Malapetaka Informasi di Era Informasi

Yang terjadi di negeri ini bukan hanya malapetaka alam seperti tsunami, gempa bumi, tanah longsor, atau malapetaka transportasi seperti kapal tenggelam, kereta api tabrakan, pesawat terbang hilang atau jatuh, melainkan juga malapetaka informasi. Itulah malapetaka yang tidak saja menambah panjang daftar kesedihan, tetapi juga memalukan bangsa ini ke seluruh dunia.

Kasus mutakhir adalah informasi telah ditemukannya pesawat Adam Air. Tidak hanya telah ditemukan, tetapi informasi yang disebarkan kepada publik bahkan lebih rinci lagi. Yaitu 12 orang selamat dan 90 orang meninggal.

Tetapi kemudian informasi itu salah, tidak benar, bahkan dapat digolongkan sebagai pembohongan publik. Faktanya hingga sekarang pesawat Adam Air itu belum ditemukan.

Alkisah adalah seorang warga Desa Raongan, Kecamatan Matangnga, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, yang melapor kepada Kepala Desa Raongan bahwa ada pesawat jatuh. Tanpa mengeceknya, sang kepala desa melapor ke kapolsek, diteruskan ke bupati, kapolda, gubernur, dan ujungnya sampai ke Menteri Perhubungan.

Tak hanya sampai di menteri. Selanjutnya, informasi itu pun tiba di puncak kekuasaan, masuk Istana Presiden dan Wakil Presiden. Tidak hanya sampai, tetapi informasi yang salah itu pun dipercayai pemimpin negara.

Dan pers pun turut ‘berdosa’ karena menyebarluaskan informasi yang ternyata tidak benar. Pers mempercayai informasi itu semata karena berasal dari pejabat negara.

Maka, sempurnalah kebodohan kita sebagai bangsa. Yaitu tidak mengecek fakta. Kesimpulan yang menyakitkan, bahwa untuk urusan yang sangat elementer pun ternyata bangsa ini belum lulus.

Padahal, kita hidup di abad modern, di era informasi. Era yang didukung kemajuan teknologi informasi sehingga informasi bisa melintasi batas-batas negara secara seketika. Melalui internet, misalnya, tidak ada lagi batas negara, bahkan tidak ada lagi hambatan dimensi waktu dan tempat.

Berkat kemajuan teknologi, informasi yang salah mengenai ditemukannya pesawat Adam Air itu menyebar ke seluruh dunia dengan sangat cepat. Itu berarti kebodohan kita sebagai bangsa pun ikut meluas seluruh jagat. Ah, betapa malu meralatnya!

Oleh karena itu, kasus informasi salah ini mestinya menjadi pelajaran paling penting untuk back to basic. Yaitu siapa pun, terutama pejabat negara, tidak boleh percaya begitu saja pada laporan bawahannya. Jika tidak, bangsa ini tidak hanya mengalami malapetaka alam, atau malapetaka transportasi, tetapi juga malapetaka informasi. Ironisnya, itu terjadi justru di era informasi.

Media Indonesia, Kamis, 04 Januari 2007

Katering Haji

Selalu ada saja persoalan di seputar penyelenggaraan ibadah haji. Masalahnya di seputar pemondokan, katering, pendaftaran, penerbangan, organisasi, aparatur, pembinaan, indirect cost, dan keamanan di terowongan Mina maupun jamarat. Pada dua musim haji yang lalu, sebetulnya Departemen Agama di bawah kepemimpinan M Maftuh Basyuni mendapat pujian yang bagus. Persoalan di seputar haji satu per satu dibenahi, dan berhasil.

