Irak Setelah Eksekusi Saddam

Pemerintah Amerika Serikat (AS) tak pernah segembira ini saat mendengar kabar eksekusi mati manusia. Begitu Saddam meninggal tercekik di tiang gantungan, lalu dimakamkan di Ouja desa kelahirannya, Washington langsung melontarkan pujian, menyebut peristiwa itu sebagai tonggak bagi pemulihan Irak.

Tonggak pemulihan? Kita cemas hal yang terjadi justru sebaliknya. Kematian ”jagal dari Tikrit” dan rencana Presiden AS, George W Bush, untuk meningkatkan jumlah tentaranya di Irak justru akan meningkatkan suhu kekerasan di negeri itu. Apalagi, kematian Saddam begitu provokatif: Digantung pada saat Muslim di Irak merayakan Idul Adha.

Sidang-sidang Saddam saja sudah terbukti membuat Irak kian membara. Kepastian hukuman mati untuknya pun memperburuk situasi. Jumlah korban sipil pada empat bulan terakhir mencapai separuh dari jumlah total korban pada 2006. Korban pada Desember 2006 mencapai 1.930 orang, atau tiga setengah kali lipat jumlah korban pada Januari 2006.

Rencana Bush untuk meningkatkan kekuatan militernya di Irak tak memicu harapan baru apapun. Agresi sejak Maret 2003 di Irak membuktikan kekuatan pasukan tak ada artinya. Hasil penelitian Lancet di negeri itu menunjukkan korban agresi, hingga Juli 2006, mencapai 655 ribu orang. Pasukan AS dan sekutunya pun tak berdaya apa-apa. Justru 3.000 orang serdadu AS turut tewas di Irak.

Bak ungkapan kecemasan Raja Yordania, saat hendak bertemu Bush tahun lalu. Skenario AS di Irak memicu perang saudara yang amat buruk. Muslim Sunni dan Syiah kini berhadap-hadapan, padahal peperangan ini sama sekali tak berkaitan dengan keyakinan agama.

Kita melihat pasukan AS dan sekutunya–yang tak pernah mendapat mandat sah dari manapun–telah kalah di Irak. Eropa cenderung berubah sikap. Sebagian negara lain pengirim pasukan malah sudah menarik diri. Tinggal pemerintah AS yang masih menunjukkan ego tak mau menerima kekalahan.

Bush terpojok pada titik tak bisa kembali, dan partainya menelan kekalahan memalukan pada pemilu lalu. Tapi ia berencana mengumumkan penambahan pasukan pada pekan-pekan ini dengan alasan untuk mengendalikan kekerasan. Bush dikabarkan tak lagi berencana melatih tentara dan polisi Irak melalui pasukan besar itu, melainkan hendak terjun langsung dalam pengamanan. Jadi, alih-alih mendapatkan janji kemerdekaan, Negeri Seribu Satu Malam malah kian robek dalam cengkeraman pasukan asing.

Kendati bukan penyelesaian atas agresi AS dan sekutunya, lembaga internasional sudah saatnya menggalang pasukan multinasional yang sah untuk membantu rakyat Irak mengatasi krisis ini. Kita tak mungkin menunggu korban berjatuhan hingga angka jutaan. Kita juga tak boleh membiarkan pasukan tanpa mandat sah terus memperkuat diri di negara berdaulat itu.

Pemerintah RI pernah menyodorkan usul pengiriman pasukan PBB saat Bush melakukan kunjungan yang amat mahal di Bogor pada November lalu. Tak ada respons yang memadai dari sang tamu karena usul kita bisa bermakna melucuti wibawanya. Namun, kita seharusnya konsisten mendorong pelaksanaan usul itu, tak berhenti pada saat kunjungan sang presiden. Tonggak kita bukanlah kematian Saddam di tiang gantungan. Kita lebih membaca nurani untuk tidak membiarkan korban kemanusiaan terus berjatuhan di Irak.

Republika, Rabu, 03 Januari 2007

Ujian Sebuah Ketegasan

Di samping keprihatinan terhadap berbagai bencana dan musibah yang terjadi, ada yang lebih memprihatinkan, yakni telantarnya jemaah haji kita di Tanah Suci. Apalagi peristiwa itu terjadi saat jemaah haji sedang melaksanakan puncak ibadahnya, yakni wukuf di Padang Arafah. Di tempat yang khusyuk, yang menuntut konsentrasi tinggi, jemaah haji kita harus berjuang untuk bertahan tanpa mendapat makanan yang mencukupi.

Tidak hanya di Padang Arafah, ternyata kurangnya pasokan makanan bagi jemaah berlanjut ketika mereka melempar jumrah di Mina. Bahkan, hingga kemarin, pasokan makanan belum selesai tertangani.

