Gangguan Asap Tanggung Jawab Kita

- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya meminta maaf kepada negara tetangga kita, Singapura dan Malaysia, yang terkena dampak kabut asap dari Sumatra dan Kalimantan. Kedua negara itu memprotes dan mengeluhkan asap dari Indonesia yang mengganggu kesehatan dan kegiatan ekonomi. Sebenarnya gangguan juga kita rasakan di Tanah Air, namun memberikan pengertian ke dalam mungkin lebih mudah ketimbang menjelaskan kepada negara tetangga. Sebab, mereka hanyalah korban, meskipun harus dimaklumi menyelesaikan masalah kabut asap juga bukan perkara mudah. Komitmen pemerintah cukup kuat, dan kini telah menyiapkan dana Rp 100 miliar untuk menanggulangi kabut asap akibat kebakaran hutan di negara kita.

- Dalam percakapan via telepon, SBY secara khusus meminta maaf kepada Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong atas masalah tersebut. Permintaan maaf yang tulus tentu bisa diterima, namun persoalan terpenting, apakah segala sesuatunya segera dapat teratasi? Inilah yang tampaknya masih meragukan. SBY menjelaskan dua sebab yang paling pokok, yakni suhu udara yang sangat panas yang mencapai 37 derajad celcius dan pembukaan lahan baru dengan cara membakar hutan. Hanya dua, tetapi benar-benar sulit diatasi. Soal pembukaan lahan dengan membakar hutan adalah kebiasaan lama yang sulit diatasi. Sebab, cara itulah yang paling murah dan praktis untuk membuka lahan baru. Soal suhu panas juga merupakan situasi alam pada musim kemarau yang tak bisa dilawan.

- Semua baru sebatas komitmen. Namun setidaknya komitmen itu juga diperlukan, terutama agar kita tidak menjadi kurang nyaman hidup bertetangga karena ”ekspor” asap ke Singapura dan Malaysia sudah benar-benar menggangu. Komitmen penyiapan dana Rp 100 miliar yang antara lain untuk membuat hujan buatan dan bom air itu menjadi terlalu kecil dibanding dengan kebutuhan. Namun setidaknya hal itu bisa menunjukkan kepada dunia luar bahwa kita tidak diam dan membiarkan masalah tersebut. Indonesia juga akan meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang merupakan perjanjian tingkat regional pertama di dunia yang mensyaratkan sekelompok negara bekerja sama menanggulangi asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan.

- Kerja sama itu menjadi sesutu yang sangat urgen. Harus secara jujur diakui, kita kewalahan menghadapi masalah itu. Bukan hanya soal keterbatasan dana, melainkan juga menyangkut prasarana. Lebih-lebih negara kita juga masih belum selesai melakukan rekonstruksi pascabencana di mana-mana. Dari gempa dan tsunami di Aceh, gempa di DIY dan Jateng, erupsi Gunung Merapi sampai yang terakhir lumpur panas Lapindo Brantas yang masih belum juga memperoleh titik terang pengatasannya. Keterbatasan dana juga sangat dirasakan. Dana Rp 100 miliar tentu belum memadai, tetapi itu pun harus diambilkan dari sisa dana penanggulangan bencana. Padahal kita tahu, bencana lain bisa datang setiap saat tanpa pernah diduga sebelumnya.

- Bagaimanapun masalah ini menjadi tanggung jawab kita. Kita merasa tidak enak dan sudah meminta maaf. Apa artinya semua itu kalau masalahnya sendiri tak pernah bisa diselesaikan? Yang namanya gangguan asap akan tetap dirasakan dan nilai kerugian materialnya sangatlah besar. Kabut asap mengganggu Bandara Changi Singapura dan aktivitas di pelabuhan karena jarak pandang menjadi sangat dekat. Masih banyak gangguan lainnya. Belum lagi yang dirasakan di Tanah Air sendiri. Bagaimana kita mengimplementasikan tanggung jawab itu dalam langkah-langkah penanggulangan? Inilah yang perlu dipikirkan secara serius, dan kita tak perlu malu meminta bantuan dari negara tetangga. Mereka tentu akan berkepentingan karena pada akhirnya masalah yang ada di sini menjadi masalah mereka juga.

