Bahaya Lain dari Kudeta Thailand

Kompas, Senin, 02 Oktober 2006

Tekanan dunia internasional terhadap junta militer Thailand meningkat. Bahkan negara adidaya Amerika Serikat menghentikan bantuan militer.

Sanksi ini merupakan bahaya dan risiko lain dari kudeta militer tanggal 19 September lalu. Bahaya utama tentu saja proses demokrasi di Thailand terganggu.

Penghentian secara sepihak bantuan AS senilai 24 juta dollar merupakan bentuk protes terhadap junta, yang belum menyerahkan kembali kekuasaan kepada pemerintahan sipil.

Junta berjanji akan menyerahkan kekuasaan kepada sipil dalam tempo dua pekan, tetapi mulai timbul tanda-tanda militer tidak ingin melepaskan kekuasaan. Sekalipun penjabat PM sudah ditunjuk pekan ini, junta menyatakan akan tetap mengendalikan kekuasaan sampai terbentuk pemerintahan baru hasil pemilu, yang menurut rencana akan diadakan bulan Oktober 2007.

Tidak ada jaminan janji junta ditepati sebagaimana pengalaman selama ini. Tidak kurang dari negara adidaya AS meragukan janji junta. Pada lapisan yang lebih dalam, AS mencemaskan kehidupan demokrasi di Thailand. Karena itu, AS mendesak junta segera mengembalikan kekuasaan kepada pemerintahan sipil.

Tekanan keras lain datang dari Uni Eropa, yang mendesak junta segera memulihkan kehidupan demokrasi, pemilu bebas, perlindungan hak asasi, kebebasan berkumpul dan berekspresi.

Dari kalangan ASEAN, mantan Presiden Filipina Ny Corazon Aquino akhir pekan lalu di Jakarta menekankan penggunaan cara damai dalam penggantian kekuasaan. Lebih jauh Cory mengharapkan kudeta di Thailand tidak memengaruhi demokrasi di lingkungan ASEAN.

Mungkin saja junta tidak peduli terhadap sanksi, kecaman, dan kritikan dunia internasional sebagaimana dilakukan junta Myanmar. Namun, posisi Myanmar dan Thailand sangatlah berbeda.

Thailand sudah jauh terbuka, berinteraksi dengan bangsa lain, yang memberikan keuntungan ekonomi. Bisa saja junta memilih menutup diri. Langkah itu bukan saja merugikan secara ekonomi, tetapi juga belum tentu efektif bagi upaya menjaga kekuasaan junta.

Sudah terlihat, sebagian rakyat Thailand, terutama pendukung perdana menteri terguling Thaksin Shinawatra, melakukan pembangkangan dengan aksi pembakaran di wilayah utara.

Jelas sekali, militer tidak bisa leluasa lagi setelah melakukan kudeta seperti pada masa lalu. Di era keterbukaan yang menekankan demokratisasi, kudeta selalu dikecam, dan junta dikucilkan serta dijatuhi sanksi. Berbagai tantangan itu mulai dirasakan junta Thailand.