Editorial Media Massa Indonesia

Kasus penculikan Raisyah (5) adalah satu fakta terbaru perihal aksi penculikan anak. Kasus seperti ini, sebenarnya sudah pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Namun, peristiwa penculikan Raisyah seolah menjadi titik kulminasi betapa aksi kriminalitas berwujud penculikan anak merupakan modus operandi kejahatan yang patut diwaspadai. Jika tidak, bukan tidak mungkin kasus-kasus seperti ini di masa yang akan datang bisa terulang kembali.

Kekerasan, dalam bentuk apapun, harus dihindari. Berbagai peluang bagi terjadinya kekerasan harus ditutup rapat. Ini menjadi tugas dan tanggungjawab kita bersama; pemerintah, orang tua, kalangan pendidik dan lain-lain. Pemerintah harus pro aktif. Petugas keamanan harus menunjukkan profesionalismenya dalam bekerja. Perangkat-perangkat yang berkaitan dengan itu, harus disiapkan.

Terkait aksi penculikan anak, tentu peran orang tua sangat diharapkan untuk bisa dijalankan dengan maksimal. Demikian juga dengan pihak pengelola pendidikan anak. Semuanya harus saling bersinergi. Pengalaman selama ini, penculikan sering terjadi saat jam sekolah, harus dijadikan sebagai bahan pelajaran yang amat berharga. Biasanya pendampingan terhadap si anak ketika berada di lingkungan sekolah, terkesan tidak maksimal.

Kemudian, kepada si anak juga harus diberi pemahaman tentang berbagai modus kejahatan. Misalnya bagaimana memahami berbagai macam contoh gerak-gerik si pelaku kejahatan. Hal ini penting untuk diperhatikan sebagai tindakan preventif. Dengan demikian, si anak minimal akan dapat berpikir dan melakukan tindakan.

Maraknya kasus penculikan terhadap anak-anak sudah sangat meresahkan kita semua. Terlepas pada faktor apa yang melatarbelakangi aksi ini, yang jelas kasus ini layak dijadikan sebagai bahan perenungan kita bersama. Bagaimana menyelamatkan anak-anak dari segala macam tindak kekerasan, yang bisa menimbulkan trauma pada diri si anak, bahkan sampai pada penghilangan nyawa.

Salah satu elemen penting dalam mengantisipasi maraknya aksi penculikan anak adalah peran pengelola televisi. Tak dapat disangkal, bahwa banyak tayangan yang muncul di layar televisi (seperti halnya media massa lainnya) kurang mendidik. Sekalipun belum ada pembuktian, namun disadari bahwa maraknya tayangan kekerasan di beberapa stasiun televisi kita turut serta sebagai faktor pemicunya.

Sungguh, kekerasan bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Kekerasan terjadi karena dipengaruhi banyak faktor. Karena itu, memberantas budaya kekerasan, haruslah berangkat dari pemahaman yang benar tentang kekerasan itu sendiri berikut faktor-faktor penyebabnya. Dengan demikian, kita akan bisa menganalisa akar permasalahannya.

Lantas kita patut bertanya, bagaimanakah sesungguhnya kontribusi kita dalam menyelamatkan generasi anak bangsa, khususnya anak-anak? Adakah budaya kekerasan sudah mengakar begitu kuat di masyarakat kita sehingga sulit dihilangkan?

Perihal tayangan kekerasan di televisi, sesungguhnya sudah lama diributkan. Berbagai masukan dari sejumlah elemen masyarakat sudah banyak dilayangkan. Tetapi, oleh pihak pertelevisian, tidak pernah digubris sama sekali. Dengan demikian, jadilah tayangan yang tak pantas ditonton anak-anak, menghiasi layar televisi kita. Maka, tanpa susah payah, kita dengan gamblang menemukan dampaknya, yaitu kekerasan terjadi di mana-mana.
Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi aksi penculikan terhadap anak khususnya adalah dengan mengintensifkan jalinan komunikasi antara orang tua, guru, dan anak. Hal ini penting untuk terus memonitor keberadaan dan kondisi si anak. Misalnya, bagaimana jalur komunikasi dipakai sebagai alat untuk terus mengawal ketika si anak sudah meninggalkan rumah.