- Hal lain yang tidak kalah penting adalah langkah pengatasan dalam jangka menengah dan panjang. Sebab, soal kabut asap yang sampai mengganggu negara tetangga bukan satu dua kali terjadi. Sudah cukup sering dan tampaknya selalu berulang tanpa ada kemampuan mencegah sejak awal. Kalau penyebab utamanya -di luar soal cuaca yang sudah benar-benar di luar kemampuan manusia- belum diatasi maka jangan heran apabila kelak persoalan yang sama terjadi lagi, dan kita minta maaf lagi, begitu seterusnya. Harga diri bangsa dipertaruhkan. Bagaimanapun, rakyat di negara lain akan menilai bagaimana sebenarnya kita. Komitmen penting, namun itu belumlah cukup. Haruslah ada jaminan bahwa hal itu tidak akan terulang lagi. Sayang jaminan itu belum bisa dikeluarkan karena memang kita belum menyentuh akar masalahnya.

Suara Merdeka, Sabtu, 14 Oktober 2006

Bukan Kesedihan tetapi Rekonsiliasi

Mimpi buruk itu terjadi empat tahun silam. Bali yang damai tiba-tiba luluhlantak dihajar bom. Dua ratus orang lebih tewas. Belum yang luka-luka. Bom itu tidak hanya memporak-porandakan dua kafe di Legian dan menghancurkan industri pariwisata Bali, tetapi lebih dari itu: meremukkan rasa kemanusiaan. Kita tidak habis pikir bagaimana serangan bom semacam itu bisa terjadi. Polisi kita pun telah mencatatkan prestasi yang luar biasa dalam menggulung para pelakunya. Berdasarkan bukti nyata dan meyakinkan, polisi berhasil menangkap para pelaku satu per satu, yakni Amarozi cs. Kini mereka ditempatkan di LP Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, menanti pelaksanaan eksekusi mati. Dan, tanpa terasa, peristiwa yang membuat industri pariwisata nasional kita hampir gulung tikar itu sudah terjadi empat tahun silam.

Warga masyarakat dari seluruh lapisan yang bersimpati, korban yang selamat, dan keluarga korban hadir di Ground Zero, Kuta, untuk mengenang peristiwa tersebut. Inti dari peringatan itu satu, yakni mengumandangkan gema perdamaian tidak saja ke seluruh wilayah Indonesia, tetapi ke seluruh dunia.

Kenapa? Karena teror bom tidak hanya masalah Indonesia, Amerika Serikat, Irak, Turki, Thailand, Filipina, tetapi masalah dunia. Inggris yang selama ini terkenal tertib hukum tiba-tiba diguncang teror. Spanyol yang tenang dikejutkan oleh bom. Bom bisa meledak di mana-mana saat ini. Yang menjadi korban adalah orang-orang yang tidak berdosa, orang-orang apolitik.

Dengan menempatkan masalah terorisme sebagai masalah global, kita bisa memahami inisiatif komunitas korban Bom Bali di London untuk membangun suatu monumen peringatan. Tak tanggung-tanggung, Pangeran Charles dan istrinya, Putri Camilla atau Duchess of Cornwall meresmikan monumen yang berada di Clive Steps, berseberangan dengan St James’s Park itu. Monumen tersebut berbentuk bola dunia dengan relief 202 burung merpati. Bola terletak di depan sebuah tembok yang bertuliskan nama-nama korban bom Bali. Ratusan orang hadir, termasuk Menteri Luar Negeri Inggris Margaret Beckett dan Menteri Kebudayaan Tessa Jowell. Pada kesempatan itu, nama-nama korban dibacakan.

Baik yang hadir di Kuta maupun di London tampak haru ketika mengenang peristiwa pahit itu. Tak sedikit yang menitikkan air mata membasahi pipi. Mereka berusaha menyeka air mata, namun air mata itu tetap mengalir deras. Tentu saja sangat menyedihkan ketika kita kehilangan saudara karena dia atau mereka adalah tempat kita bisa mengungkapkan segala hal. Apalagi sebagian besar dari korban itu sedang menikmati liburan di Pulau Dewata itu.

Peringatan kali ini, sekali lagi ingin menegaskan kita menolak aksi teror bom, tidak saja di Bali, tetapi juga di wilayah lain Indonesia, seperti Poso yang masih terus diganggu teror bom setelah Tibo cs yang dituduh sebagai otak kerusuhan Poso dieksekusi mati. Peringatan empat tahun itu juga adalah penegasan agar dunia bebas dari teror bom.

