Editorial Media Massa Indonesia

Kita kembali menghadapi gejolak harga komoditas pangan dunia. Dampak kenaikan harga kedelai dan minyak sawit mentah belum reda betul, kini kita harus menghadapi melambungnya harga beras di pasar dunia. Beras merupakan bahan pangan pokok masyarakat Indonesia. Maka, mau tidak mau, pemerintah harus melindungi habis-habisan agar dampak kenaikan harga beras itu bisa minimal. Bagi petani, kenaikan harga beras tersebut memang sangat menguntungkan. Harganya menyentuh 700 dolar AS per ton, tiga kali lipat dari harga lima tahun lalu. Namun, situasi itu pula yang bisa memicu persoalan yang jauh lebih pelik. Bisa dibayangkan apa jadinya jika petani kemudian menjual hasil panennya kepada pedagang, yang kemudian mengekspor karena tergiur keuntungan besar. Pasokan (stok) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sangat mungkin berkurang sehingga harga ke konsumen pun ikut-ikutan naik.

Di saat harga beras dunia melonjak, tidak mengimpor beras untuk memenuhi stok dalam negeri merupakan keputusan tepat. Sebab, harga beras dunia jadi jauh lebih mahal dibanding harga beras dalam negeri. Selanjutnya, demi menjaga maraknya penyelundupan akibat besarnya perbedaan harga dalam negeri dan dunia, perlu pula mempertimbangkan kenaikan yang wajar untuk harga pembelian pemerintah (HPP) dan harga gabah kering panen (GKP). Pemerintah bisa saja menambah kekuatan daya serap Bulog untuk beras petani dalam negeri.

Kita tentu saja berharap dengan cara itu petani bisa menikmati dampak kenaikan harga, tanpa harus membebani konsumen. Apalagi, jika pada saat bersamaan, dari sisi fiskal diberlakukan pula pajak ekspor untuk beras. Jika perlu, berlakukan pula disinsentif ekspor beras dalam bentuk lain. Ini tak lain untuk mengantisipasi adanya tekanan dari pedagang atau tengkulak yang sekadar mencari untung semata.

Saat ini, memang sulit membayangkan kita mengekspor beras karena kebutuhan dalam negeri sendiri belum mencukupi. Tapi, jika prediksi Departemen Pertanian tahun ini kita bisa swasembada, bahkan surplus setara beras sampai dua juta ton terealisasi, dorongan untuk ekspor bukan tak mungkin muncul, terutama di saat harga beras dunia terus meninggi.

Selain berharap lebih besarnya peran Bulog dalam menstabilkan harga beras di dalam negeri, kita juga berharap banyak pada upaya-upaya peningkatan produksi gabah dan beras dalam negeri. Kebijakan perberasan perlu diarahkan untuk meningkatkan pasokan minimal sama dengan atau lebih besar dari permintaannya.

Opsi menggenjot produksi wajib diteruskan, tidak setengah-setengah. Baik melalui perluasan areal panen (pembukaan sawah-sawah baru) maupun melalui peningkatan produktivitas per satuan lahan. Kerja sama dengan pemerintah daerah yang berpotensi produksi tinggi akan memperkuat upaya peningkatan produksi ini.

Kenaikan harga beras di pasar dunia mestinya bisa menjadi awal langkah kita untuk benar-benar melepaskan ketergantungan pada bahan pangan impor, terutama bahan pokok seperti beras. Maka, kita sebagai negara agraris tak ada pilihan lain, kecuali mengamankan produksi dan stok beras negeri sendiri. Jangan melulu tergiur untung.

Republika, Selasa, 25 Maret 2008

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden ( Perpres ) No 20 dan 21 Tahun 2008 yang berisi tentang pengangkatan Wakil Menteri Luar Negeri. Menjelang satu tahun terakhir masa pemerintahannya, SBY rupanya merasa sangat memerlukan seorang wakil menteri yang membantu tugas-tugas Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda yang dirasakan sangat berat. Terutama karena lebih sepertiga waktu menlu dihabiskan di luar negeri padahal kehadirannya untuk dimintai pertimbangan-pertimbangan mendesak dalam masalah internasional juga sangat diperlukan. Sejauh ini tak ada yang terlalu menentang rencana itu.

