Pengorbanan Masyarakat Bogor

Kunjungan Presiden AS George W Bush berjalan dengan baik. Di tengah aksi penentangan yang begitu keras, pemerintah bisa menjadi tuan rumah yang baik. Sebagai tuan rumah yang kedatangan seorang tamu, memang begitulah seharusnya. Hanya saja tidak salah juga apabila kita bertanya, haruskah penerimaan kunjungan itu dilakukan dengan biaya yang begitu mahal?

Pertanyaan ini penting agar kemudian kita mau mengevaluasi hasil kunjungan Presiden Bush itu. Seberapa besar manfaat yang bisa kita petik untuk perbaikan kehidupan bangsa dan negara.

Sungguh sayang apabila dari kunjungan itu hanya panggungnya yang kita dapatkan. Sementara substansinya sama sekali kita tidak bisa petik.

Padahal, pengorbanan yang harus kita keluarkan sangatlah luar biasa. Bukan saja segala persiapan dan pengerahan pasukan baik dari Polri maupun TNI yang menghabiskan biaya sangat besar, tetapi terlebih lagi pengorbanan yang telah dikeluarkan masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di Bogor.

Bayangkan saja, setelah berminggu-minggu aktivitas mereka dibatasi, sejak hari Minggu jantung Kota Bogor praktis ditutup. Akibatnya lalu tidak ada kegiatan yang bisa dilakukan masyarakat. Padahal, banyak di antara mereka yang hidup dari berjualan dari hari ke hari dengan skala yang tergolong kecil dan menengah. Mereka kebanyakan berjualan buah-buahan, talas, taoge goreng, gemblong, es puter, asinan bogor, roti.

Sementara itu, puluhan ribu warga yang bekerja di Jakarta tidak kurang repotnya. Bagi mereka yang punya kerabat di Jakarta, mereka bisa ikut menginap agar tidak repot ke kantor. Tetapi, bagi yang tidak punya, mereka harus meninggalkan rumah sebelum pukul enam pagi. Padahal, Presiden Bush baru datang sore hari.

Untuk kembali ke rumah pun keadaan tidak kalah repot. Mereka baru bisa pulang setelah pukul 22.00 karena jalan utama Bogor baru dibuka setelah itu.

Berapa biaya yang harus dikeluarkan masyarakat Bogor untuk menyambut tamu negara? Lalu apa kompensasi yang diberikan pemerintah? Hanya Wali Kota Bogor yang meminta warga untuk mengerti, tanpa ada permintaan maaf secara terbuka yang disampaikan.

Tidakkah disadari bahwa mereka bukanlah golongan masyarakat yang hidup berlebihan? Bukankah saat ini pemerintah sendiri sedang menggalakkan agar masyarakat bangkit membangun perekonomian masing-masing? Bukankah lalu semua itu mencerminkan tidak adanya satu kata antara ajakan dan kenyataan?

Warga Bogor tentunya rela dan ikhlas menerima semua itu. Yang sekarang harus dipikirkan, ya pertanyaan pertama tadi, apa yang lalu menjadi manfaat bagi perbaikan kehidupan bangsa dan negara. Rasanya itu harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat agar semua tahu pengorbanan yang kita lakukan dalam beberapa hari terakhir ini tidaklah sia-sia.

Selanjutnya, kita harus menindaklanjuti hasil pertemuan agar hasilnya menjadi nyata. Tidak hanya menjadi sebuah seremoni yang membuat kita hanya dipuji telah menjadi tuan rumah yang baik.

Kompas, Selasa, 21 November 2006

Kerugian Ekonomi Bogor

Kalau ada kunjungan kenegaraan seorang presiden yang mampu menjadikan sebuah kota jadi layaknya kota mati, barangkali cuma di Indonesia. Bogor, kota hujan, yang biasanya diwarnai kesibukan beragam aktivitas perekonomian, kemarin mendadak lumpuh.

Pasar, mulai dari pasar tradisional sampai pasar modern semacam mal atau pusat pertokoan tutup. Angkutan umum yang sehari-hari memadati jalan-jalan utama Bogor menghilang entah ke mana. Bahkan, terminal angkutan antarkota pun tutup. Kalaupun ada angkutan umum yang beroperasi, sulit mendapat penumpang. Seluruh akses jalan yang sehari-hari menjadi rute utama angkutan umum ditutup total.

Ruas tol menuju Bogor dari Jakarta dan sebaliknya juga tampak lengang. Volume kendaraan yang melintasi tol Jagorawi menurun drastis. Pengalihan akses jalan tol ternyata tak mampu membuat suasana seperti normal. Situasi sama terlihat di stasiun kereta listrik jurusan Jakarta-Bogor dan sebaliknya. Kosong tanpa penumpang.

