Upaya Menjaga Karya Cipta Bangsa

GLOBALISASI dan liberalisasi telah membuat pergerakan kepentingan tidak mampu lagi dikekang batas-batas negara. Atas nama kebebasan dan demokrasi orang, lembaga atau bahkan negara saling klaim untuk menguasai dan meraih keuntungan satu sama lain.

Dampak globalisasi seperti ini juga melanda kekayaan intelektual dan budaya kita. Pihak-pihak di luar negeri dapat dengan mudah mengklaim hasil kreativitas, karya cipta, bahkan budaya kita sebagai hasil ciptaan mereka dan menarik keuntungan sebesar-besarnya dari hal itu.

Bukan satu dua kali fenomena seperti ini terjadi. Berbagai produk dan karya bangsa yang bahkan telah menjadi bagian sehari-hari kehidupan kita dapat dengan mudah diklaim pihak lain sebagai milik mereka. Pihak-pihak di luar negeri bahkan tidak segan untuk mematenkan hal hasil kreativitas kita.

Cerita tentang tempe yang dipatenkan sebuah lembaga di Jepang sungguh menyesakkan. Begitu juga angklung yang diklaim sementara kalangan di Malaysia, kebaya yang diakui sebagai asli kreasi Jepang, Malaysia, bahkan Afrika Selatan.

Ironisnya, menghadapi fenomena seperti itu, kita lebih sering hanya terperangah, tanpa mampu mempertahankan hak. Kita kecewa, tetapi tidak berdaya melakukan apa-apa. Karena memang, begitu pihak lain telah mematenkan sebuah karya ciptaan terlebih dahulu, hukum positif telah mengakuinya sekaligus melindungi kepentingan itu.

Situasi tidak adil itu, percaya atau percaya, mau tidak mau, dan suka tidak suka harus kita terima. Kita juga harus menaati aturan yang telah dilahirkan oleh peradaban, aturan yang ditaati oleh seluruh penghuni bumi.

Karena itu, kita menghargai upaya seniman kebaya kita Adjie Notonegoro yang pekan lalu mendeklarasikan kebaya sebagai busana nasional wanita Indonesia. Deklarasi seperti ini tidak saja perlu, tetapi juga sangat mendesak dilakukan. Mendesak karena kesadaran kita akan hak cipta sangatlah rendah.

Banyak perancang busana kita langsung bangga saat motif kebaya atau batik mereka beredar di luar negeri. Mereka pun sering lupa mematenkan karya. Tahu-tahu sebuah klaim muncul dan hasil kreasi mereka telah dipatenkan pihak lain nun jauh di sana.

Kita menghargai upaya pemerintah, bersama pemerintah daerah yang tengah menginventarisasi karya-karya seni tradisional, sumber daya hayati, dan folklor dari berbagai daerah di Indonesia.

Namun, sekali lagi setelah itu, jangan lupa mematenkan. Jika tidak, kita hanya dikenang sebagai bangsa yang punya banyak karya cipta, tetapi tak punya hak mengakui sebagai miliknya. Ibarat seorang ibu yang melahirkan, tetapi tak boleh mengakui sang jabang bayi sebagai anaknya. Ini sungguh amat menyakitkan.

Media Indonesia,  Sabtu, 18 November 2006

Kawasan Perdagangan Bebas Aspas?

Akhir pekan ini 21 pemimpin forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC bertemu di Hanoi.

Pemimpin AS boleh jadi yang paling banyak berefleksi ketika berada di Vietnam. Lainnya boleh jadi melihat Vietnam sebagai salah satu negara kawasan yang sekarang ini banyak disorot karena kemajuan pesat yang diperlihatkannya.

Dunia yang berubah memang membuka banyak peluang bagi negara-negara yang tergabung dalam APEC. Itu juga kiranya yang dicita-citakan para penggagas APEC yang KTT pertamanya berlangsung di Seattle tahun 1993.

Dalam perjalanannya, dimensi APEC cenderung meluas, tidak lagi terbatas pada bidang perdagangan, tetapi juga politik. Namun, mengingat dunia telah demikian berubah dari sejak 1993, dan khususnya sejak terjadinya Serangan 11 September 2001 di AS, masalah politik untuk anggota yang beragam latar belakangnya menjadi hal yang mudah menimbulkan gesekan.

Boleh jadi, menengarai hal ini, AS pun lalu mencoba mengembalikan arah APEC ke jati diri asalnya, yakni perdagangan. Kamis (16/11) AS mengangkat ide pendirian zona perdagangan bebas (untuk kawasan) yang terentang dari China ke Cile. Namun, terhadap ide ini, kalangan di Asia Pasifik sendiri menganut pandangan yang berbeda-beda: ada yang setuju untuk mengkajinya, ada pula yang skeptis.

Ide Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik (FTAAP), seperti diberitakan kantor berita AFP (Jakarta Post, 17/11), banyak dibicarakan di Hanoi. Hal itu karena ia juga bisa menjadi alternatif apabila perundingan Organisasi Perdagangan Dunia untuk membebaskan perdagangan dunia gagal.

