Strategi Privatisasi BUMN Cina

Sunarsip
Kepala Ekonom The Indonesia Economic Intelligence

Di tahun 2007 ini, aktivitas privatisasi BUMN diperkirakan akan semarak lagi. Berbagai pemberitaan menyebutkan di tahun ini, pemerintah akan mendivestasikan kepemilikannya di 14 perusahaan. Diberitakan bahwa pelepasan saham 14 perusahaan itu akan banyak dilakukan melalui IPO, right issue, maupun secondary offerring di pasar modal. Terkait dengan privatisasi BUMN ini, presiden RI menyatakan masalah sosial dan kompleksnya persoalan menyebabkan lambatnya proses privatisasi BUMN.

Privatisasi BUMN di Indonesia memang memiliki kompleksitas tersendiri. Meski presiden tidak menyebut secara spesifik masalah sosial tersebut, fakta memperlihatkan setiap ada privatisasi BUMN selalu diikuti polemik. Oleh karenanya, memang diperlukan strategi khusus agar privatisasi dapat dijalankan dengan sedikit menimbulkan problem sosial. Sebab, bagaimanapun privatisasi diperlukan untuk meningkatkan good corporate governance (GCG) dan kinerja BUMN.

Restrukturisasi dulu
Cina adalah salah satu negara yang cukup berhasil dalam mengantarkan BUMN-nya tidak hanya sebagai perusahaan yang sehat dan berkinerja baik, tetapi juga menjadi perusahaan kelas dunia. Padahal, problem yang dihadapi BUMN Cina juga sama dengan di Indonesia. Tetapi, prestasi BUMN kita jauh tertinggal dibanding BUMN Cina. Satu hal yang patut dicatat, kebijakan privatisasi BUMN di Cina tidak menimbulkan gejolak sosial sebesar di Indonesia.

Cina menganut doktrin grasp the large and let go of the small (zhua da fang xiao) dalam pengembangan BUMN. Artinya, pemerintah Cina akan mempertahankan BUMN besar dan melepas BUMN kecil. China memiliki banyak BUMN. Namun, hanya sebagian kecil BUMN yang merupakan perusahaan besar. Selebihnya, perusahaan kecil yang berupa township-village enterprises (TVEs) yang beroperasi di daerah.

Tanpa melihat ukuran perusahaan, ternyata jumlah BUMN Cina yang dijual tidak terlalu banyak yaitu hanya sekitar 7 persen dari total BUMN pada tahun 2000. Artinya, pemerintah Cina terlihat hati-hati dalam kebijakan privatisasi BUMN. Riset yang dilakukan Jean C Oi (2006) menunjukkan keputusan privatisasi di beberapa kota dilakukan setelah berbagai bentuk restrukturisasi ditempuh.

Pemerintah Cina juga berhasil membuat privatisasi BUMN tidak identik dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Privatisasi BUMN di Cina dilakukan dengan minimal PHK. Ini tidak berarti bahwa kebijakan privatisasi BUMN di Cina tidak menimbulkan PHK. Namun, dibandingkan tren privatisasi BUMN di negara lain, khususnya Rusia dan Eropa Timur, tingkat PHK dan pengangguran yang ditimbulkan di Cina jauh lebih rendah.

Strategi privatisasi BUMN di Cina yang ditempuh untuk mengurangi PHK adalah melalui penjatahan saham (shareholding) kepada pekerja dan manajemen yang dalam bahasa finansial sering disebut employee stock option plans (ESOP) dan management stock option plans (MSOP). Melalui strategi ini, pekerja BUMN memiliki peluang untuk mencegah kebangkrutan perusahaan. Karena pekerja menjadi pemilik, hal itu bisa meningkatkan motivasi mereka untuk menghidupkan perusahaan dan meningkatkan laba. Laba tersebut digunakan untuk membayar kembali utang perusahaan, sehingga tidak perlu ada PHK untuk mengurangi beban operasional perusahaan.

Kini program shareholding menjadi skema yang lazim dalam berbagai aktivitas fund raising oleh BUMN-BUMN di Cina dalam mendapatkan dana ekstra. Dana yang diperoleh dari pembelian saham oleh pekerja tersebut langsung digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan perusahaan, bukan menjadi bagian yang disetorkan ke APBN.

