Jangan Lupa Ekonomi Aceh

Saat meluncurkan sari pidatonya yang diterbitkan PT Gramedia Pustaka Utama, Wapres Jusuf Kalla menjelaskan logikanya dalam penyelesaian konflik Aceh. Menurut Wapres, penggunaan logika dalam penyelesaian setiap persoalan sangat penting agar solusi yang ditawarkan tidak keliru. Dalam kasus Aceh, misalnya, sangat salah apabila penyelesaian konflik dilakukan dengan memberikan UU Syariah, sebab yang dipersoalkan masyarakat Aceh bukanlah masalah itu, tetapi lebih persoalan politik dan ekonomi.

Terbukti ketika pendekatan politik dan tawaran ekonomi yang diberikan, masalah Aceh bisa terselesaikan. Bahkan, tahapan politiknya kemarin memasuki babak baru ketika putra-putra terbaik Aceh, baik yang dulu bersama Republik Indonesia maupun yang mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka, sama-sama bersaing untuk menduduki jabatan eksekutif di daerah itu, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota.

Setelah penentuan suara ditetapkan, tentunya tinggal kita tunggu hasilnya. Sejauh ini nyaris tidak ada masalah besar yang dihadapi, baik dalam masa kampanye maupun pemungutan suara. Insiden-insiden kecil yang terjadi mampu ditangani dengan kedewasaan.

Itulah esensi dari demokrasi. Semua itu akhirnya berpatokan kepada hukum. Berpatokan kepada aturan main dan kesepakatan yang kita buat bersama. Bukan sekadar bebas untuk melakukan apa saja sehingga akhirnya berlawanan dengan demokrasi itu sendiri.

Namun, kita ingin ingatkan bahwa itu baru satu soal. Soal lain yang tidak kalah penting dan harus menjadi perhatian bersama, baik gubernur maupun 19 kepala daerah tingkat II yang terpilih nanti, adalah bagaimana bersama pemerintah pusat membangun ekonomi.

Berulang kali kita sampaikan, demokrasi jangan sekadar hak sipil dan politik. Yang tidak kalah penting harus diperhatikan adalah hak sosial, ekonomi, dan budaya. Demokrasi tidak akan banyak artinya kalau tidak membuat masyarakat tercukupi kebutuhan dasarnya.

Terutama ekonomi menjadi perhatian kita bersama karena kita sedang dihadapkan kepada angka pengangguran dan kemiskinan yang begitu tinggi. Laporan terakhir Bank Dunia pantas untuk menyentakkan kesadaran kita bersama bahwa jumlah orang miskin yang ada di negeri kita lebih dari 108 juta orang.

Untuk Aceh, masalah ini menjadi lebih krusial karena bisa memancing munculnya kembali sikap permusuhan. Kemiskinan yang tidak bisa dientaskan akan mudah membuat orang lalu berpikir pendek lagi.

Pengalaman banyak negara menunjukkan hal itu. Seperti di Filipina, konflik Moro sempat diselesaikan melalui jalur politik. Namun, ketika ekonominya kemudian tidak kunjung membaik, dan pemimpin pun cenderung hanya memikirkan diri sendiri, yang terjadi adalah munculnya konflik baru.

Peringatan yang disampaikan Wapres Jusuf Kalla menjadi sangat relevan. Bahwa setelah penyelesaian politik, yang tidak kalah berat harus kita tangani adalah masalah ekonomi. Dan ini tanggung jawab pula dari pemerintah pusat untuk mendorongnya.

Kompas, Selasa, 12 Desember 2006

Kondisi Eksplosif Ancam Dunia Arab

Dunia Arab diingatkan Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul Aziz terancam ledakan bahaya konflik, ibarat tong mesiu yang siap meledak. Peringatan itu disampaikan hari Sabtu 9 Desember di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, ketika membuka pertemuan puncak enam negara monarki Teluk kaya minyak yang bergabung dalam Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).

Secara khusus Raja Abdullah menyebut konflik Palestina, Irak, dan Lebanon sangat berpotensi untuk menyeret dunia Arab ke dalam situasi eksplosif.

Pertemuan puncak GCC sendiri dilaksanakan dengan agenda utama antara lain ancaman perseteruan sektarian golongan mayoritas Syiah dengan kaum Sunni di Irak yang cenderung memburuk.

Para pemimpin GCC yang beranggotakan Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Oman mencemaskan kemungkinan luapan perseteruan sektarian di Irak menerjang kawasan.

GCC yang mayoritas penduduknya penganut Sunni mencemaskan peningkatan peran Syiah oleh manuver Iran dan Suriah. Kedua negara yang mayoritas penduduknya Syiah ingin meningkatkan peran golongan Syiah di Irak dan Lebanon melalui kaum Hezbollah.

Di atas keprihatinan terhadap luapan perseteruan sektarian di Irak, GCC mencemaskan tumpang tindih konflik Palestina, Irak, dan Lebanon yang dapat membahayakan kawasan Teluk dan Timur Tengah.

