Beban Negara untuk Pejabat Pensiunan

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi mengungkapkan data mencolok tentang besarnya dana pensiun pejabat yang harus dipikul negara. Jumlahnya luar biasa, yaitu pada 2012 mencapai Rp6 triliun per bulan.

Demikian besar dana anggaran negara untuk pejabat pensiunan itu sehingga menteri mengusulkan agar dana itu dihapuskan. Adalah lebih baik bila anggaran Rp6 triliun per bulan itu digunakan untuk anggaran pendidikan dan kesehatan sehingga tidak ada lagi anak bangsa ini yang buta huruf dan menderita folio karena tidak diimunisasi.

Negeri ini memang akan menanggung beban berat karena banyaknya pejabat negara yang pensiun dalam waktu pendek. Pejabat negara yang bernama anggota DPR dan anggota DPD, misalnya, hanya bekerja lima tahun lalu mendapat hak pensiun seumur hidup. Bandingkan dengan pegawai negeri yang bekerja puluhan tahun baru mendapat pensiun.

Negara ini memang berkecenderungan menjadi negara pejabat. Bukan negara untuk rakyat. Reformasi menghasilkan demokrasi. Tetapi reformasi juga menghasilkan paradoks, yaitu semakin banyak lembaga negara baru lengkap dengan seluruh pejabat negara beserta seluruh perabotnya seperti mobil dinas, rumah dinas, gaji besar, dan tentu gaji pensiunan yang diterima sampai yang bersangkutan mati.

Jumlah pejabat yang muncul tiap lima tahunan itu memang banyak. Sebagai gambaran, tiap lima tahun ada 550 anggota DPR baru dengan gaji besar.

Reformasi memang sangat produktif menghasilkan berbagai lembaga negara baru, seperti Komisi Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Semuanya tentu memiliki pejabatnya sendiri dengan gaji masing-masing. Dan celakanya, masa jabatan mereka pun pendek sehingga cepat pensiun. Lalu, negara harus membayar pensiunnya sedemikian besarnya.

Oleh karena itu, sangat pantas untuk dipertimbangkan menyetop pemberian dana pensiun itu dan mengalihkannya untuk kepentingan rakyat. Sangat ironis, gaji pensiunan pejabat membengkak, dan di lain pihak rakyat yang miskin pun membiak.

Demokrasi di negeri ini cuma menghasilkan elite, menghasilkan pejabat negara, dan meminggirkan rakyat.

Media Indonesia, Kamis, 23 November 2006

Tanggung Jawab Sosial dan Penjualan Lapindo

ENAM bulan sudah malapetaka lumpur berlangsung, dengan seluruh akumulasi penderitaan yang menimpa warga Sidoarjo. Warga kehilangan rumah, pekerjaan, bahkan masa depan.

Lumpur telah menghancurkan segalanya. Lumpur yang semula diperkirakan dapat dijinakkan dalam dua atau tiga bulan kemudian harus diterima sebagai kenyataan yang sangat pahit, sama sekali tidak dapat dihentikan atau ditaklukkan.

Terbentanglah penderitaan warga yang sangat panjang. Dan celakanya, hingga kini belum ditemukan solusi yang dapat diterima kedua pihak. Warga menghendaki cash and carry, sedangkan Lapindo Brantas Inc menghendaki warga mendapatkan penyelesaian permanen dengan membangun permukiman baru.

Di tengah seluruh penderitaan itu, di tengah belum dicapainya kesepakatan jalan keluar, tiba-tiba publik dikejutkan berita besar bahwa Grup Bakrie menjual Lapindo Brantas Inc kepada Freehold Group Limited. Sebuah keputusan yang jelas menimbulkan tanda tanya besar, bahkan melahirkan kecurigaan yang hebat. Mengapa Lapindo dijual ketika nasib warga korban lumpur belum beres dan tuntas?

Wajar dan manusiawi bila warga khawatir pergantian pemilik itu merupakan upaya Lapindo untuk melepaskan diri dari tanggung jawabnya membayar ganti rugi sesuai dengan Keppres 13/2006. Sebab keppres itu hanya menyebutkan Lapindo sebagai pihak yang bertanggung jawab. Keppres itu tidak menyebut Grup Bakrie, apalagi Freehold Group Limited yang sekarang memiliki Lapindo.

Menjual perusahaan, tentu, adalah hak sang pemilik. Namun, Lapindo merupakan perusahaan publik. Oleh karena itu, sepantasnya publik menuntut Grup Bakrie untuk menjelaskan secara transparan dan sejujur-jujurnya motif penjualan Lapindo. Sebab, ternyata James Belcher, pemilik Freehold, masih kolega keluarga Bakrie yang dikenalnya selama 25 tahun.

