Editorial Media Massa Indonesia

SEBUAH atraksi liar menyusup ke acara resmi di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menghadiri peringatan ke-14 Hari Keluarga Nasional di Lapangan Merdeka, Ambon, kemarin. Sebanyak 25 pemuda Maluku membawakan tarian perang Cakalele dengan perlengkapan tari berupa golok dan tombak hingga 30 meter lurus di hadapan Presiden. Satu dari penari liar itu mengusung bendera Republik Maluku Selatan (RMS).

Semua itu terjadi dengan mulusnya, dengan lancarnya. Tak ada seorang pun yang mengantisipasinya. Oleh karena itu, peristiwa itu semestinya sangat mengejutkan petinggi Republik Indonesia yang berada di atas panggung mendampingi Presiden.

Peristiwa itu jelas menunjukkan betapa rapuhnya pengamanan Presiden. Kejadian itu juga memperlihatkan bahwa aparat keamanan telah kecolongan dengan cara yang paling gamblang penyamarannya, yaitu menyusup ke dalam acara resmi. Padahal, pergelaran tarian perang Cakalele itu tidak ada dalam daftar acara.

Tarian hanyalah sebuah simbol, hanyalah sebuah bentuk ekspresi. Yang perlu diwaspadai adalah pesan atau substansi yang hendak disampaikan yang diperkuat oleh fakta ada penari yang membawa bendera RMS. Sebuah message yang dapat dibaca sangat gamblang, yaitu pernyataan perang untuk mendirikan Republik Maluku Selatan.

Itu semua bukti bahwa gerakan separatis, gerakan hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) belum seluruhnya tumpas, apalagi habis hingga ke akar-akarnya. Yang terjadi di Ambon kemarin bahkan dengan terang-terangan diperlihatkan di hadapan Presiden Republik Indonesia.

Adalah fakta bahwa bagi sebagian kalangan, NKRI belum final. Masih saja bersemi kehendak memisahkan diri. Sebuah pilihan yang semestinya tidak boleh diberi ruang, dan oleh karena itu harus dihadapi dengan tegas. Tidak membiarkannya seperti memelihara anak harimau, yang pada gilirannya akan menerkam induknya.

Setiap pemberontakan tentu memiliki alasannya sendiri, yang antara lain berpangkal pada ketidakadilan perlakuan pusat terhadap daerah. Oleh karena itu, menghabisi separatisme semata dengan operasi militer, sudah terbukti tidak menghasilkan penyelesaian yang tuntas. Harus juga ada penyelesaian yang berdimensi sosial-ekonomi-kultural, yang memperbaiki kehidupan lokal. Bahkan, sampai memberikan ruang bagi tumbuhnya politik lokal sebagaimana terjadi di Aceh. Harus ada perbaikan kehidupan di tingkat lokal sehingga mampu mengobati perlakukan pusat yang tidak adil di masa silam.

Langkah lain ialah mestinya otonomi daerah mampu menjawab masalah-masalah daerah dengan mengedepankan kearifan lokal dan sekaligus dapat memadamkan nafsu sentrifugal. Dalam perspektif ini, mestinya anggota Dewan Perwakilan Daerah tetap hidup dan mangkal di daerah pemilihannya, sehingga juga menjadi perekat dan dinamisator NKRI di tingkat konstituennya.

Semangat kebangsaan memang bukan perkara yang taken for granted, dan NKRI bukan pula sesuatu yang jatuh dari langit dan terbentuk dengan sendirinya. Bahkan, tantangan yang dihadapi semakin besar, karena berbagai paradoks menyertai perjalanan bangsa, seperti semakin hebat otonomi justru semakin potensial remuk redam sebagai bangsa. Dalam keprihatinan itulah tari Cakalele liar di hadapan Presiden harus lebih dalam dibaca dan diwaspadai.

Media Indonesia, Sabtu, 30 Juni 2007

Langkah tersulit dalam upaya demokratisasi adalah menjalankan perilaku demokrasi mulai dari diri sendiri. Apalagi bagi masyarakat Indonesia yang baru kembali melangkah ke demokrasi sembilan tahun silam, setelah selama 32 tahun terkungkung dalam penjara besi sistem otoriter Orde Baru. Kita memang membutuhkan waktu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Terlebih feodalisme juga masih kental dalam masyarakat kita.

