Archive for the 'Asap' Category

Gangguan Asap Tanggung Jawab Kita

- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya meminta maaf kepada negara tetangga kita, Singapura dan Malaysia, yang terkena dampak kabut asap dari Sumatra dan Kalimantan. Kedua negara itu memprotes dan mengeluhkan asap dari Indonesia yang mengganggu kesehatan dan kegiatan ekonomi. Sebenarnya gangguan juga kita rasakan di Tanah Air, namun memberikan pengertian ke dalam mungkin lebih mudah ketimbang menjelaskan kepada negara tetangga. Sebab, mereka hanyalah korban, meskipun harus dimaklumi menyelesaikan masalah kabut asap juga bukan perkara mudah. Komitmen pemerintah cukup kuat, dan kini telah menyiapkan dana Rp 100 miliar untuk menanggulangi kabut asap akibat kebakaran hutan di negara kita.

- Dalam percakapan via telepon, SBY secara khusus meminta maaf kepada Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong atas masalah tersebut. Permintaan maaf yang tulus tentu bisa diterima, namun persoalan terpenting, apakah segala sesuatunya segera dapat teratasi? Inilah yang tampaknya masih meragukan. SBY menjelaskan dua sebab yang paling pokok, yakni suhu udara yang sangat panas yang mencapai 37 derajad celcius dan pembukaan lahan baru dengan cara membakar hutan. Hanya dua, tetapi benar-benar sulit diatasi. Soal pembukaan lahan dengan membakar hutan adalah kebiasaan lama yang sulit diatasi. Sebab, cara itulah yang paling murah dan praktis untuk membuka lahan baru. Soal suhu panas juga merupakan situasi alam pada musim kemarau yang tak bisa dilawan.

- Semua baru sebatas komitmen. Namun setidaknya komitmen itu juga diperlukan, terutama agar kita tidak menjadi kurang nyaman hidup bertetangga karena ”ekspor” asap ke Singapura dan Malaysia sudah benar-benar menggangu. Komitmen penyiapan dana Rp 100 miliar yang antara lain untuk membuat hujan buatan dan bom air itu menjadi terlalu kecil dibanding dengan kebutuhan. Namun setidaknya hal itu bisa menunjukkan kepada dunia luar bahwa kita tidak diam dan membiarkan masalah tersebut. Indonesia juga akan meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang merupakan perjanjian tingkat regional pertama di dunia yang mensyaratkan sekelompok negara bekerja sama menanggulangi asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan.

- Kerja sama itu menjadi sesutu yang sangat urgen. Harus secara jujur diakui, kita kewalahan menghadapi masalah itu. Bukan hanya soal keterbatasan dana, melainkan juga menyangkut prasarana. Lebih-lebih negara kita juga masih belum selesai melakukan rekonstruksi pascabencana di mana-mana. Dari gempa dan tsunami di Aceh, gempa di DIY dan Jateng, erupsi Gunung Merapi sampai yang terakhir lumpur panas Lapindo Brantas yang masih belum juga memperoleh titik terang pengatasannya. Keterbatasan dana juga sangat dirasakan. Dana Rp 100 miliar tentu belum memadai, tetapi itu pun harus diambilkan dari sisa dana penanggulangan bencana. Padahal kita tahu, bencana lain bisa datang setiap saat tanpa pernah diduga sebelumnya.

- Bagaimanapun masalah ini menjadi tanggung jawab kita. Kita merasa tidak enak dan sudah meminta maaf. Apa artinya semua itu kalau masalahnya sendiri tak pernah bisa diselesaikan? Yang namanya gangguan asap akan tetap dirasakan dan nilai kerugian materialnya sangatlah besar. Kabut asap mengganggu Bandara Changi Singapura dan aktivitas di pelabuhan karena jarak pandang menjadi sangat dekat. Masih banyak gangguan lainnya. Belum lagi yang dirasakan di Tanah Air sendiri. Bagaimana kita mengimplementasikan tanggung jawab itu dalam langkah-langkah penanggulangan? Inilah yang perlu dipikirkan secara serius, dan kita tak perlu malu meminta bantuan dari negara tetangga. Mereka tentu akan berkepentingan karena pada akhirnya masalah yang ada di sini menjadi masalah mereka juga.