Pada tahun ketiga ini, ia menyentuh masalah pemondokan, efisiensi katering, dan keamanan di terowongan Mina maupun jamarat. Di pemondokan relatif tak ada masalah yang berarti. Jamaah mendapat pemondokan yang lebih dekat daripada tahun-tahun sebelumnya, dan bagi yang mendapat agak jauh mendapat kompensasi biaya. Untuk masalah keamanan, pemerintah menyelipkan anggota TNI sehingga tahun ini tak terdengar musibah Mina atau di jamarat. Namun Depag tersandung di katering. Persoalannya bisa terletak pada masalah persaingan bisnis sehingga ada sabotase, atau bisa pula karena ada kesalahan pengambilan keputusan. Maksud hati untuk efisien, ternyata bisa saja penyelenggara katering tak profesional. Untuk itulah kita mendukung langkah Presiden untuk membentuk tim investigasi.

Sebetulnya, di luar masalah katering, penyelenggaraan haji pada musim haji kali ini relatif lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Namun karena haji melibatkan 200 ribu orang, tentu saja dampaknya menjadi luar biasa. Apalagi ini menyangkut masalah perut dan menjadi pusat perhatian bangsa Indonesia. Selain itu, apapun, hal itu merupakan cacat. Orang juga berspekulasi bahwa di balik ini semua bisa saja ada unsur korupsi. Bayangkan, ini menyangkut dana yang sangat besar: 50 juta riyal (sekitar Rp 120 miliar).

Hanya saja kita harus hati-hati dan jangan terburu-buru membawa kasus ini ke dalam pusaran politik. Kita harus tetap jernih. Setidaknya, kita harus memegang karakter Maftuh Basyuni yang selama ini coba ia munculkan: Tegas, lugas, cepat, dan pragmatis. Ia juga mencoba menampilkan citra dirinya sebagai figur yang bersih dan pro-perubahan. Sudah banyak yang menjadi korban akibat langkah-langkahnya. Mereka kehilangan ‘lahan’, bahkan kehilangan jabatan dan status sosial.

Karena itu, wacana soal pencopotan Maftuh dari jabatannya relatif tak bergaung. Publik masih mencoba berpegang pada karakter yang selama ini dimunculkan Maftuh. Walau demikian, kita tetap tak boleh lengah dan kehilangan daya kritisnya. Namun wacana kontra-produktif juga sebaiknya dihindarkan dulu. Biarkan tim investigasi bekerja untuk mengurai akar masalah yang sesungguhnya.

Apa yang bisa kita petik dari kasus katering ini adalah justru bahwa persoalan di seputar penyelenggaraan haji bukanlah hal yang sederhana. Masalah haji sudah muncul sejak berabad lampau. Namun dalam sejarah modern Indonesia, kita mencatat bahwa pada 1921 KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, telah menuntut pada pemerintah kolonial Belanda untuk melakukan perbaikan penyelenggaraan haji dengan membentuk Kongsi Tiga. Pada 1950, Badan Kongres Muslimin Indonesia membentuk Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia. Begitu seterusnya, upaya memperbaiki penyelenggaraan haji tak henti dilakukan. Ini memang sebuah hajatan raksasa, melibatkan 200 ribu ‘peserta’ Indonesia atau total ada 4 juta ‘peserta’. Tak hanya melibatkan pemerintah dan masyarakat, tapi juga pemerintah negara lain dan masyarakat internasional.

Karena itu, jika Maftuh bisa berhasil menyelesaikan persoalan haji pada satu periode masa jabatan menteri, maka hal itu merupakan prestasi luar biasa. Kita berharap persoalan katering ini merupakan kecelakaan pengambilan keputusan belaka, bukan sebuah akibat dari tindakan korup.

Republika, Kamis, 04 Januari 2007

Memetik Pelajaran dari Musibah

Sebagai negara kepulauan yang terdiri lebih dari 17.500 pulau, tak ada pilihan lain, sarana transportasi yang paling bisa diandalkan adalah angkutan udara dan laut.

Dalam dunia yang bergerak cepat, angkutan udara bahkan lebih diperlukan. Tidaklah keliru kalau di zaman pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid lalu dibuka izin bagi hadirnya perusahaan penerbangan baru.