Dari sikap-sikap demokratis yang dijalankan oleh setiap individu itulah nantinya menjadi sebuah koloni besar yang kuat dalam berdemokrasi. Kita tidak bisa berharap banyak demokrasi akan tumbuh subur bila masyarakat sendiri tidak mau berdemokrasi dalam dirinya sendiri. Lembaga-lembaga demokrasi yang kita bangun sejak Reformasi 1998 hanyalah sebuah prosedur demokrasi yang pertumbuhannya akan semakin baik bila dipupuki oleh perilaku demokratis dari setiap individu.

Salah satu perilaku demokrasi yang paling penting adalah menaati peraturan hukum yang berlaku. Apa pun bentuk produk hukum, suka atau tidak suka, masyarakat harus mematuhinya. Demokrasi tanpa penegakan hukum hanya melahirkan anarkisme. Sifat-sifat destruktif inilah yang harus kita hindari. Bukan hanya menimbulkan kekacauan dan merugikan masyarakat luas, anarkisme juga kian menjauhkan kita dari upaya-upaya demokratisasi.

Insiden perusakan mobil operasional Dishub DKI oleh para pelanggar lajur busway di kawasan Senen, Jakarta Pusat, awal pekan lalu, bisa dijadikan momentum untuk melihat seberapa besar individu-individu mau menaati hukum. Tindakan hukum seharusnya dijatuhkan kepada semua pelanggar. Tidak hanya anggota Dishub yang –kalau benar– mengeluarkan surat bukti pelanggaran (tilang) yang merupakan wewenang polisi, tetapi juga masyarakat yang melanggar hukum dengan masuk ke lajur busway. Perlu dicek kebenarannya apakah polisi memang membiarkan mereka masuk ke lajur khusus itu.

Sudah menjadi pemandangan umum, banyak pengendara roda dua maupun empat (kebanyakan mobil mewah!) yang menyerobot ke lajur busway. Mereka sering melakukannya ketika polisi tak ada di mulut-mulut lajur khusus itu. Tidak jarang pula karena ”kebaikan” polisi dengan alasan lalu lintas sedang macet sehingga dibiarkan nyelonong ke lajur tersebut.

Namun, tindakan itu tentu saja melegalkan sebuah pelanggaran hukum. Sebab, sudah jelas terpampang tanda verboden di setiap lajur khusus busway. Kalaupun mau melegalkannya, tetapkan saja jam-jam khusus yang boleh masuk ke lajur itu.

Bagi petugas Dishub, kita tentu mengapresiasi langkah-langkah yang mereka lakukan untuk menegakkan hukum terkait lajur busway. Tetapi, kritik kita terhadap mereka adalah lakukanlah itu di mulut-mulut masuk lajur busway, sehingga langsung bisa menghadang kendaraan yang mencoba menyerobot lajur itu. Jangan menjaga di mulut keluar lajur busway, yang terkesan sengaja menjebak pengendara sehingga terjadilah insiden seperti telah disebutkan di atas.

Insiden busway di Jakarta itu baru bagian kecil dari perilaku demokrasi setiap individu yang bisa kita lihat. Siapa pun haruslah menaati hukum, bila ingin demokrasi di negeri ini tumbuh subur. Terlebih petugas, seperti polisi, seharusnyalah mengajak masyarakat taat pada hukum. Bukan malah mengajak melanggarnya. Termasuk menertibkan para pelanggar lajur busway.

Republika, Sabtu, 30 Juni 2007

Setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali berkunjung ke Sidoarjo Jawa Timur bahkan sempat berkantor tiga hari di sana, beberapa keputusan konkret diambil untuk mempercepat penanganan korban lumpur Lapindo Brantas. Yang terpenting adalah realisasi pembayaran ganti rugi seperti sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 dan itu sepenuhnya ditanggung oleh Lapindo. Pemerintah tidak lepas tangan karena akan menangani relokasi dan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak. Di samping terus mengupayakan pembuangan lumpur dan penghentian luapan dengan berbagai cara.