- Hal lain yang tidak kalah penting adalah langkah pengatasan dalam jangka menengah dan panjang. Sebab, soal kabut asap yang sampai mengganggu negara tetangga bukan satu dua kali terjadi. Sudah cukup sering dan tampaknya selalu berulang tanpa ada kemampuan mencegah sejak awal. Kalau penyebab utamanya -di luar soal cuaca yang sudah benar-benar di luar kemampuan manusia- belum diatasi maka jangan heran apabila kelak persoalan yang sama terjadi lagi, dan kita minta maaf lagi, begitu seterusnya. Harga diri bangsa dipertaruhkan. Bagaimanapun, rakyat di negara lain akan menilai bagaimana sebenarnya kita. Komitmen penting, namun itu belumlah cukup. Haruslah ada jaminan bahwa hal itu tidak akan terulang lagi. Sayang jaminan itu belum bisa dikeluarkan karena memang kita belum menyentuh akar masalahnya.

Suara Merdeka, Sabtu, 14 Oktober 2006

Menarik Pelajaran dari Masalah Asap

ASAP telah membuat citra dan kredibilitas Indonesia kini bertambah buruk. Akibat kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatra yang hingga saat ini belum bisa dipadamkan setelah membara selama beberapa bulan, kita menjadi sumber malapetaka bagi negara-negara tetangga.

Setiap hari, udara di negeri tetangga kita, khususnya di Malaysia dan Singapura, diliputi asap tebal kiriman dari Kalimantan dan Sumatra. Masyarakat di kedua negara tersebut jelas dirugikan. Tidak saja dari segi lingkungan hidup dan kesehatan, tetapi juga secara ekonomi. Seorang ahli ekonomi dari Nanyang Technological University Singapura, misalnya, memperkirakan kerugian Singapura akibat asap kita dalam satu bulan terakhir telah mencapai hampir Rp500 miliar.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang telah meminta maaf kepada PM Singapura Lee Hsien Loong dan PM Malaysia Abdullah Ahmad badawi. Pemerintah juga berjanji segera menanggulangi persoalan itu dengan lebih terkoordinasi, dengan rencana pengeluaran dana lebih besar, dan dengan penggunaan metode lebih terintegrasi. Namun, itu semua tidak mampu meyakinkan negara-negara tetangga bahwa kita mampu segera menyelesaikan persoalan yang terus berlangsung setiap tahun tanpa ada solusi permanen.

Karena itu, kemarin, para menteri terkait lingkungan hidup dari Malaysia, Singapura, Brunei, dan Thailand pun bertemu di Pekanbaru, Riau, khusus membahas upaya pencarian solusi asap secara lebih komprehensif.

Sudah seharusnya kita menyambut dengan tangan terbuka uluran baik negara tetangga yang akan membantu mengatasi persoalan kita. Apalagi, persoalan itu telah berkembang menjadi persoalan mereka juga. Namun, kita juga tidak boleh lupa untuk mempelajarinya dengan sungguh-sungguh serta mencamkannya.

Di sisi lain, pemerintah harus mengakui kegagalan besar dalam mengelola persoalan telah terjadi. Akibat kegagalan itu persoalan lebih besar telah muncul, yakni dengan meluasnya dampak asap kepada negara tetangga. Namun, introspeksi juga harus dilakukan. Kenapa hal itu sampai terjadi? Bagaimana agar masalah yang sama tidak muncul lagi tahun depan?

Karena itu, selain menerima dengan tangan terbuka bantuan negara lain, harus ada pula proses belajar dari pemerintah untuk memahami persoalan asap dan mengatasinya dengan cara sebaik-baiknya. Salah satu penyebab paling utama dari terus berulangnya persoalan asap adalah masalah sesungguhnya belum tuntas.