Aksi penculikan terhadap anak adalah bahagian dari tindak kekerasan. Karena itu, marilah kita menghilangkan budaya kekerasan sejak dini. Banyak yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya. Marilah kita mulai dari hal-hal yang kecil. Kewaspadaan layak ditingkatkan. (*)

Sinar Indonesia Baru, 29 Agustus 2007

RAISAH Ali, bocah lima tahun dengan bola mata indah itu, sepekan ini merebut perhatian kita. Ia diculik sepulang dari sekolah. Orang ramai pun tersentak: anak-anak kita ternyata tak aman. Sewaktu-waktu ia bisa tercerabut dari pelukan ibunya.
Anak yang ketika berangkat sekolah masih tersenyum ceria itu tiba-tiba tak lagi terdengar suaranya pada siang hari. Segera terbayang wajah panik dan pedihnya hati sang ibu. Di layar kaca, melebihi sinetron dan infotainment mana pun, pemirsa pasti trenyuh ketika menyaksikan ibu Raisah berdoa: ”Anakku, tetaplah kuat dan tabah di situ.”
Alhamdulillah, Raisah telah kembali. Salut buat polisi yang telah membekuk penculik. Diharapkan, aparat penegak hukum segera mengusut 14 kasus penculikan yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya. Kasus ini benar-benar mengusik ketenteraman orangtua yang memiliki anak usia sekolah. Kami juga yakin, aparat kepolisian di daerah akan mengikuti sukses koleganya di Jakarta, mengingat masih ada beberapa kasus penculikan di daerah yang belum terungkap.
Keberhasilan pengungkapan oleh polisi ini tentu tak lepas dari tekanan publik yang besar. Gelombang empati muncul di mana-mana. Kolega Ali Said, sang ayah, misalnya, membuka ”Raisah Care” dan ”Raisah Center”. Ibu-ibu pengajian di sejumlah tempat berdoa bersama. Gubernur Jakarta Sutiyoso mengirim radiogram ke semua wali kota dan bupati, memerintahkan jajarannya mencari gadis cilik yang hilang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun meminta polisi bekerja keras.
Besarnya kepedulian publik tersebut sangat mengharukan. Untuk kesekian kali masyarakat kita membuktikan bahwa mereka akan berdiri bersama ketika bencana menerpa atau tetangga mereka dirundung duka.
Namun kisah Raisah itu sekaligus menjadi alat pengingat yang baik bahwa masyarakat yang peduli itu ternyata kerap lalai memberikan jaminan rasa aman kepada anak-anak mereka sendiri. Padahal rasa aman adalah hak bagi seorang anak dan kewajiban bagi orangtua, juga guru di sekolah dan aparat penegak hukum, untuk memberikannya.
Kita menyaksikan anak-anak sering dibiarkan bersekolah dan bermain sendiri tanpa pengawasan sama sekali. Anak-anak juga abai diajari bagaimana bersikap menghadapi orang yang tak dikenalnya. Sering luput pula orangtua mendidik anak bagaimana menghargai orang-orang di sekitarnya.
Memberikan rasa aman tak dengan sendirinya berarti menerapkan pengawasan yang ketat. Mengawasi secara ketat justru bukan hal baik, karena seorang anak tetap membutuhkan kebebasan. Rasa aman adalah ketika sang anak percaya dan mengenal betul orang-orang di sekelilingnya: dengan siapa ia bermain, berteman, belajar di kelas atau ruang kursus, jajan di kantin sekolah, hingga pulang ke rumah.
Pihak sekolah selama ini lebih tampak sibuk meningkatkan fasilitas pengajaran, memperbaiki kurikulum dan kesejahteraan guru, ketimbang memperbaiki sistem pengamanan bagi anak didik. Tak hanya selama proses belajar semestinya murid mendapat perhatian yang memadai, tapi juga ketika bermain di halaman sekolah hingga tiba kembali di rumah.
Usul Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Seto Mulyadi agar sekolah menggelar simulasi penculikan untuk meningkatkan kewaspadaan anak dan pengelola sekolah patut diterapkan. Ini bagus sebagai langkah pencegahan. Setidaknya, melalui pelatihan, anak-anak dapat memperoleh informasi mengenai pola atau modus pelaku penculikan. Sekolah juga tahu bagaimana seharusnya membantu. Berbekal pemahaman ini, anak dan pengelola sekolah diharapkan mampu bertindak menghadapi penculikan.
Jelas, langkah pencegahan ini harus disertai upaya serius aparat kepolisian dalam mengusut pelaku penculikan. Kejahatan ini terbukti telah menjalarkan kecemasan di masyarakat. Lihatlah jumlahnya yang mencengangkan: 14 kasus penculikan di Jakarta dan sekitarnya hanya dalam waktu dua bulan terakhir! Angka ini setara dengan jumlah penculikan selama setahun di seluruh Indonesia pada tahun lalu.
Dari 14 kasus itu, korban dari delapan kasus penculikan adalah anak-anak. Motifnya pun beragam: mulai dari masalah ekonomi, dendam atau sakit hati, persaingan usaha, hingga sindikasi perdagangan anak. Bukan mustahil, motif yang lebih mengkhawatirkan bakal ditemukan: kejahatan seksual pada anak. Penculikan anak di Sulawesi Selatan dua pekan lalu mengarah pada motif ini.
Tingginya angka penculikan dan kemungkinan berkembangnya motif pelaku itu mestinya merupakan peringatan serius bagi orangtua dan pendidik. Pun bagi polisi. Tanpa sanksi hukuman seberat-beratnya bagi pelaku, bukan mustahil korban penculikan terus bertambah.
Kisah Raisah telah memberikan pelajaran berharga kepada para orangtua, pendidik, juga penegak hukum, agar senantiasa waspada terhadap mata nyalang yang setiap saat mengintai anak-anak kita.