Peringatan ini pun mengajak kita semua agar dengan hati bersih bertekad untuk hidup damai tanpa prasangka satu sama lain. Kita memberi apresiasi yang dalam karena masyarakat Bali, juga anggota masyarakat lain, yang menjadi korban bom justru melawan teror bom dengan cinta. Dan, perjuangan mewujudkan dunia yang bebas dari teror telah mendapat dukungan dari mana-mana. Mereka yang hadir di Kuta, juga di London, secara tak langsung ingin menyatakan dukungannya kepada keluarga yang menjadi korban dan sekaligus bergandengan dengan masyarakat dunia untuk menciptakan dunia yang damai, sama-sama menggemakan lagu perdamaian.

Memang, peringatan macam ini selalu membuat air mata gugur di pipi. Kita mengenang orang-orang yang kita cintai yang telah menjadi korban. Kita berpendapat, setiap orang yang mengucurkan air mata pasti menginginkan suatu rekonsiliasi, bukan kesedihan.

Suara Pembaruan, 14 Oktober 2006

Nobel bagi “Kaum Miskin”

Hasil yang sangat mengejutkan saat Komite Nobel akhirnya memberikan kemenangan kepada orang dan badan yang mungkin tidak pernah dipikirkan oleh sebagian besar masyarakat dunia, sebagai peraih Nobel Perdamaian 2006. Ketua Komite Nobel Norwegia, Ole Danbolt Mjoes, di Oslo, Jumat (13/10) kemarin mengumumkan, Muhammad Yunus (66) dari Bangladesh dan bank yang didirikannya, Grameen Bank, sebagai pemenang Nobel Perdamaian 2006. Dengan demikian masing-masing berhak atas hadiah 10 juta krona Swedia atau sekitar Rp 12,5 miliar yang akan diserahkan pada 10 Desember 2006 di Oslo. Kemenangan Muhammad Yunus itu memang di luar dugaan. Sejak pertama kali Hadiah Nobel Perdamaian diserahkan tahun 1901, pemenangnya adalah tokoh-tokoh yang selama ini berkutat dan berjuang untuk upaya-upaya perdamaian. Oleh karena itulah, untuk tahun ini pun kandidat yang santer disebut-sebut antara lain adalah mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari dan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, keduanya dinilai sukses memperjuangkan perdamaian di Aceh. Kemudian aktivis Muslim etnik Uighur di China, Rebiya Kadeer dan mantan Menlu Australia Gareth Evans dengan International Crisis Group-nya.

Kemenangan Muhammad Yunus ini dinilai sebagai sebuah kemajuan dari Komite Nobel untuk memperluas jangkauan perdamaian. Yunus bukanlah tokoh yang terkenal dan berpidato ke sana ke mari mengobarkan apa yang telah dilakukannya. Dia berjuang untuk kemenangan si miskin dan bukan untuk mendapatkan popularitas melalui tim sukses. Bahkan dia memulai perjuangannya dengan meminjamkan uang US$ 27 kepada sekelompok warga di sebuah perdesaan, sebagian besar perempuan, agar mereka terbebas dari jeratan rentenir.

Guru besar ekonomi di Bangladesh ini memang memiliki ketertarikan untuk mengembangkan skema kredit mikro, kemudian mendirikan Grameen Bank yang khusus memberikan kredit bagi orang miskin. Yunus yang dikenal sebagai “bankirnya kaum miskin” ini berusaha memerangi kemiskinan saat bencana kelaparan melanda negerinya tahun 1974. Dia memberikan pinjaman uang kepada orang-orang miskin yang selama ini tidak bisa mengembangkan usahanya karena tidak bisa mendapatkan pinjaman uang dari bank.

Agar bisa berkembang, uang yang telah dikembalikan akan dipinjamkan lagi kepada orang lain yang membutuhkan. Dengan cara bergulir seperti itu, semakin banyak orang yang bisa menikmati fasilitas pinjaman murah. Cara ini mirip dengan kredit bergulir seperti yang dilakukan di Indonesia, namun tidak bisa berjalan baik karena banyak pinjaman yang tidak kembali.

Dengan cara seperti itu, pada Mei 2006, Grameen Bank telah melayani 6,61 juta peminjam, 97 persennya adalah perempuan. Bank ini telah memiliki 2.226 cabang di 71.371 desa, dan tidak hanya melayani peminjam dari Bangladesh, tetapi juga negara-negara lain. Tidak mengherankan bila konsep kredit mikro dari Yunus ini kemudian menjadi sumber ide bagi banyak negara untuk mengembangkan kredit serupa. Metode ini mendorong tumbuhnya tanggung jawab sosial, karena tingkat pengembalian mencapai 99 persen.

