglin juga mendapat tekanan dan kecaman dunia internasional, termasuk dari negara adikuasa Amerika Serikat. Kudeta dinilai telah membahayakan proses demokratisasi di Thailand.

Suka atau tidak, kudeta memang tindakan paling tidak populer di tengah perkembangan peradaban politik yang semakin menekankan demokratisasi dan transparansi.

Mungkin karena itu para aktivis prodemokrasi sama sekali tidak tergugah ketika Letjen Sonthi menyatakan, kudeta dilakukan untuk memulihkan demokrasi, yang telah dipasung oleh pemerintahan Thaksin.

Kecurigaan meningkat karena sudah mulai terlihat junta tidak gampang melepaskan kekuasaan yang dipegangnya. Pemimpin kudeta Letjen Sonthi menegaskan akan menyerahkan kekuasaan secara penuh setelah terbentuk pemerintahan baru hasil pemilihan, yang menurut rencana akan dilaksanakan setahun lagi.

Padahal, ketika kudeta dilancarkan pekan lalu, Sonthi menyatakan akan menyerahkan kekuasaan kepada sipil dalam tempo dua pekan. Sekalipun penjabat PM sudah ditunjuk akhir pekan ini, kekuasaan riil tetap berada dalam genggaman junta.

Godaan militer untuk terus berada di pusat kekuasaan termasuk fenomenal dalam sejarah Thailand. Sejak monarki konstitusional terbentuk tahun 1932, kudeta silih berganti sampai belasan kali.

Sempat muncul harapan, proses demokratisasi mulai berkembang sejak pemerintahan militer dijatuhkan tahun 1992 oleh pemberontakan rakyat, yang diprakarsai mahasiswa dan kaum muda.

Namun, sebelum kehidupan demokratisasi cukup mengakar, militer kembali melancarkan kudeta, yang merupakan yang pertama dalam 15 tahun terakhir.

Perlu diakui pula, pemerintahan sipil ikut bertanggung jawab atas kehidupan demokrasi yang rapuh selama 14 tahun terakhir. Kepemimpinan Thaksin digambarkan tidak demokratis, penuh korupsi, kolusi dan nepotisme.

Namun, jelas pula, kudeta bukanlah jalan memperbaiki kehidupan demokrasi, tetapi justru mencederai dan mencelakakannya. Sejelek-jeleknya demokrasi, sistem itu tetaplah jauh lebih baik daripada kekuasaan junta.