Majalah Tempo, Edisi. 27/XXXIIIIII/27 Agustus - 02 September 2007

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.5/PUU-V/2007 yang berbunyi… adalah wajar apabila dibuka partisipasi dengan mekanisme lain diluar partai politik untuk penyelenggaraan demokrasi yaitu dengan membuka pencalonan secara perseorangan di pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah terus menggelinding dan menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Sebagai lembaga yang berwewenang untuk meluruskan konstitusi, jelas putusan MK tersebut harus dilaksanakan. Sekalipun tidak diberi tenggat waktu, namun yang jelas tidak ada satu kekuatan apapun yang boleh menghalanginya.
Namun, menjalankan putusan MK tersebut ternyata tidaklah segampang membalikkan telapak tangan. Masih penuh dengan jalan berliku, sebab perangkat atau payung hukumnya belum tersedia. Perihal pendapat soal payung hukum inilah kemudian merebak bak bola salju.

Pemerintah dan pimpinan DPR dalam konsultasinya sudah memutuskan bahwa jalan yang harus ditempuh untuk menyahuti putusan MK tersebut adalah dengan merevisi UU No.32 tahun 2004 secara terbatas. Secara politik, jalan tersebut kelihatannya amat mulia. Sebab, hal ini adalah salah satu (bukan satu-satunya) jalan untuk mengamankan pelaksanaan putusan MK tersebut.

Mengingat DPR adalah represtasi rakyat yang terkotak-kotak dalam bingkai partai politik, maka bukan hal yang mudah bagi DPR untuk memutuskannya. Bahkan bukan tidak mungkin akan terjadi pergolakan politik yang dalam.

