Archive for the 'Harga BBM' Category

Menggugat Harga BBM

Menarik sekaligus memprihatinkan mencermati pemberitaan media, terutama terkait perseteruan dan serangan terhadap kebijakan pemerintah akhir-akhir ini.

Kasus terakhir menyangkut indikasi penalangan Grup Bakrie dan desakan penurunan harga BBM.

Dalam kasus Bakrie, arahnya bahkan tak lagi proporsional karena serangan sudah personal, bahkan mengarah ke gerakan pendongkelan Menkeu oleh kelompok tertentu karena penolakan tegasnya terhadap langkah penyelamatan Bakrie yang saham tiga perusahaan publiknya jatuh di bursa.

Dalam kasus harga BBM, pemerintah dikeroyok beramai-ramai oleh DPR dan pengamat karena menolak menurunkan harga BBM bersubsidi di tengah kecenderungan terpuruknya harga minyak mentah dunia, hingga di bawah 70 dollar AS/barrel. Dalam kasus harga BBM, pemerintah terlihat lebih kompak. Berbeda dengan kasus penalangan terhadap Bakrie yang menunjukkan pejabat pemerintah sendiri terbelah ke dalam dua kubu.

Terkait bail out, rasanya kita semua sepakat, tidak selayaknya dalam kondisi kesulitan yang dihadapi perekonomian dan rakyat sekarang ini, negara lagi-lagi menalangi konglomerat besar, siapa pun dia dan apa pun alasannya. Tidak akan adil bagi rakyat yang kehidupannya sudah sulit jika mereka kembali harus menanggung beban dari sepak terjang pelaku bisnis.

Dalam kasus BBM, masing-masing memiliki rasionalitas sendiri. Argumen mereka yang menghendaki BBM diturunkan, harga minyak mentah dunia sudah di bawah 70 dollar AS/barrel dan Pertamina sudah diuntungkan dengan harga sekarang. Penurunan harga BBM juga akan menolong daya beli rakyat yang babak belur akibat tingginya inflasi. Langkah ini sekaligus akan menyelamatkan sektor riil karena membaiknya daya beli akan meningkatkan permintaan dan menciptakan pasar bagi sektor rill yang terpukul dampak krisis global. Turunnya harga BBM akan membantu menekan inflasi.

Penolakan pemerintah menurunkan harga BBM lebih dilandasi belum jelasnya arah harga minyak mentah ke depan. Jika pemerintah terlalu cepat menurunkan, bisa jadi dalam beberapa bulan ke depan mereka akan dipaksa menaikkan lagi jika harga minyak kembali naik.

Terlepas dari logika argumen yang ada, ada satu hikmah yang pantas dicatat, yakni pelajaran bagi pemerintah. Ini mungkin bukan semata problem komunikasi, tetapi bisa jadi wujud dari tidak adanya lagi kepercayaan kepada pemerintah. Masyarakat telanjur melihat pemerintah tidak peka terhadap kesulitan rakyatnya.

Jika harga BBM harus naik setiap kali harga minyak mentah naik demi keekonomian, tetapi sulit turun jika minyak mentah turun, lalu apa fungsi negara sesuai Pasal 33 UUD 45? Mengapa mereka begitu cepat mengatakan tidak untuk menurunkan harga, sementara ketika menaikkan harga mereka memaksa rakyat harus menerima dan memahami kesulitan yang dihadapi keuangan negara tanpa memberikan pilihan lain kepada masyarakat.

Kompas, Senin, 27 Oktober 2008 | 00:28 WIB

Rakyat yang Tak Kunjung Disejahterakan

Ketika mengikuti berita-berita persiapan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2008 ini, kesan apa yang dominan hinggap di benak Anda? Apa saja pasti bisa muncul sesuai dengan ”experience of spirit” masing-masing. Tergantung dari sudut mana kita menandai, dari sudut mana pula merasa berkepentingan. Kita terutama menangkap momen penting pengalaman pertama masyarakat provinsi ini memilih pemimpin secara langsung di era reformasi, namun pada saat yang sama juga menangkap kesan tidak ada sesuatu yang istimewa, rutin, dan nyaris bakal sama dengan pilkada di tingkat kabupaten atau kota.

Pilgub, seperti halnya sebuah pilkada, idealnya adalah harapan. Suatu kehendak politik untuk mengarungi kehidupan baru dengan visi baru, kesegaran baru, harapan baru. Rakyat memilih untuk mencoba merakit masa depan, karena hakikatnya sebuah pilihan adalah menatap ke depan, dan tidak terbelenggu oleh keadaan di belakang. Secara sederhana dapat dikatakan, harapan baru itu terbebankan pada mereka yang berani tampil mencalonkan diri sebagai pemimpin. Bukankah lewat berbagai teknik pemasarannya, mereka berupaya untuk merebut hati rakyat Jateng bahwa visi mereka itulah yang menjanjikan harapan?