Anggota yang keberatan dengan ide yang juga didukung Gedung Putih ini khawatir bahwa ide pembentukan FTAAP bisa berbenturan dengan apa yang dikenal sebagai “Sasaran Bogor” (Bogor Goals), kesepakatan tidak mengikat yang mencanangkan pembebasan semua perdagangan dan investasi regional pada tahun 2020.

China, Indonesia, dan Filipina diberitakan sebagai anggota yang keberatan dengan ide FTAAP.

Terhadap ide yang nadanya mengarah pada pembukaan pasar dan globalisasi, reaksi yang lazimnya muncul adalah rasa mendua. Di satu pihak, pembukaan pasar bebas bisa memicu efisiensi dan daya saing. Konsumen akan diuntungkan karena yang unggul di pasar adalah produk-produk yang murah tetapi berkualitas.

Pada sisi lain, menerapkan kebijakan ini tanpa mempertimbangkan kesiapan industri dan perekonomian bisa menjadi bumerang. Sebab, sektor-sektor yang masih belum siap dan coba dikembangkan dengan perlindungan dengan mudah akan digilas oleh produk asing yang lebih murah dan lebih baik. Bisa dibayangkan risiko perekonomian dan juga sosial yang bisa terjadi.

Namun, melihat apa yang sudah berkembang selama ini, kawasan perdagangan bebas yang diusulkan AS untuk wilayah Asia Pasifik akan terbentuk. Di Bogor dulu mantan Presiden Soeharto pun menegaskan, suka atau tidak, era perdagangan bebas akan tiba. Jadi, mau tidak mau bangsa Indonesia juga harus siap dengan tibanya era tersebut.

Sabtu, 18 November 2006

Demo, Demokrasi, Damai

Demonstrasi menyambut kunjungan Presiden AS George Walker Bush marak. Dapat diperkirakan puncaknya adalah hari Senin lusa, hari kedatangan Presiden AS ke Bogor.

Tak ada salahnya kita mengingatkan, dalam demokrasi, unjuk rasa diizinkan.

Dalam demokrasi, demonstrasi itu damai bebas dari kekerasan dan anarki. Demokrasi falsafah dan sikap politik yang menjamin kebebasan untuk menyatakan pendapat dan kritik termasuk lewat unjuk rasa. Akan tetapi, dalam demokrasi, segala kegiatan politik berlangsung damai tanpa kekerasan. Karena itu, beberapa pemimpin dan tokoh politik pun mengingatkan, unjuk rasa jangan sampai berubah anarki. Saling mengingatkan ini penting, karena ketika orang banyak berkumpul sebagai massa, suasana mudah berubah menjadi hiruk-pikuk, emosi, dan mudah tidak terkendali.

Baik juga dipertimbangkan, dalam unjuk rasa, kaum demonstran tidak berhadapan dengan perangkat keamanan asing, tetapi dengan perangkat keamanan kita sendiri. Andaikata situasi berkembang sampai lepas kontrol dan terjadi bentrokan atau kekerasan, yang berhadapan adalah kita lawan kita. Alangkah tidak elegannya dan ironis.

Dengan sengaja kita kemukakan hal-hal itu untuk mengingatkan kita semua, terutama sesama warga yang berunjuk rasa di lapangan sehingga bisa berhadap-hadapan dengan petugas keamanan. Jika sampai terjadi insiden dan jatuh korban, kita-kita juga yang menderita.

Toh akhirnya yang ingin kita sampaikan adalah pesan. Pesan itu lebih kuat dan lebih bicara karena disampaikan lewat aksi demo. Tujuan pokok, menyampaikan pesan dengan disertai nada tekanan tinggi bahkan juga disertai emosi. Pesan itu kiranya telah sampai sejak unjuk rasa bangkit dan marak menjelang kedatangan Presiden Bush.

Pemerintah kita mempunyai pertimbangan dan argumen mengapa menerima Presiden AS. Dalam kehidupan antarnegara, lebih bermanfaat membuka saluran dialog. Dalam zaman globalisasi tidak ada negara yang bisa hidup menyendiri. Dibandingkan dengan Vietnam, hubungan kita dengan AS tidak sepahit negara yang langsung berhadapan dengan AS dalam perang Indochina. Vietnam pun kini membuka dialog.

Sekali lagi, kita sependapat dengan sikap unjuk rasa yang mengecam peran pemerintahan Bush di Irak dan di Timur Tengah. Bukan saja kita, warga AS pun menyatakan ketidaksetujuannya, di antaranya lewat pemilihan Senat baru-baru ini. Juga tidak ada salahnya pemerintah kita berusaha memperoleh manfaat dari kunjungan Presiden Bush. Selain itu, pemerintah juga harus menyampaikan aspirasi yang disuarakan oleh para demonstran.

