Editorial Media Massa Indonesia

PEMERINTAH telah merancang subsidi langsung tunai (SLT) plus sebagai kompensasi untuk rakyat miskin yang kena dampak kenaikan BBM. Meski besaran kenaikan harga BBM belum diumumkan, SLT plus ini efektivitasnya di lapangan sangat diragukan dan tidak produktif. Program ini sepertinya bernuansa “belas kasih“.

Masih sama dengan alasan kenaikan BBM tahun 2005 pemerintah sudah tidak dapat menanggung beban subsisdi BBM yang saat ini mencapai Rp 200 trilyun lebih akibat kenaikan harga minyak dunia yang kini telah mencapai level 122 dolar per barel. Subsidi BBM sebesar itu dinilai tidak tepat sasaran karena hanya dinikmati lapisan masyarakat dari kalangan kelas menengah ke atas. Karena itu, masih seperti yang kemarin, pemerintah akan mengganti kenaikan ini dengan dana kompensasi terhadap keluarga miskin di setiap wilayah di Indonesia.

Pengalaman menunjukkan subsidi langsung tunai yang diberikan pemerintah saat menaikkan harga BBM banyak menimbulkan masalah. Selain tidak merata, bahkan banyak yang tidak tepat sasaran dan terjadi sejumlah kasus penyelewengan. Dampaknya banyak aparatur pemerintahan daerah di tingkat desa didemo warganya. Program menimbulkan kerawanan sosial yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh pemerintah.

Semua orang tahu, BBM merupakan komoditas ekonomi paling strategis dalam kehidupan masyarakat. Karenanya, kenaikan BBM akan sangat berpengaruh terhadap kenaikan harga bahan pokok sehari-hari. Tentu saja harga kebutuhan pokok masyarakat akan meningkat sedangkan daya beli masyarakat semakin menurun. Alur logika ini yang digunakan pemerintah sehingga mencetuskan program kompensasi pengurangan subsidi BBM yang dapat menyentuh langsung pada masyarakat miskin.

Sudah banyak program untuk rakyat miskin diluncurkan pemerintah. Ada jaring pengaman sosial (JPS) ketika Habibie jadi presiden, ada bantuan ternak, ada kompensasi kenaikan harga BBM, tetapi rakyat miskin bertambah. Mungkin dalam menyalurkan program rakyat miskin ini pemerintah tidak melihat secara teknis di lapangan, sehingga menimbulkan implikasi yang cukup luas di daerah penerima. Efektivitas dan tepat sasarannya diragukan. Oleh karena itu, perlu ada audit menyeluruh terhadap program rakyat miskin ini.

Tanpa evaluasi dan audit program, dikhawatirkan kerawanan sosial akan semakin parah dan bisa memicu konflik horizontal.

Pemerintah sudah selayaknya mengoreksi cara penyaluran bantuan tunai semacam ini. Dari realitas empiris yang terjadi di lapangan, ternyata banyak distorsi, anomali, serta seabrek keanehan lain, yang sebenarnya bisa dieliminasi sekecil mungkin bila persiapannya cukup matang. Data yang dipakai oleh BPS termasuk Bappenas, misalnya, jelas sudah tidak akurat lagi untuk memonitor jumlah orang miskin di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah selayaknya melibatkan segenap komponen masyarakat dan kalangan yang independen dan mandiri semacam lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang selama ini banyak menggeluti masalah kemiskinan.

Perlu diperkuat aspek pengawasan dan audit pengucuran dana tunai. Tidak tertutup kemungkinan dana ini akan dipolitisasi untuk kepentingan pilkada. Karenanya dalam penyaluran dana tunai ini perlu melibatkan para pengawas independen, sehingga setiap ada kecurangan akan langsung dicatat dan dilaporkan, serta ditindaklanjuti. Semuanya tentu dengan tujuan agar dana kompensasi ini dapat diterima oleh mereka yang berhak menerimanya. Jangan sampai dana ini justru mengalir ke orang miskin gadungan, atau mereka yang berpura-pura miskin, yang sebenarnya memiliki motivasi untuk mencari keuntungan sesaat. Melihat pengalaman buruk yang lalu harus ada solusi kongkret mengalihkan bantuan yang saat ini lebih bersifat belas kasihan menjadi program yang memunculkan kerja keras masyarakat.