Yang tidak sederhana, selama 10 tahun bergulirnya reformasi, realisasi harapan itu tak kunjung dirasakan. Transisi dari alam otoritarian ke demokrasi belum mewujudkan harapan untuk hidup lebih sejahtera. Kenyataannya, bukankah rakyat masih terlilit mahalnya harga kebutuhan pokok, kemiskinan dan pengangguran tetap tinggi, sedangkan penegakan hukum juga masih memanggungkan liatnya ”solidaritas elite” untuk tidak tersentuh gerakan antikorupsi? Malah realitas lain terpanggungkan dengan sempurna, yakni ketergerusan kepercayaan rakyat karena ”kesejahteraan” yang memusat lewat fenomena ”elite heavy”.
Sejauh ini diketengahkan justifikasi bahwa demokrasi kita masih transisional, proses pendewasaannya membutuhkan waktu. Pada sisi lain, pusat-pusat pendidikan demokrasi melalui partai politik cenderung tidak bisa dijadikan contoh pembelajaran. Yang lebih dominan justru pemanggungan konflik-konflik internal parpol, perilaku korup para elite partai yang duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif, juga elite yang lebih sibuk dengan diri sendiri dan kelompoknya. Kalau demokrasi malah ”ditikam” di jantung demokrasi itu sendiri, bagaimana menanam kepercayaan rakyat sebagai investasi membangun karakter bangsa?

Benar, pesta demokrasi rakyat seperti pilgub diyakini menjadi bagian dari proses pendidikan dan pendewasaan politik, tetapi jika tidak didasari komitmen keteladanan para elite, apa yang bisa diharapkan? Bagaimana mendorong pendewasaan politik rakyat tetapi mereka sendiri malah tidak cukup memberi contoh tentang kedewasaan? Sedikit-banyak pasti rakyat mencatat sejumlah perilaku calon pemimpinnya: apakah patut atau tidak patut dinilai sebagai gambaran figur yang menjanjikan pencerahan. Kepercayaan rakyatlah yang nantinya dipertaruhkan, dan salah besar jika mereka bergerak atas kepentingan pribadi atau kelompok.

Sepuluh tahun reformasi kiranya belum memberi gambaran cerah tentang perbaikan nasib rakyat. Kita masih terjebak dalam demokrasi prosedural, belum menyentuh substansi perbaikan. Karakter utama yang didobrak oleh gerakan mahasiswa pada Mei 1998 hakikatnya adalah perubahan perilaku. Namun di tengah eforia yang menggelombang selama 10 tahun ini, kita justru menyaksikan reformasi ”diambil alih” oleh kekuatan-kekuatan yang lebih sibuk mementingkan diri dan kelompoknya. Tiap kali kita dibuai oleh harapan, antara lain melalui proses pilkada, tetapi tiap kali pula harapan penyejahteraan itu terbenting oleh realitas pahit.

Suara Merdeka, 12 Mei 2008

Audit Dana Kompensasi BBM

PEMERINTAH telah merancang subsidi langsung tunai (SLT) plus sebagai kompensasi untuk rakyat miskin yang kena dampak kenaikan BBM. Meski besaran kenaikan harga BBM belum diumumkan, SLT plus ini efektivitasnya di lapangan sangat diragukan dan tidak produktif. Program ini sepertinya bernuansabelas kasih“.

Masih sama dengan alasan kenaikan BBM tahun 2005 pemerintah sudah tidak dapat menanggung beban subsisdi BBM yang saat ini mencapai Rp 200 trilyun lebih akibat kenaikan harga minyak dunia yang kini telah mencapai level 122 dolar per barel. Subsidi BBM sebesar itu dinilai tidak tepat sasaran karena hanya dinikmati lapisan masyarakat dari kalangan kelas menengah ke atas. Karena itu, masih seperti yang kemarin, pemerintah akan mengganti kenaikan ini dengan dana kompensasi terhadap keluarga miskin di setiap wilayah di Indonesia.

Pengalaman menunjukkan subsidi langsung tunai yang diberikan pemerintah saat menaikkan harga BBM banyak menimbulkan masalah. Selain tidak merata, bahkan banyak yang tidak tepat sasaran dan terjadi sejumlah kasus penyelewengan. Dampaknya banyak aparatur pemerintahan daerah di tingkat desa didemo warganya. Program menimbulkan kerawanan sosial yang mungkin tidak pernah terpikirkan sebelumnya oleh pemerintah.

