Lagi-lagi WNI Ditahan di AS

Kita marah dan sakit hati ketika pembantu rumah tangga asal Indonesia Ceriyati harus meluncur dari apartemen tingkat lima belas hanya menggunakan tali dari kain agar bisa bebas dari deraan majikannya di Malaysia. Upaya pemerintah dalam hal ini KBRI Kuala Lumpur untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi Ceriyati sangat kita dukung. Tidak sedramatis nasib Ceriyati, seorang pembantu rumah tangga asal Indonesia menderita pelecehan seksual dari seorang pengusaha Singapura awal tahun ini. Pengusaha tersebut kini sedang diadili.

Pekan lalu kita dikejutkan ketika mendapat kabar 76 WNI ditangkap di AS karena masalah keimigrasian. Mereka ditahan di empat penjara yang berbeda saat pemerintah AS melakukan operasi terhadap imigran gelap di negara bagian Pennsylvania. Belum jelas apa masalah keimigrasian yang dituduhkan kepada mereka, apakah itu over stay (melebihi waktu izin tinggal) atau menjadi illegal worker (tenaga kerja ilegal). Akan tetapi sejauh ini tidak ada laporan yang mengaitkan para WNI itu dengan aktivitas terorisme di AS.

Operasi besar-besaran di AS itu dilakukan terhadap imigran gelap oleh imigrasi AS (Immigration and Custom Enforcement/ICE) di sebuah pabrik kemasan plastik di East Stroudsburg, Pennsylvania. Dalam operasi itu, ditangkap ratusan pekerja di pabrik kemasan plastik di East Stroudsburg, Pennsylvania, sekitar 120 kilometer sebelah barat kota New York.

Peristiwa penangkapan WNI di AS bukanlah kejadian pertama. Sebanyak 23 WNI ditangkap di Virginia pada 22 November 2004, karena diduga sebagai kelompok pemalsu paspor, visa, dan kartu identitas lain. Pada 2006 terjadi dua peristiwa penangkapan WNI, yakni pada 9 April aparat imigrasi dan bea cukai AS menangkap dua WNI di Honolulu, Hawaii, berkaitan dengan pembelian suku cadang dan persenjataan ilegal, dan pada 28 September empat WNI ditangkap dan ditahan di Guam, karena diduga berkonspirasi dengan eksportir senjata dan kejahatan pencucian uang. Sedangkan pada April 2007 tiga WNI yang tinggal dan bekerja di negara bagian Pennsylvania ditangkap dan ditahan, karena menyalahi aturan izin tinggal.

Kita menyadari pesona Amerika sebagai tempat tinggal yang menjanjikan masa depan yang lebih baik tak bisa disangkal. Karena itu, selalu ada godaan untuk tinggal di sana, meskipun dengan menyalahgunakan visa kunjungan yang didapat baik dalam bentuk over stay maupun illegal worker. Kita berpendapat, daya tarik tinggal di AS hendaknya tetap harus dicapai lewat jalur hukum, bukan dengan cara melanggar hukum.

Sejak setahun lalu pemerintah AS telah mengumumkan bahwa akan melakukan pemeriksaan warga negara asing yang tinggal di AS. Berkaitan dengan itu, seluruh perwakilan RI di AS sudah menyosialisasikan masalah ini. Rupanya upaya itu tidak begitu ditanggapi dan akhirnya 76 WNI ditangkap berkaitan dengan masalah keimigrasian. Konsul Jenderal RI New York terus berupaya untuk membuka akses dengan pemerintah AS berkaitan dengan masalah keimigrasian tersebut agar WNI yang ditahan itu bisa mendapatkan bantuan hukum dan advokasi.

Pemerintah Indonesia tentu saja wajib memberikan perlindungan kepada WNI yang mendapat masalah di AS. Akan tetapi perlindungan tersebut tentu tidak dibaca sebagai upaya untuk memutihkan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan, tetapi lebih pada memastikan tidak ada hak mereka yang dikurangi sebagai warga negara asing yang sedang terlibat masalah hukum di negara tersebut. Tentu saja kita menyayangkan terjadinya peristiwa di atas.