Keprihatinan bertambah karena dunia internasional terkesan hanya menjadi penonton atas konflik Palestina. Krisis Palestina dinilai Raja Arab Saudi bertambah rumit karena tidak hanya menghadapi masalah pendudukan Israel, tetapi juga tantangan perpecahan internal.

Perpecahan internal, terutama antara kelompok Hamas dan Al Fatah, dinilai sangat berbahaya karena menghalangi jalan bagi pembentukan pemerintahan persatuan nasional.

Kerumitan serupa sedang melanda Irak, yang terancam perang saudara antara golongan Syiah dan Sunni. Luapan konflik sektarian di Irak dikhawatirkan akan merembet ke negara-negara lain, termasuk ke kawasan Teluk yang mayoritas penduduknya Sunni.

Tidak kalah galaunya kondisi Lebanon, yang kembali terancam perang saudara. Padahal, negeri itu belum pulih dari trauma amukan perang saudara yang sangat ganas tahun 1975-1990.

Sudah pasti, tumpang tindih konflik Lebanon, Irak, dan Palestina tidak hanya menekan kawasan Timteng, tetapi juga ikut memengaruhi keamanan dunia. Maka seluruh dunia perlu merasa terpanggil untuk membantu menyelesaikan krisis Palestina, Irak, dan Lebanon.

Kompas, Selasa, 12 Desember 2006

Pembuktian dari Aceh

PEMILIHAN umum di Aceh yang berlangsung kemarin terjadi dalam suasana damai. Kekacauan yang dikhawatirkan terjadi, tidak terwujud. Rakyat Aceh yang selama lebih dari 30 tahun dibelenggu konflik berdarah, membuktikan bahwa mereka bisa berdamai dan menjaga ketenteraman.

Pemilu di Aceh yang dilakukan serentak untuk mendapatkan gubernur dan 21 bupati/wali kota adalah yang pertama kali terjadi di Indonesia. Dua pemilu di era reformasi yang disebut-sebut sebagai pesta demokrasi paling jujur dan transparan, kalah bobotnya bila dibandingkan dengan pemilu di Aceh.

Kalah karena belum pernah ada pemilu di satu provinsi pun di Indonesia selama ini yang dilakukan sekaligus untuk kursi gubernur dan seluruh bupati. Di Aceh, ternyata bisa. Bila secara nasional tidak ada calon independen, di Aceh boleh dan bisa. Di tempat lain tidak ada partai lokal, di Aceh boleh, dan juga bisa.

Mengapa Aceh yang tersandera oleh konflik dan dendam begitu lama bisa melaksanakan pemilu yang bebas secara damai tanpa satu nyawa pun melayang? Ternyata, itu disebabkan karena antara negara dan rakyat telah terjadi komitmen tentang peran dan ruang.

Ketika negara memberikan rakyatnya ruang kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri, yang dalam praktik kenegaraan disebut dengan otonomi, damai tumbuh. Ketika negara dan rakyatnya terikat dalam komitmen saling percaya, damai bersemi. Dan manakala negara ada kejujuran dan penyelenggaraan negara, damai datang.

Tesis ini sekaligus membuka jalan bagi jawaban atas pertanyaan, mengapa Aceh dulu berkubang dalam kolam darah dan konflik lebih dari tiga dasawarsa. Itu terjadi karena negara melihat wilayah dan warganya melulu dari kacamata politik. Negara membalas peluru dengan peluru tanpa mau bertanya mengapa rakyat menembak. Ketika rakyat Aceh angkat senjata, negara pun angkat senjata. Tatkala rakyat Aceh menembak, negara juga menembak.

Jadi ketika negara merampas ruang dialog untuk dijadikan monolog, solusi tertutup. Ketika negara lebih mementingkan hasil daripada proses, interaksi mandek.

Pilkada yang aman dan tenteram di seluruh Aceh kemarin memperlihatkan kebenaran bahwa negara dan rakyat memiliki wilayah otonomi yang harus dihargai. Ketika negara terlalu merampas otonomi rakyatnya, konflik terjadi. Ketika rakyat terlalu merebut otonomi negara, anarkisme merebak.

Demokrasi, yang salah satu parameternya adalah pemilihan umum, adalah paham yang bisa menjaga proporsionalitas antara otonomi warga dan otonomi negara. Karena itu, pemilu Aceh kemarin dengan berbagai keistimewaan yang diberikan negara adalah komitmen sekaligus ujian bagi kehendak damai itu.

Rakyat Aceh diuji untuk membuktikan bahwa ketika otonominya sebagai warga diberi seluas-luasnya, tidak ada lagi alasan untuk berkubang darah dan bermandi konflik. Ini juga membuktikan sejauh mana Aceh teguh mempertahankan komitmen untuk menjadi Indonesia dengan segala kekurangan dan kelebihannya.

Negara juga diuji untuk sebisa mungkin menghindari perang dengan warganya, apa pun alasannya. Dan pemilu yang dilaksanakan di Aceh kemarin membuktikan kedua pihak, negara dan Aceh masih memegang teguh keinginan untuk berdamai, keinginan berdemokrasi. Ini awal yang baik.

Media Indonesia, Selasa, 12 Desember 2006