Antara Pertumbuhan dan Pemerataan

Upaya mencari keseimbangan antara pemerataan dan pertumbuhan ekonomi dianggap kunci kemenangan Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva. Mantan buruh pabrik berusia 61 tahun itu bertekad melanjutkan upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan ekonomi, ditambah pendidikan, sebagai tiga prioritas dalam periode kedua kepemimpinannya.

Lula terpilih kembali menjadi presiden dalam putaran kedua pemilihan hari Minggu 29 Oktober, mengalahkan pesaing terdekatnya, Geraldo Alckmin, yang sedang menjabat Gubernur Sao Paulo.

Semula Lula diyakini langsung meraih kemenangan pada putaran pertama tanggal 1 Oktober lalu, tetapi tuduhan korupsi yang melibatkan Partai Pekerja, kawan-kawan dekat, dan anggota kabinetnya memengaruhi kepercayaan publik.

Namun, hasil pemilu putaran kedua memperlihatkan dukungan mencolok terhadap Lula dengan perolehan hampir 61 persen suara. Kemenangan Lula kali ini tidak terlepas dari reputasi dan prestasinya dalam periode empat tahun pertama pemerintahannya.

Setelah terpilih untuk pertama kalinya tahun 2003, Lula melancarkan program pengentasan orang miskin, termasuk menyediakan dana bantuan bulanan sampai sebesar 44 dollar AS kepada 11 juta keluarga miskin di negeri berpenduduk 189 juta jiwa itu.

Namun, program pemberantasan kemiskinan itu tidak sampai mengabaikan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Tidak mengherankan, Lula memberikan dorongan kepada kalangan pengusaha mengembangkan usaha untuk memperluas lapangan kerja.

Pola dan gaya kepemimpinannya sangatlah menarik. Sekalipun berhaluan kiri, ia terbukti mengesampingkan persoalan ideologis dan cenderung bersikap pragmatis dalam mengelola pemerintahan dan ekonomi.

Di dalam negeri, Lula tidak hanya memberikan perhatian kepada kaum miskin, tetapi juga kalangan pengusaha untuk kepentingan penciptaan lapangan kerja dan pajak. Dukungan politik terhadap Lula pun meluas, tidak lagi hanya terbatas pada kaum miskin.

Pendekatan pragmatis itu diperlihatkan pula pada politik luar negeri. Pemimpin berhaluan kiri itu tidak hanya bersahabat dengan tokoh kiri Presiden Venezuela Hugo Chavez, tetapi juga menjalin hubungan erat dengan Presiden Amerika Serikat George Walker Bush yang liberal.

Keluwesan politik luar negeri itu membuat kepemimpinan Lula diterima luas, tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di kawasan Amerika Latin.

Kompas, Kamis, 02 November 2006

Poso dan Kinerja Pimpinan Nasional

AKHIRNYA polisi mengungkapkan adanya dua kelompok yang membuat kerusuhan berdarah di Poso. Inilah kelompok yang terkait dengan 13 kasus, meliputi 10 teror bom dan serangkaian pembunuhan serta perampokan sejak 2001.

Kedua kelompok itu adalah kelompok Tanah Runtuh dan kelompok Kompak Kayamanya. Total tersangka pelaku teror Poso sebanyak 29 orang, yaitu yang terbanyak 26 tersangka berasal dari kelompok Tanah Runtuh, dan sisanya tiga pelaku berasal dari kelompok Kompak Kayamanya.

Polisi telah meminta bantuan tokoh Islam untuk menangkap 29 tersangka pelaku teror itu. Polisi juga telah membeberkan nama-nama para tersangka, dan telah mengultimatum 29 orang itu untuk diserahkan atau menyerahkan diri dalam satu minggu.

Umumnya buron tentu enggan menyerahkan diri. Jika pelaku kejahatan gampang diultimatum, lalu menyerahkan diri dalam seminggu sesuai ultimatum, kiranya kejahatan di dunia ini lebih mudah ditumpas, dan polisi mungkin tak penting-penting amat.

Teror dan pembunuhan yang telah berlangsung lima tahun di Poso bukanlah kejahatan yang dapat ditaklukkan sepucuk, dua pucuk, bahkan 1.000 pucuk ultimatum. Kita yakin polisi tahu benar bahwa kejahatan tidak dapat dibereskan dengan omongan.

Ultimatum perlu, tetapi tidak cukup. Polisi harus melakukan operasi perburuan dan penangkapan sehingga 29 tersangka pelaku teror Poso itu akhirnya dapat dilumpuhkan dan diadili di meja hijau.

Dalam menangkap 29 tersangka pelaku teror Poso itu, bukan hanya menyangkut prestasi polisi. Untuk membuat Poso kembali damai dan hidup dalam tertib sosial, bukan pula cuma kinerja polisi. Sebaliknya, kegagalan membereskan konflik di Poso, pun bukan semata kegagalan polisi.

Poso menyangkut ukuran yang jauh lebih besar, yaitu prestasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Mengapa? Sekali lagi, karena memang kedua petinggi inilah semasa menjadi menteri koordinator yang menjadi saksi terwujudnya kesepakatan Malino, perjanjian damai Poso. Namun, ternyata, kesepakatan damai itu hanya indah di atas kertas.

Sekarang masalah Poso ditangani langsung oleh Jusuf Kalla dalam kapasitas yang jauh superior yaitu sebagai wakil presiden hasil pilihan rakyat. Sebuah bukti komitmen dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesepakatan Malino bukan cuma elok di atas kertas, melainkan elok nian dalam kenyataan.

Kita ingin kenyataan itu segera terwujud. Kita ingin sejarah mencatat, justru di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dua konflik Aceh dan Poso berhasil dibereskan, sehingga damai nan indah bersemi di sana.

Media Indonesia, Kamis, 02 November 2006