Mengungkap Fakta Pembunuhan Munir

Dalam beberapa tahun terakhir, polemik seputar kasus terbunuhnya aktifis Hak Azasi Manusia (HAM) Munir, terus menjadi isu nasional dan bahkan internasional yang hangat diperbincangkan. Kasus kematian Munir yang dinilai oleh banyak kalangan adalah sesuatu yang tak wajar. Karena itu, patut dan penting untuk mencoba menelusuri akar-akar peristiwanya. Namun, hal itu tentunya tidaklah mudah.

Akan tetapi, berkat kerja keras dan dukungan dunia internasional, kasus ini pun secara perlahan namun pasti semakin menyuguhkan fakta-fakta pendukung. Penanganan kasus ini pun mengalami fluktuasi yang kini sedang menuju titik puncaknya. Pollycarpus Budihari Priyanto, orang yang selama ini disangkakan dan bahkan sudah menjadi terdakwa terus menjadi fokus pencarian fakta-fakta baru, berikut orang-orang lain yang diduga kuat membantu terjadinya peristiwa tersebut.

Satu lompatan besar terjadi ketika Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan keputusan yang memvonis Pollycarpus 20 tahun penjara. Dalam fakta persidangan, Pollycarpus terbukti bersalah dengan melakukan pembunuhan berencana serta melakukan pemalsuan dokumen. Satu catatan baru dalam penanganan kasus kematian Munir.

Harapan kita, bahwa kasus ini dapat terungkap dengan benar. Jangan lagi ada yang ditutup-tutupi. Kebenaran harus diungkap. Apalagi kasus ini merupakan salah satu ujian bagi kesungguhan negara ini dalam menegakkan HAM dan demokrasi. Munir adalah potret dari seorang penggiat HAM dan demokrasi yang tak pernah kenal lelah dalam memperjuangkan apa yang dianggap sebagai hak-hak rakyat sipil.

Pengungkapan kasus kematian Munir memang tidaklah mudah. Apalagi, seperti diduga kuat oleh para aktifis, bahwa ada banyak tokoh yang terlibat di dalamnya. Sesuatu yang kita rindukan adalah bahwa Pollycarpus, misalnya mau membuka dan sekaligus membeberkan fakta-fakta yang sesungguhnya.

Jika bangsa ini berhasil membongkar peristiwa ini, maka satu ujian telah terlewati. Pengungkapan fakta yang sesungguhnya menjadi catatan sejarah bagi bangsa ini, bahwa bukan selamanya yang kuat itu yang menang dan benar. Kebenaran akan menempati posisi yang sesungguhnya.

Jika peristiwa ini sudah terungkap, maka masih banyak lagi pekerjaan rumah (PR) yang harus kita tuntaskan terkait dengan penghilangan nyawa, khususnya bagi kalangan aktifis kemanusiaan. Sebut saja, misalnya tewasnya seorang buruh bernama Marsinnah ketika berjuang untuk mendapatkan hak-haknya sebagai buruh. Kita juga masih memiliki hutang dalam mengungkap fakta siapa yang mendalangi kematian seorang jurnalis bernama Udin.
Sebetulnya, pandangan kita tidak hanya tertuju pada sosok Munir semata. Tetapi kita mau agar bangsa ini benar-benar mau menegakkan HAM. Jangan lagi ada perampasan HAM bagi setiap warga negara. Dalam konteks ini, pemerintah harus benar-benar menjadi pelindung masyarakat. Jangan malah sebaliknya.

Banyaknya kasus pelanggaran HAM, tidak terlepas dari peran pemerintah. Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi sesuatu yang dituntut pertanggungjawabannya. Bukan kita menuduh bahwa yang paling banyak melakukan pelanggaran HAM itu adalah pemerintah, terutama oleh aparat keamanan, tetapi dengan membiarkan pelanggaran HAM terus berlanjut, sesungguhnya pemerintah sudah terlibat dalam pelanggaran HAM.
Terkait dengan kasus kematian Munir, kita melihat bahwa penegakan supremasi hukum adalah langkah utama dalam menegakkan HAM. Ketika supremasi hukum lemah, maka akibatnya, pemenuhan hak-hak asasi oleh negara terhadap warganya di negara ini, masih menjadi sesuatu yang betul-betul sulit. Karena itu, sudah saatnya para pengambil kebijakan di negara ini berpikir ulang dalam menangani permasalahan terkait dengan penegakan HAM.

Konstitusi kita berbunyi bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Munir semasa hidupnya adalah warga negara Indonesia. Demikian juga keluarganya. Maka menjadi hak merekalah untuk mengetahui apa dan siapa yang menjadi penyebab matinya seorang Munir. Fakta harus diungkap. Kebenaran dan hukum harus ditegakkan. (*)

Sinar Indonesia Baru, 29 januari 2008