Sudah saatnya pemerintah membakukan sistem penanggulangan kebakaran hutan dan pemadaman asap secara lebih terpadu. Jangan sampai tahun depan persoalan yang sama muncul lagi.

Media Indonesia, Sabtu, 14 Oktober 2006

Seputar Asap

Setiap musim kemarau kita selalu diganggu asap. Sejumlah kota di Riau maupun Kalimantan disergap asap. Jarak pandang terganggu, aktivitas sosial dan ekonomi pun terganggu. Di laut lepas, di Selat Malaka, maupun di sejumlah sungai yang padat transportasi air menjadi sangat rawan kecelakaan. Sejumlah bandara sesekali tutup karena jarak pandang tak mencukupi untuk keselamatan penerbangan. Dua negara tetangga kita–Malaysia dan Singapura–terkena dampak yang sama.

Masalah itu selalu berulang, tak kunjung ada penyelesaian yang permanen. Padahal penyebabnya sudah jelas: Kebakaran hutan. Hal itu dilakukan oleh pemilik hak pengusahaan hutan (HPH) maupun oleh petani tradisional. Motifnya adalah untuk membuka lahan perkebunan baru maupun untuk lahan pertanian baru. Membuka lahan baru dengan membakar adalah cara yang paling hemat dan cepat. Berdasarkan foto satelit, juga bisa diketahui di mana saja ada titik-titik api yang menjadi pusat kebakaran tersebut. Namun, semua kemajuan teknologi itu sama sekali tak berpengaruh terhadap penanggulangan kebakaran hutan.

Kita seolah sudah kebal dan bebal terhadap semua persoalan. Apalagi masalahnya akan selesai dengan sendirinya begitu musim penghujan datang. Kita tak cukup punya kepedulian terhadap dampak kerusakan alam, hilangnya habitat flora dan flauna, maupun punahnya sejumlah spesies tumbuhan maupun binatang. Secara ekonomi juga sangat merugikan karena terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi maupun akibat kerusakan alamnya. Kesehatan warga yang terganggu tak pernah masuk dalam hitungan. Kita hanya resah setelah negara-negara tetangga menyampaikan protes.

Sebetulnya mudah saja menyelesaikan soal asap ini. Pertama, penegakan hukum. Di sini menjadi tugas pemerintah, termasuki kepolisian dan kejaksaan, untuk berhenti menjadi burung unta. Akhiri sikap kura-kura dalam perahu. Karena di lapangan sangat mudah melakukan identifikasi. Berhenti pula berapologi bahwa pelakunya adalah para peladang berpindah. Sebagian besar pembakaran hutan itu dilakukan pengusaha-pengusaha besar, termasuk investor asing. Rakyat kecil hanya dijadikan tameng, karena merekalah pelaku lapangan dan lebih karena persoalan kebutuhan makan belaka. Namun di sinilah rumitnya. Jika melibatkan uang dalam jumlah besar maka persoalannya menjadi dibuat seolah-olah pelik dan rumit. Ujungnya sederhana saja: Mentalitas korup. Maka penegakan hukum merupakan hal yang fundamental dalam menghentikan pembakaran hutan.

Kedua, benahi aspek kelembagaan. Selama ini, pemadaman kebakaran hutan ditangani secara interdep. Melibatkan banyak departemen, namun tanpa kejelasan komando. Semua saling menunggu. Ketika api mulai merajalela dan ketika asap sudah menyergap banyak kota dan negara, barulah semua berteriak. Sudah saatnya pemerintah membentuk kelembagaan yang lebih permanen, struktur komando yang lebih solid, serta kewenangan yang jelas. Dengan demikian, inisiatif, monitoring, bahkan pendanaannya pun menjadi lebih terencana. Kita tak bisa menyelesaikan suatu persoalan dengan ‘manajemen dadakan’ dan menunggu keputusan presiden. Seolah kita tak pernah belajar dan tak pernah memiliki ideologi kebangsaan yang kokoh. Sudah saatnya kita melihat persoalan ini dari sisi kelestarian alam, optimalisasi nilai ekonomi alam, kenyamanan warga negara, dan martabat bangsa.