Sebenarnya jabatan wakil menlu bukan hal yang aneh. Di banyak negara lain posisi itu ada dan dibutuhkan. Di negara kita, pada pemerintahan masa-masa awal pascakemerdekaan juga selalu ada wakil menteri luar negeri. Seperti pada masa Kabinet Syahrir tahun 1946-1947. Hanya saja setelah itu menjadi tak lazim lagi karena tertutama di masa Orde Baru, hanya ada satu petinggi di Departemen Luar Negeri. Bahkan ketika ada beberapa menteri muda di departemen, tak pernah kita kenal posisi tersebut di Deplu. Itulah sebabnya ketika sekarang mau diadakan lagi, terasa ada yang aneh. Dan sekaligus tanda tanya, mengapa baru sekarang?

Tentu tidak semua sepakat dengan rencana tersebut terutama dari kalangan politikus yang berseberangan dengan pemerintah. Bisa saja dianggap hal itu sebagai bertentangan dengan semangat perampingan birokrasi termasuk di jajaran kabinet atau hanya akan menjadi sumber pemborosan baru. Mengapa tak dioptimalkan pejabat di bawahnya seperti Sekjen atau dirjen. Dalam kenyataannya tak semudah itu. Di forum-forum internasional terutama yang resmi dan menyangkut protokoler wakil menteri luar negeri yang bisa mewakili suatu negara kalau menlu berhalangan dan bukan pejabat lain setingkat dirjen atau sekjen.
Jadi kita bisa menerima hal itu. Kalau pun baru dirasakan sekarang mungkin semata-mata karena persoalan teknis dan bukan karena ada latar belakang lain termasuk politik. Namun SBY perlu mendengar masukan dan saran yang meminta agar posisi itu diisi oleh diplomat karier atau berasal dari internal Departemen Luar Negeri. Seperti Sekjen Deplu Imron Cotan, Dubes RI untuk PBB Marty Natalegawa atau Ketua Komisi HAM PBB di Jenewa, Makarim Wibisono. Mengingat waktu yang sudah mendesak dan masa kerjanya sudah tidak panjang lagi, kekompakan dengan Menlu sangat diperlukan sehingga ”orang dalam” lebih memungkinkan.

Tampaknya untuk urusan yang satu ini partai politik tak terlalu memburu atau merasa perubahan kabinet yang sudah tinggal berumur satu tahun itu tak terlalu menarik lagi untuk diperebutkan. Memang ada satu calon yang banyak disebut dari Partai Golkar yakni Theo L Sambuaga, Ketua Komisi I DPR yang membidangi masalah luar negeri. Tetapi itu pun lebih pada pertimbangan kapasitas. Maka Presiden SBY tidak akan terlampau sulit untuk menunjuk salah seorang di antara mereka atau pun orang lain yang menjadi pilihannya asalkan pertimbangan kemampuan profesional lebih diutamakan karena harus segera menjalankan tugas.

Demi peningkatan kinerja terutama mengatasi beberapa kelemahan kita dalam lobi internasional, mengingat peran Indonesia yang semakin strategis, keberadaan wakil menteri luar negeri bisa dikatakan urgen. Soal mengapa baru sekarang dan tidak dari dulu-dulu anggaplah itu semata-mata persoalan prioritas atau teknis. Karena sebenarnya Partai Golkar, menurut Agung Laksono, pernah mengusulkan jabatan itu namun dengan sebutan menteri muda. Risiko yang ditimbulkan terkait dengan urusan birokrasi dan pendanaan bisa dikesampingkan meskipun bukan berarti diabaikan. Karena sekarang kita berfikir soal efektivitas dulu.

Suara Merdeka, 25 Maret 2008

Siapa pemilik massa pemilih dalam kontestasi politik? Tidak bertuan alias mengambang ataukah mereka -pemilih itu- terikat pada hubungan emosional dengan ideologi tertentu?