Kejadian itu sungguh sangat mencoreng kita semua. Masalahnya, ibadah haji bukanlah kegiatan temporer. Setiap tahun, umat Islam yang mampu diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji. Dan kita, termasuk pemerintah, setiap tahun juga terlibat dalam pelaksanaan ibadah haji tersebut.

Keikutsertaan pemerintah sangat diperlukan karena pelaksanaan ibadah haji berbasis negara. Agar pelaksanaan berjalan lancar dan seluruh umat Islam dunia bisa beribadah dengan sempurna, Pemerintah Arab Saudi menetapkan kuota berdasarkan jumlah penduduk. Karena Indonesia dikenal sebagai negara dengan umat Islam terbesar di dunia, otomatis jumlah jemaah hajinya juga yang terbesar.

Meski berlangsung setiap tahun dan ada badan khusus di Departemen Agama yang mengurusi haji, menjadi tanda tanya besar mengapa pengelolaan tidak kunjung lebih baik? Bahkan kali ini paling parah, karena 200.000 anggota jemaah tidak mendapatkan makanan cukup?

Kesalahan penanganan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Alasan penghematan 50 riyal yang dilakukan dalam mengganti perusahaan katering tanpa diikuti dengan pemeriksaan kompetensi sungguh merupakan keputusan keliru dan terbukti fatal. Bayangkan, jemaah Indonesia menjadi jemaah yang tak terurus dan mereka ternyata tidak mudah untuk bisa mendapatkan makanan yang baik, meski memiliki uang untuk membeli.

Memang tidak mungkin ada tempat yang bisa melayani 200.000 anggota jemaah yang membutuhkan makanan secara hampir bersamaan. Bahkan semua tempat makan di Mekkah pun tak mungkin bisa melayani orang sebanyak itu apabila tidak diberi tahu terlebih dulu.

Karena ini berkaitan dengan ibadah, sering kali lalu kita menyebut kesalahan pengelolaan ini sebagai sebuah ujian. Memang kita tidak menutup mata akan perlunya jemaah haji bersabar terhadap semua cobaan. Namun, kita tidak bisa pula bersembunyi atas nama cobaan terhadap kesalahan manajemen yang kita lakukan.

Salah satu yang membuat kita tidak maju dan akhirnya selalu mengulangi kesalahan yang sama adalah terlalu tolerannya kita terhadap kesalahan. Padahal, salah satu kunci kemajuan adalah keberanian kita untuk menerapkan penghargaan dan hukuman.

Terngiang pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada ulang tahun Antara yang berniat untuk bersikap lebih konkret, lebih tegas. Inilah salah satu perbaikan yang harus berani dilakukan Presiden.

Kompas, Rabu, 03 Januari 2007

Saddam Dieksekusi, Dunia Terguncang

Dunia seperti terluka, murung, kecewa, terguncang, gusar, dan tercekam atas hukuman gantung terhadap mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Semasa berkuasa, Saddam memang dikenal kejam, dan karena itu banyak dikecam. Namun, dunia tidak bisa menerima pula kalau tokoh berusia 69 tahun itu akhirnya dihukum secara keji dan mengerikan.

Momentum pelaksanaan hukuman mati itu sendiri tidak tepat, mengundang kecaman karena dilakukan di tengah perayaan Idul Adha hari Sabtu 31 Desember.

Kekhusyukan, sukacita, dan makna pengampunan atas perayaan itu ternoda. Golongan Sunni Irak, yang menjadi basis sosial Saddam, benar-benar terpukul dan terhina.

Saddam yang gagah perkasa selama berkuasa tahun 1979-2003 tiba-tiba tidak berdaya, dihukum di tiang gantung atas tuduhan melakukan kejahatan kemanusiaan, antara lain memerintahkan pembantaian 148 warga Syiah tahun 1982.

Tokoh yang mengimpikan kembalinya kejayaan dan keagungan Babilonia itu juga dituduh bertindak represif, yang menewaskan ribuan warga Kurdi dan oposisi.

Sekalipun hukuman mati bagi Saddam sudah diramalkan, reaksi orang tetap saja terkejut dan terguncang. Bagaimanapun Saddam pernah menjadi pemimpin bangsa Irak.

Terlepas dari segala kesalahannya, hukuman atas Saddam terasa tragis karena Amerika Serikat dianggap berada di balik proses pengadilan penuh kontroversial atas mantan penguasa Irak itu.

Sejak awal invasi AS Maret 2003, Saddam memang dijadikan sasaran utama. Invasi AS tidak hanya menjatuhkan Saddam dan membuat Irak porak poranda, tetapi juga mendorong negeri itu ke dalam bahaya perang saudara antara kaum Syiah dan Sunni.