Bali Post, 12 Mei 2008

BAHWA harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri akan dinaikkan tampaknya sudah pasti, karena Pemerintah tidak mampu menanggung besarnya subsidi bila harganya dipertahankan seperti sekarang. Tentu saja respons masyarakat atas rencana Pemerintah itu bermacam-macam.

Bagi mereka yang masuk dalam kelompok menengah ke atas, masalah ini tidak terlalu menjadi persoalan karena pada umumnya mereka cukup tahan menghadapi gejolak harga ini. Sebagian kalangan dunia usaha dan pengamat ekonomi bahkan mendesak Pemerintah agar segera mengumumkan kenaikan harga itu agar tidak terjadi ketidakpastian berkepanjangan dan spekulasi.
Sinar Harapan, 12 Mei 2008

Pada tahun 2009 akan diselenggarakan pemilihan umum legislatif dan pemilu presiden. Masa-masa sekarang ini adalah masa yang sensitif.

Bagi pemerintah, apalagi yang Presiden dan Wapresnya akan maju dalam pemilu, tahun itu tahun yang secara politik sensitif. Membuat peri kehidupan rakyat lebih sulit dengan, misalnya, menaikkan harga BBM dan harga kebutuhan pokok apa pun secara politik adalah kontraproduktif. Toh, pemerintah SBY-JK sudah memutuskan akan menaikkan harga BBM sampai sekitar 30 persen. Begitu diketahui publik, unjuk rasa menentang kenaikan marak di banyak tempat.

Benar argumen termasuk dari Presiden Yudhoyono yang mengatakan, jika mengikuti pertimbangan kepentingan politik Pemilu 2009, logis jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM, tetapi mencari alternatif lain. Alternatif lain juga sulit dan rumit, tetapi mungkin kesan dan dampaknya tidak sedramatis kenaikan harga BBM. Kita kemukakan argumen itu sekadar mencoba menempatkan proporsi. Proporsi dilematis yang kita hadapi. Kecuali kondisi domestik, persoalan berat yang kita hadapi sebagai bangsa, diperparah kondisi global, khususnya naiknya harga minyak dunia serta krisis pangan dunia. Alternatif untuk menghadapi kondisi dan situasi itu bagi kita terbatas dan dilematis.

Jika harga BBM dipertahankan, pemerintah harus menambah APBN untuk menaikkan subsidi BBM. Hal itu berarti, pemerintah harus mengurangi subsidi dan alokasi dana dari sektor lain, yang berarti juga menambah beban hidup rakyat banyak/di antaranya dana kesehatan, pendidikan, subsidi warga miskin. Terlepas dari fungsi BBM untuk industri. BBM juga menyediakan konsumsi untuk kemudahan dan kelancaran hidup warga menengah ke atas. Namun, bagi pemerintah dan publik, pilihan itu tidak enak, serba sulit, dan dilematis.

Kita kemukakan kondisi dilematis yang serba pelik, untuk menjelaskan duduknya perkara. Apabila kompensasinya? Kondisi sulit yang dilematis itu jangan sampai dibiarkan membuka peluang untuk mencari keuntungan sendiri dengan mengail di air keruh. Penegakan hukum harus diperkeras. Kompensasi untuk warga miskin, seperti program bantuan langsung tunai, diusahakan mencapai sasaran. Demikian pula program lainnya untuk warga miskin di bidang kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesehatan. Inilah kesempatan yang hendaknya menciptakan momentum. Yakni momentum, kita, pemerintah, dan publik mau dan mampu bekerja keras, tuntas, optimal melaksanakan kebijakan dan program terutama untuk warga miskin dan warga marjinal di lapangan. Bicara kita lumayan jago, juga membuat konsep dan rencana. Namun, pelaksanaan secara penuh, konsekuen dan konsisten, itulah kelemahan kita. Kondisi kritis, jelas menuntut semua pihak, terutama pemerintah dan pimpinannya bekerja lebih cekatan. Amat diperlukan kepemimpinan dan kinerja yang pasti, cepat, dan cekatan. Di mana-mana kondisi krisis dan kritis memerlukan kepemimpinan yang efektif dan efisien.

