Ketika hasil penghitungan cepat (quick count) Pilkada Sumsel diumumkan, pekan lalu, kecemasan segera muncul karena begitu tipisnya selisih angka perolehan suara dua pihak yang bertarung. Sama-sama berkisar pada angka 50 persen. Gelagat sengketa segera merebak.
Masyarakat tak peduli urusan margin of error pada survei-survei itu dan cenderung mengambil hasil yang menguntungkan mereka. Lihatlah, kubu Syahrial memanfaatkan hasil survei Puskaptis, sedangkan kelompok Alex bergirang dengan perhitungan dua LSI. Padahal, meleset dua persen saja survei-survei itu, klaim kemenangan kedua kubu bisa langsung gugur.
Selisih yang tipis melahirkan tekanan terhadap KPU. Begitu hasil survei muncul, salah satu kelompok segera menggelar rapat umum. Dan, kemarin, massa mendatangi KPU untuk menekan agar bertindak sesuai kemauan mereka. KPU akhirnya membatalkan rencana pengumuman hasil penghitungan suara, salah satunya dengan alasan keamanan.
Inikah demokrasi? Sama sekali bukan. Masyarakat politik mengenali gejala ini sebagai mobokrasi. Kendati mengandung akar yang berkaitan, namun keduanya adalah hal yang berhadapan. Populi dalam praktik demokrasi ataupun mob pada mobokrasi pada dasarnya merujuk pada kumpulan orang banyak. Namun, mob berkonotasi buruk karena penekanannya pada aksi jalanan dan karakternya yang kerap mengarah pada kesepakatan perkeliruan.
Lihatlah aksi anarkis di Sumsel kemarin. Tekanan massa jalanan terhadap KPU provinsi bukanlah sekadar urusan <I>tanggal<I> pengumuman. Lebih dalam lagi, ini adalah tekanan terhadap hasil penghitungan suara. Apakah mereka mayoritas? Belum tentu, karena klaim mayoritas semestinya justru muncul dari hasil penghitungan KPU. Sementara itu, massa dalam mobokrasi dapat menipu sekaligus menafikkan suara mayoritas diam.
Apakah mobokrasi lahir secara spontan? Tidak. Selalu ada kepentingan tertentu yang memanfaatkan massa, bahkan menjadikan mereka sebagai mobster–atau sederhananya massa anarkis.
Kecemasan akan mobokrasi tidak hanya terjadi pada Pilkada Sumsel. Kecemasan muncul pula pada pemilihan-pemilihan sejenis di tempat dan waktu yang lain, juga saat pemilu-pemilu tingkat nasional. Sangat ironis, ketidakpuasan para peserta pesta demokrasilah yang kerap melahirkan mobokrasi.
Ancaman pengepungan kantor-kantor KPU daerah sebagai buntut konflik partai adalah contoh lain. Walaupun mempersyaratkan pengepungan secara damai, peristiwa di Jawa Timur kemarin menunjukkan bahwa seruan pengepungan telah menyimpang dari karakter demokrasi dan malah menunjukkan semangat mobokrasi.
Mob pada dasarnya adalah istilah yang bernada ledekan (insulting expression) tentang masyarakat yang jumlahnya banyak, namun kurang terdidik. Jadi, lain dengan masyarakat demokrasi. Nah, pada saat kita merasa sudah berdemokrasi, selayaknyalah para elite menghindari cara-cara mobokrasi dan kita pun menolak penggunaan kekuatan massa jalanan.
(-)
Republika, 2008-09-10 09:42:00
Komentar Terakhir