Kendati sudah ada aturan tampaknya dalam pelaksanaan tak selancar yang dibayangkan. Ada jarak yang cukup lebar sehingga ribuan warga masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan yang menjadi korban. Mereka pun ramai-ramai berunjuk rasa sampai ke Jakarta hingga akhirnya masalah ini dibahas di DPR yang kini berancang-ancang menggunakan hak interpelasi. Rupanya tekanan politik itu memberi dampak positif karena SBY menjadi lebih cepat bergerak. Diakui realisasi pembayaran ganti rugi oleh Lapindo lamban dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Maka harus ada tekanan agar mereka segera menuntaskan.

Semula muncul wacana agar pemerintah memberikan dana talangan. Bahkan hal itu sudah bergulir di Senayan. Namun presiden berpendapat PT Lapindo masih mampu sehingga tak diperlukan dana talangan dari APBN itu. Rasanya juga menjadi kurang adil kalau sampai pemberian ganti rugi menggunakan anggaran pemerintah. Bukan kita tak peduli dengan nasib warga yang menjadi korban dan sudah menderita lebih setahun. Hanya saja kalau itu dilakukan seperti memberikan kesempatan bagi Lapindo milik keluarga Aburizal Bakrie lari dari tanggung jawab. Sementara kita mengetahui anggaran pemerintah pun makin terbatas.

Tepatlah kiranya apabila pemerintah mendesak Lapindo merealisasikan pembayaran ganti rugi. Dan setelah presiden berkoordinasi di sana, diputuskan percepatan pembayaran uang muka yang 20 persen mulai tanggal 1Juli hingga 14 September. Setelah itu yang 80 persen akan dibicarakan lebih lanjut. Memang harus diakui beban Lapindo sangat berat dan itu adalah risiko yang harus dihadapi. Dengan ketentuan baru itu maka perusahaan tersebut harus menyediakan dana sekurang-kurangnya Rp 100 miliar setiap minggu mengingat jumlah korban yang harus diberikan ganti rugi mencapai lebih 1.000 kepala keluarga (KK).

Kunjungan Presiden SBY kali ini merupakan pertaruhan terakhir. Apabila keputusannya berjalan baik maka akan memperoleh nilai positif dan pemerintah kuat ketika nanti menghadapi interpelasi DPR. Namun apabila sudah diupayakan sedemikian rupa tetap seret berarti benar-benar keterlaluan. Dalam hal ini komitmen Lapindo terutama keluarga Bakrie yang menjadi pemiliknya patut dipertanyakan. Di samping kelambanan pemerintah memperbaiki infrastruktur yang rusak seperti jalan tol. Sejauh ini kita masih berfikir positif dan yakin mereka akan mampu menyelesaikan kewajibannya itu. Persoalan administratif tak semestinya menjadi kendala.

Pemerintah tetap perlu menyiapkan alternatif penyediaan dana talangan dari APBN. Namun diingatkan itu adalah pilihan terakhir apabila situasi sudah benar-benar memaksa. Yang lebih dahulu dilakukan adalah memaksa PT Lapindo untuk memenuhi kewajibannya karena cash flow nya memungkinkan. Kita perlu mewaspadai agar masalah ini tak bergeser menjadi urusan politikus di DPR. Karena bisa jadi ada penumpang gelap di sana yakni pemilik Lapindo. Bukan tidak mungkin, ketika memperjuangkan dana talangan, wakil rakyat seakan membela kepentingan korban padahal di balik itu sebenarnya Lapindo lah yang dibela.

Suara Merdeka, Kamis, 28 Juni 2007

Kisah pilu yang dialami Ceriyati binti Dapin seakan tiada habisnya. Belum lekang kepedihan luka fisik akibat penganiayaan oleh majikannya di Malaysia, tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Brebes, Jawa Tengah itu, harus mendapati kenyataan pahit bahwa majikan wanita yang kerap menganiayanya dibebaskan.

Pembebasan oleh Polisi Malaysia itu tentu terasa menyesakkan. Bagaimanapun, penahanan Ivone Siew, sang majikan, adalah simbol awal keadilan yang harus didapat Ceriyati.