Tidak perlu terburu-buru membuat kesimpulan mengenai adanya perubahan perilaku memilih itu. Tetapi, indikasi tersebut patut menjadi warning bagi siapa pun tokoh yang ingin maju dalam pilkada.

Indopos, Selasa, 25 Mar 2008,

Pancaroba. Itulah yang kita alami sekarang. Iklim bisa secara mendadak berubah dan ekstrem, membuyarkan prediksi dan ekspektasi hasil pertanian.Fenomena alam itu terjadi merata secara global. Silih berganti kita rasakan munculnya gejala alam yang anomali. Pada musim kering, kemarau sungguh menyengat, bahkan tiba-tiba hujan turun membawa banjir. Dalam musim hujan sudah pasti banjir datang, tetapi terkadang ada wilayah yang mengalami kekeringan.

Semua itu tentu mengacaukan budidaya pertanian, yang berujung pada gangguan, bahkan penurunan produksi. Belum lagi munculnya hama yang aneh-aneh.

Sebagai bangsa dan negara agraris, yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian, kita mesti sadar bahwa pancaroba harus kita hadapi. Kuncinya adanya kebijakan yang antisipatif.

Kita selalu tersentak manakala terjadi gejolak harga pangan. Lalu sibuk bertengkar dan saling menyalahkan. Paling banter ambil langkah darurat jangka pendek.

Era pangan murah mungkin memang sudah berlalu. Dalam hal komoditas beras misalnya. Produksi dan permintaan dunia cenderung stabil, tetapi sejumlah negara produsen mulai menahan produksinya, tidak melepasnya ke pasar internasional meski potensi keuntungan ekonomi terbuka lebar. Tujuannya jelas, pengamanan pasokan untuk rakyatnya. Itulah nasionalisme, antisipasi yang cermat. Masuknya spekulan di pasar komoditas, termasuk beras, juga mengacaukan harga.

Kita paham betul masyarakat Indonesia masih sangat bergantung pada beras sebagai pangan utamanya. Karena itu, peningkatan produksi dan produktivitas di tengah kondisi semakin tergusurnya lahan pertanian oleh kepentingan nonpertanian dan pertumbuhan jumlah penduduk menjadi mutlak.

Akan tetapi, kita belum juga melihat kebijakan pertanian pangan yang all out mendukung dan membela kepentingan petani. Padahal, persoalan petani, khususnya produsen padi dan beras, sejak dulu hampir tak berubah. Harga produksi jatuh saat panen raya, harga produk sarana produksi pertanian, pupuk, obat-obatan pembasmi hama, selalu melonjak manakala dibutuhkan petani. Tidak jarang mereka harus ribut dan menjerit karena selain harga melonjak, barangnya hilang pula di pasaran. Inovasi teknologi pertanian yang terjangkau dan mudah diaplikasikan petani hampir tidak ada.

Karena itulah, momentum harga pangan dunia yang semakin melonjak gila-gilaan seharusnya menyentakkan kita agar berpikir ulang tentang arah kebijakan pertanian yang lebih berpihak kepada petani, prorakyat.

Kita khawatir jika pedagang gabah dan beras berspekulasi memainkan harga sesukanya, sementara Bulog tidak dapat mengimbangi kekuatan spekulan. Karena itu, kebijakan budidaya, peningkatan produksi dan produktivitas dengan biaya murah di hulu, serta penguatan fungsi dan peran Bulog di hilir, tidak bisa ditawar lagi. Sekarang juga, jika pemerintah tidak ingin tersudut, tak berdaya melihat kesulitan rakyat di kemudian hari.