Semua orang tahu, BBM merupakan komoditas ekonomi paling strategis dalam kehidupan masyarakat. Karenanya, kenaikan BBM akan sangat berpengaruh terhadap kenaikan harga bahan pokok sehari-hari. Tentu saja harga kebutuhan pokok masyarakat akan meningkat sedangkan daya beli masyarakat semakin menurun. Alur logika ini yang digunakan pemerintah sehingga mencetuskan program kompensasi pengurangan subsidi BBM yang dapat menyentuh langsung pada masyarakat miskin.

Sudah banyak program untuk rakyat miskin diluncurkan pemerintah. Ada jaring pengaman sosial (JPS) ketika Habibie jadi presiden, ada bantuan ternak, ada kompensasi kenaikan harga BBM, tetapi rakyat miskin bertambah. Mungkin dalam menyalurkan program rakyat miskin ini pemerintah tidak melihat secara teknis di lapangan, sehingga menimbulkan implikasi yang cukup luas di daerah penerima. Efektivitas dan tepat sasarannya diragukan. Oleh karena itu, perlu ada audit menyeluruh terhadap program rakyat miskin ini.

Tanpa evaluasi dan audit program, dikhawatirkan kerawanan sosial akan semakin parah dan bisa memicu konflik horizontal.

Pemerintah sudah selayaknya mengoreksi cara penyaluran bantuan tunai semacam ini. Dari realitas empiris yang terjadi di lapangan, ternyata banyak distorsi, anomali, serta seabrek keanehan lain, yang sebenarnya bisa dieliminasi sekecil mungkin bila persiapannya cukup matang. Data yang dipakai oleh BPS termasuk Bappenas, misalnya, jelas sudah tidak akurat lagi untuk memonitor jumlah orang miskin di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah selayaknya melibatkan segenap komponen masyarakat dan kalangan yang independen dan mandiri semacam lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang selama ini banyak menggeluti masalah kemiskinan.

Perlu diperkuat aspek pengawasan dan audit pengucuran dana tunai. Tidak tertutup kemungkinan dana ini akan dipolitisasi untuk kepentingan pilkada. Karenanya dalam penyaluran dana tunai ini perlu melibatkan para pengawas independen, sehingga setiap ada kecurangan akan langsung dicatat dan dilaporkan, serta ditindaklanjuti. Semuanya tentu dengan tujuan agar dana kompensasi ini dapat diterima oleh mereka yang berhak menerimanya. Jangan sampai dana ini justru mengalir ke orang miskin gadungan, atau mereka yang berpura-pura miskin, yang sebenarnya memiliki motivasi untuk mencari keuntungan sesaat. Melihat pengalaman buruk yang lalu harus ada solusi kongkret mengalihkan bantuan yang saat ini lebih bersifat belas kasihan menjadi program yang memunculkan kerja keras masyarakat.

Bali Post, 12 Mei 2008

Skema Lain di Luar BLT

BAHWA harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri akan dinaikkan tampaknya sudah pasti, karena Pemerintah tidak mampu menanggung besarnya subsidi bila harganya dipertahankan seperti sekarang. Tentu saja respons masyarakat atas rencana Pemerintah itu bermacam-macam.

Bagi mereka yang masuk dalam kelompok menengah ke atas, masalah ini tidak terlalu menjadi persoalan karena pada umumnya mereka cukup tahan menghadapi gejolak harga ini. Sebagian kalangan dunia usaha dan pengamat ekonomi bahkan mendesak Pemerintah agar segera mengumumkan kenaikan harga itu agar tidak terjadi ketidakpastian berkepanjangan dan spekulasi.
Sinar Harapan, 12 Mei 2008

Masa-masa Dilematis

Pada tahun 2009 akan diselenggarakan pemilihan umum legislatif dan pemilu presiden. Masa-masa sekarang ini adalah masa yang sensitif.

Bagi pemerintah, apalagi yang Presiden dan Wapresnya akan maju dalam pemilu, tahun itu tahun yang secara politik sensitif. Membuat peri kehidupan rakyat lebih sulit dengan, misalnya, menaikkan harga BBM dan harga kebutuhan pokok apa pun secara politik adalah kontraproduktif. Toh, pemerintah SBY-JK sudah memutuskan akan menaikkan harga BBM sampai sekitar 30 persen. Begitu diketahui publik, unjuk rasa menentang kenaikan marak di banyak tempat.

Benar argumen termasuk dari Presiden Yudhoyono yang mengatakan, jika mengikuti pertimbangan kepentingan politik Pemilu 2009, logis jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM, tetapi mencari alternatif lain. Alternatif lain juga sulit dan rumit, tetapi mungkin kesan dan dampaknya tidak sedramatis kenaikan harga BBM. Kita kemukakan argumen itu sekadar mencoba menempatkan proporsi. Proporsi dilematis yang kita hadapi. Kecuali kondisi domestik, persoalan berat yang kita hadapi sebagai bangsa, diperparah kondisi global, khususnya naiknya harga minyak dunia serta krisis pangan dunia. Alternatif untuk menghadapi kondisi dan situasi itu bagi kita terbatas dan dilematis.