Pedagang-pedagang informal, baik produk maupun jasa, yang sehari-hari menjadi denyut utama perekonomian Bogor, memilih tak berjualan. Kekhawatiran terjadinya kerusuhan akibat maraknya demo di hampir seluruh sudut Bogor, membuat mereka hanya bisa menghitung kerugian sehari kemarin. Penarik becak dan pedagang kaki lima, serta sopir angkutan umum, boleh jadi mengalami kerugian langsung. Jangankan berharap pendapatan sekitar Rp 100 ribu per hari seperti yang biasa mereka kantongi. Hari ini, seperempat dari pendapatan harian itu pun sulit didapat.

Kerugian sekitar Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu, bagi pejabat negara — apalagi setingkat presiden — boleh jadi tak ada artinya. Tapi bagi pedagang informal, itu bukan sekadar pendapatan usaha, melainkan juga napas kehidupan. Napas kehidupan yang sehari kemarin terpaksa dikorbankan cuma lantaran kunjungan seorang Presiden Amerika Serikat, George W. Bush. Sebuah pengorbanan luar biasa istimewa yang dilakukan Indonesia untuk menerima seorang kepala negara. Bahkan, saat Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, datang pun tak seperti ini.

Pengorbanan itu belum lagi memperhitungkan denyut lain perekonomian Bogor. Sekolah-sekolah diliburkan, apotek tutup, sejumlah bank tutup, bahkan sebagian kantor layanan publik pun tutup. Penerimaan bagi pengelola jalan tol pasti berkurang, begitu pula dengan pengelola perkeretaapian. Belum lagi kerugian di bidang perdagangan dan industri akibat tutupnya pasar dan pusat pertokoan. DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor memperkirakan warga Bogor kehilangan haknya sampai Rp 80 miliar. Sumber lain memperkirakan angka kerugian sampai Rp 60 miliar.

Memang, belum ada angka pasti soal kerugian ekonomi Bogor akibat kunjungan Bush. Tapi pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab atas kerugian ekonomi warga Bogor tersebut? Bush datang, jelas bukan untuk itu. Pemerintah perlu memikirkan bagaimana bentuk tanggung jawab terhadap kerugian yang diderita warga Bogor. Tidak semestinya pemerintah mengabaikan apa-apa yang sudah dikorbankan warga Bogor cuma untuk menerima Bush.

Besarnya pengorbanan warga Bogor itu sudah semestinya pula menjadi perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat berbicara dengan Bush. Jangan sampai kesepakatan atau apa pun hasil pembicaraan itu hanya menguntungkan sebagian kalangan saja, pengusaha dan pejabat pula. Ingatlah kerugian ekonomi warga dalam sehari kemarin. Tapi, bisakah kita berharap? Ketika helipad yang menelan biaya miliaran rupiah, yang disiapkan untuk Bush jadi percuma lantaran Bush mendarat di tempat lain, pemerintah toh tak berbuat apa-apa.

Republika, Selasa, 21 Nopember 2006

Pengangguran

Pemerintah yang selama ini mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) masih sebatas ”lips service”. Pada kenyataannya, pembangunan ke arah ini justru terhambat. 

PENGANGGURAN di Jawa Barat yang menjadi salah satu daerah penyumbang pengangguran tertinggi secara nasional, menjadi keprihatinan kita bersama. Sebagaimana dikemukakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erman Suparno, data pengangguran diukur berdasarkan jumlah penduduk Jabar yang lebih banyak dibandingkan provinsi lainnya, seperti DKI Jakarta dan Jawa Timur.

Diungkapkan, data total pengangguran yang tercatat di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) sampai Juni 2006, terdapat 11,1 juta penduduk Indonesia menganggur. Sebagian penganggur tersebut, yakni 3,91 juta orang berlatar belakang pendidikan SMA. Meski demikian, Menakertrans berkilah bahwa banyaknya angka pengangguran tersebut bukan kegagalan pemerintah, sebab ada sharing anggaran antara pemerintah pusat dan daerah.

Kita mencatat, sejak Indonesia mengalami krisis moneter yang berlanjut ke krisis ekonomi dan krisis multidimensi, para investor ramai-ramai menarik dananya dari Indonesia. Bahkan, pemilik modal dalam negeri pun latah turut mengalihkan dananya ke luar negeri. Hilangnya kepercayaan investor menanamkan modal di dalam negeri menyebabkan banyak perusahaan yang melakukan relokasi ke negara-negara yang dinilai ramah investasi seperti Vietnam dan Cina.

Sayangnya, pemerintah tidak sigap mengantisipasi gejolak ini secara cepat. Alih-laih melakukan stabilisasi ekonomi, pemerintah sendiri pada masa-masa awal reformasi justru selalu bergejolak. Pemerintahan B.J. Habibie hanya berlangsung sebentar, segera beralih ke pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid, yang diteruskan pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Dapat dikatakan, pemerintahan kembali stabil setelah diselenggarakan Pemilu 2004 yang menghasilkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK).

