Editorial Media Massa Indonesia

ORANG miskin dilarang sakit. Anekdot itu sering terdengar. Tidak hanya sekarang, tetapi sudah dari dulu. Mengapa, karena biaya obat dan perawatan di rumah sakit sangat tinggi, sehingga tidak mampu dijangkau oleh rakyat miskin. Ironisnya lagi, tidak jarang para pasien termasuk yang tergolong miskin sering jadi objek permainan. Mereka tidak jarang dihambat bahkan sering digiring ke rumah sakit swasta.

Manakala pemerintah mengeluarkan kebijakan penerapan Askeskin pada Januari 2005, warga pun menyambut dengan suka cita. Ibarat hujan di musim kemarau. Harapannya, kebijakan ini akan mampu mengangkat derajat kesehatan warga miskin.

Apalagi pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk menunjang program pro-rakyat ini. Untuk tahun 2006 saja, pemerintah menganggarkan Rp 3,6 trilyun. Namun anggaran itu baru terserap 72 persen. Artinya masih ada dana Rp 1 trilyun yang belum cair atau dikembalikan lagi ke APBN karena tak terpakai.

Ini tampak ironis. Di tengah masih banyaknya warga miskin di Indonesia, bahkan cenderung meningkat, Depkes selaku penanggung jawab Askeskin masih menyisakan anggaran. Masih tersisanya anggaran tersebut menunjukkan bahwa kerja Depkes dalam membantu rakyat miskin belum maksimal. Dari sini juga dapat disimpulkan bahwa Depkes sebagai institusi operasional kebijakan Askeskin tidak secara serius mengamankan garis strategi pemerintah. Anggaran tidak efektif terserap di lapangan, padahal rakyat miskin tidak berkurang bahkan cenderung bertambah.

Gambaran kondisi nasional itu, juga berlaku di Bali. Pada tahun 2007 dari kuota 76,4 juta jiwa, Bali mendapat kuota 548.617 jiwa warga miskin. Dari jumlah itu baru 54 persen memiliki kartu Askeskin. Sisanya, 46 persen belum mendapatkan ”haknya” yang sebenarnya telah dianggarkan oleh pemerintah.

Berangkat dari fenomena tersebut, tak bisa terbantahkan bahwa pemerintah, khususnya pemerintah daerah, belum maksimal memberi pelayanan kepada warga miskin. Sebab, sesuai dengan aturan pemerintah, pendaftaran warga miskin melalui aparat desa dan mendapat pesetujuan (SK) dari bupati/wali kota. Kecilnya masyarakat Bali yang terjangkau Askeskin — 54 persen dari kuota yang ditetapkan — menandakan masih rendahnya kepedulian aparat terhadap rakyat miskin.

Oleh karena itu, khusus di Bali perlu dibuatkan sistem yang lebih baik dalam mendata warga miskin. Apalagi data yang diberikan oleh BPS secara tegas menunjukkan bahwa warga miskin di Bali sebanyak 548.617.

Ke depan, perlu diciptakan sistem yang betul-betul bisa memberi kemudahan kepada warga miskin. Sebab, dari data yang ada masih ada 46 persen warga miskin di Bali belum terjangkau Askeskin. Apalagi sejumlah data menunjukkan bahwa tidak sedikit warga berkemampuan cukup juga menerima Askeskin. Ini artinya, warga miskin yang tidak terjangkau Askeskin bisa lebih banyak dari data yang ada sekarang. Mengapa, karena ”jatahnya” telah diambil oleh warga yang berkemampuan cukup.

Selain penciptaan sistem yang mudah, sosialisasi akan manfaat Askeskin juga penting terus dilakukan. Sebab, tidak sedikit warga miskin yang belum tahu bahwa dia sudah mendapat tanggungan pemerintah, apabila ikut menjadi peserta Askeskin.

Intinya, sosialisasi itu akan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang jelas bahwa kesehatan adalah penting untuk dijaga yang salah satunya bisa dilakukan melalui kepesertaan Askeskin. Sementara tujuan sistem adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses untuk menjadi anggota Askeskin.

Bali Post, 15 September 2007