Sekali Lagi “Prevoir”

Kita hargai kesigapan pemerintah membentuk Tim Investigasi dan Evaluasi atas gagalnya pelayanan konsumsi bagi jemaah haji kita tahun ini.

Namun, ketika pada waktu yang bersamaan kita dihadapkan pada berbagai peristiwa yang menunjukkan lemahnya persiapan, pemeliharaan, pelaksanaan, serta kepedulian dan tanggung jawab, kita diingatkan lagi akan tugas kita yang tidak kalah penting, yakni pencegahan. Agar pencegahan bisa dilaksanakan secara efektif, kita ingatkan tugas pemerintah dan kita yang diserahi tanggung jawab untuk prevoir, melihat ke depan, melihat lebih dulu agar bisa mencegah semaksimal mungkin terjadinya kegagalan, kecelakaan, dan hal-hal yang merugikan publik serta pemerintah sendiri.

Untuk itu, pemerintah dilengkapi dengan berbagai lembaga dan perangkat yang melekat pada keseluruhan pemerintahan serta masing-masing departemen, birokrasi, dan lembaganya. Semua itu perlu dibuat bekerja bahkan bekerja secara efektif dan efisien. Pekerjaan ini tidak mudah dan memerlukan sebut saja sikap, orientasi, dan semangat reformasi untuk keberhasilannya.

Setiap kali termasuk terjadinya kecelakaan-kecelakaan dramatis seperti sekarang ini, harus digerakkan sebagai suatu momentum. Kita perlu berani mengakui, secara umum kita lemah dalam pelaksanaan atau implementasi. Kecenderungan kita yang lebih kuat adalah membicarakannya. Kecenderungan retorik atau kecenderungan verbal ini diperkuat oleh faham dan praksis kita yang belum lengkap perihal demokrasi.

Memang demokrasi diawali dan disertai retorika dan kesibukan verbal, tetapi harus juga disertai tindak lanjut ke dalam aksi, ke dalam implementasi.

Jika benar atau ada benarnya, kita cenderung bekerja kurang cermat serta juga masih lemah terhadap kemungkinan berbagai kepentingan yang kolusif, maka tugas pemerintah untuk prevoir, melihat lebih dulu, sehingga sanggup memberikan sinyal prevensi merupakan tugas pemerintah yang amat strategis dan menentukan. Untuk itu diperlukan efektif dan efisiennya pemerintahan berikut lembaga dan birokrasinya. Untuk itu diperlukan kepemimpinan. Bahkan bagi masyarakat kita seperti halnya masyarakat bangsa Asia lainnya, kepemimpinan lebih-lebih lagi diperlukan. Pemerintah jangan segan-segan memberikan kepemimpinan.

Dari pengalaman bangsa dan negara yang lebih dulu mencapai kemajuan perikehidupan rakyat serta kondisi negaranya, kita melihat strategisnya pandangan dan sikap dasar yang menunjang. Di antaranya kecermatan bekerja, rasa tanggung jawab, penguasaan bidang yang merupakan tugasnya, bekerja tuntas tidak setengah-setengah, disiplin termasuk disiplin waktu. Jangan berhenti berbicara, tetapi diwujudkan dalam implementasi. Memang sesuai dengan tugas serta bidang masing-masing, namun toh semua retorika yang marak dewasa ini juga mempunyai tujuan bersama, yakni membuahkan hasil dalam laku dan implementasi. Ulasan ini terkesan mengulang-ulang, tetapi memang itulah tugas media, yakni frapper toujours, terus-menerus menabuh, terus-menerus mengingatkan dan saling mengingatkan.

Kompas, Senin, 08 Januari 2007

Pendistribusian Minyak Tanah, Perlu Ditata Ulang

anyaknya problema yang muncul akhir-akhir ini seputar kelangkaan minyak tanah di pasaran, mengisyaratkan bahwa masih terdapat banyak masalah dalam pendistribusian. Kejadian seperti ini sebenarnya sudah terjadi di penghujung tahun 2006 lalu. Di beberapa daerah, banyak pangkalan minyak tanah kehabisan stok. Pengelola pangkalan minyak tanah yang masih tersedia stok, kemudian berulah dengan menaikkan harga minyak tanah di atas harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Akibatnya masyarakat sangat dirugikan.

