YZ

Sebut saja dua huruf itu, YZ, masyarakat akan tahu arah pembicaraan. Skandal video seks yang melibatkan anggota DPR berinisial kedua huruf itu amat menyita perhatian, seakan tak ada ruang lagi yang tersisa. Masyarakat telah mencibir, sinis, tertawa, atau marah atas rekaman tak patut itu.

Kini mulai muncul bumbu-bumbu dalam kasus ini. Orang-orang mulai bersinyalemen soal persaingan sesama ”calon menteri” di dalam partai, pertarungan antarpartai, hingga masalah pemerasan. ME, pasangan YZ dalam rekaman itu, tampil berurai air mata di layar kaca. Sementara, YZ, hingga kemarin, tak jua muncul di depan publik.

Citra DPR bonyok lagi, kata seorang anggota dewan. Namun, sejumlah anggota lainnya bersimpati pada YZ, menilai dia sebagai korban permainan politik kotor. Sebagian lainnya menilai media massa telah menghukum YZ secara berlebihan.

Ada baiknya kita kembali pada inti persoalan. Seperti kata pepatah, tak ada asap bila tak ada api. Kalau skandal seks itu tak pernah terjadi, maka takkan muncul rekaman adegan tersebut; dengan begitu, takkan ada permainan politik kotor atau pemerasan yang memanfaatkannya. Jadi, langkah segera harus tertuju pada skandal, bukan wacana sampingannya.

Kita perlu mengingatkan mereka, juga para pemegang jabatan publik lainnya, bahwa masyarakat masih menggenggam kuat norma moral. Pelanggaran atas rambu-rambu moral secara langsung melahirkan hukuman dari masyarakat, tanpa menanti hukum positif bertindak. Ketika pelanggar adalah pemegang jabatan publik, maka hukuman masyarakat menjadi lebih keras.

Partai tempat bernaung bisa saja mempertahankan YZ dalam keanggotaan, dalam partai maupun di dewan. Tapi, partai dan DPR harus menerima risiko untuk turut menjadi terhukum. Masyarakat kita takkan menerima perbuatan semacam itu melenggang begitu saja. Jangan harap bisa seperti kasus di AS, saat Presiden Clinton lolos impeachment dalam kebohongan terkait skandal seks dengan Monica Lewinsky.

Kasus ini semestinya menjadi pelajaran bagi siapa pun, apalagi para pemegang jabatan publik, untuk selalu peka atas perasaan dan norma masyarakat. Anggota DPR adalah wakil masyarakat, dengan demikian seharusnya memiliki standar moral yang melampaui orang-orang yang mereka wakili. Perselingkuhan dan seks bebas mungkin terjadi di mana-mana dalam masyarakat kita yang semakin permisif, tapi tetap akan menjadi noda amat besar saat wakil rakyat yang melakukannya. Mereka tak bisa berlindung pada alasan bahwa ini adalah wilayah privat.

Sudah terlalu banyak gelar buruk tersandang pada lembaga ini –yang berakar pada kelakuan para anggotanya. Masyarakat takkan pernah lupa tentang anggota dewan yang menjadi calo anggaran dan pemondokan, anggota yang gemar jalan-jalan ke luar negeri, anggota yang suka menaikkan pendapatan pribadi, atau anggota yang tak pernah hadir dalam sidang-sidang.

Dengan demikian, Badan Kehormatan (BK) DPR selayaknya bertindak cepat, tidak hanya janji-janji. Bukankah syarat badan ini bertindak, yakni ada pengaduan dari masyarakat, telah terpenuhi. Jangan biarkan hal semacam ini memberati langkah dewan dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Kita memerlukan lembaga perwakilan yang kuat dan berwibawa.

Republika, Rabu, 06 Desember 2006

Pelakon Parlemen

GEDUNG megah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Senayan selalu menyimpan cerita menarik, baik ringan sampai yang berat sekali pun. Di gedung parlemen ini pula, para elit politik bekerja, tertidur, tertawa, marah, menangis hingga mengamuk bak anak-anak taman kanak-kanak. Tapi benarkah itu semua adalah refleksi dari mereka sebagai representasi rakyat?

Tidak perlu kita mencari jawaban untuk pertanyaan ini. Sebab rakyat sudah sangat hafal dengan ulah para pelakon di parlemen. Karena, rakyat tahu mereka adalah ‘aktor-aktor’ yang piawai memainkan sebuah fragmen politik. Jadi, kita memang tidak perlu merasa takjub dengan akting para elite di parlemen. Peran tidur, tertawa, marah hingga mengamuk adalah parodi yang sering mereka ciptakan untuk kita.