Kejatuhan Saddam maupun ancaman perang saudara Irak terasa semakin tragis karena alasan AS untuk menyerang negeri itu terbukti tidak benar.

Pemerintahan Presiden AS George Walker Bush menyatakan, Saddam terbukti tidak terkait dengan serangan fantastis teroris 11 September 2001 di AS. Juga tidak terbukti Irak memiliki program senjata nuklir.

Tanpa bermaksud mengecilkan arti kekejaman Saddam, jika mau dibanding-bandingkan, korban dan kerugian akibat invasi dan pendudukan AS atas Irak jauh lebih hebat dan mengerikan ketimbang masa kekuasaan Saddam.

Sekitar 655.000 warga Irak tewas sejak invasi AS Maret 2003. AS sudah kehilangan sekitar 3.000 personel pasukannya. Lebih mengerikan lagi, Irak terancam pecah oleh bahaya perang saudara.

Kompas, Rabu, 03 Januari 2007

Kita Tunggu Kejujuran

Rasanya, sulit kita memercayai apa yang terjadi saat ini. Di tengah kesedihan mendalam karena sejumlah kapal tenggelam di tengah lautan -dan Tim SAR masih berjibaku mencari korban yang jumlahnya mencapai ratusan- kita disentakkan oleh hilangnya pesawat Adam Air. Hingga tadi malam masih simpang siur di mana keberadaan pesawat tersebut.

Dugaan sementara, kecelakaan tersebut disebabkan cuaca buruk. Dugaan itu cukup logis. Kita pun bisa memahami alasan tersebut dengan cepat. Bukankah cuaca dalam pekan-pekan ini memang sangat buruk?

Dugaan cuaca buruk sebagai penyebab kecelakaan itu memang mudah dimengerti. Namun, hal tersebut sangatlah tidak memadai untuk menjelaskan kecelakaan yang menelan nyawa sangat besar itu. Kita masih perlu menunggu penyelidikan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) lebih lanjut.

Kita perlu tahu dengan pasti, benarkah cuaca memang menjadi penyebab? Kalau benar, apakah sebelum terbang, semua prosedur penerbangan telah ditaati? Atau ada penyebab lain? Misalnya, kelayakan terbang pesawat tersebut.

Ketaatan terhadap prosedur penerbangan dan kelayakan terbang harus menjadi fokus penyelidikan tersebut. Sebab, di negara yang segala sesuatu bisa diatur seperti di Indonesia, semua kemungkinan bisa terjadi. Dari manipulasi data hingga manipulasi prosedur.

Apalagi, kecelakaan kali ini menimpa Adam Air, maskapai yang selama setahun ini (2006) beberapa kali mengalami persoalan, selain Lion Air. Dari tergelincir, mendarat darurat, hingga problem ban pesawat.

Jujur saja, kami khawatir, semua problem yang menimpa Adam Air (dan juga Lion Air) itu merupakan rentetan proses efisiensi yang merupakan konsekuensi logis tarif murah yang mereka terapkan. Kami khawatir, pihak manajemen mengompensasi tarif murah dengan pengabaian terhadap jaminan keselamatan penumpang.

Kami khawatir, gara-gara menerapkan tarif murah, pihak manajemen akhirnya menggunakan suku cadang yang tidak standar, pemaksaan terbang di kala kondisi tidak memungkinkan untuk terbang, pemanfaatan awak pesawat yang kurang profesional, dan sebagainya.

Kalau penyebabnya memang faktor efisiensi, penerapan tarif murah, jelas itu perlu dievaluasi. Tidak apa-apa bila penghapusan tarif murah itu berakibat pada menurunnya jumlah masyarakat yang mampu naik pesawat. Yang penting, kepiluan akibat kecelakaan udara tidak terdengar lagi.

Kita benar-benar butuh informasi akurat dan benar terkait dengan semua masalah itu. Kita juga berharap, KNKT bisa menyampaikan hasil penyelidikannya dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Kemudian, pihak Adam Air dan pemerintah pun menyikapi hasil penyelidikan itu secara jujur dan proporsional.

Jujur dalam hal ini menjadi kata kunci yang harus diperhatikan. Kalimat ini secara implisit mengandung aspek keraguan. Sebab, fakta menunjukkan, di negeri ini, kejujuran sudah menjadi barang langka. Manipulasi dan kebohongan setiap hari tersaji di hadapan kita.