Karena itulah, kita menyambut positif kepekaan para anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sumatera Utara yang dengan gigih menyoroti masalah kelangkaan minyak tanah ini, serta bagaimana solusi untuk mengatasinya. Langkah DPD setidaknya membawa angin segar bagi masyarakat, bahwa kegundahan masyarakat sedikitnya sudah teratasi. Kita berharap agar ke depan, langkah-langkah proaktif dari semua wakil rakyat tetap menyertai aspirasi masyarakat.

Salah satu poin penting yang dihasilkan dalam diskusi yang difasilitasi oleh DPD tersebut, adalah perlunya penataan kembali dalam pendistribusian minyak tanah. Kemudian langkah penting untuk mengatasinya adalah dengan menata dan menertibkan pangkalan minyak tanah yang tersebar di seluruh wilayah. Misalnya agar pemerintah mengharuskan agar para pengelola pangkalan minyak tanah untuk memperoleh Surat Ijin Usaha (SIUP). Jika ternyata dikemudian hari sipengelola pangkalan melanggar aturan, pemerintah tinggal memberi sangsi saja, misalnya dengan mencabut SIUPnya.

Jika diakhir tahun lalu, Pemerintah Kota Medan sampai mengambil alih pendistribusian minyak tanah layak dipikirkan secara matang. Memang, jika dilihat dari porsi kerjanya, bahwa pendistribusian minyak tanah bukanlah tugas Pemerintah Kota. Tetapi itu sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Jika pun langkah ini harus diambil, itu tidak lebih hanya untuk saat emergensi.

Yang penting dilakukan adalah bagaimana mengawasi pendistribusian minyak tanah supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan rakyat banyak. Pemerintah di semua tingkatan perlu menjalin kerjasama yang baik dengan para agen dan pengecer minyak tanah. Selama itu, seolah tidak ada hubungan antara pengelola pangkalan minyak tanah dengan pemerintah.

Mengingat minyak tanah merupakan salah satu kebutuhan mendasar dari segenap masyarakat, maka gangguan pada pendistribusian minyak tanah menjadi “matador” bagi banyak dimensi kehidupan. Misalnya, akibat terbatasnya minyak tanah, maka transportasi menjadi terbatas. Jika transportasi terbatas, maka berbagai kegiatan masyarakat dalam menggerakkan roda perekonomian dan pertanian akan terganggu. Harga-harga semakin meningkat. Akibatnya, daya beli masyarakat menjadi rendah. Hal yang sama juga berlaku dalam industri, yang menjadi tidak mampu lagi berproduksi secara normal, jika tidak mendapatkan suplai minyak tanah sebagaimana mestinya. Semuanya itu ibarat mata rantai yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain.

Kelangkaan minyak tanah memang bisa disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena produksi dalam negeri dan juga impor yang menurun. Hal ini membuat pasokan minyak tanah menjadi amat terbatas. Kedua, karena jalur pendistribusian minyak tanah yang belum tertata dengan baik. Belum lagi diperparah dengan ulah oknum-oknum spekulan yang hendak meraup untung dengan menimbun minyak tanah. Namun dengan kerja keras, maka kedua problema akan dapat diatasi. Dengan demikian, krisis minyak tanah dapat ditanggulangi.

Tetapi yang lebih mudah dijalankan adalah dengan memperbaiki jalur pendistribusian minyak tanah. Dalam hal ini, pemerintah tinggal menjalankan aturan yang ada, serta memperbaiki aturan yang berkaitan dengan pendistribusian minyak tanah tersebut. (*)

Sinar Indonesia Baru, Jan 08, 2007

Prospek Perdamaian Palestina

Bagaimanakah prospek perdamaian di Timur Tengah, terutama di Palestina, pada tahun 2007 ini? Melihat apa yang terjadi sepanjang tahun 2006, perdamaian yang selama ini diidamkan tampaknya masih jauh, apalagi bila diharapkan bisa terjadi pada 2007.