Meskipun pemerintah semakin stabil, namun melakukan recovery ekonomi dalam waktu singkat tidaklah mudah. Apalagi kebijakan yang diambil cenderung berkutat pada perbaikan di sektor moneter. Padahal, meskipun sektor moneter sangat fital, namun sangat labil dan mengikuti gejolak politik nasional maupun politik global. Sektor riil yang relatif stabil dan selama ini menunjukkan liatnya dalam menghadapi krisis justru terabaikan. Pemerintah yang selama ini mendukung usaha kecil dan menengah (UKM) masih sebatas lips service. Pada kenyataannya, pembangunan ke arah ini justru terhambat.

Pertanian, misalnya, sektor yang menyerap tenaga kerja paling besar bagi masyarakat Indonesia justru diabaikan. Padahal, sebagai negara agraris, sektor pertanian sangat menjanjikan memberikan kemakmuran bagi rakyat, jika dikelola dengan sungguh-sungguh. Sayangnya, sektor ini terus mengalami marginalisasi. Akibatnya, para petani dan anak keturunannya melakukan urbanisasi, yang pada gilirannya menambah angka pengangguran. Kini saatnya, sektor pertanian mendapatkan perhatian lebih, bahkan kalau perlu mendapatkan proteksi khusus, sehingga produknya tidak menjadi bulan-bulanan pasar. Dalam hal ini, pemerintah yang menentukan, untuk kembali menggairahkan rakyat bertani.***

Pikiran Rakyat, Selasa, 21 Nopember 2006

Setelah Bush Pergi

PRESIDEN Amerika Serikat Geroge W Bush memang membawa masalah ke mana pun dia pergi. Ketika berkunjung ke Indonesia yang cuma enam jam, negeri ini seakan di ambang kiamat. Irak, Afghanistan, dan Timur Tengah seakan hadir utuh melalui demonstrasi yang marak berhari-hari di jalan-jalan ibu kota dan terhadap pusat-pusat kepentingan serta simbol Amerika.

Tetapi Bush ternyata tidak marah. Dia malah memuji demonstrasi besar menyambut dirinya sebagai cermin demokrasi yang sedang tumbuh sehat di Indonesia. Andaikata para demonstran dibolehkan masuk ke Istana Bogor menemui dirinya, mungkin pujian itu tidak terucap dengan bangga dari mulutnya.

Adalah percuma mempersoalkan kemarahan yang marak di jalan-jalan itu. Bush telah datang dan pergi dengan aman. Malapetaka yang dikhawatirkan bakal menyertai kedatangannya di Indonesia tidak terwujud. Berarti, terlepas dari pengamanan hiperketat sehingga pemerintah membangun helipad di Kebun Raya Bogor, yang ternyata tidak digunakan, masyarakat kita memperlihatkan bahwa demokrasi memang sedang tumbuh dan sehat.

Bush memang datang dan pergi dengan aman. Malapetaka tidak terjadi. Tetapi kerugian besar ternyata sungguh nyata. Ini berkaitan dengan keinginan Indonesia untuk memuliakan tamu secara luar biasa. Tapi di lain pihak, juga memperlihatkan ketidakpercayaan terhadap kemampuan tuan rumah mengamankan tamu.

Kegiatan ekonomi Kota Bogor yang nyaris lumpuh pada hari kedatangan Bush adalah contoh bahwa kita belum profesional menangani kedatangan tamu sekaliber Bush. Sekolah-sekolah di Bogor yang diliburkan dan kesulitan masyarakat mencapai rumah sakit, contoh lain lagi tentang pengorbanan berlebihan.

Masyarakat telah memperlihatkan bahwa mereka bisa mengendalikan diri dalam mengolah pikiran dan sikapnya terhadap Bush. Tinggal sekarang bagaimana tindak lanjutnya. Ini tugas pemerintah.

Bush telah mengutarakan janji untuk membantu dan bekerja sama dengan Indonesia dalam banyak bidang, seperti pendidikan, kesehatan, energi, dan perdagangan. Semua janji dan kehendak baik itu, tentu, tidak akan direalisasi begitu saja dengan gampang.

Masih dibutuhkan pekerjaan besar dan terus-menerus dari pemerintah Indonesia, terutama di tingkat menteri untuk mengimplementasikannya. Itulah watak dasar dan keharusan mutlak dari sebuah kesepakatan internasional atau bilateral. Departemen Luar Negeri Indonesia beserta para duta besar mengemban tugas penting dalam soal ini.