Namun, harus pula dikatakan di sini komitmen yang telah dicanangkan Grup Bakrie. Melalui anak usahanya, Minarak Labuan, Grup Bakrie telah menegaskan tetap berkomitmen untuk menangani luapan lumpur di Sidoarjo sekalipun Lapindo sudah beralih pemilik kepada Freehold. Dan tak kalah penting, tetap bertanggung jawab kepada korban.

Pemerintah pun tidak boleh lepas tangan. Pemerintah harus pula memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat soal pengalihan kepemilikan Lapindo. Harus digariskan secara terbuka bahwa sekalipun telah terjadi pengalihan pemilikan, sekalipun tidak disebut dalam Keppres 13/2006, Grup Bakrie tetap bertanggung jawab.

Transparansi adalah keniscayaan demokrasi. Jangan membiarkan masyarakat korban lumpur panas terus hidup dalam kegelisahan, dalam ketidakpastian. Mereka sudah terlalu lama disandera penderitaan. Pembiaran itu justru melanggar hak dasar warga.

Oleh karena itu, kesepakatan jalan keluar untuk menyelamatkan warga harus segera dicapai. Solusi permanen mestinya menjadi opsi yang lebih dianjurkan.

Yang jelas, kasus lumpur ini memang menjadi contoh paling spektakuler, bagaimana konsep dasar tanggung jawab sosial perusahaan, yang sedang menjadi tren peradaban modern, dapat ditegakkan. Di sinilah pula ketangguhan komitmen pengusaha nasional, Grup Bakrie, sedang dipertaruhkan. Sebuah ujian yang menyangkut riwayat menjulang sang pendiri, Achmad Bakrie, di tangan generasi penerus.

Media Indonesia, Kamis, 23 November 2006

Solusi atau Distorsi?

Ada hal yang mengejutkan dan distortif dari pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat jumpa pers bersama dengan Presiden Amerika Serikat George Walker Bush pada Senin (20/11) lalu. Yaitu menyangkut tawarannya dalam penyelesaian Irak.

Presiden mengusulkan tiga langkah. Pertama, rekonsiliasi nasional dengan memberdayakan pemerintahan yang ada agar masyarakat Irak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kedua, masalah Irak bukan hanya tanggung jawab Amerika Serikat tapi tanggung jawab global dengan melibatkan pasukan PBB, yang penempatannya disesuaikan dengan jadwal penarikan pasukan AS. Ketiga, rekonstruksi dan rehabilitasi Irak harus melibatkan komunitas internasional.

Tawaran itu sangat mengejutkan. Suara Presiden begitu lembek, tanpa menekan AS untuk menarik pasukannya. Ia justru seolah memberi dorongan di tengah runtuhnya moralitas pemerintahan Bush setelah dihantam kekalahan telak dalam pemilu sela lalu, di kongres maupun di senat. Tawaran itu juga mengusik rasa keadilan masyarakat Indonesia yang sedari awal mengecam aksi sepihak AS terhadap Irak.

Jika kita menengok sejarah, kita akan mendapati nasib Irak yang mirip Indonesia di usia bayi merah kemerdekaannya. Di masa revolusi kemerdekaan, Indonesia didera aksi sepihak pasukan sekutu yang dipimpin AS dan Inggris. Mereka mendaratkan pasukannya di Indonesia yang didomplengi pasukan Belanda untuk menjajah kembali Indonesia setelah Jepang takluk pada sekutu. Namun berkat kegagahan Indonesia, pasukan sekutu kabur setelah tewasnya komandan pasukan Inggris, Brigjen Mallaby. Namun Belanda tetap bercokol hingga penyerahan kedaulatan pada 1949.

Kini, nasib Irak setara dengan nasib Indonesia di masa itu. Ada yang menyebutnya sebagai pendudukan, ada pula yang menyebutnya sebagai penjajahan. Publik AS pun sudah menghukum Bush dalam pemilu lalu. Sang arsitek perang Irak, Donald Rumsfeld, juga sudah mundur dari pemerintahan Bush. Lho, kini kok Indonesia bak pahlawan kesiangan?

Apa yang terjadi di Irak adalah tanggung jawab AS sepenuhnya. Mereka telah menginvasi negeri merdeka, dan kini mendudukinya. Tak hanya berakibat tewasnya ratusan ribu orang, tapi juga mencuri minyak Irak dan menimbulkan kemiskinan luar biasa. Kini, setelah AS tak mampu menyelesaikan kerusakan yang diciptakannya sendiri tiba-tiba kita merasa gagah dengan menyatakan bahwa dunia internasional harus ikut memikul tanggung jawab. Masalah Irak adalah masalah AS. Kita sebagai bagian dari komunitas internasional justru harus menekan AS untuk bertanggung jawab: menarik pasukannya, menyeretnya ke pengadilan internasional, dan membayar ganti rugi atas segala kerusakan yang dibuatnya.

