Bukan Bangsa Tempe

Bukan Bangsa Tempe

Ini bukti bahwa kita belum bisa mengurus sektor pertanian dengan baik.

Bangsa ini benar-benar “bangsa tempe”. Persoalan perut pun selalu menjadi masalah setiap saat. Setelah didera urusan kenaikan harga beras, kali ini naiknya harga kedelai membuat khalayak kelimpungan. Ini bukti bahwa kita belum bisa mengurus sektor pertanian dengan baik.

Harga kedelai melambung hingga dua kali lipat. Kedelai yang biasanya dijual Rp 3.000 per kilogram melonjak menjadi Rp 6.000 per kg, bahkan di tempat-tempat tertentu menjadi Rp 8.000 per kg. Ribuan pengusaha kecil pembuat tahu dan tempe menjerit. Rakyat juga berteriak karena semakin sulit mendapatkan makanan pemasok protein yang murah.

Gonjang-ganjing itu dipicu oleh melambungnya harga kedelai di pasar internasional. Produksi kedelai dunia memang melemah. Indonesia yang hampir separuh kebutuhan kedelainya dipenuhi lewat impor langsung terpukul. Menurut Badan Pusat Statistik, kebutuhan kedelai nasional mencapai 1,3 juta ton setahun. Padahal negeri ini tahun ini cuma bisa memproduksi 620 ribu ton. Sisanya diimpor.

Pemerintah memang sudah berusaha mengatasi gejolak harga ini dengan menghapuskan bea masuk kedelai, dari semula 10 persen menjadi nol persen. Sebuah langkah bagus yang patut dipuji.

Hanya, langkah itu terapi sementara. Pasar kedelai impor–yang dikuasai empat importir besar, yakni Cargill, Teluk Intan, Liong Seng, dan Gunung Seru–tak akan serta-merta menurunkan harga. Pemerintah seharusnya meminta Bulog ikut terjun mengimpor kedelai untuk sementara. Tanpa kehadiran Bulog atau perusahaan lain, empat importir tersebut akan leluasa mengatur harga.

Adapun untuk solusi jangka panjang, pemerintah mau tak mau harus menggenjot produksi kedelai dalam negeri. Petani selama ini ogah menanam kedelai karena margin keuntungannya kelewat kecil. Menurut hitungan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian Sutarto Alimoeso, karena rendahnya hasil panen kedelai, petani cuma bisa mendapat untung Rp 1 juta per hektare selama satu musim tanam atau sekitar tiga bulan.

Bandingkan dengan laba bila menanam jagung, yang mencapai Rp 5-6 juta per hektare untuk jangka yang sama. Jangan heran bila tahun ini produksi kedelai lebih rendah 127 ribu ton per tahun dibanding produksi tahun lalu, yang mencapai 747 ribu ton.

Harus ada kemauan kuat dari pemerintah untuk mengatasi hal ini, misalnya mengatrol jumlah produksi lewat penyebaran benih unggul yang merata ke seluruh daerah. Selama ini produksi kedelai hanya disokong oleh sebagian kecil provinsi, salah satunya Jawa Timur, yang memasok 400 ribu ton kedelai per tahun.

Pada saat yang sama, pemerintah harus memperbaiki tata niaga kedelai karena petani kedelai selama ini mendapatkan margin keuntungan paling kecil. Mereka cuma bisa menjual Rp 3.000 per kg. Padahal, menurut hitungan Departemen Pertanian, idealnya petani bisa memasang harga Rp 4.500 per kg.

Negeri ini punya tanah subur dan sumber air yang melimpah. Sudah selayaknya Indonesia sebagai negara agraris memperkuat kembali sektor pertanian. Mari kita buktikan, walau menyukai tempe, bangsa ini bukan “bangsa tempe”.

Koran Tempo,  Rabu, 16 Januari 2008

Menanti Bukti Ahmadiyah

Pengurus Besar (PB) Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) kemarin mengeluarkan 12 butir pernyataan untuk menjawab tuduhan sesat terhadap mereka. Beberapa persoalan inti yang selama ini kontroversial termaktub dalam pernyataan itu, seperti soal ”kenabian” Mirza Ghulam Ahmad, ”kekitabsucian” Tadzkirah, dan keeksklusifan masjid dan ibadah mereka.Kedua belas butir pernyataan adalah hasil rumusan setelah serangkaian pertemuan antara JAI dan pemerintah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan fatwa sesat dan ormas-ormas Islam yang berkepentingan dengan kelurusan Islam para anggotanya tak terlibat dalam pertemuan tersebut.

Amir JAI mengawali pernyataannya kemarin dengan syahadatain, dua kalimat syahadat, untuk menunjukkan keislaman. Ia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah khatamun nabiyyin, nabi penutup; sedangkan Mirza Ghulam Ahmad adalah mursyid atau guru. Ia juga menyebut Alquran sebagai kitab suci, sedangkan Tadzkirah hanyalah catatan pengalaman rohani Mirza Ghulam Ahmad. Masjid-masjid Ahmadiyah juga membuka diri bagi umat lain untuk beribadah.

Badan Koordinasi Pengkaji Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) menggelar rapat sejam setelah pernyataan JAI. Hasil rapat memberikan kesempatan kepada JAI untuk membuktikan penerapan ke-12 butir pernyataan. Melihat pernyataan Bakorpakem dan sikap pemerintah, tampaknya Ahmadiyah lulus ”ujian” dan dapat meneruskan kegiatan mereka di Indonesia.

Namun, sejumlah hal masih mengganggu ormas-ormas Islam, termasuk MUI. Beberapa butir pernyataan JAI tampak bersayap. Soal kitab suci, misalnya, mereka menyatakan tidak ada wahyu syariat setelah Alquran. Apakah dengan demikian ada wahyu bukan syariat? MUI kemudian menilai bahwa Ahmadiyah masih meyakini adanya nabi yang tidak membawa syariat. Jadi, Ahmadiyah baru sebatas bermain retorika.

Pernyataan JAI memang tidak mampu menjawab berbagai hal yang mengusik pikiran umat Islam. Pemerintah, misalnya, lewat Kepala Badan Litbang dan Diklat Depag, menilai JAI ”telah kembali ke jalan yang benar”. Sementara, JAI dalam pernyataan kemarin justru menyatakan bahwa mereka selama ini disalahpahami. Bukankah dengan demikian sebenarnya mereka tidak pernah berubah keyakinan?

Di negara lain, Ahmadiyah dilarang atau tidak menyebut diri Islam. Rabithah Alam Islami sejak puluhan tahun lalu menyatakan Ahmadiyah sesat dari Islam. Apakah JAI mengajarkan hal yang berbeda dari ajaran Ahmadiyah di negara lain? Mengapa JAI tidak secara tegas mengatakan bahwa Mirza Ghulam Ahmad bukan nabi?

Pernyataan JAI maupun Bakorpakem akan sulit mengubah situasi di akar rumput. Di tingkat pusat saja, JAI dan pemerintah tidak melibatkan ormas-ormas Islam dalam pernyataan mereka. Bakorpakem bahkan mengabaikan pendapat MUI saat menggelar rapat yang ”meluluskan” Ahmadiyah kemarin. JAI harus membuktikan kelurusan mereka. Dan waktu tiga bulan sebenarnya takkan cukup.

Republika, Rabu, 16 Januari 2008