Kontroversi dalam Isu Poligami

KONTROVERSI telah menjadi keniscayaan setiap kali pemerintah mengeluarkan kebijakan. Yang terakhir adalah rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No 45/1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta pejabat negara.

Lebih dari itu, pemerintah juga bertekad memperketat aturan mengenai poligami bagi masyarakat luas. Alasannya, seperti dikemukakan Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta, awal pekan ini, Presiden memiliki kepedulian besar terhadap kaum perempuan dan ingin meningkatkan ketenteraman masyarakat.

Pernyataan pemerintah itu disambut kontroversi meluas. Isu poligami menjadi topik pembicaraan hangat, baik di media massa maupun di masyarakat, yang menunjukkan betapa kuatnya daya tarik persoalan ini.

Kita menghargai niat baik pemerintah dalam upaya meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan terhadap kaum perempuan. Kita pun mendukung sepenuhnya spirit ini dari waktu ke waktu. Yang patut disayangkan adalah bila upaya ini dilakukan dengan cara keliru, dalam porsi tidak proporsional, dan dijalankan dalam waktu yang tidak tepat. Kita khawatir rencana pemerintah mengatur poligami berada dalam dimensi seperti ini.

Bisa saja kita berdebat panjang menyangkut peran negara dalam mengatur kehidupan privat. Kita juga dapat mengembangkan diskursus soal poligami dari berbagai perspektif. Termasuk bahwa negara tidak perlu masuk ke wilayah privat untuk mengatur soal ini. Atau sebaliknya, bahwa negara harus mengatur soal ini karena ada yang melihat dalam poligami terkandung ‘kejahatan’ dan kriminalitas terhadap perempuan dan anak sehingga negara harus turun tangan.

Semuanya, baik kubu yang pro maupun kontra dalam isu ini, didukung argumentasi masing-masing. Dan yakin pula dengan kebenaran masing-masing.

Yang ingin kita tekankan adalah bangsa ini memiliki banyak sekali masalah. Oleh karena itu, jangan sampai pemerintah mencurahkan seluruh sumber daya untuk mengelola isu poligami ini secara tidak proporsional sehingga menimbulkan kontroversi berkepanjangan dan perpecahan.

Kita juga mendesak pemerintah untuk kembali kepada skala prioritas dalam memecahkan persoalan bangsa. Karena itu, sudah seharusnya pemerintah melakukan introspeksi.

Pemerintah tidak boleh keliru menetapkan skala prioritas. Karena, bila itu terjadi, masalah besar pun akan terlihat kecil. Sebaliknya, soal yang sejatinya sekecil kuman pun akan terlihat sebesar gajah.

Kita berharap pemerintah benar-benar jernih soal ini. Jangan sampai ada tudingan bahwa pemerintah tengah mengalihkan perhatian publik dari isu-isu yang mendesak dan krusial. Jangan sampai pula timbul tuduhan bahwa akibat gagal menyelesaikan persoalan bangsa, pemerintah berlari dari satu isu panas ke isu panas lainnya.

Karena bila itu yang terjadi, bangsa ini akan menjadi kaum yang terus merugi dan kian melemah. Dalam kelemahan itu, kita akan semakin didominasi bangsa lain yang mengeruk sumber daya kita, yang menyedot kekayaan kita.

Media Indonesia, Sabtu, 09 Desember 2006

 

Junta Tinggal Sedikit Lagi

Kudeta militer sebagai metode perebutan kekuasaan praktis tidak mendapat dukungan lagi secara internasional seperti terlihat dalam kasus Fiji. Dunia internasional, termasuk Indonesia, menyesalkan dan mengecam kudeta militer pekan lalu di Fiji, negeri kepulauan di Pasifik Selatan.

Sebagai metode perebutan kekuasaan, kudeta militer yang mengandalkan kekuatan fisik dianggap sudah usang dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman yang menekankan demokratisasi.

Dalam kenyataannya, hanya segelintir negara di dunia yang diperintah junta militer. Sebut saja Myanmar, Thailand, Pakistan, dan Fiji. Secara umum, junta itu mendapat kecaman masyarakat internasional.

Sampai pada era Perang Dingin, kudeta militer termasuk pola perebutan kekuasaan yang sering terjadi, terutama di negara-negara berkembang.

Di tengah persaingan ideologi yang diikuti penguatan postur militer, kudeta militer tidak terlalu mengejutkan. Muncul kecaman, tetapi tidak bersifat meluas.

Namun, keadaan sudah banyak berubah, yang mendorong proses demokratisasi. Kudeta militer dinilai tidak sesuai lagi dengan semangat zaman. Setiap negara dan kawasan kini berjuang, meski sering dengan susah payah, untuk mendorong proses demokratisasi.

Sekadar ilustrasi, meski perilaku demokrasi ideal masih jauh dari jangkauan di Amerika Latin dan Karibia, rezim militer sudah tidak tersisa di kawasan itu.

Sejak basis kekuasaan militer di Haiti ambruk tahun 1995, seluruh 19 negara Amerika Latin dan Karibia, minus Kuba, sudah mempraktikkan demokrasi, meski sering dipelesetkan sebagai democradura: demokrasi keras.

Di tengah kehidupan demokrasi yang tidak mantap dan matang, ancaman kudeta militer tetap ada. Namun, upaya memantapkan jalan demokrasi juga berlangsung terus.

Kecenderungan serupa juga tampak di 53 negara Afrika. Pemilihan melalui sistem pemilu berlangsung di berbagai negara Afrika. Tentu saja kualitas demokrasi masih rendah karena tidak mendapat penguatan dari sisi ekonomi dan sosial.

Budaya dan perilaku demokrasi dalam kehidupan sehari-hari masih sulit berkembang di tengah berbagai tekanan hidup yang membuat rakyat cenderung bertindak agresif akibat frustrasi ekonomi dan sosial.

Sudah muncul pandangan, kualitas demokrasi akan menjadi gersang dan kerdil jika tidak diperkuat dengan perbaikan dan peningkatan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat.

Kompas, Sabtu, 09 Desember 2006