Program shareholding ini sangat membantu bagi BUMN yang pesakitan yang sulit mendapatkan dana dari perbankan karena pemerintah Cina memang sedang melakukan reformasi perbankan untuk memecahkan problem kredit bermasalah. Bagi pemerintah dan BUMN, program ini menjadi solusi berbiaya murah untuk menjaga agar perusahaan tetap berjalan dan pekerja tetap bekerja tanpa adanya dukungan tambahan dari pemerintah.

Beberapa BUMN, khususnya BUMN yang sakit, memang kesulitan menerapkan program shareholding. Sebagai insentif untuk menarik pekerja ikut program shareholding ini, beberapa BUMN memberlakukan skema khusus. Skema khusus itu adalah pekerja yang ikut program ini, akan mendapatkan tambahan saham ‘semu’ dari pemerintah secara proporsional. Tambahan saham ‘semu’ tersebut bukan milik pekerja, tetapi tetap milik pemerintah (karena pekerja tidak membeli saham tersebut). Dari skema ini, pekerja dapat menikmati dividen ekstra dari alokasi saham ‘semu’ tersebut. Jika pekerja keluar dari perusahaan, mereka hanya akan menerima dividen atas saham yang aktual dibelinya, tidak termasuk saham yang secara potensial dapat memberikan dividen bagi mereka.

Spin off

Terhadap BUMN yang bermasalah, strategi privatisasi lain yang dilakukan adalah dengan spin off. Sesungguhnya, meski BUMN bermasalah, tidak seluruhnya kondisi aset perusahaan buruk. Banyak dari BUMN yang bermasalah justru memiliki aset bagus dan bisa menghasilkan pendapatan besar. Namun, karena aset tersebut dikelola oleh BUMN yang kondisi kesehatannya buruk, maka secara korporat kinerjanya terlihat tidak baik.

Langkah yang ditempuh adalah melepas (spin off) aset produktif menjadi entitas tersendiri yang terlepas dari induknya. Utang, mesin kadaluarsa, pekerja dengan skill rendah dan aspek non produktif lainnya dibiarkan tetap berada di perusahaan induk (asal). Perusahaan hasil spin off ini betul-betul perusahaan baru yang sehat yang tidak tercemar berbagai masalah di induknya.

Entitas baru ini mencatatkan sahamnya di bursa untuk mendapatkan tambahan modal. Karena perusahaan baru, perusahaan ini pun akan mudah mendapatkan kredit perbankan. Kombinasi kepemilikan antara BUMN dan swasta ini, akhirnya akan membawa perusahaan hasil spin off memiliki kinerja baik. Dividen yang dihasilkan akan menjadi pendapatan induknya yang dapat digunakan untuk membiayai program efisiensi dan penyehatan perusahaan.

Indonesia sesungguhnya memiliki peluang yang sama untuk dapat sukses seperti Cina. Memang sudah seharusnya, misalnya, privatisasi dilakukan setelah BUMN direstrukturisasi untuk men-create value agar harganya tinggi. Dan penulis yakin, pemerintah pun telah melakukan sejumlah langkah-langkah restrukturisasi.

Tetapi, ada dua hal menarik yang bisa dicoba diterapkan di Indonesia. Pertama, skema shareholding dengan insentif tambahan saham ‘semu’ bagi BUMN yang pesakitan seperti yang dilakukan Cina. Kedua, spin off. Metode ini menarik karena banyak BUMN kita yang tidak sehat tetapi memiliki aset bagus. Kesimpulannya, banyak pelajaran yang diambil dari strategi privatisasi BUMN di Cina. Masalahnya, apakah seluruh pihak terkait dengan BUMN menyadari bahwa cara pandang kita terhadap pengelolaan BUMN harus berubah?