Jika selama ini aturan yang berlaku sebagaimana diamanahkan oleh UU No 32 tahun 2004 bahwa pasangan calon yang maju dalam pilkada haruslah didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jelas, posisi parpol tidak lagi begitu strategis. Karena parpol adalah satu-satunya jalur menuju perebutan kursi kepala daerah, maka tak jarang parpol menjadi “gadis cantik” yang diperebutkan oleh sejumlah bakal kandidat.

Salah satu perdebatan yang cukup terjal adalah menyangkut batas dukungan minimal agar calon perseorangan tersebut bisa maju. Ada kekuatan yang coba mendorong agar syarat yang diterapkan bagi partai politiklah yang diberlakukan. Bagi mereka, syarat dukungan minimal 15 persen dari jumlah pemilih atau kursi di DPRD adalah syarat yang pas. Supaya dengan demikian, baik calon perseorangan maupun yang dimajukan partai politik sama-sama mendapat persentase dukungan yang sama.

Namun bagi sebagian kalangan, pemberlakuan syarat tersebut terlalu mengada-ada. Pasalnya mesin politik calon perseorangan dengan partai politik jelas jauh berbeda. Partai politik memiliki infrastruktur hingga ke desa-desa. Sementara calon perseorangan (independen) tidak.

Kita tidak dalam posisi menentukan mana yang tepat. Tetapi kita hanya menyampaikan barang kali makna utama putusan MK tersebut adalah bagaimana kebebasan berpolitik, seiring dengan kemajuan demokrasi kita, semakin dihargai dan diposisikan pada tempat yang terhormat. Tidak ada pemasungan hak, termasuk menuju tahta kekuasaan.

Demokrasi kita masih berada pada era transisi. Kita masih mencari formulasi yang pas dan tepat. Jadi, kemunculan calon independen harus dijadikan sebagai bahagian dari pematangan demokrasi kita, khususnya di tingkat lokal. Karena itu, biarlah dulu model seperti ini kita jalankan, tanpa perlu dikebiri. Toh nanti bisa dievaluasi.

Karena itu, ke depan ini kita harus lebih serius dalam membangun demokrasi kita. Elit politik jangan lagi terlalu arogan. Yang patut dikerjakan adalah bagaimana membangun partai yang benar-benar berfungsi sebagai jembatan aspirasi masyarakat. Kalau tidak, partai politik akan ditinggal oleh rakyat. Karena itu, parpol harus mencari sosok yang layak jual untuk kemudian dimajukan. Tidak ada lagi calon ala lampu aladin. Simsalabim langsung jadi.

Calon independen diperlukan agar keseimbangan politik dari dominasi parpol. Harapan kita adalah agar lahir pemimpin yang merakyat, reformatif dan siap mengabdi pada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, pilkada lebih akomodatif. Pilkada harus menjadi ajang politik rakyat. Dalam pilkada, rakyatlah yang berkuasa dan berpesta. Karena itu, keinginan rakyat harus didengar dan dijalankan. Dengan demikian, demokrasi kita akan semakin bermakna. (*)

Sinar Indonesia Baru, 10 Agustus 2007

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Departemen Kesehatan seolah tak berteman. Meski hasil risetnya sudah membuktikan bahwa sejumlah produk asal Cina seperti permen, cemilan, kosmetika, pasta gigi, dan mainan anak-anak terbukti mengandung zat kimia berbahaya, ternyata instansi lain tak bersambut. Tak sekadar tak proaktif, bahkan seolah tak mendukungnya. Maka Bea Cukai dengan alasan administrasi tetap meloloskan produk-produk tersebut. Departemen Perdagangan pun bersuara sama. Sedangkan Departemen Prindustrian tak bersuara sama sekali. Ada apa?

TIGA puluh desa di empat kecamatan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, diterjang banjir dan tanah longsor pada 17 Juli lalu. Sampai hari ini korban meninggal tercatat 72 orang, belum termasuk puluhan yang masih hilang.

Sepintas, itulah laporan jurnalistik biasa tentang sebuah bencana di mana saja. Tapi, bila dicermati lebih saksama, hal yang dianggap biasa itu ternyata adalah refleksi bencana yang lain. Yaitu marginalisasi. Semakin ke pinggir semakin terbuang dari skala kepentingan.