Sebaliknya, pembebasan itu dikhawatirkan menjadi awal kandasnya proses hukum atas kasus kekerasan fisik yang dialaminya.

Alasan Polisi Malaysia bahwa belum ditemukan bukti bahwa Ceriyati benar-benar disiksa Ivone bersamaan selesainya pemeriksaan, bagi kita terasa mengada-ada. Apalagi, di Malaysia diembuskan kabar bahwa Ceriyati sebenarnya berniat bunuh diri saat nekat turun dari lantai 15 menggunakan tali yang dibuat dari potongan kain. Semua itu seakan melengkapi derita Ceriyati.

Mendapati kenyataan tersebut, kita tentu khawatir, proses hukum kasus penganiayaan Ceriyati kembali kandas, sebagaimana kasus-kasus kekerasan terhadap TKI sebelumnya. Kasus Nirmala Bonat, TKI asal Nusa Tenggara Timur, yang tak kalah menghebohkan publik Malaysia dan Indonesia beberapa tahun lalu, juga tak berujung pada sanksi pidana terhadap majikan pelaku kekerasan.

Bahkan Nirmala dicegah kembali ke Malaysia untuk memberi kesaksian mengenai penganiayaan yang dialaminya, setelah dia sempat kembali ke kampung halamannya. Modus yang sama ditengarai kembali terjadi pada kasus Ceriyati, karena yang bersangkutan kini sudah berada di kampung halamannya.

Kita tentu menggugat sikap pemerintah dan aparat penegak hukum di Malaysia, yang tampaknya tak memiliki komitmen kuat untuk melindungi dan memproses hukum para majikan yang kedapatan memperlakukan buruh migran, khususnya TKI, secara tak adil. Penghormatan atas hak asasi manusia dan penegakan hukum, jelas tidak pernah dirasakan para TKI. Kasus-kasus kekerasan fisik dibiarkan larut seiring perjalanan waktu.

Akibatnya, perlakuan yang mengabaikan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, selalu terulang di Negeri Jiran itu. Para majikan tak pernah jera bertindak semena-mena, karena merasa didukung pemerintah dan aparat penegak hukum setempat, yang selalu kompromi dengan kejahatan yang mereka lakukan.

Melihat kondisi tersebut, kita juga menggugat sikap Pemerintah Indonesia, yang tampaknya tidak tegas terhadap pemerintah dari negara-negara TKI bekerja. Terulangnya kasus kekerasan fisik yang dialami TKI, membuktikan pemerintah kita tidak memberi perlindungan hukum yang memadai.

Adalah menjadi tugas pemerintah menjamin warganya diperlakukan secara adil dan manusiawi di mana pun berada dan apa pun profesi mereka. Jika Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mendapat perlindungan hukum yang memadai saat dipermalukan di Australia, hal yang sama seharusnya juga diberlakukan kepada sesama anak bangsa.

Bertahun-tahun kita mengirim TKI ke luar negeri. Sayangnya, selama itu pula aturan yang ada tak kunjung mampu menjamin perlindungan hukum dan memanusiakan para “pahlawan devisa” ini. Pemerintah kita terkesan kurang memiliki posisi tawar terhadap pemerintah dari negara tempat TKI bekerja.

Kondisi bahwa negara lain membutuhkan TKI guna mendukung perekonomiannya, tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Indonesia, untuk menuntut jaminan perlindungan hukum dan perlakuan yang layak bagi TKI.

Menanggapi pembebasan bekas majikan Ceriyati, saatnya pemerintah bersikap tegas terhadap Malaysia, dan menunjukkan keberpihakan terhadap nasib dan kepentingan warga negaranya. Kita harus belajar dari Filipina untuk masalah yang satu ini. Pembiaran atas kasus-kasus kekerasan yang menimpa TKI harus diakhiri.

Suara Pembaruan, 28 Juni 2007

PADA 3 Juli nanti, atau lima hari dari sekarang, pendaftaran calon anggota baru Komisi Pemberantasan Korupsi ditutup. Akan tetapi, berbeda dengan rekrutmen KPK periode lalu, minat anggota masyarakat untuk menjadi anggota badan terhormat ini menurun.