Suara Pembaruan, 25 06 2007

Perlunya Sensitivitas

Bagaimana kita menyikapi pemberian gelar ‘Ksatria’ kepada Salman Rushdie oleh Ratu Inggris beberapa hari lalu? Salman Rushdie adalah seorang novelis kelahiran India. Ia hijrah ke Inggris dan kemudian memperoleh kewarganegaraan negara berjuluk Britania Raya itu. Sampai di sini mungkin tidak ada persoalan.

Menjadi masalah ketika Salman Rushdie pernah menulis novel ‘Ayat-ayat Setan’ (Satanic Verses). Dalam novelnya ini ia antara lain menghina dan merendahkan Nabi Muhammad SAW. Novel yang terbit pada 1988 ini kemudian mendapat protes umat Islam di berbagai negara. Bahkan lembaga peradilan tertinggi di Iran dan Pakistan kemudian mengeluarkan fatwa yang menghalalkan darah Salman Rushdie.

Kini setelah 19 tahun terbitnya novel itu, Ratu Inggris memberi penghargaan British Knighthood (Ksatria Inggris) kepada Salman Rushdie. Alasannya, Rushdie dianggap telah berjasa memberi kontribusi pada literatur dunia. Alasan demikian tentu sangat naif. Bagaimana seorang yang dianggap telah menghina dan melecehkan agama Islam dan Nabi Muhammad SAW justru memperoleh penghargaan terhormat dari sebuah negara seperti Inggris yang dikenal sangat menghormati semua agama.

Karena itu, kita bisa memahami sikap keras umat Islam yang memprotes pemberian penghargaan tersebut. Bahkan kita juga bisa memaklumi ketika ulama Pakistan menganugerahkan gelar kehormatan tertinggi ‘Saifullah’ (Pedang Allah) kepada Usamah bin Ladin. Yang terakhir ini merupakan tokoh yang paling dicari Amerika Serikat dan sejumlah negara Barat, termasuk Inggris, karena dianggap sebagai teroris dunia. Penghargaan kepada Usamah bin Ladin sebagai pembalasan atas penghargaan kepada Salman Rushdie.

Hal demikian sesungguhnya sangat kontraproduktif. Ia tidak menyumbangkan terciptanya perdamaian dunia yang kini sedang diusahakan oleh banyak pihak. Ia tidak membantu menciptakan harmonisasi kehidupan antarpemeluk agama/keyakinan, antarmasyarakat, dan antarbangsa. Ia bahkan telah memperdalam luka umat Islam yang selama ini menjadi ‘bulan-bulanan’ dari kampanye internasional tentang antiteroris.

Penghargaan terhormat kepada Salman Rushdie sekaligus menunjukkan Inggris tidak sensitif terhadap perasaan dan sikap umat Islam. Inggris tampaknya tidak pernah belajar dari kasus kartun yang melecehkan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam yang diterbitkan oleh sebuah media di Denmark. Sebuah pelecehan yang kemudian mengundang protes keras umat Islam di berbagai negara dan bahkan telah menelan korban jiwa.

Kita khawatir bila hal demikian terus berlangsung, cita-cita perdamaian dunia dan hidup penuh harmonis yang terus kita usahakan akan semakin jauh, laksana jauh panggang dari api. Kehidupan yang damai dan harmonis tidak cukup hanya dengan toleransi. Tidak cukup hanya dengan kebebasan. Ia harus disertai dengan penghargaan dan penghormatan pada pihak atau orang lain.

Dengan kata lain, kita harus sensitif pada perasaan dan pendirian pihak atau orang lain. Sikap demikian bukan hanya terkait dengan interaksi kita dengan bangsa dan negara lain. Dalam kehidupan internal kita sebagai sebuah bangsa, sensitifitas itu juga harus kita punyai.