Penyebab pertama marginalisasi adalah ketidakpedulian. Penyebab kedua adalah keterpencilan. Dua faktor itulah yang menyebabkan bencana di daerah yang jauh dari Jakarta berlipat ganda bobotnya sebagai tragedi.

Andai kata longsor dan banjir dengan korban 72 orang terjadi di Yogyakarta atau Bekasi, pasti bisa diatasi dalam tempo singkat. Karena tersedia banyak fasilitas untuk menyelamatkan nyawa, termasuk berlimpahnya perhatian pemangku kekuasaan karena dekat dengan Jakarta.

Tetapi di Morowali bencana berbuah bencana. Bagi mereka, bencana yang menimpa tidak semata terjangan air dan lumpur yang menenggelamkan. Mereka juga ditenggelamkan keterpencilan yang tidak pula terselesaikan walau Indonesia telah merdeka 62 tahun. Keterpencilan yang berbuah ketidakpedulian.

Bencana Morowali tidak memiliki gema dan empati kalangan elite di Jakarta. Kalau ada perhatian, itu semata-mata perhatian sektoral dan formal yang memperlihatkan pemangku kekuasaan memiliki sense of urgency sangat surut. Para pemangku kepentingan di Jakarta lebih sibuk membela gengsi diri daripada membela nyawa rakyat dari bencana.

Kepedulian negara terhadap rakyat yang tertimpa bencana, terutama yang jauh dan terpencil, adalah kepedulian birokratis formal. Menteri merasa telah berbuat maksimal karena telah memerintah gubernur. Gubernur merasa sudah melakukan yang terbaik karena telah memerintahkan bupati. Dan, bupati juga merasa telah berjuang sekuat tenaga karena telah menelepon camat atau lurah.

Tanggung jawab dan penanganan model begitu pada akhirnya menindas para korban. Mereka dipaksa harus mengurusi diri sendiri di saat bencana menimpa. Bupati mungkin bekerja serius. Camat dan lurah serta warga bisa saja telah berbuat maksimal. Tetapi kerja keras mereka tidak mampu menyelamatkan bila keterpencilan mencaplok kehidupan sebagian besar manusia Indonesia.

Negara yang beradab dan bermartabat adalah negara yang membela kepentingan warga bangsanya sekuat tenaga. Negara yang beradab adalah negara yang dipimpin para penguasa yang menghargai manusia secara utuh dan adil. Nyawa 72 manusia yang hilang diterjang banjir di Morowali sama nilainya dengan 72 nyawa yang hilang di Bekasi atau Yogyakarta. Bahkan dari sisi kemanusiaan, satu atau 1.000 nyawa yang melayang sama-sama harus dianggap sebagai tragedi.

Andai kata Morowali mengubah namanya menjadi Yogyakarta, mungkin banyak sekali pejabat dari Jakarta yang rela berkantor di sana untuk menyaksikan bencana. Partai-partai politik pasti berebut kesempatan menjadi yang pertama dalam mencari dan menyalurkan bantuan.

Tetapi, mengapa untuk anak bangsa yang menderita diterjang bencana di Morowali, simpati dan solidaritas mati? Apakah solidaritas harus menunggu tragedi semacam tsunami di Aceh pada 2004?

Bencana di Morowali menggugat solidaritas kemanusiaan kita sebagai warga. Juga menggugat sense of crisis dari negara terhadap penderitaan rakyat di mana pun di Indonesia dan dalam wujud apa pun.

Akan tetapi, solidaritas kemanusiaan akan mati kalau marginalisasi karena keterpencilan tidak diperangi melalui strategi infrastruktur yang benar dan konsisten.

Infrastruktur tidak semata dirancang demi meraih keuntungan ekonomi. Infrastruktur adalah juga alat dan bukti kedaulatan yang mengikat.

Media Indonesia, Kamis, 02 Agustus 2007