Ketiga, padamkan di saat awal, bukan di saat akhir. Selama ini kita melakukan pemadaman ketika kebakaran sudah demikian luas. Hal itu justru hanya membantu para dalang kebakaran hutan tersebut. Kita membantu mereka menghentikan api yang memang sudah saatnya untuk dipadamkan. Kita harus mengeluarkan dana besar dengan membuat water boom, bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan berniat menyewa pesawat Ilyushin dari Rusia. Kita justru harus memadamkannya di saat api masih kecil. Dengan penegakan hukum yang baik, aparat yang relatif steril dari mental korup, dan pembenahan kelembagaan maka memadamkan api di saat awal merupakan keniscayaan. Dan, kita kembali seperti dulu lagi: Hutan hijau, langit bersih. Kita menjadi ‘eksportir’ asap hanya terjadi dalam beberapa dekade terakhir ini saja kok. Di saat aparat kita mulai keranjingan korupsi.

Republika, Kamis, 12 Oktober 2006

Sulitnya Melawan Teror Asap

ASAP beracun, terutama di Sumatra dan Kalimantan, kerap dituai tanpa perlu benih ditanam. Itulah hasil panen kebakaran hutan dan lahan yang menjadi ritual setiap tahun kala kemarau tiba. Sebuah ritual memalukan, bukan membanggakan.

Memalukan karena dari tahun ke tahun peristiwa itu selalu terjadi tanpa bisa diatasi. Juga, amat memalukan, lantaran asap beracun itu selalu diekspor ke negara tetangga. Indonesia pun lantas dicap sebagai negeri yang tak becus mengelola lingkungan.

Selain memalukan, bencana asap itu juga memprihatinkan. Sebab, dampaknya sungguh luar biasa. Ia tak hanya menggerogoti perekonomian, tapi juga sudah merenggut korban jiwa manusia.

Kecelakaan baik di darat, laut, maupun di udara kerap terjadi. Karena asap, sekolah di sejumlah daerah terpaksa diliburkan. Jumlah mereka yang terkena penyakit infeksi saluran pernapasan akut terus meningkat dari tahun ke tahun baik di Sumatra maupun Kalimantan. Warga pun terpaksa menggunakan masker untuk beraktivitas.

Selain itu, jalur penerbangan maupun di darat dan laut morat-marit. Bahkan pesawat Mandala terjerembap di parit usai mendarat di Bandara Juata Tarakan, Kalimantan Timur, Selasa (3/10) lalu, gara-gara tebalnya kabut asap. Pemerintah pun lalu berencana menutup 160 bandara di Sumatra dan Kalimantan.

Haruskah jatuh korban jiwa lebih banyak baru persoalan bencana asap ditangani serius? Jawabannya tentu saja tidak. Pemerintah mestinya melakukan edukasi bagaimana memajukan tingkat pengetahuan masyarakat tentang cara-cara pembukaan lahan yang benar.

Sejak lama, baik petani, pemilik perkebunan, maupun pemegang HPH mencari jalan termudah dan murah untuk membuka lahan baru. Caranya, ya itu dengan melakukan pembakaran. Padahal, cara-cara seperti itu sudah tergolong primitif dan berisiko tinggi. Adalah kewajiban pemerintah mengubah pola berpikir primitif tersebut ke arah yang lebih inovatif.

Penanganan asap sepertinya tak pernah belajar dari pengalaman. Solusi tak pernah dan tak mau dicari. Minimnya alokasi dana dalam penanganan asap mencerminkan rendahnya sense of crisis. Padahal, dana pengelolaan hutan di Republik ini mencapai triliunan rupiah. Jangan-jangan dana itu masuk pundi-pundi pribadi, bukan terpakai untuk mencari solusi.