Akhirnya, kita berharap, semoga dalam kasus Adam Air ini, kejujuran bisa tersaji. Sebab, data tersebut kita butuhkan bukan hanya untuk menangani kecelakaan itu, namun juga untuk hari-hari berikutnya. (*)

Indo Pos, Rabu, 03 Jan 2007

Soal Haji, tidak Cukup dengan Meminta Maaf

Sekitar 189.000 jamaah Haji Indonesia, Jumat lalu mengalami kelaparan di Arafah akibat kegagalan pasokan makanan dari perusahaan penyedia katering. Menyusul insiden itu, Menteri Agama Muhamad Maftuh Basyuni, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jamaah haji Indonesia. Bencana kelaparan di Arafah itu –– diakui Menag –– karena pemerintah salah memilih perusahaan katering. “Ini merupakan pelajaran bagi kita semua jangan hanya karena mendapatkan harga murah maka kemudian diambil,” kata Menteri.

Hampir 55 tahun Indonesia menyelenggarakan haji, akan tetapi persoalan makanan dan pemondokan jamaah haji hingga sekarang tetap saja mengecewakan jamaah. Dalam hal pemondokan, jamaah haji Indonesia selalu merasa cemburu pada jamaah haji dari negara tetangga, misalnya Malaysia atau Thailand yang selalu mendapat tempat bagus.

Demikian halnya dengan jamaah haji Pakistan dan Turki yang mempunyai perwakilan sendiri dan juga mengontrak sendiri hotel-hotel yang lebih bagus dan dekat dengan Masjidil Haram. Kenapa jamaah haji Indonesia selalu mendapat yang buruk selama berada di Makkah? Ini pertanyaan yang sudah berpuluh-puluh tahun belum terjawab hingga tahun ini atau bahkan tahun depan.

Tahun-tahun sebelumnya, jamaah masih sanggup menyimpan kekesalan itu di dalam hatinya masing-masing. Tapi, kini ternyata sudah tak tertahankan lagi. Buktinya, sebelum insiden kelaparan terjadi, ada aksi unjukrasa jamaah haji asal Indonesia yang menuntut pengembalian uang 400 Riyal karena fasilitas pemondokan tidak sesuai seperti yang dijanjikan.

Menteri Agama RI berjanji, apabila pemondokan yang diperoleh jamaah haji kategori fasilitasnya buruk, dan jarak tempat pemondokan dengan Masjidil Haram cukup jauh yaitu lebih dari 1.200 meter, maka jamaah haji yang bersangkutan berhak memperoleh uang pengembalian dari biaya yang telah dibayarkan.

Jamaah haji berhak menuntut pelayanan seperti yang dijanjikan pemerintah sebagai penyelenggara ibadah. Sebaliknya, pemerintah sebagai penyedia jasa harus memenuhi apa yang pernah dijanjikan. Dalam bahasa lain, jamaah haji sebagai konsumen berhak memperoleh layanan jasa maupun fasilitas sesuai besaran biaya yang telah mereka bayarkan kepada pemerintah sebagai produsen.

Yang pasti kita semua menginginkan adanya perbaikan dalam penyelenggaraan haji. Permohonan maaf pemerintah tentulah tidak cukup jika tak diiringi dengan perbaikan pelaksanaan haji tahun berikutnya. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi segera dalam banyak hal yang dianggap bermasalah. Termasuk DPR RI Komisi VIII yang membidangi masalah ini harus segera memanggil menteri agama dan jajaran penyelenggara haji guna dimintai pertanggungjawaban.

Salah satu hal yang menjelekkan pelaksanaan haji tahun ini adalah manajerial dan konsolidasi di tingkat aparatur pemerintahan yang lemah. Sebab, sangat kelihatan dalam kasus kelaparan jamaah itu yang terjadi adalah mismanajemen, kesalahan manusia. Ironinya lagi, ketika jamaah sedang kelaparan, aparat petugas haji dari Depag yang selama ini mengurusi konsumsi tiba-tiba menghilang dan tak bisa dihubungi. Jadi, insiden kelaparan itu bukan lagi cobaan yang harus diterima dengan tawakkal.

Kita setuju sekali bahwa masalah ini memang harus diusut sampai ke akar-akarnya. Jika tidak SBY akan sangat kesulitan. Apalagi, masalah ini sudah disorot dari kacamata politis. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof Dien Syamsuddin malah melihat bencana kelaparan jamaah haji Indonesia itu sebagai bentuk kezaliman dari pemerintah. Kejadian ini sungguh memilukan dan memalukan. Semua pejabat terkait pelayanan ibadah haji juga harus mundur dari jabatannya karena tidak becus mengurus masalah ini.

Satu hal yang perlu diingat pemerintah, jangan menganggap atau menjadikan jemaah haji sebagai obyek yang tak mungkin melakukan protes apalagi sampai berunjukrasa karena sedang beribadah sehingga bisa diperlakukan semena-mena hanya demi kepentingan oknum-oknum penyelenggara.

Serambi Indonesia, 03/01/2007