Toh, cerita pelakon-pelakon politik di parlemen tidak akan pernah stagnan. Dia selalu dinamis mengikuti alur dan kebutuhan bagi para pelakonnya. Tidak ada harga mati, katanya. Apalagi, ‘anggota dewan juga manusia’. Jadi, kita tidak perlu heran jika mereka yang di parlemen selalu membuat kejutan demi kejutan.

Kita kerap membaca koran atau menyaksikan tayangan di televisi bagaimana seorang anggota dewan terhormat di sebuah kota kecil digelandang polisi ketika tengah pesta narkoba. Ada juga anggota dewan terhormat di sebuah kota besar tertangkap dengan bertelanjang ria di sebuah hotel dengan wanita yang bukan muhrimnya. Ini adalah sebagian potret kecil parodi konyol para wakil rakyat kita.

Masihkah kita percaya bahwa pelakon di parlemen benar-benar merefresentasikan dirinya sebagai wakil rakyat? Terus terang, cukup sulit menjawab pertanyaan ini. Sebab, dari pengalaman republik ini berdiri, para wakil rakyat di parlemen selalu berada dalam posisi ‘kalah’ dari eksekutif. Dengan posisi sedemikian itulah justru selalu dijadikan alat bagi segelintir pelakon di parlemen untuk menarik keuntungan.

Ada banyak contoh kasus. Misalnya, soal Ujian Nasional yang digugat banyak pihak. Para wakil rakyat di fraksi yang membidangi pendidikan, apa sudah benar-benar melakukan fungsinya kemudian menekan Depdiknas agar membatalkan program UN. Tak pernah ada jawaban memuaskan dari mereka selama ini. Program UN tetap berjalan. Lantas, apakah ada kongkalikong antara mereka dengan pihak depdiknas? Wallahualam.

Yang jelas, rakyat memang tidak pernah terpuaskan dengan apa yang dilakukan wakil mereka di parlemen selama ini. Bahasa gamblangnya, mereka yang di parlemen telah lupa diri! Tersilap dengan sejibun fasilitas dan program kunjungan ke daerah-daerah atau ke luar negeri. Dan, kita tahu semua itu tidak pernah menjadi bentuk pencerahan bagi mereka. Selain hanya sebagai kesenangan.

Dan, cerita-cerita sumbang orang-orang parlemen tidak pernah akan berhenti. Artinya rakyat ke depan memang harus benar-benar memberikan pilihan terbaik, jika memang menginginkan wakil-wakil mereka yang berbudi luhur, berahlak mulia. Dus, tentunya tanpa pamrih. Sejujurnya, kita bisa mengatakan para wakil rakyat yang ada selama ini tidak pernah bisa menjadi contoh yang baik bagi anak-anak bangsa ke depan.

Kasus konyol video ‘serem’ anggota dewan terhormat di Senayan baru-baru ini adalah bukti nyata bahwa kesenangan pribadi menjadi menempati skala priotas. Dan, rakyat ataupun konstituen adalah nomor sekian, tentunya setelah semua kepentingan si anggota dewan terpenuhi. Sekali lagi, inilah potret hitam sebagian besar para wakil rakyat kita di parlemen. Jujur pula harus dikatakan bahwa tidak mudah mengubah perilaku nyeleneh para pelakon di parlemen. Setidaknya untuk satu atau dua dekade ke depan.

Artinya apa? Karena, mereka datang dari berbagai status sosial. Tapi, celakanya ketika menyangkut soal kepentingan, mereka kompak. Dan, inilah yang memang kerap kita saksikan bagaimana ketika sebuah RUU dari sebuah institusi basah meluncur mulus. Tapi, sekali lagi, harus pula kita memahami dengan senyum kecut bahwa anggota dewan juga manusia!

Banjarmasin Post, Rabu, 06 Desember 2006

Pertaruhan Panjang Komitmen Lapindo

SETELAH lebih dari setengah tahun terkatung-katung dalam ketidakpastian, warga Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, yang menjadi korban luapan lumpur panas dapat bernapas lega. Lapindo memenuhi semua tuntutan korban menyangkut ganti rugi.

Melalui Vice President PT Energi Mega Persada Tbk Yusuf M Martak, perusahaan induk Lapindo, warga mendapat kepastian bahwa tanah dan bangunan akan dibeli sesuai dengan tuntutan mereka, yakni Rp2,5 juta per meter persegi. Sebaliknya sawah mereka akan dibeli dengan harga Rp120 ribu per meter persegi.