Kebakaran hutan adalah fakta ironis. Ironis bahwa kita punya banyak harta, yakni hutan, tetapi tak bisa merawat dan menjaganya. Pemerintah pun akhirnya pasrah. Pemerintah hanya bisa menunggu datangnya musim penghujan untuk memerangi teror asap yang mengganas itu. Ini artinya, kalau musim hujan terlambat datang, akan kian banyak yang menderita karena asap.

Media Indonesia, Sabtu, 07 Oktober 2006

Ada Asap, Ada Flu Burung

Kompas, Rabu, 04 Oktober 2006

Adalah sebuah kenyataan bahwa ada dua masalah yang terus menuntut perhatian, yakni soal kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap dan flu burung.

Mengapa kita mempersoalkan kedua hal itu? Sebab, baik masalah kebakaran hutan maupun kasus flu burung bukan barang baru. Sejak beberapa lama kita mengingatkan agar kedua hal itu mendapat perhatian khusus karena pengaruhnya langsung terhadap kehidupan masyarakat banyak.

Warga yang tinggal di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan berbulan-bulan harus hidup di tengah kepungan asap karena pembakaran hutan. Selain tidak bisa beraktivitas secara bebas, mereka juga sangat terganggu. Bahkan, seperti terjadi di Kalimantan Tengah, sepasang suami istri yang sedang mengendarai motor menabrak bagian belakang truk karena jarak pandang yang terganggu asap sehingga sang suami meninggal.

Gugatan kita, mengapa meski berulang-ulang diingatkan, persoalannya tidak kunjung tertangani. Bahkan tidak hanya itu, keadaannya malah semakin buruk. Jumlah penerbangan yang harus dibatalkan akibat asap semakin banyak, sementara korban penderita flu burung dan bahkan yang meninggal terus meningkat.

Pertanyaannya, apakah kita mengerjakan tugas yang seharusnya kita lakukan itu? Ataukah kita tidak cukup peka dan cukup peduli untuk mengambil tindakan?

Tentunya terlalu berlebihan kalau dikatakan kita tidak melakukan apa-apa. Kita percaya bahwa langkah tindakan sudah diambil. Hanya saja, efektivitasnya dirasakan kurang dan bahkan tidak ada.

Mengapa hal itu bisa terjadi? Kita menangkap adanya masalah kelemahan koordinasi. Tidak adanya kesatuan pemikiran dan tindakan membuat kerja keras yang sudah dilakukan menjadi tidak efektif.

Kita memang sangat lemah dalam hal koordinasi itu. Meski telah dibentuk yang namanya tim nasional, komisi nasional, atau apa pun namanya, dalam praktiknya ketika harus diaplikasikan di lapangan, egoisme sektoral, egoisme departemental itu begitu kuatnya sehingga koordinasi selalu menghadapi hambatan.

Apalagi kemudian kita dihadapkan kepada kepemimpinan, leadership, yang kurang kuat. Penunjukan pejabat yang tidak didasarkan atas pertimbangan kompetensi, kemampuan terbaik membuat yang namanya ketua tim, hanya menjadi macan kertas yang tidak berdaya.

Tentunya yang sangat dibutuhkan sekarang adalah efektivitas. Kebakaran hutan hanya bisa dikendalikan apabila ada kepemimpinan yang efektif dan juga tegas sehingga tidak mengenal kompromi. Yang terpenting, langkah tindakan penyelamatan warga dan pengendalian kebakaran hutan bisa terlaksana.

Hal yang sama berlaku dalam pengendalian penyebaran penyakit flu burung. Bagaimana mungkin dengan jumlah penderita yang terus meningkat, apa yang dilakukan hanya terbatas pada sosialisasi di televisi. Yang kita butuhkan adalah tindakan nyata dan terorkestrasi untuk bisa mengendalikan penyebaran penyakit itu.

Sepanjang cara kerja kita masih seperti ini, jangan heran masalah asap dan flu burung akan terus ada.


Blog Stats

  • 696,530 hits
September 2014
S S R K J S M
« Feb    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.