Kompas, Senin, 12 Mei 2008

Di Laut Kita Bangkrut

SEBAGAI negeri bahari, kita mestinya punya cara jitu menangkal penjarah laut. Bertahun-tahun ribuan kapal asing menjala ikan di perairan Indonesia bak menangguk di tambak sendiri. Jutaan ton sumber daya laut kita dicuri dan diangkut dengan kapal berbagai ukuran ke sejumlah negara.

Di tengah tindasan kemiskinan dan terpuruknya industri perikanan, situasi ini sungguh memprihatinkan. Apalagi jika melihat “perangkat perang” kapal asing yang dahsyat: pukat harimau atawa trawl, potasium, bahkan bom. Dampaknya tak terkira, sampai-sampai terumbu karang dan biota laut lainnya juga ambrol dan hubar-habir.

Alat-alat itulah yang dipakai dua lusin kapal asal Cina dan Thailand di Laut Arafuru, yang disergap patroli Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Maret lalu. Gerombolan maling ikan itu lebih dari 500 orang termasuk nakhoda kapal. Mereka berhasil mengisi perut kapal dengan ikan lebih dari 1.100 ton.

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) sudah mengingatkan seperempat dari 6,4 juta ton stok ikan di perairan Indonesia dijaring secara ilegal. Jika satu kilogram ikan tangkapan di pasar internasional dihargai US$ 2 saja, bangsa ini kehilangan kekayaan laut Rp 30 triliun per tahun.

Pemerintah tak perlu mencari kambing hitam dan berdalih bahwa kejahatan pemukatan liar (illegal fishing) sulit dicegah. Kalau pemerintah memang tak sanggup mengurus sendiri, dunia internasional bisa dimintai bantuan sebagaimana diatur Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) 1982.

Konvensi itu menyebutkan negara pantai seperti Indonesia wajib menetapkan kesanggupannya memanfaatkan sumber kekayaan wilayah ekonomi eksklusif. Apabila tak becus mengurus, negeri tersebut harus memberi negara lain kesempatan berkiprah, tentu saja melalui perjanjian.

Jangan sampai opsi itu diambil. Kalau mau sungguh-sungguh, sebenarnya pemerintah sudah punya panduan cara menertibkan kapal asing dalam kerangka pemberdayaan ekonomi nelayan nasional. Pada 2002, Indonesia telah memberlakukan registrasi ulang semua kapal asing yang beroperasi di wilayah ekonomi eksklusif.

Sampai pengujung 2007, semua kapal asing yang hendak melaut di perairan Indonesia wajib bermitra dengan industri perikanan lokal. Bentuknya bisa membangun pangkalan ikan atau berbagi investasi dengan industri perikanan domestik. Mekanismenya sudah ada. Kapal asing yang mengurus surat izin penangkapan ikan harus menunjukkan unit pangkalan ikan yang dijadikan mitra.

Model registrasi ini, di samping tetap memberikan peluang masuk kapal asing, dapat pula mendorong pertumbuhan industri perikanan lokal. Nelayan, yang sebelumnya cuma “jongos” kapal asing, terangkat derajatnya menjadi mitra. Akan lebih strategis jika pemerintah membangun industri armada penangkapan ikan. Sebab, pembatasan operasi kapal asing tanpa dibarengi pengadaan armada nasional sebagai pengganti akan sia-sia belaka.