Pada faktor internal, konflik yang berlangsung hingga kini antara kelompok Fatah dan Hamas sungguh sangat memprihatinkan. Antara kedua kelompok terdapat kesenjangan yang sangat lebar, baik menyangkut idiologi maupun strategi perjuangan.

Kelompok Fatah yang dipimpin Presiden Palestina Mahmud Abbas lebih beridiologi sekuler, urusan negara/pemerintahan harus dipisahkan dengan agama. Faksi ini pun lebih suka menempuh strategi kompromistis, bahwa untuk mendirikan sebuah negara Palestina merdeka harus dijalin kerja sama yang baik dengan pemerintah Israel. Hal inilah yang telah berlangsung puluhan tahun selama Fatah dan Palestina di bawah kepemimpinan almarhum Yassir Arafat dan kemudian Mahmud Abbas hingga Hammas memenangkan pemilihan umum.

Sedangkan kelompok Hammas berideologi agama/Islam. Strategi yang ditempuh pun, terutama dalam hal hubungannya dengan Israel, sangat tegas. Tidak ada kompromi dengan negara Yahudi itu. Faksi Hammas segera mendapatkan simpati dari warga Palestina justru lantaran idiologi dan strateginya ini. Apalagi selama Palestina di bawah Fatah perdamaian dan kesejahteraan tidak kunjung datang. Ini masih ditambah dengan isu-isu korupsi yang terus mewarnai sejarah perjalanan Fatah.

Perseteruan dua kelompok ini semakin tajam manakala Hammas memenangkan pemilihan umum dan Ismail Haniya terpilih menjadi perdana menteri. Hingga kini Haniya gagal membentuk pemerintahan nasional bersatu yang melibatkan semua unsur bangsa Palestina, terutama dari Fatah.

Perseteruan ini semakin parah ketika masyarakat Eropa dan Amerika Serikat membekukan bantuan yang semestinya diberikan kepada pemerintahan Palestina, yang berakibat pada krisis keuangan. Bahkan perseteruan ini kemudian berkembang menjadi konflik senjata yang terbuka antara Fatah dan Hamas yang hingga sekarang terus berlangsung.

Pada faktor eksternal tampaknya juga belum ada isyarat kuat dari dunia internasional yang serius mengusahakan perdamaian di Palestina. Sungguhlah sangat menyedihkan bahwa lebih dari setengah abad masyarakat internasional/Perserikatan Bangsa-bangsa membiarkan bangsa Palestina yang lemah menjadi bulan-bulanan tentara Israel.

Ketidakseriusan masyarakat internasional mengusahakan kemerdekaan dan kedamaian bagi bangsa dan negara Palestina barangkali bisa dipahami karena ada pihak yang memang menangguk keuntungan dari ketidakstabilan di sana. Harus diakui bahwa apa yang terjadi di Palestina merupakan akar segala konflik dan kekerasan di Timur Tengah. Padahal konflik dan kekerasan inilah yang antara lain menyebabkan harga minyak dunia meroket naik. Sejumlah negara pengekspor minyak, terutama negara-negara Teluk, tentu maraih keuntungan dari kenaikan harga minyak ini.

Di lain pihak, negara-negara industri/pembuat senjata, khususnya AS dan Eropa, tentu juga diuntungkan dengan konflik dan kekerasan yang terjadi di Timur Tengah. Ketidakstabilan di kawasan itu telah menyebabkan negara-negara di Timur Tengah berlomba saling mempersenjatai diri dengan berbagai persenjataan tercanggih yang dihasilkan manusia. Di sinilah kepentingan negara-negara pembuat persenjataan tersebut.