Kita sangat mengapresiasi terhadap pemenang Nobel Perdamaian tahun ini. Ternyata dari negara yang miskin, muncul pejuang yang dengan gigih memerangi kemiskinan. Kemenangan dalam memerangi kemiskinan juga berarti kemenangan dalam upaya menciptakan perdamaian. Harus diakui, salah satu penyebab munculnya aneka konflik di tengah masyarakat adalah kemiskinan dan terjadinya kesenjangan ekonomi. Kemiskinan bisa dijadikan alat untuk propaganda politik dan memecah belah masyarakat. Hal inilah yang perlu diwaspadai.

Seperti halnya yang terjadi di Indonesia, rasa ketidakadilan dari sisi ekonomi tidak jarang memunculkan konflik horisontal. Sangat disayangkan bila kemudian potensi negatif itu tidak segera diatasi, tetapi justru dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan keuntungan orang-orang atau kelompok tertentu. Kemenangan Nobel Perdamaian kali ini diharapkan menyadarkan elite politik dan pemegang kekuasaan kita untuk serius memperhatikan rakyatnya. Masih banyak rakyat miskin di Indonesia. Kita butuh orang seperti Muhammad Yunus yang langsung berbuat konkret untuk rakyat kecil, tanpa melalui propaganda yang tak ada realisasinya.

Suara Pembaruan, 14 Oktober 2006

Menarik Pelajaran dari Masalah Asap

ASAP telah membuat citra dan kredibilitas Indonesia kini bertambah buruk. Akibat kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatra yang hingga saat ini belum bisa dipadamkan setelah membara selama beberapa bulan, kita menjadi sumber malapetaka bagi negara-negara tetangga.

Setiap hari, udara di negeri tetangga kita, khususnya di Malaysia dan Singapura, diliputi asap tebal kiriman dari Kalimantan dan Sumatra. Masyarakat di kedua negara tersebut jelas dirugikan. Tidak saja dari segi lingkungan hidup dan kesehatan, tetapi juga secara ekonomi. Seorang ahli ekonomi dari Nanyang Technological University Singapura, misalnya, memperkirakan kerugian Singapura akibat asap kita dalam satu bulan terakhir telah mencapai hampir Rp500 miliar.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang telah meminta maaf kepada PM Singapura Lee Hsien Loong dan PM Malaysia Abdullah Ahmad badawi. Pemerintah juga berjanji segera menanggulangi persoalan itu dengan lebih terkoordinasi, dengan rencana pengeluaran dana lebih besar, dan dengan penggunaan metode lebih terintegrasi. Namun, itu semua tidak mampu meyakinkan negara-negara tetangga bahwa kita mampu segera menyelesaikan persoalan yang terus berlangsung setiap tahun tanpa ada solusi permanen.

Karena itu, kemarin, para menteri terkait lingkungan hidup dari Malaysia, Singapura, Brunei, dan Thailand pun bertemu di Pekanbaru, Riau, khusus membahas upaya pencarian solusi asap secara lebih komprehensif.

Sudah seharusnya kita menyambut dengan tangan terbuka uluran baik negara tetangga yang akan membantu mengatasi persoalan kita. Apalagi, persoalan itu telah berkembang menjadi persoalan mereka juga. Namun, kita juga tidak boleh lupa untuk mempelajarinya dengan sungguh-sungguh serta mencamkannya.

Di sisi lain, pemerintah harus mengakui kegagalan besar dalam mengelola persoalan telah terjadi. Akibat kegagalan itu persoalan lebih besar telah muncul, yakni dengan meluasnya dampak asap kepada negara tetangga. Namun, introspeksi juga harus dilakukan. Kenapa hal itu sampai terjadi? Bagaimana agar masalah yang sama tidak muncul lagi tahun depan?

Karena itu, selain menerima dengan tangan terbuka bantuan negara lain, harus ada pula proses belajar dari pemerintah untuk memahami persoalan asap dan mengatasinya dengan cara sebaik-baiknya. Salah satu penyebab paling utama dari terus berulangnya persoalan asap adalah masalah sesungguhnya belum tuntas.

Sudah saatnya pemerintah membakukan sistem penanggulangan kebakaran hutan dan pemadaman asap secara lebih terpadu. Jangan sampai tahun depan persoalan yang sama muncul lagi.

Media Indonesia, Sabtu, 14 Oktober 2006