Seringkali konflik atau gesekan di tengah masyarakat terjadi karena kita kurang sensitif terhadap perasaan dan pendirian orang lain. Sebutlah sebagai misal pendirian rumah peribadatan agama tertentu di tengah masyarakat yang mayoritas beragama lain. Ini tentu bisa menimbulkan sikap curiga, salah paham, dan akhirnya akan memunculkan gesekan di tengah masyarakat.

Republika, Senin, 25 Juni 2007

Pilkada dan Jakarta

Pilkada dan Jakarta

Ulang tahun ke-480 Jakarta, ibu kota negara, hari Jumat lalu berkoinsidensi dengan pilkada gubernur dan wakil gubernur pada Agustus ini.

Bukan saja persiapan, bahkan kampanye pun sudah dimulai. Masuk akal jika ulang tahun Ibu Kota mau tidak mau berkaitan dengan pilkada. Terutama, masukan bagi pemilihan kepala daerah itu. Suatu masukan yang lebih spontan daripada hasil studi dan analisis.

Kebetulan kebakaran pun terjadi pada musim kemarau yang berpancaroba ini. Muncullah gugatan spontan. Itulah Jakarta: kemarau kebakaran, hujan kebanjiran. Banjir tahun ini menyebabkan 190.000 orang mengungsi. Seperti di daerah-daerah lain, di Ibu Kota pun terjadi sengketa tanah (ingat Meruya), penerbitan pedagang kaki lima. Tampak kontras yang mencolok. Di mana-mana muncul kompleks pertokoan modern, mal. Sejauh mana pembangunan pasar pedagang kecil seintensif pembangunan mal. Permukiman pun berpola serupa. Antara real estat dan perumahan rakyat.

Ke Jakartalah warga dari daerah mengadu nasib, mencari pekerjaan. Mestinya, dengan otonomi, arus itu menurun. Sejauh ini belum. Karena itu, jumlah warga miskin pencari kerja di Ibu Kota terus bertambah. Jakarta menunjukkan beragam wajah, yang kontras tentu saja, wajah warga berkecukupan dan warga miskin. Warga yang bekerja dan warga yang masih menganggur atau bekerja asal-asalan.

Sistem dan perangkat lalu lintas terus-menerus diperbaiki. Namun sejauh ini hasilnya belum memadai. Lebih banyak jumlah yang memerlukan perangkat transpor Ibu Kota daripada sistem, kendaraan, maupun kemampuan pengelolaannya. Kemacetan di mana-mana. Muncul ungkapan baru. Di Jakarta, masalahnya bukan jauh-dekat, tetapi macet atau tidak macet. Sementara itu, betapapun polisi dan aparat lainnya bekerja keras, keamanan tetap merupakan masalah. Warga pribadilah yang harus peduli akan keamanannya sendiri.

Dari kenyataan-kenyataan di atas, apa relevansinya bagi Pemerintah Provinsi DKI, terutama dalam kaitannya dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur? Pertama, pemahaman yang komprehensif dan cerdas perihal persoalan Ibu Kota. Kebiakan dan program yang kena. Dan terutama, komitmen, kemampuan serta kemauan untuk memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan yang ikhlas, jujur, peka, dan cerdas. Menjadi gubernur adalah kesediaan berkorban.

Kekuasaan bisa dibedakan, kekuasaan dalam sistem demokrasi atau dalam sistem otokrasi. Bahkan ada faktor pembedaan lain yang untuk kita tidak kalah relevannya, yakni kekuasaan dalam budaya feodal atau kekuasaan bukan saja dalam sistemnya, tetapi juga dalam budayanya, yakni budaya demokrasi. Warisan pemahaman dan sikap kekuasaan feodal masih amat sangat kuat pada kita, yakni berupa kekuasaan yang minta dilayani, bukan melayani. Masih lebih jauh lagi hadirnya asketisisme kekuasaan, yakni kekuasaan yang dengan sadar dan sengaja menjalani hidup sederhana serta menolak segala bentuk upeti, yang berpamrih maupun tak berpamrih.

Kompas, Senin, 25 Juni 2007