Persoalan global bukanlah masalah yang sengaja dibuat seperti perang yang dikobarkan AS di berbagai negara. Masalah global yang menjadi tanggung jawab komunitas internasional adalah menghapus kemiskinan, ketimpangan global, kebodohan, dan keterbelakangan. Juga menanggulangi keterperangkapan negara-negara dunia ketiga dalam jerat utang luar negeri maupun penanggulangan kerusakan lingkungan.

Ah, sepertinya kita harus belajar lagi tentang sejarah kita sendiri. Kita harus membaca lagi pembukaan undang-undang dasar kita. Agar kita tak kehilangan pegangan walau beragam masalah silih berganti mendera maupun problematika dunia makin kompleks.

Republika, Kamis, 23 Nopember 2006

Gerbong Jatuh ke Sungai

Gerbong paling belakang Kereta Api Serelo jurusan Lubuk Linggau-Palembang jatuh ke Sungai Bujuk di daerah Lubuk Linggau Selatan hari Senin (20/11) lalu. Kecelakaan itu mengakibatkan delapan penumpang meninggal dunia dan 36 lainnya luka-luka. Menurut perkiraan, kecelakaan disebabkan oleh sudah lapuknya bantalan rel dari kayu. Rel itu dipakai sejak zaman Belanda 70 tahun lalu.

Kecelakaan kereta api berkali-kali terjadi. Juga kecelakaan kendaraan umum lainnya. Belum lagi kebakaran. Kebakaran rumah penduduk yang padat dan kumuh pada musim kemarau panjang masuk akal. Beberapa hari lalu kebakaran menghabiskan Pasar Bintoro di Demak. Bagaimana halnya kebakaran kantor instansi yang modern dan strategis seperti kantor pusat Pertamina beberapa waktu lalu?

Kecelakaan bisa mempunyai latar belakang, penyebab, dan pelatuk yang berbeda-beda. Meskipun berbeda dan beragam, toh kita tangkap hadirnya faktor yang sama, di antaranya lemahnya pengawasan yang efektif. Masih ingatkah kita akan lift di Monas Jakarta tempo hari? Lift penuh penumpang, termasuk anak-anak kecil, mati secara mendadak. Bayangkan, betapa paniknya orangtua yang membawa anak-anak.

Pada kita umumnya kebiasaan memelihara dan mengawasi lemah, bahkan amat lemah. Ada atau tidak ada dana, kita cenderung membeli baru daripada memelihara. Jangan-jangan kota dan pemerintah juga kurang menghargai fungsi dan tugas pengawasan.

Pekerjaan pengawasan memang “aneh”. Jika berhasil—misalnya mencegah kebakaran gedung—tugas pengawasan sepi. Jika gagal, barulah heboh, jadi berita, misalnya jika gedung terbakar. Ketika pulang mudik jalan pantura rusak, berita ramai.

Pemeliharaan dan pengawasan adalah fungsi dan tugas yang strategis serta menentukan. Namun, dalam konteks kebiasaan kita, belum dipahami dan dihayati secara semestinya, bahkan itu pekerjaan yang tidak kalah penting untuk dilakukan.

Kita bahkan berpendapat, bangsa yang akan maju, bangsa yang semakin memanfaatkan teknologi modern, harus keras, disiplin, dan kontinu dalam mengawasi dan memelihara. Dimulai dari pendidikan di keluarga, di sekolah, di tempat kerja.

Ini persoalan kultur, bahkan pembentukan kultur bangsa. Samuel L Huntington mengingatkan, bagaimana kemajuan dua bangsa bisa berbeda hasilnya karena kultur yang berbeda. Hanya bangsa yang mempunyai kultur yang kuat, kultur kerja keras, kultur disiplin, kultur hidup hemat, yang akan menjadi bangsa besar.

Kita tidak pernah akan bisa menjadi bangsa besar kalau kita tidak mampu mengubah kultur kita yang lembek ini. Itu kita mulai dari diri sendiri. Semua orang harus membangun kesadaran bahwa banyak hal yang harus kita kerjakan untuk mencapai Indonesia seperti yang dicita-citakan. Selanjutnya kita membangun kompetensi untuk bisa menggapai harapan itu.

Kompas, Rabu, 22 November 2006