Keselamatan Transportasi

DUA tragedi di sektor perhubungan dalam seminggu terakhir meninggalkan duka yang amat dalam. Kapal penumpang Senopati tenggelam di Laut Jawa sambil merenggut nyawa tidak kurang dari 300 penumpang.

Lalu hari ini perhatian publik terarah ke Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Di sebuah wilayah perbukitan, puing-puing Boeing 737-400 milik maskapai penerbangan Adam Air berserakan. Lebih dari 90 penumpang tewas setelah pesawat itu jatuh.

Terlalu prematur untuk menetapkan penyebab tragedi Adam Air maupun KM Senopati. Tetapi fakta umum memperlihatkan dua kecelakaan itu terjadi di tengah cuaca buruk di awal musim hujan.

Sambil mendengar perintah, termasuk dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, agar berhati-hati terbang dan berlayar di musim seperti ini, patutlah kiranya memerhatikan dengan sungguh-sungguh salah satu aspek terpenting dalam dunia transportasi, yaitu keselamatan. Karena, justru di sisi itulah banyak godaan pengabaian.

Di negara-negara miskin, Indonesia termasuk di dalamnya, keselamatan di sektor transportasi umumnya sangat buruk. Itu terjadi di sektor angkutan udara, laut, apalagi darat.

Di sektor angkutan udara sebuah pertanyaan penting adalah apakah semua pesawat yang dioperasikan armada penerbangan laik terbang? Apakah ketentuan tentang kapasitas angkut kargo dan penumpang dipatuhi? Apakah bandar udara di seluruh Indonesia telah dilengkapi peralatan navigasi yang diperlukan. Bagaimana kondisi landasan?

Di sektor angkutan laut juga sama pertanyaannya. Dan, haruslah diakui di sektor laut dan darat, aspek keselamatan paling buruk penanganannya. Dalam setiap kali tragedi tenggelamnya kapal penumpang, entah di musim hujan atau musim kemarau, penyebabnya hampir bisa dipastikan adalah kelebihan penumpang.

Padahal menurut standar keselamatan transportasi, penumpang tidak boleh lebih dari jumlah pelampung yang tersedia. Bahkan ada kapal penumpang yang tidak memiliki sekoci. Tetapi mereka dibiarkan beroperasi.

Di darat? Amat parah. Pengabaian keselamatan penumpang terjadi di depan mata kepala pemegang otoritas. Di Jakarta, misalnya, banyak sekali bus, metromini, kopaja, taksi, angkot yang tidak laik jalan lalu-lalang di jalan-jalan protokol.

Demikian pula untuk moda angkutan kereta api. Kelaikannya amat memprihatinkan.

Dua musibah besar, KM Senopati dan Boeing 737-400, harus membuka mata para pemegang otoritas perhubungan agar tidak menoleransi sedikit pun pelanggaran terhadap standar keselamatan.

Kita berharap Komisi Nasional Keselamatan Transportasi tidak hanya bersuara ketika musibah telah terjadi. Komisi ini harus memiliki mekanisme kerja teratur untuk mengawasi seluruh unsur kelaikan transportasi. Dari alat transpor sampai seluruh prasarana pendukungnya, termasuk manusia yang mengoperasikannya.

Bila ditemukan penyimpangan, komisi ini tidak boleh kompromistis karena sekali berkompromi, nyawa manusia jadi taruhan. Hukum transportasi cepat dan massal adalah kepatuhan mutlak pada presisi. Pelanggaran sesedikit apa pun pada standar keselamatan tidak bisa diterima.

Media Indonesia, Selasa, 02 Januari 2007

Tahun Baru, Mimpi Baru

Sektor riil, yang selama ini mati suri, diharapkan kembali bergerak. Di sisi lain, perbankan bisa kembali menjalankan fungsi intermediasinya secara normal dengan memupuk keuntungan lewat penyaluran kredit.Ekonomi tahun ini jalan beringsut bak siput. Orang banyak berharap di Tahun “Babi Api” 2007 ekonomi akan bergerak lebih kencang. Itu bukan harapan kosong.
Sejumlah indikator makro bisa bicara. Kurs rupiah relatif stabil. Laju inflasi terkendali. Cadangan devisa terus meningkat. Dan suku bunga patokan Bank Indonesia terus menurun. Indikator lain, BI Rate bahkan mencapai satu digit, yaitu 9,75 persen.
Penurunan bunga BI seharusnya menarik turun suku bunga pinjaman bank. Dengan begitu, kalangan industri dan dunia usaha bisa mendapat kredit lebih murah. Sektor riil, yang selama ini mati suri, diharapkan kembali bergerak. Di sisi lain, perbankan bisa kembali menjalankan fungsi intermediasinya secara normal dengan memupuk keuntungan lewat penyaluran kredit. Semoga tak lagi terjadi hal buruk seperti tahun ini, ketika bank-bank dengan nyaman “menidurkan” lebih dari Rp 200 triliun dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia.
Jika semua skenario itu berjalan, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditaksir bakal lebih tinggi dari 5,5 persen yang dicatat tahun ini. Bank Indonesia, Bank Dunia, dan sejumlah bank internasional memprediksi ekonomi akan tumbuh 6 persen. Prediksi pemerintah bahkan lebih tinggi: 6,3 persen.
Pertumbuhan ekonomi setinggi itu memang harus diraih. Sebab, seperti dinyatakan Menteri Koordinator Perekonomian Boediono, untuk bisa mengatasi angka pengangguran dan kemiskinan yang kian membengkak, dalam tiga tahun ke depan pertumbuhan ekonomi harus mencapai 6 sampai 7 persen.
Tidak mudah mencapai angka setinggi itu. Setumpuk pekerjaan rumah harus segera dirampungkan. Salah satu yang terpenting adalah realisasi program pembangunan infrastruktur. Dana yang dibutuhkan memang tak sedikit. Dengan target pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen, per tahun diperlukan dana investasi Rp 200-300 triliun. Dari jumlah itu, hanya kurang dari seperlima yang bisa dikeluarkan dari kocek pemerintah. Adapun sisanya mesti dipikul oleh perbankan bersama investor lokal dan asing.
Artinya, upaya memikat investor swasta lokal dan asing perlu ditingkatkan. Salah satu caranya adalah merampungkan revisi sejumlah undang-undang yang kerap dianggap sebagai penghambat minat investasi, seperti Undang-Undang Tenaga Kerja, UU Perpajakan, dan UU Penanaman Modal.
Pungutan liar yang sekarang jadi momok investor juga perlu segera dihalau. Padahal praktek pungutan liar konon sempat hilang pada masa-masa awal pemerintah Yudhoyono-Kalla, tapi kini kembali merajalela. Sebagai solusi, ada baiknya pemerintah kembali bersungguh-sungguh menertibkan segala pungutan liar. Dengan begitu, ekonomi tahun baru ini diharapkan tak jalan beringsut lagi.

Koran Tempo,  Selasa, 02 Januari 2007