Deregulasi di bidang perizinan perusahaan penerbangan bukan hanya mampu menciptakan persaingan, tetapi sekaligus menekan biaya angkutan per penumpang. Tidak hanya itu, jumlah kota yang bisa dilayani meningkat sangat pesat dibandingkan sebelumnya.

Kalaupun ada yang harus menjadi catatan, liberalisasi pembukaan perizinan perusahaan penerbangan terlalu bebas. Seharusnya izin diberikan secara selektif dan bertahap sambil memberikan kesempatan kepada perusahaan penerbangan baru itu tumbuh sebagai perusahaan yang andal dan profesional.

Terutama yang perlu sangat diperhatikan adalah kondisi Tanah Air kita ini. Bukan hanya terdiri dari begitu banyak pulau, tetapi topografinya yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung. Cuaca pun sangat mudah berganti-ganti sehingga pemahaman ini perlu diketahui secara lengkap dan utuh, di samping aspek manajemen yang umum berlaku dalam industri penerbangan.

Itulah pula pelajaran penting dari hilangnya pesawat AdamAir, yang sedang terbang dalam perjalanan Jakarta-Surabaya-Manado. Meski kondisi pesawat dilaporkan laik terbang, cuaca buruk menyebabkan pesawat hilang. Kini upaya pencarian terus dilakukan karena diperkirakan pesawat jatuh di wilayah pegunungan, yang tidak mudah dijangkau manusia.

Sambil terus berupaya keras untuk mencari lokasi jatuhnya pesawat, tugas yang tidak kalah penting kita lakukan adalah mengecek ulang semua prosedur dalam penerbangan yang naas tersebut. Kita teliti secara saksama apa yang telah dilakukan sehingga kita tahu mengapa pesawat bisa tiba-tiba jatuh. Dalam dunia penerbangan sangat jarang ada pesawat yang terbang pada ketinggian 10.000 meter tiba-tiba jatuh.

Penelitian secara teknis sangat penting agar kita lalu bisa belajar betul mengapa semua ini bisa terjadi. Dari sana tentunya kita bersama bisa melakukan antisipasi dan mencegah jangan sampai kesalahan itu berulang.

Kita ingin ingatkan, karena ini murni berkaitan dengan masalah teknis, cara penyelesaian pun harus dengan pendekatan teknis. Jangan kemudian kita bawa urusan ini ke mana-mana, apalagi sampai menjadi urusan politik, karena kalau itu yang terjadi, akar persoalannya tidak pernah kita bisa ketahui bersama.

Terlalu sering kita keluar dari konteks. Akibatnya, kita tidak pernah menempatkan persoalan pada proporsinya dan bahkan inti persoalan melenceng jauh.

Inilah momentum bagi kita untuk mengubah kebiasaan yang tidak baik itu. Kita mulai menata kehidupan ini dengan lebih teratur agar kemudian kita bisa melangkah lebih maju. Sekali lagi di bawah kesadaran bersama bahwa kita hidup di negara kepulauan dan kini bahkan hidup di dunia yang sedang berlari kencang.

Kompas, Kamis, 04 Januari 2007

Setelah Kelaparan Berjamaah di Makkah

BERSUSULAN kemalangan merundung di pergantian tahun ini. Dari darat, laut, dan udara. Tanah longsor dan banjir mengubur kampung, kapal dan biduk karam ke dasar laut, serta pesawat hilang. Pemerintah langsung menoleh ke alam sebagai penyebabnya. Ini menyedihkan karena menunjukkan kemampuan bangsa ini dalam “bernegosiasi” dengan alam terus melemah. Ancaman alam kian tak bisa dikelola dan diantisipasi.