Dengan memahami faktor internal dan eksternal tadi tampaknya perdamaian di Palestina masih jauh. Bagi bangsa Indonesia yang mempunyai hubungan emosional dengan bangsa Palestina dan selalu berusaha membantu kemerdekaan bangsa tersebut sudah seharusnyalah memahami anatomi persoalan yang terjadi di Timur Tengah. Tanpa memahami akar persoalan kita khawatirkan semua usaha ke arah sana bisa sia-sia.

Republika, Senin, 08 Januari 2007

Manis bagi Pejabat Racun untuk Rakyat

PEMERINTAH pusat mulai membagi-bagikan permen yang mengandung racun. Inilah permen manis bagi pejabat yang menerima, namun racun karena mematikan daerah.

Permen mengandung racun itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota Dewan. Isinya mengatur pendapatan pimpinan anggota DPRD, yang terdiri dari uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komunikasi, dan tunjangan panitia anggaran.

Selain itu, boleh percaya boleh tidak, anggota DPRD masih mendapat tunjangan kesejahteraan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas, serta biaya akibat perjalanan dinas.

Akibatnya, sebagai gambaran, pendapatan yang diterima ketua DPRD provinsi mencapai Rp36,269 juta, jauh melebihi pendapatan yang diterima Ketua Mahkamah Agung (Rp24,390 juta) dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (Rp23,940 juta). Jaraknya semakin jauh bagaikan langit dan bumi, bila dibandingkan dengan pendapatan gubernur (Rp8,4 juta), terlebih dibanding bupati (Rp5,8 juta).

Permen itu semakin manis, karena sekalipun Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 itu baru ditandatangani Presiden November lalu, namun dibuat berlaku mundur sejak 1 Januari 2006. Jika setiap anggota DPRD mendapat Rp80 juta, daerah harus mengeluarkan Rp1,2 triliun.

Sungguh uang yang luar biasa manis, sekaligus inilah racun yang paling mematikan daerah. Kenapa? Karena, biaya untuk gaji anggota DPRD itu lebih besar daripada pendapatan asli daerah. Betapa ironis, pendapatan asli daerah minus setelah membayar gaji DPRD.

Semua fakta itu diungkapkan 15 akademisi dan aktivis yang berkumpul di Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, pekan lalu. Lebih jauh, mereka menilai Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 itu merupakan cara baru yang legal untuk merampok uang negara. Karena itu, mereka menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencabutnya.

Yang jelas, peraturan pemerintah itu semakin memperbesar jurang kaya dan miskin. Di tengah meningkatnya pengangguran, di tengah bertambahnya penduduk miskin yang mencapai 100 juta orang, ada segelintir elite anggota DPRD yang jumlahnya 15 ribu orang yang semakin kaya karena peraturan pemerintah itu.

Masih ada dampak negatif lain, yaitu semakin maraknya pungutan daerah untuk menambah kas daerah. Berbagai pungutan itu diperlukan untuk menutupi defisit pendapatan asli daerah akibat membayar gaji anggota DPRD.

Pungutan-pungutan itu akhirnya menyebabkan ekonomi ongkos tinggi, yang membuat investor semakin enggan datang ke negeri ini.

Sudah pasti, peraturan pemerintah itu menambah bengkaknya anggaran negara yang digunakan untuk keperluan konsumtif. Padahal, tanpa adanya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 itu pun, proporsi pengeluaran rutin untuk keperluan konsumtif sudah lebih besar. Adalah menyedihkan bahwa yang bertambah bukan untuk keperluan pembangunan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan rakyat dari kemiskinan.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 itu, bertambah kuat tanda-tanda negara ini agaknya sedang disetir menjadi surga hanya bagi kaum elite, yaitu elite legislatif yang bernama wakil rakyat di daerah maupun di pusat. Soal waktu saja, keluar pula peraturan pemerintah yang pada gilirannya akan menyenangkan elite yang duduk di jajaran eksekutif dan yudikatif.

Maka, sempurnalah negara ini menjadi negara yang manis bagi pejabat, tetapi racun bagi rakyat.

Media Indonesia, Senin, 08 Januari 2007