Ikhtisar

– Program privatisasi BUMN di Indonesia selalu saja menimbulkan gejolak dan PHK.
– Cina sebenarnya memiliki program serupa, tapi mereka bisa menjalankannya dengan lebih mulus..
– Kebijakan pemerintah Cina bertumpu pada prinsip mempertahankan BUMN besar dan melepas BUMN yang kecil..
– Program penjatahan saham kepada karyawan dan manajemen menjadi kunci penting untuk mencegah PHK dalam program privatisasi.

sumber republika 

About these ads

5 Responses to “Strategi Privatisasi BUMN Cina”


  1. 1 Arief Desember 15, 2007 pukul 12:28 pm

    Bedanya Bung.
    Di China, BUMN meruapakan badan usaha untuk menghasilkan uang / mesin uang untuk pemerintah.

    Di Indonesia, BUMN merupakan badan usaha yang digunakan untuk melegalkan usaha pengurasan kas negara.

    Di China, BUMN ibarat mulut. Tempat makanan masuk, tempat masuknya aliran kas.

    Di Indonesia, BUMN ibarar, maaf, “lubang dubur”, tempat sisa makanan dikeluarkan, tempat uang kas negara dihambur2kan.

  2. 2 prety Maret 31, 2008 pukul 12:15 pm

    ye…. janganlah samakan indonesia denagan CINA,kalo di ibaratkan cina ikan hiu INDONESIA teri,kalo cina bisa mempengaruhi,INDONESIA baru bisa dipengaruhi,maksudnya jadi pengekor gitu…
    He..menyedihkan kali ya kita punya banyak sumber daya tapi tak mampu mengelola sendiri,eh… bener neh qta g’mampu kelola sendiri…? AMPE BUMN aja mesti diprivatisasi biar gak rugi…
    Aneh yah…orang-orang yang duduk disana gak punya kemampuan kok mau sih menjabat?apa mereka menjabat cuma buat jual aset negara yah…?
    lihat aja tuh cina masih mikir-mikir buat ngelakuin privatisasi eh INDONESIA yang cuma ngekor aja berani jual semuanya,bahkan air yang jadi sumber kehidupan pun di privatisasi… ih udah eror banget deh pemikiran orng-orang nih..butuh reparasi kali ye….

  3. 3 Poegoeh November 25, 2008 pukul 10:55 am

    Tak ada gunanya saling mencaci atau mencerca. Yang kita butuhkan sekarang bukan hanya sekedar wacana, tapi kajian yang lebih mendalam untung ruginya melakukan privatisasi. Ada benarnya apa yang diuraikan Saudara Sunarsip sebagai seorang ekonom, tetapi cara pandang yang menyederhanakan persoalan dan secara mudah menyamakan kondisi negara kita Indonesia dengan Cina agar terlalu berlebihan. Banyak perbedaan yang sangat mendasar di negara kita dibandingkan di Cina. Sebut saja diantaranya tentang penegakan hukum dan konsistensi kebijakan yang diterapkan.

    Saya sependapat dengan Saudara Sunarsip bahwa untuk melakukan privatisasi kita harus melakukannya dengan benar. Namun, jauh lebih benar kalau kita melakukan kajian yang komprehensif tentang keputusan untuk melakukan privatisasi karena efeknya akan dirasakan tidak hanya kita yang saat ini hidup tetapi bagi anak dan cucu kita di masa yang akan datang. Tentunya kita sebagai bangsa yang besar tidak mau selalu jadi pengekor dan menjadi bangsa yang menyesal setelah sebuah kebijakan publik diambil tanpa pemikiran matang.

    Melakukan privatisasi terhadap BUMN merupakan salah satu hal penting guna meningkatkan praktek Good Corporate Governance tetapi jauh lebih penting menyehatkankan BUMN sebelum di-go public-kan agar tidak terperangkap dalam lingkaran penyesalan yang berkepanjangan.

  4. 4 syir Maret 7, 2009 pukul 8:21 pm

    sebagai mahasiswa yang gak memperdalam ekonomi, aku b\cuma pingin tanya, apakah privatisasi itu efktif d indonesia??
    bukannya malah negra kita satu persatu seperti dipreteli kekayaannya??. . .
    mohon tanggapan//thx

  5. 5 saiful hadi Desember 27, 2010 pukul 8:38 am

    Setiap kebijakan pasti ada sisi positif dan negatifnya…tergantung bagaimana kita meminimalisir semua itu…


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Blog Stats

  • 694,990 hits
Januari 2007
S S R K J S M
« Des   Feb »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: