Editorial Media Massa Indonesia

Tanggal 12 Mei sepuluh tahun lalu, Elang Mulya Lesmana, Hery Hartanto, Hendriawan, Sie, dan Hafidin Royan, berpulang ke haribaan Yang Mahakuasa. Timah panas aparat yang tak bertanggung jawab merenggut nyawa mereka di dalam kampus Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat. Namun, pengorbanan empat pahlawan reformasi itu tidak percuma, karena era perubahan akhirnya tiba jua di negeri ini.

Penembakan tersebut memicu terjadinya kerusuhan massal 13-15 Mei di seantero Ibukota, aksi pendudukan Gedung MPR/DPR, dan akhirnya berbuah pada pengunduran diri Presiden Soeharto.

Diakui atau tidak, tragedi Trisakti 12 Mei 1998 merupakan kunci utama runtuhnya rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun di Indonesia. Tanpa ada peristiwa itu sulit membayangkan Soeharto akan mundur dari jabatan presiden pada 21 Mei 1998.

Tragedi Trisakti merupakan momentum pemicu bersatupadunya mahasiswa berbagai perguruan tinggi melakukan aksi bersama menuntut reformasi total di segala bidang dan pergantian kepemimpinan nasional saat itu. Eksklusivisme aksi reformasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi seolah sirna dengan peristiwa tersebut. Gelombang tuntutan reformasi tersublimasi dalam bentuk pendudukan Gedung DPR/MPR oleh mahasiswa mulai 18 Mei 1998 dan berbuah pada lengsernya Soeharto tiga hari kemudian.

Kini, setelah 10 tahun peristiwa itu, banyak hal yang menjadi alasan lahirnya aksi mahasiswa menuntut reformasi belum terpenuhi. Reformasi total di segala bidang yang didengungkan ketika itu belum banyak yang dipenuhi pemerintah hingga kini. Peran dan jasa para mahasiswa yang terlibat aktif dalam aksi reformasi, terlupakan. Bahkan sejak awal mereka telah ”disalip di tikungan” oleh para elite politik yang kini menikmati lezatnya kue reformasi.

Reformasi yang telah bergulir 10 tahun tak kunjung membawa perubahan bagi kesejahteraan rakyat. Tuntutan demokratisasi, perang terhadap KKN, penggusuran strategi ekonomi mafia Orde Baru yang eksklusif dan penuh ketimpangan, serta penurunan harga kebutuhan bahan pokok, tak kunjung terwujud. Memang sepintas tuntutan-tuntutan itu seolah telah terpenuhi, dengan lahirnya sejumlah aturan dan lembaga baru. Namun, bisa dicermati semuanya masih serba semu. Demokratisasi masih sebatas prosedural belum subtantif. Pemberantasan KKN masih tebang pilih. Gaya ekonomi ala Orde Baru masih terus dipertahankan dengan cover yang berbeda. Harga barang kebutuhan pokok bukannya turun, melainkan terus melambung bila dibandingkan dengan tingkat pendapatan masyarakat.

Kegagalan pemerintah mengemban amanat reformasi telah membuat sejumlah aktivis dan mahasiswa mulai menyiapkan skenario reformasi jilid II. Kenaikan harga BBM bakal menjadi pintu masuk pergerakan. Yang diperjuangkan adalah perubahan substansial bukan reformasi artifisial seperti yang ada sekarang. Satu hal yang tak boleh dilupakan, jangan lagi mau diperdayai oleh elite politik yang gemar “menyalip di tikungan”. Dengan begitu, pengorbanan para pahlawan reformasi satu dasawarsa lalu tidak sia-sia.

Suara Pembaruan, 12 Mei 2008

Ketika mengikuti berita-berita persiapan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2008 ini, kesan apa yang dominan hinggap di benak Anda? Apa saja pasti bisa muncul sesuai dengan ”experience of spirit” masing-masing. Tergantung dari sudut mana kita menandai, dari sudut mana pula merasa berkepentingan. Kita terutama menangkap momen penting pengalaman pertama masyarakat provinsi ini memilih pemimpin secara langsung di era reformasi, namun pada saat yang sama juga menangkap kesan tidak ada sesuatu yang istimewa, rutin, dan nyaris bakal sama dengan pilkada di tingkat kabupaten atau kota.

Pilgub, seperti halnya sebuah pilkada, idealnya adalah harapan. Suatu kehendak politik untuk mengarungi kehidupan baru dengan visi baru, kesegaran baru, harapan baru. Rakyat memilih untuk mencoba merakit masa depan, karena hakikatnya sebuah pilihan adalah menatap ke depan, dan tidak terbelenggu oleh keadaan di belakang. Secara sederhana dapat dikatakan, harapan baru itu terbebankan pada mereka yang berani tampil mencalonkan diri sebagai pemimpin. Bukankah lewat berbagai teknik pemasarannya, mereka berupaya untuk merebut hati rakyat Jateng bahwa visi mereka itulah yang menjanjikan harapan?

Yang tidak sederhana, selama 10 tahun bergulirnya reformasi, realisasi harapan itu tak kunjung dirasakan. Transisi dari alam otoritarian ke demokrasi belum mewujudkan harapan untuk hidup lebih sejahtera. Kenyataannya, bukankah rakyat masih terlilit mahalnya harga kebutuhan pokok, kemiskinan dan pengangguran tetap tinggi, sedangkan penegakan hukum juga masih memanggungkan liatnya ”solidaritas elite” untuk tidak tersentuh gerakan antikorupsi? Malah realitas lain terpanggungkan dengan sempurna, yakni ketergerusan kepercayaan rakyat karena ”kesejahteraan” yang memusat lewat fenomena ”elite heavy”.
Sejauh ini diketengahkan justifikasi bahwa demokrasi kita masih transisional, proses pendewasaannya membutuhkan waktu. Pada sisi lain, pusat-pusat pendidikan demokrasi melalui partai politik cenderung tidak bisa dijadikan contoh pembelajaran. Yang lebih dominan justru pemanggungan konflik-konflik internal parpol, perilaku korup para elite partai yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif, juga elite yang lebih sibuk dengan diri sendiri dan kelompoknya. Kalau demokrasi malah ”ditikam” di jantung demokrasi itu sendiri, bagaimana menanam kepercayaan rakyat sebagai investasi membangun karakter bangsa?

Benar, pesta demokrasi rakyat seperti pilgub diyakini menjadi bagian dari proses pendidikan dan pendewasaan politik, tetapi jika tidak didasari komitmen keteladanan para elite, apa yang bisa diharapkan? Bagaimana mendorong pendewasaan politik rakyat tetapi mereka sendiri malah tidak cukup memberi contoh tentang kedewasaan? Sedikit-banyak pasti rakyat mencatat sejumlah perilaku calon pemimpinnya: apakah patut atau tidak patut dinilai sebagai gambaran figur yang menjanjikan pencerahan. Kepercayaan rakyatlah yang nantinya dipertaruhkan, dan salah besar jika mereka bergerak atas kepentingan pribadi atau kelompok.

Sepuluh tahun reformasi kiranya belum memberi gambaran cerah tentang perbaikan nasib rakyat. Kita masih terjebak dalam demokrasi prosedural, belum menyentuh substansi perbaikan. Karakter utama yang didobrak oleh gerakan mahasiswa pada Mei 1998 hakikatnya adalah perubahan perilaku. Namun di tengah eforia yang menggelombang selama 10 tahun ini, kita justru menyaksikan reformasi ”diambil alih” oleh kekuatan-kekuatan yang lebih sibuk mementingkan diri dan kelompoknya. Tiap kali kita dibuai oleh harapan, antara lain melalui proses pilkada, tetapi tiap kali pula harapan penyejahteraan itu terbenting oleh realitas pahit.

Suara Merdeka, 12 Mei 2008

PEMERINTAH telah merancang subsidi langsung tunai (SLT) plus sebagai kompensasi untuk rakyat miskin yang kena dampak kenaikan BBM. Meski besaran kenaikan harga BBM belum diumumkan, SLT plus ini efektivitasnya di lapangan sangat diragukan dan tidak produktif. Program ini sepertinya bernuansa “belas kasih“.

Masih sama dengan alasan kenaikan BBM tahun 2005 pemerintah sudah tidak dapat menanggung beban subsisdi BBM yang saat ini mencapai Rp 200 trilyun lebih akibat kenaikan harga minyak dunia yang kini telah mencapai level 122 dolar per barel. Subsidi BBM sebesar itu dinilai tidak tepat sasaran karena hanya dinikmati lapisan masyarakat dari kalangan kelas menengah ke atas. Karena itu, masih seperti yang kemarin, pemerintah akan mengganti kenaikan ini dengan dana kompensasi terhadap keluarga miskin di setiap wilayah di Indonesia.

Pengalaman menunjukkan subsidi langsung tunai yang diberikan pemerintah saat menaikkan harga BBM banyak menimbulkan masalah. Selain tidak merata, bahkan banyak yang tidak tepat sasaran dan terjadi sejumlah kasus penyelewengan. Dampaknya banyak aparatur pemerintahan daerah di tingkat desa didemo warganya. Program menimbulkan kerawanan sosial yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh pemerintah.

Semua orang tahu, BBM merupakan komoditas ekonomi paling strategis dalam kehidupan masyarakat. Karenanya, kenaikan BBM akan sangat berpengaruh terhadap kenaikan harga bahan pokok sehari-hari. Tentu saja harga kebutuhan pokok masyarakat akan meningkat sedangkan daya beli masyarakat semakin menurun. Alur logika ini yang digunakan pemerintah sehingga mencetuskan program kompensasi pengurangan subsidi BBM yang dapat menyentuh langsung pada masyarakat miskin.

Sudah banyak program untuk rakyat miskin diluncurkan pemerintah. Ada jaring pengaman sosial (JPS) ketika Habibie jadi presiden, ada bantuan ternak, ada kompensasi kenaikan harga BBM, tetapi rakyat miskin bertambah. Mungkin dalam menyalurkan program rakyat miskin ini pemerintah tidak melihat secara teknis di lapangan, sehingga menimbulkan implikasi yang cukup luas di daerah penerima. Efektivitas dan tepat sasarannya diragukan. Oleh karena itu, perlu ada audit menyeluruh terhadap program rakyat miskin ini.

Tanpa evaluasi dan audit program, dikhawatirkan kerawanan sosial akan semakin parah dan bisa memicu konflik horizontal.

Pemerintah sudah selayaknya mengoreksi cara penyaluran bantuan tunai semacam ini. Dari realitas empiris yang terjadi di lapangan, ternyata banyak distorsi, anomali, serta seabrek keanehan lain, yang sebenarnya bisa dieliminasi sekecil mungkin bila persiapannya cukup matang. Data yang dipakai oleh BPS termasuk Bappenas, misalnya, jelas sudah tidak akurat lagi untuk memonitor jumlah orang miskin di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah selayaknya melibatkan segenap komponen masyarakat dan kalangan yang independen dan mandiri semacam lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang selama ini banyak menggeluti masalah kemiskinan.

Perlu diperkuat aspek pengawasan dan audit pengucuran dana tunai. Tidak tertutup kemungkinan dana ini akan dipolitisasi untuk kepentingan pilkada. Karenanya dalam penyaluran dana tunai ini perlu melibatkan para pengawas independen, sehingga setiap ada kecurangan akan langsung dicatat dan dilaporkan, serta ditindaklanjuti. Semuanya tentu dengan tujuan agar dana kompensasi ini dapat diterima oleh mereka yang berhak menerimanya. Jangan sampai dana ini justru mengalir ke orang miskin gadungan, atau mereka yang berpura-pura miskin, yang sebenarnya memiliki motivasi untuk mencari keuntungan sesaat. Melihat pengalaman buruk yang lalu harus ada solusi kongkret mengalihkan bantuan yang saat ini lebih bersifat belas kasihan menjadi program yang memunculkan kerja keras masyarakat.

Bali Post, 12 Mei 2008

BAHWA harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri akan dinaikkan tampaknya sudah pasti, karena Pemerintah tidak mampu menanggung besarnya subsidi bila harganya dipertahankan seperti sekarang. Tentu saja respons masyarakat atas rencana Pemerintah itu bermacam-macam.

Bagi mereka yang masuk dalam kelompok menengah ke atas, masalah ini tidak terlalu menjadi persoalan karena pada umumnya mereka cukup tahan menghadapi gejolak harga ini. Sebagian kalangan dunia usaha dan pengamat ekonomi bahkan mendesak Pemerintah agar segera mengumumkan kenaikan harga itu agar tidak terjadi ketidakpastian berkepanjangan dan spekulasi.
Sinar Harapan, 12 Mei 2008

Pada tahun 2009 akan diselenggarakan pemilihan umum legislatif dan pemilu presiden. Masa-masa sekarang ini adalah masa yang sensitif.

Bagi pemerintah, apalagi yang Presiden dan Wapresnya akan maju dalam pemilu, tahun itu tahun yang secara politik sensitif. Membuat peri kehidupan rakyat lebih sulit dengan, misalnya, menaikkan harga BBM dan harga kebutuhan pokok apa pun secara politik adalah kontraproduktif. Toh, pemerintah SBY-JK sudah memutuskan akan menaikkan harga BBM sampai sekitar 30 persen. Begitu diketahui publik, unjuk rasa menentang kenaikan marak di banyak tempat.

Benar argumen termasuk dari Presiden Yudhoyono yang mengatakan, jika mengikuti pertimbangan kepentingan politik Pemilu 2009, logis jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM, tetapi mencari alternatif lain. Alternatif lain juga sulit dan rumit, tetapi mungkin kesan dan dampaknya tidak sedramatis kenaikan harga BBM. Kita kemukakan argumen itu sekadar mencoba menempatkan proporsi. Proporsi dilematis yang kita hadapi. Kecuali kondisi domestik, persoalan berat yang kita hadapi sebagai bangsa, diperparah kondisi global, khususnya naiknya harga minyak dunia serta krisis pangan dunia. Alternatif untuk menghadapi kondisi dan situasi itu bagi kita terbatas dan dilematis.

Jika harga BBM dipertahankan, pemerintah harus menambah APBN untuk menaikkan subsidi BBM. Hal itu berarti, pemerintah harus mengurangi subsidi dan alokasi dana dari sektor lain, yang berarti juga menambah beban hidup rakyat banyak/di antaranya dana kesehatan, pendidikan, subsidi warga miskin. Terlepas dari fungsi BBM untuk industri. BBM juga menyediakan konsumsi untuk kemudahan dan kelancaran hidup warga menengah ke atas. Namun, bagi pemerintah dan publik, pilihan itu tidak enak, serba sulit, dan dilematis.

Kita kemukakan kondisi dilematis yang serba pelik, untuk menjelaskan duduknya perkara. Apabila kompensasinya? Kondisi sulit yang dilematis itu jangan sampai dibiarkan membuka peluang untuk mencari keuntungan sendiri dengan mengail di air keruh. Penegakan hukum harus diperkeras. Kompensasi untuk warga miskin, seperti program bantuan langsung tunai, diusahakan mencapai sasaran. Demikian pula program lainnya untuk warga miskin di bidang kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesehatan. Inilah kesempatan yang hendaknya menciptakan momentum. Yakni momentum, kita, pemerintah, dan publik mau dan mampu bekerja keras, tuntas, optimal melaksanakan kebijakan dan program terutama untuk warga miskin dan warga marjinal di lapangan. Bicara kita lumayan jago, juga membuat konsep dan rencana. Namun, pelaksanaan secara penuh, konsekuen dan konsisten, itulah kelemahan kita. Kondisi kritis, jelas menuntut semua pihak, terutama pemerintah dan pimpinannya bekerja lebih cekatan. Amat diperlukan kepemimpinan dan kinerja yang pasti, cepat, dan cekatan. Di mana-mana kondisi krisis dan kritis memerlukan kepemimpinan yang efektif dan efisien.

Kompas, Senin, 12 Mei 2008