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah apa yang selama ini disebut dengan soft power. Tidak hanya Amerika yang harus lebih banyak menggunakan soft power, tetapi semua negara, termasuk Indonesia untuk menerapkannya secara jitu. Hubungan internasional dalam banyak hal juga ditentukan oleh perilaku masyarakatnya.

Di bidang investasi, misalnya, modal yang enggan masuk–bahkan keluar–juga disebabkan rasa tidak aman para investor. Sebagian disebabkan hukum Indonesia yang tidak pasti. Tapi sebagian lagi disebabkan wajah masyarakat yang garang dengan berbagai bentuk kekerasan, termasuk demonstrasi buruh yang bisa menutup pabrik dan mengusir direksi.

Setelah Bush kembali ke negerinya, itulah pekerjaan rumah Indonesia. Supaya rumah Indonesia menarik untuk disinggahi dan dihuni, penghuninya harus berbenah diri, termasuk membersihkan wajah kita agar tidak terlalu angker bagi orang lain.

Media Indonesia, Selasa, 21 November 2006

Mesra di Istana Mencekam di Jalan

DUA wajah yang amat bertentangan mengiringi kedatangan Presiden Amerika Serikat George W Bush ke Indonesia. Kemesraan di Istana Bogor antara Bush dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di satu sisi dan kegarangan massa demonstran di jalan-jalan di sisi yang lain.

Bila massa demonstran dianggap mewakili rakyat Indonesia, kedatangan Bush sungguh tidak dikehendaki. Akan tetapi, bila Presiden Yudhoyono dianggap juga mewakili rakyat Indonesia, secara legalistik formal demikian adanya, kehadiran Bush ternyata sangat diminati. Itu fakta.

Kebencian terhadap Bush disuarakan dan dinyatakan melalui berbagai cara. Dari yang masuk akal dan pantas sampai kepada yang tidak dapat dimengerti. Sementara itu, pemerintah kukuh pada pendirian tentang manfaat kedatangan Bush tanpa penjelasan secukupnya untuk menepis anggapan, bahkan keyakinan di kalangan demonstran, bahwa Bush adalah penebar petaka di mana-mana.

Namun, terlepas dari jarak antara fakta di jalan dan di istana, kunjungan seorang Bush sudah terjadi. Walaupun hanya lima jam di Indonesia, walaupun disambut dengan hiruk pikuk demonstrasi hampir di seantero provinsi, Bush telah meninggalkan Indonesia dengan tersenyum.

Dari pernyataan bersama antara SBY dan Bush terlihat bahwa ada komitmen kuat dari Washington untuk membantu Indonesia dalam berbagai bidang, seperti sosial, pendidikan, perdagangan, kesehatan, termasuk pemberantasan pembalakan liar. Bantuan itu, tentu, tidak dengan sendirinya harus menyumbat kerisauan kita terhadap sepak terjang Amerika di Irak, Afghanistan, dan perannya di balik perang berlarut-larut antara Israel dan Palestina.

Kekalahan Partai Republik–partai Bush–dalam pemilihan sela baru-baru ini akibat ketidaksetujuan rakyatnya terhadap politik luar negeri yang diterapkan di Irak dan Afghanistan. Artinya, pemikiran rakyat Indonesia terhadap Bush, khususnya dalam masalah Irak dan Afghanistan, sama dengan rakyat Amerika terhadap presidennya. Yang berbeda, tentulah, pada cara menyampaikannya.

Akan tetapi, hubungan Indonesia dan Amerika Serikat tidak sepatutnya dikerdilkan hanya pada soal tingkah laku Washington di Irak, Afghanistan, Israel, dan Palestina. Kepentingan Indonesia terhadap Amerika jauh lebih besar dan banyak. Misalnya bagaimana hubungan kedua negara bisa memerangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

Indonesia adalah negara penting dan strategis. Indonesia berada pada jalur laut strategis, yaitu Selat Malaka dan Selat Lombok. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan diyakini sebagai muslim moderat. Indonesia adalah negara dengan pasar terbesar nomor empat di dunia.

Amerika Serikat di lain pihak adalah negara yang memiliki banyak sekali kekuasaan lebih sehingga dijuluki superpower. Dua kelebihan itu hanya bisa mendatangkan manfaatkan bila dikemas dalam tata hubungan yang baik. Tata hubungan antara negara dan tata perilaku warga negara juga. Tidak bisa kita hanya berhubungan baik dan mesra di tataran negara, tetapi kejam di tataran masyarakat.

Tentu saja, negara yang baik adalah negara yang mampu membentuk tata pikir dan tata laku warganya. Dan sebagai warga yang berada di negara yang mulai belajar demokrasi seperti Indonesia, kita sebaiknya lebih gigih mengawasi dan mengontrol pemerintah sendiri daripada mengatur negara orang lain.

Media Indonesia, Selasa, 21 November 2006