Peran patroli keamanan juga bukan satu-satunya gantungan harapan. Segara Indonesia begitu luas, butuh armada besar dan personel terampil. Saat ini kapal patroli milik Departemen Kelautan dan Perikanan jumlahnya cuma 20 unit. Kebutuhan idealnya 50 unit. Peralatannya pun sering kalah canggih dibandingkan dengan kapal penjarah.

Baguslah ketika Departemen Kelautan dan Perikanan pada Februari lalu menggandeng Kepolisian serta Angkatan Laut dalam mencegah pencurian ikan. Alangkah mantapnya jika kerja sama itu juga diarahkan untuk memperlancar industri perikanan, misalnya menjamin kebutuhan bahan bakar nelayan agar tangkapan ikannya melimpah. Makin banyak nelayan melaut, tim patroli bisa pula mengajak mereka menangkal kapal asing yang mencoba menjarah.

Koran Tempo, Senin, 12 Mei 2008

Penanggung Jawab Minyak Indonesia

DALAM 10 tahun terakhir, dunia perminyakan Indonesia tidak terlepas dari sosok Purnomo Yusgiantoro. Dialah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dia menduduki jabatan ini sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri sampai dengan masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekarang ini.

Krisis yang sedang melanda negara ini sekarang berkaitan erat dengan pergerakan harga minyak di pasar dunia yang sama sekali berada di luar kemampuan kita untuk mengendalikannya. Namun, menurut kalkulasi pemerintah, krisis minyak yang memaksa kenaikan harga BBM tidak terelakkan disebabkan ketidakmampuan Indonesia meningkatkan produksi minyak mentah.

Di sinilah sesungguhnya malapetaka itu. Realisasi produksi minyak mentah atau lifting Indonesia selama ini tidak pernah melampaui angka 1 juta barel per hari. Tetapi, anehnya, dalam proyeksi penerimaan APBN, minyak mentah Indonesia selalu diasumsikan berada pada tingkat di atas 1 juta barel per hari.

Produksi minyak yang terus merosot, sekarang sekitar 900 ribu barel per hari, terjadi bersamaan dengan optimisme pemerintah yang tinggi bahwa di dalam perut bumi negeri ini tersimpan minyak mentah berlimpah. Lelang blok-blok eksplorasi terus diobral, tetapi hasilnya tidak memuaskan kalau tidak mau dikatakan nihil.

Antara keyakinan pemerintah dan realisasi produksi tidak sejalan. Kita tidak saja dirundung malapetaka harga minyak yang tidak terkontrol, tetapi juga dihajar bencana pembayaran cost recovery yang amat mahal.

Jadi, dalam dunia perminyakan, Indonesia menderita tiga kali. Menderita karena produksi yang terus merosot. Menderita karena harga yang tidak terkontrol. Dan dihajar lagi penderitaan oleh cost recovery yang mencekik. Para analis berpendapat, Indonesia akan menghadapi bencana sosial hebat bila harga minyak menyentuh US$150 per barel.

Bila tren sekarang tidak terbendung, harga US$150 per barel akan terjadi tahun ini juga. Harga minyak sekarang bertengger pada kisaran US$120 per barel.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil tanggung jawab luar biasa berani ketika memutuskan untuk menaikkan harga BBM dalam waktu dekat. Luar biasa berani karena keputusan menaikkan harga BBM mengingkari janji Presiden sebelumnya.

Pada titik ini, sudah sepatutnya kita bertanya, siapa sesungguhnya yang bertanggung jawab dalam kegagalan produksi minyak Indonesia?

Ketika asumsi APBN dikoreksi berulang kali, seakan-akan kegagalan itu adalah tanggung jawab Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian. Belum pernah kita mendengar Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan bertanggung jawab atas kegagalan lifting minyak Indonesia. Kegagalan yang menjerumuskan bangsa dan negara ke bencana yang mengerikan.

Kita tidak tahu apakah Presiden pernah meminta pertanggungjawaban dari menteri yang satu ini atas kegagalan produksi minyak nasional.

Media Indonesia, 12 Mei 2008