Kompas,  Selasa, 25 Maret 2008 |

enduduk Tibet di ibu kota Lhasa sejak 10 Maret 2008 melancarkan protes damai terhadap Tiongkok, yang menguasai wilayah tersebut hampir enam dekade (sejak 1950). Protes damai berubah menjadi kerusuhan ketika aparat keamanan Tiongkok bertindak tegas meredam demonstrasi tersebut. Beijing melalui media resmi mengatakan, sekitar 10 warga sipil tewas sementara kelompok perjuangan Tibet dan media asing menyebut angka 99 tewas dan ratusan lainnya terluka. Protes masih berlanjut meskipun tentara dan polisi secara berangsur-angsur bisa meredam kerusuhan dan protes politik tersebut.

Hubungan Beijing-Lhasa atau Tiongkok-Tibet sering meruncing karena kekecewaan dan nasionalisme minoritas Tibet (kurang lebih 5,4 juta jiwa dengan luas wilayah 1,2 juta km2) yang sering muncul. Beijing selalu bertindak keras agar gerakan separatisme Tibet dan pengaruhnya pada provinsi-provinsi berdekatan tidak meluas. Tiongkok mengawasi ketat gerakan warga Tibet yang berada di Ganzu, Qinghai, Xinjiang, Sichuan, dan lainnya. Kegelisahan kronis warga Tibet juga dipicu oleh masuknya imigran etnis Han dan kelompok lainnya dari Provinsi Xinjiang. Maka, sasaran kemarahan warga Tibet di Lhasa adalah menghancurkan pertokoan dan aset-aset imigran Tionghoa-Han.

Kerusuhan etnis Tibet ini sering berulang. Dan adalah Hu Jintao (kini presiden) sebagai petinggi Partai Komunis Tiongkok yang ditugaskan untuk meredam kekerasan akibat kebangkitan etnis Ti bet tersebut di Beijing. Pada 1989, Hu Jintao memberlakukan hukum darurat selama 16 bulan atas Lasha untuk meredam kemungkinan pemberontakan yang lebih meluas. Oleh karena itu, juga ada kritik yang menyatakan, tindakan brutal aparat keamanan masih diulang oleh pemerintahan Hu Jintao setelah hampir dua dekade kemudian.

Dalam peta politik Tibet memang seolah-olah ada dua kelompok. Kelompok pertama pengikut Dalai Lama, yang hanya menginginkan otonomi luas bagi Tibet. Sedangkan kelompok kedua dari kalangan muda dan mahasiswa Tibet di pengasingan, yang meski tidak jelas kepemimpinannya, namun menginginkan kemerdekaan penuh bagi Tibet. Kelompok kedua ini justru menginginkan Dalai Lama diganti, karena selain usianya lanjut (72 tahun) dia lebih cenderung meminta konsesi dan berkompromi dengan Beijing. Baik kelompok pertama maupun kedua melancarkan gerakan politik dari Dharamsala-India Utara, tempat pemerintahan pengasingan Dalai Lama dan sekitar 100.000 pengungsi Tibet.

Menyoroti kerusuhan di Lhasa dan tindakan aparat keamanan Tiongkok tentu komunitas internasional yang cinta damai harus bereaksi. Langkah yang arif adalah meminta Beijing menghentikan tindakan keras untuk menghindari jatuhnya korban warga sipil dan mengupayakan dialog dengan para petinggi Tibet, khususnya Dalai Lama. Rencana dialog konon sudah sejak lama, namun tak terlaksana. Hambatan itu menurut pemahaman kita karena Beijing kesal atas pernyataan-pernyataan Dalai Lama yang juga diprovokasi oleh pihak ketiga. Beijing juga diam-diam menentang pemberian Hadiah Nobel Perdamaian kepada tokoh spiritual Tibet itu, termasuk anugerah Congressional Gold Medal dari Presiden George W Bush pada 2006.

Penyelesaian damai atas konflik Tibet-Tiongkok bisa terselenggara melalui pihak ketiga (mediator) atau PBB. Tentu DK PBB sulit mendamaikannya karena Tiongkok, sebagai anggota tetap, memiliki hak veto. Bila berlarut isu Tibet juga bisa merusak citra Tiongkok sebagai penyelenggara Olimpiade Agustus 2008 nanti.

Suara Pembaruan, 24 Maret 2008