Beras Mahal, Salah Siapa?

Pekan ini pemerintah sibuk merencanakan operasi pasar.

Pasalnya, harga beras di tingkat pembelian masyarakat meningkat sampai mencapai 5 persen dari harga normal. Kebanyakan harga yang mengalami lonjakan terjadi di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera.

Terang saja, sebagaimana sudah dibuktikan sendiri oleh inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan, masyarakat kesulitan. Amat kesulitan malah. Sebab sebelumnya masyarakat sudah didera oleh persoalan serius karena kesulitan mendapatkan minyak tanah. Kini bahan pokok menjadi persoalan baru.

Implikasi serius dari naiknya harga beras bukan hanya pada persoalan mikro. Harga beras yang melonjak akan memicu inflasi, padahal kini sedang stabil. Bulan lalu, BPS sudah mengumumkan bahwa untuk pertama kalinya ekonomi kita tidak lagi overheated, karena inflasi bisa diredam sampai cuma satu digit. Kalau inflasi naik lagi, itu pertanda bahwa stabilitas nasional akan terganggu.

Belum lagi bahwa masalah beras adalah indikator yang digunakan untuk urusan kesejahteraan. Pemerintah menggunakan pasokan beras dalam menilai tingkat dan derajat kesehatan masyarakat termasuk dalam memperhitungkan kemiskinan di level rumah tangga.

Jadi wajar saja kemudian kalau masalah beras ini direspon dengan amat cepat. Sayangnya, secepat apapun masalah, selalu saja pemerintah memang terlambat. Termasuk dalam masalah kenaikan harga beras tadi.

Gagalnya panen petani sebenarnya sudah bisa ditebak akan menyebabkan masalah. Stok beras nasional belum berada dalam batas aman, sehingga pemerintah beberapa bulan lalu sudah memutuskan untuk menambah stok beras dalam batas aman. Namun ternyata ketersediaan beras nasional tidak memperkirakan kebutuhan akibat gagalnya panen di sejumlah daerah.

Masalah lain adalah bahwa daerah memang turut memberikan andil dalam melaporkan keadaan ini. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Perdagangan, banyak daerah justru mengambil sikap diam atas masalah yang dialaminya. Padahal kelaparan yang terjadi di Yahukimo, Papua misalnya adalah karena keteledoran aparat pemerintah daerah. Mereka tidak menjadikan masalah kelaparan sebagai masalah terbuka, sehingga menyebabkan tragedi kemanusiaan.

Hal lain yang gagal diantisipasi oleh pemerintah adalah bahwa masalah kenaikan beras akan berhubungan erat dengan permintaan. Pemerintah seolah tidak memiliki pengalaman bahwa bulan ini adalah Desember. Setelah Natal, maka Tahun Baru 2007 akan disusul oleh perayaan Hari Raya Idul Adha. Kebutuhan masyarakat akan bahan pokok pastilah akan meningkat secara signifikan.

Kemampuan pemerintah dalam menganalisis masalah dan mengantisipasi keadaan darurat memang sangat lemah. Padahal pemerintah memiliki lumbung beras yang dicadangkan oleh Bulog. Dalam pantauan kita, kenaikan harga beras sebenarnya jauh-jauh hari seharusnya sudah diantisipasi. Sekarang ini keadaan sudah dipenuhi oleh para spekulan yang jelas saja ingin mendapatkan keuntungan. Belum lagi prediksi beberapa pihak bahwa ada oknum pemerintah yang memang dengan sengaja mempermainkan keadaan demi kepentingan tertentu.

Pemerintah seharusnya memperkuat profesionalisme dalam menangani masalah kebutuhan pokok masyarakat. Pemerintah, jika benar akan melakukan operasi pasar, harus benar-benar pada sentra di mana kenaikan harga benar-benar telah mengancam kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah yang belum juga waspada pada keadaan ini harus ditekan supaya mereka lebih perduli pada keadaan masyarakatnya. (***)

 

Sinar Indonesia Baru, Dec 15, 2006

 

Teka-teki Kematian Hamdani

Kematian Hamdani Amin secara mendadak sekaligus misterius di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang dua hari lalu patut disesali. Ini tidak cuma menggambarkan buruknya layanan terhadap narapidana, tapi juga ada soal yang lebih penting. Kepergiannya membuat semakin sulit pengungkapan korupsi di Komisi Pemilihan Umum secara adil, tidak tebang pilih, dan tuntas.
Lelaki 62 tahun itu mendekam di Cipinang sejak Oktober lalu. Bekas Kepala Biro Keuangan KPU itu dihukum enam tahun penjara karena kasus korupsi premi asuransi yang merugikan negara Rp 5 miliar. Perkara ini pula yang menjerat bekas Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin. Ganjarannya pun sama. Keduanya juga diperintahkan pengadilan mengembalikan kerugian negara secara tanggung renteng.
Bukan sembarang narapidana, Hamdani juga menjadi saksi kunci berbagai kasus korupsi di KPU. Dialah yang mengumpulkan dana taktis yang didapat dari rekanan lembaga ini, yang lalu dibagi-bagikan kepada anggota KPU. Di persidangan, orang Banjarmasin itu pernah bilang: semua anggota KPU saat itu mendapat jatah. Begitu pula Hamid Awaludin, yang kini menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Katanya, dia kebagian US$ 110 ribu atau sekitar Rp 1 miliar yang diberikan secara bertahap. Namun, pengakuan ini selalu dibantah Hamid.
Selama ini, Komisi Pemberantasan Korupsi memang kurang serius mengusutnya lebih jauh. Tidak semua anggota KPU dijerat. Pengakuan Hamdani dibiarkan begitu saja. Sebagai saksi kunci, kendati statusnya sebagai narapidana, ia juga tidak mendapatkan perlindungan yang khusus.
Mungkin KPK kesulitan melakukan hal ini karena Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi baru disahkan tahun ini. Lembaga yang bertugas khusus memberikan perlindungan juga belum dibentuk. Tapi KPK mestinya berkepentingan untuk memantau terus Hamdani. Bahkan, setelah dia meninggal, petinggi KPK hanya menyampaikan ucapan dukacita, tidak menyesalkan atau mempertanyakan kematiannya.
Kematian Hamdani juga menunjukkan betapa buruknya layanan kesehatan di penjara kita. Jika memang telah menderita sakit, dia seharusnya mendapat perawatan yang layak. Upaya menyelamatkan nyawa Hamdani setelah jatuh sehabis berolahraga, dan sebelum akhirnya meninggal, juga tidak maksimal. Padahal hak narapidana atas layanan itu diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Kejanggalan pun muncul. Terungkap pula, pada hari kematiannya, Hamdani berencana bertemu dengan Menteri Hamid Awaludin. Pertemuan antara seorang menteri dan narapidana ini agak aneh, kendati sebelumnya mereka berkolega di KPU. Apalagi Hamdani pernah menuduh Hamid menerima aliran dana taktis. Adakah deal di antara mereka?
Semua pertanyaan itu akan terjawab jika kasus Hamdani diusut tuntas. Mungkin ia memang meninggal karena sakit. Tapi alangkah baiknya jika polisi membujuk keluarganya agar jenazah almarhum boleh diotopsi. Cara ini akan menghapus kecurigaan publik. Penyelidikan yang serius–memeriksa para saksi dan lokasi kejadian–juga diperlukan buat memastikan bahwa kematian Hamdani wajar, bukan rekayasa orang-orang yang ingin kasus korupsi KPU ditutup rapat-rapat.

Koran Tempo, Jum’at, 15 Desember 2006