Namun, tak hanya alam yang merundung kita. Pemerintah harus menoleh kepada dirinya sendiri setelah 187 ribu jamaah haji Indonesia “kelaparan secara berjamaah”. Kepiluan para tamu Allah itu menjadi jenis baru kemalangan yang kita alami. Rasanya, tak pernah ada kabar kelaparan masal terjadi di Makkah di musim haji yang sudah berlangsung lebih dari 1.400 kali sejak zaman Rasulullah.

Menag Maftuh Basuni memang berusaha tanggap. Dia juga sudah mengalami konsekuensi langsung dari ketidakbecusan itu, yakni menjadi sasaran kemarahan jamaah. Ironis lagi, para jamaah, yang sebelumnya menyiapkan lahir batin memenuhi panggilan Tuhan, harus repot dan jengkel karena urusan kebutuhan dasar manusia: makanan. Kekhusyukan ibadah mereka jelas terganggu.

Reaksi awal Menag Maftuh ikut menambah kemarahan mereka. Saat masalah kelaparan belum teratasi, Menag sudah berbicara soal uang ganti rugi 105 riyal. Alangkah tidak pekanya! Presiden SBY ikut-ikut nimbrung berbicara dengan menaikkan ganti rugi 300 riyal dan dengan gagah memerintahkan pembagiannya diawasi. Ketidakpekaan berganda!

Pantaskah para jamaah yang berniat ibadah hanya dipandang dengan hitungan uang-uang-uang? SBY yang piawai dalam pencitraan -survei akhir tahun LSI menunjukkan popularitasnya kian ciamik- kali ini bicara dengan “bahasa” yang tak tepat. Bahasa uang mungkin sangat menghibur korban-korban bencana alam.

Namun, jamaah haji yang lapar jelas tak butuh itu. Mereka butuh kesigapan dan tanggung jawab pemerintah sebagai pemegang monopoli perhajian agar ibadah mereka bisa lancar kembali.

Perkembangan terakhir, SBY kini memerintahkan investigasi menyeluruh atas bencana “made in Indonesia” di Makkah itu. Dalam tiga minggu rekomendasinya diputuskan dan patut ditunggu apa keputusan presiden.

Bagaimana Menag Maftuh Basuni? Meski harus dikecam, sosok ini tetap juga pantas dihargai, karena sudah memberi nuansa reformasi yang kuat di Depag. Administrasi haji termasuk yang direformasi, sehingga pungli, manipulasi, inefisiensi dengan beban jamaah haji mulai terkikis. Percaloan diberi pukulan keras. Kecelakaan manajemen yang mengakibatkan kelaparan jamaah itu terkesan karena Menag “terlalu semangat”.

Menag kini yang ganti terancam “kelaparan” dukungan. Apalagi, Partai Demokrat sudah mengeluarkan amunisi politik, agar sang Menag dipecat, dijerat pidana, serta menawarkan orangnya sebagai pengganti. Kuat terkesan Demokrat sedang eureka! Publik masih ingat Aziddin, anggota DPR dari Demokrat, di-recall karena kasus percaloan yang diberantas Menag.

Yang mungkin dilupakan orang-orang Demokrat itu, dengan menyerang Menag, sebenarnya mereka juga memukul pemerintahan SBY yang menjadi junjungan partai itu. Menepuk aib Menag, memercik pula ke muka SB.***

Jawa Pos, Kamis, 04 Jan 2007

Memalukan, Kekacauan Sistem Informasi Itu

- Keluarga korban musibah pesawat AdamAir semakin bertambah penderitaannya gara-gara informasi yang simpang siur tentang ditemukannya lokasi kecelakaan. Senin tanggal 1 Januari malam sekitar pukul 21.30 WIB Dirjen Perhubungan Udara M Ichsan Tatang dan manajemen AdamAir mengumumkan hilangnya pesawat AdamAir dengan nomor penerbangan KI 574 jenis Boeing 737-400. Posisinya belum diketahui namun diperkirakan jatuh di kawasan Pegunungan Mamuju. Selasa tanggal 2 Januari pukul 08.15 Wita Kepala Penerangan Lanud Hasanuddin Makassar mengatakan kepada media ada informasi pesawat ditemukan di Kecamatan Matanga Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat.