Sekali lagi perlu kita pahami dan kita taati, dalam demokrasi, unjuk rasa boleh dan wajar. Namun, dalam demokrasi, semua kegiatan politik, termasuk unjuk rasa, agar berlangsung damai. Apalagi perlu diingat, jika sampai terjadi kekerasan dan bentrokan, kekerasan itu terjadi antara kita dan kita.

Kompas, Sabtu, 18 November 2006

Manfaatkan Bush

Penolakan terhadap kedatangan Presiden Amerika Serikat (AS), George Walker Bush, ke Indonesia kian meluas. Tidak saja di Pulau Jawa, namun juga sudah menjalar ke kota-kota besar di Nusantara. Belakangan, ada juga elemen masyarakat yang pro terhadap kedatangan itu –seperti yang dilakukan sekelompok kecil masyarakat Bali Kamis lalu.

Kita berharap sikap pro-kontra itu tidak membuat hubungan sesama anak bangsa retak. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, terlebih dalam iklim demokrasi yang tengah kita bangun pascajatuhnya rezim otoriter Soeharto. Biarlah masing-masing pihak menyampaikan pesannya, baik dalam bentuk aksi massa maupun yang lain. Agar Bush tahu bahwa kedatangannya sebenarnya tak dimaui banyak orang, meski yang menerima juga ada dalam jumlah kecil.

Terlepas dari sikap pro-kontra tersebut, kedatangan Bush sudah tak bisa ditolak. Pemerintah tetap menjadwalkan kedatangannya di Bogor pada 20 November nanti. Persiapan pengamanan pun sudah disiapkan. Bandara Halim Perdanakusuma yang menjadi landasan mendarat bagi pesawat yang mengangkut Bush sudah disisir oleh pihak keamanan AS. Bahkan pengamanan Kebun Raya Bogor –tempat bertemunya Bush dengan Presiden SBY– dibuat berlapis tiga. Masyarakat sekitar malahan sudah diimbau untuk tidak keluar rumah dalam kunjungan Bush selama enam jam itu.

Terkait dengan rencana kedatangan Bush, pemerintah juga telah menyusun daftar nama sembilan tokoh masyarakat yang akan diundang untuk berdiskusi dengan Bush. Kesembilannya merupakan representasi dari lima bidang yakni pendidikan, kesehatan, teknologi informasi, bioteknologi, Millenium Development Goals, dan agama, Aceh, dan Papua. Agenda itulah yang nantinya akan menjadi bahan pembicaraan antara Bush dan kesembilan tokoh tadi. Mereka akan beridiskusi seusai pertemuan Bush dengan SBY yang juga membicarakan topik yang sama.

Sejauh mana tokoh-tokoh yang diundang telah menyiapkan pesan yang akan disampaikan kepada Bush? Inilah pertanyaan utama kita. Sebab, akan menjadi mubazir bila mereka tidak menyampaikan pesan yang berarti kepada Bush. Mumpung ada di sini, maka manfaatkanlah dia untuk kepentingan bangsa kita.

Sebagai pemimpin negara maju, Bush semestinya memiliki akses untuk memberi peran negaranya bagi kemajuan bangsa lain di dunia. Mengingat dalam Indeks Pembangunan Manusia 2004 yang dikeluarkan UNDP tahun ini, Indonesia berada di peringkat 108 dari 177 negara, kita memang masih memerlukan bantuan. Indeks ini mengartikan tingkat kesejahteraan suatu negara lebih dari sekadar pendapatan domestik bruto.

Dalam bidang pendidikan misalnya, seharusnya dibahas dan didorong agar pemerintah AS memberikan bantuan bagi kemajuan pendidikan di Tanah Air. Jujur saja, pemerintah kita saat ini masih belum bisa memberikan alokasi dana APBN yang signifikan bagi pendidikan nasional sebagaimana amanat UUD 1945. Dalam laporan UNDP, tingkat buta huruf orang dewasa Indonesia masih lumayan tinggi. Kita berada di peringkat 51 dari 117 negara.

Di bidang kesehatan, kita juga masih belum memadai. Kasus flu burung serta HIV/AIDS di sini masih tinggi. Apalagi kalau mengingat masih tingginya tingkat kematian ibu melahirkan, serta anak-anak yang kekurangan berat badan pada usianya karena kekurangan gizi. Dalam konteks kesehatan dunia, seharusnya AS juga memainkan peran untuk memberikan bantuan.

Akhirnya masalah Palestina dan Timur Tengah. Di sini mesti ditekankan bahwa kita mendukung negara Palestina merdeka dengan kedaulatan tanahnya. Juga harus diingatkan agar standar ganda yang dimainkan AS dalam masalah Palestina dan Timur Tengah segera diakhiri.

Semuanya memang sekadar pesan kita pada Bush. Segalanya terpulang pada dia. Apakah dia datang memang sebagai sahabat, atau sekadar ingin menguji sejauh mana kita tunduk pada dia.

Republika, Sabtu, 18 Nopember 2006