Hingga sekarang mereka yang mendaftar belum mencapai 100 orang. Seminggu yang lalu jumlah yang mengambil formulir di panitia seleksi cuma 24 orang. Ada apa?

Menarik untuk disimak fenomena itu. Sejumlah tokoh yang dianggap pantas mendaftar, tetapi membatalkan niatnya mengatakan mereka tidak sreg dengan seleksi di DPR. Seleksi di DPR dianggap tidak lagi objektif karena wakil rakyat yang berasal dari partai-partai memiliki referensi tersendiri mengenai orang-orang yang mereka kehendaki.

Kalau ganjalannya hanya sebatas keengganan berhadapan dengan uji kelayakan di DPR, mungkin persoalannya tidaklah terlalu merisaukan. Tinggal mengubah mekanisme dan alat seleksinya.

Yang lebih merisaukan justru jika sepinya minat menjadi anggota KPK diakibatkan ketidakpercayaan lagi pada semangat lembaga itu memerangi korupsi. Atau, bisa saja, rakyat justru tidak mau korupsi diberantas.

Ada juga pendapat lain. Sepinya peminat menjadi anggota KPK karena mereka yang memiliki potensi untuk duduk di lembaga ini melihat tidak lagi ada keuntungan bekerja di lembaga tersebut. Selain pengawasan masyarakat yang sangat ketat, intervensi kekuasaan tidak surut. KPK, walaupun memberi gaji lumayan tinggi kepada anggotanya, dianggap tidaklah menjanjikan bagi kepentingan nafkah dan kantong individu.

Jadi, orientasi pragmatis meruntuhkan semangat memerangi korupsi. Itu penyakit di hampir semua lembaga negara. Orang-orang ingin duduk di dalamnya karena motivasi nafkah, bukan pengabdian atau obsesi.

Berbagai analisis bisa saja diungkap dan diperdebatkan. Akan tetapi, fakta yang merisaukan adalah matinya semangat di kalangan anggota masyarakat untuk memerangi korupsi. Tidak bisa dibayangkan bila tidak ada lagi anak Indonesia yang mau menjadi anggota KPK, akan seperti apakah nasib pemberantasan korupsi di negeri ini?

Tidak bisa dipersalahkan, memang, bila orang melirik KPK dengan kacamata nafkah. Itulah pragmatisme yang bisa saja diterima ketika negara dihuni warga yang miskin. Itu keinginan yang normal ketika situasi keseharian menghadirkan dengan sangat jelas bahwa korupsi merupakan jalan paling enak untuk mengatasi kemiskinan. Enak karena orang bisa merampok uang negara tanpa hukuman yang jelas.

Sangatlah memilukan jika semangat memerangi korupsi mati terlalu dini. Padahal reformasi memperoleh amunisi dahsyat bagi kehadirannya dari kehendak dan tema-tema pemberantasan korupsi. Itu berarti ketika bendera perang dikibarkan, kita tidak cukup kuat memberi angin agar tetap berkibar.

Negara bertanggung jawab terhadap situasi seperti itu. Perang terhadap korupsi dalam banyak hal digembosi negara sendiri. KPK, terlepas dari keberaniannya membongkar sejumlah kasus korupsi besar, tetap saja tidak memperoleh perlindungan dan dorongan kuat dari negara agar tetap melanjutkan keberaniannya.

Di tengah lemahnya fungsi lembaga penegak hukum lainnya, seperti kejaksaan dan kepolisian, termasuk juga kehakiman, KPK tetap diperlukan. Karena itu, sistem rekrutmen yang terlalu luas membuka diri perlu ditinjau kembali untuk mencegah orang-orang yang masuk ke KPK dengan motivasi nafkah. Fit and proper test yang dilakukan DPR, bila itu berpotensi menimbulkan korupsi baru, harus juga diganti dengan, misalnya, uji kelayakan oleh tim ahli independen.

Sepinya peminat untuk menjadi anggota KPK merupakan tantangan tersendiri bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang sejak awal mengumumkan dirinya memimpin langsung perang terhadap korupsi di Indonesia. KPK yang mulai loyo adalah indikasi corruption fights back.

Media Indonesia, Kamis, 28 Juni 2007