- Penjelasan itu diperkuat pernyataan Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh yang mengatakan setelah dicek di lokasi oleh masyarakat dan polisi ditemukan 90 mayat sementara 12 penumpang diperkirakan selamat. Media elektronik ramai mengabarkan dalam breaking news. Masyarakat terutama keluarga korban merasa lega karena akhirnya lokasi jatuhnya pesawat berhasil diketemukan. Tetapi pada sore harinya pukul 18.00 WIB kita dikejutkan oleh penjelasan AdamAir yang menggelar jumpa pers dan menyatakan bahwa pesawat belum ditemukan. Pukul 19.30 WIB Kadispen AU Marsekal Pertama Daryatmo SIP juga menjelaskan hal serupa.

- Baru kemudian pukul 21.00 WIB Menteri Perhubungan Hatta Rajasa meminta maaf dan mengklarifikasi kepada pers di Makassar bahwa pesawat AdamAir yang hilang memang belum diketemukan. Apa-apaan ini? Bagaimana sistem informasi sedemikian kacau dan seakan dibiarkan mengambang tanpa kepastian selama berjam-jam. Sengaja kita kutip kronologi peristiwa dengan jam-jamnya agar lebih jelas duduk persoalannya. Pertanyaan kita? Mengapa pemerintah tak mampu mengelola dan menangani sistem informasi agar segala sesuatunya menjadi jelas dan tidak simpang siur. Kemana para pejabat di Departemen Perhubungan pada hari itu.

- Terus terang reaksi kita keras melihat kelucuan yang terjadi dan seakan dibiarkan begitu saja sejak pagi hingga malam hari. Kalau benar informasi pagi hari itu salah mengapa baru ada ralat atau klarifikasi pada pukul 21.00 WIB. Apakah diperlukan waktu yang demikian lama, sampai lebih 12 jam, untuk mengecek kebenaran suatu berita. Kita pun bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang pejabat setingkat gubernur bisa salah dalam memberikan informasi. Apakah tidak dicek lebih dahulu akurasinya. Sekarang seakan-akan semua ingin lepas tanggung jawab sehingga kita seperti kebingungan mencari sumber awal dari informasi menyesatkan itu.

- Di samping keprihatinan dan kepedihan mendalam menghadapi musibah yang dialami AdamAir kita benar-benar merasa malu melihat simpang siurnya pemberitaan dan pemberian informasi. Apakah pers juga salah karena turut menyiarkan kabar bohong yang belum dicek kebenarannya kepada masyarakat. Bisa jadi ada kesalahan itu namun kalau sumbernya sudah sangat kuat seperti pejabat setingkat gubernur, apakah kita masih kurang percaya. Kita bertanya, siapa yang harus mengambil oper semua persoalan termasuk pengendalian informasi ketika terjadi peristiwa seperti itu. Tidak ada lain kecuali pemerintah dan manajemen AdamAir yang harus bertanggung jawab.

- Bisa dibayangkan kepanikan keluarga korban dan juga keresahan menunggu kepastian. Kabar yang simpang siur semakin menyusahkan. Seakan-akan kita demikian gampang mempermainkan nasib manusia kendati tentu bukan itu yang dimaksud. Betapapun masyarakat dan aparat setempat telah berusaha dan bekerja keras menemukan segera lokasi jatuhnya pesawat. Kita hargai semua itu namun sungguh disayangkan kalau pengelolaannya kurang baik. Kalau arus informasi tak bisa dikendalikan dengan baik. Di sana tercermin semua telah bergerak tetapi miskin koordinasi dan sekali lagi kita menanyakan di mana pemimpin-pemimpin kita ketika itu.

Suara Merdeka, Kamis, 04 Januari 2007