Keputusan Lapindo untuk memenuhi semua tuntutan korban luapan lumpur panas telah menjadi sebuah kejutan yang melegakan. Melegakan karena Lapindo tidak saja telah membuat warga Porong terbebas dari kekhawatiran menderita kerugian.

Lapindo telah membuat istilah ‘ganti rugi’ menjadi sebuah term yang tidak lagi tepat. Secara leksikal maupun substansial, kata ‘ganti rugi’ telah bermetamorfosis menjadi ‘ganti untung’ dalam tragedi lumpur panas ini.

Keputusan untuk menunaikan tanggung jawab sosial telah membuat Lapindo benar-benar menjadi contoh yang sangat jarang dilakukan sebuah entitas bisnis bernama perusahaan. Di negeri ini, kita lebih sering menyaksikan sepak terjang perusahaan yang jauh lebih mengedepankan semangat meraih keuntungan daripada kepedulian sosial.

Komitmen Lapindo untuk menunaikan tanggung jawab sosial telah menjungkirbalikkan persepsi semacam itu. Sampai pada tahap ini, dan untuk komitmen seperti itu, Lapindo patut menerima acungan jempol.

Kita tahu bahwa ‘ganti untung’ itu belum diberikan. Ada kurun waktu selama dua tahun untuk mewujudkan komitmen itu menjadi kenyataan. Siapa bisa menjamin semua komitmen itu akan terwujud di lapangan?

Dan akankah ‘ganti untung’ itu benar-benar dirasakan seluruh warga yang berhak menerima?

Karena itu, menjadi kewajiban publik, terutama pemerintah, untuk mengawasi implementasi komitmen itu. Jangan sampai niat baik Lapindo berhenti sebatas kata. Jangan pula contoh terpuji ini tidak tuntas pelaksanaannya sehingga justru membuahkan tragedi lain dari kisah bencana lumpur panas ini.

Kita harus mendukung langkah Lapindo untuk menunaikan tanggung jawab sosialnya. Dukungan itu dapat berupa pengawasan dan dorongan agar upaya itu dilaksanakan sebaik-baiknya dan secermat-cermatnya.

Pemerintah dan DPR juga harus ikut mendorong. Caranya harus dapat dipastikan agar tanggung jawab sosial Lapindo benar-benar dibiayai sepenuhnya oleh Lapindo. Bukan dengan uang negara, berapa pun jumlahnya dan apa pun bentuknya.

Itu berarti pemerintah dan DPR harus disiplin dalam mengelola anggaran negara yang terkait dengan bencana lumpur panas di Sidoarjo. Jangan sampai tanggung jawab Lapindo berubah menjadi tanggung jawab bangsa dan negara, yang berarti tanggung jawab rakyat.

Sejauh ini, memang, Lapindo memperlihatkan ketangguhan menanggung seluruh akibat lumpur panas melalui kantong sendiri. Komitmen keluarga Bakrie yang mengatakan tidak akan lari dari tanggung jawab sungguh-sungguh diuji dalam kasus Lapindo. Kesediaan memenuhi seluruh tuntutan korban adalah babak baru dalam ujian bagi tanggung jawab perusahaan milik keluarga Bakrie ini.

Media Indonesia, Rabu, 06 Desember 2006

Sujud Syukur ”Warga Lapindo”

Kebersediaan PT Lapindo Brantas Inc mengabulkan jumlah nominal ganti rugi yang diajukan warga Sidoarjo yang menjadi korban luapan lumpur memang patut disyukuri. Bupati Sidoarjo Win Hendrarso, sebagai seorang muslim, tidak salah bila secara spontan mengajak warganya melakukan sujud syukur.

Sujud syukur tersebut tentu bukan dalam konteks warga merasa mendapat keuntungan dari uang ganti rugi tersebut. Sebab, bila dihitung-hitung, nilai ganti rugi itu tentu tidak sepadan dengan kerugian, materi mapun nonmateri yang mereka rasakan selama ini.

Kita sepakat dengan Menko Kesra Aburizal Bakrie yang melihat kesepakatan itu tidak dari nilai uangnya, tapi lebih pada ditemukannya solusi. Yakni, solusi atau pemecahan terhadap penderitaan warga yang menjadi korban luapan lumpur lapindo.

Satu tahap, itu memang sudah bisa menjadi solusi. Paling tidak, ketegangan antara warga dan Lapindo bisa mereda. Namun, tentu masih banyak masalah lain yang butuh dicarikan solusi. Terutama dalam pelaksanaannya nanti, sejumlah persoalan layak diantisipasi.