Jika harga BBM dipertahankan, pemerintah harus menambah APBN untuk menaikkan subsidi BBM. Hal itu berarti, pemerintah harus mengurangi subsidi dan alokasi dana dari sektor lain, yang berarti juga menambah beban hidup rakyat banyak/di antaranya dana kesehatan, pendidikan, subsidi warga miskin. Terlepas dari fungsi BBM untuk industri. BBM juga menyediakan konsumsi untuk kemudahan dan kelancaran hidup warga menengah ke atas. Namun, bagi pemerintah dan publik, pilihan itu tidak enak, serba sulit, dan dilematis.

Kita kemukakan kondisi dilematis yang serba pelik, untuk menjelaskan duduknya perkara. Apabila kompensasinya? Kondisi sulit yang dilematis itu jangan sampai dibiarkan membuka peluang untuk mencari keuntungan sendiri dengan mengail di air keruh. Penegakan hukum harus diperkeras. Kompensasi untuk warga miskin, seperti program bantuan langsung tunai, diusahakan mencapai sasaran. Demikian pula program lainnya untuk warga miskin di bidang kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesehatan. Inilah kesempatan yang hendaknya menciptakan momentum. Yakni momentum, kita, pemerintah, dan publik mau dan mampu bekerja keras, tuntas, optimal melaksanakan kebijakan dan program terutama untuk warga miskin dan warga marjinal di lapangan. Bicara kita lumayan jago, juga membuat konsep dan rencana. Namun, pelaksanaan secara penuh, konsekuen dan konsisten, itulah kelemahan kita. Kondisi kritis, jelas menuntut semua pihak, terutama pemerintah dan pimpinannya bekerja lebih cekatan. Amat diperlukan kepemimpinan dan kinerja yang pasti, cepat, dan cekatan. Di mana-mana kondisi krisis dan kritis memerlukan kepemimpinan yang efektif dan efisien.

Kompas, Senin, 12 Mei 2008

Penanggung Jawab Minyak Indonesia

Penanggung Jawab Minyak Indonesia

DALAM 10 tahun terakhir, dunia perminyakan Indonesia tidak terlepas dari sosok Purnomo Yusgiantoro. Dialah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dia menduduki jabatan ini sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri sampai dengan masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekarang ini.

Krisis yang sedang melanda negara ini sekarang berkaitan erat dengan pergerakan harga minyak di pasar dunia yang sama sekali berada di luar kemampuan kita untuk mengendalikannya. Namun, menurut kalkulasi pemerintah, krisis minyak yang memaksa kenaikan harga BBM tidak terelakkan disebabkan ketidakmampuan Indonesia meningkatkan produksi minyak mentah.

Di sinilah sesungguhnya malapetaka itu. Realisasi produksi minyak mentah atau lifting Indonesia selama ini tidak pernah melampaui angka 1 juta barel per hari. Tetapi, anehnya, dalam proyeksi penerimaan APBN, minyak mentah Indonesia selalu diasumsikan berada pada tingkat di atas 1 juta barel per hari.

Produksi minyak yang terus merosot, sekarang sekitar 900 ribu barel per hari, terjadi bersamaan dengan optimisme pemerintah yang tinggi bahwa di dalam perut bumi negeri ini tersimpan minyak mentah berlimpah. Lelang blok-blok eksplorasi terus diobral, tetapi hasilnya tidak memuaskan kalau tidak mau dikatakan nihil.

Antara keyakinan pemerintah dan realisasi produksi tidak sejalan. Kita tidak saja dirundung malapetaka harga minyak yang tidak terkontrol, tetapi juga dihajar bencana pembayaran cost recovery yang amat mahal.

Jadi, dalam dunia perminyakan, Indonesia menderita tiga kali. Menderita karena produksi yang terus merosot. Menderita karena harga yang tidak terkontrol. Dan dihajar lagi penderitaan oleh cost recovery yang mencekik. Para analis berpendapat, Indonesia akan menghadapi bencana sosial hebat bila harga minyak menyentuh US$150 per barel.

Bila tren sekarang tidak terbendung, harga US$150 per barel akan terjadi tahun ini juga. Harga minyak sekarang bertengger pada kisaran US$120 per barel.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil tanggung jawab luar biasa berani ketika memutuskan untuk menaikkan harga BBM dalam waktu dekat. Luar biasa berani karena keputusan menaikkan harga BBM mengingkari janji Presiden sebelumnya.

Pada titik ini, sudah sepatutnya kita bertanya, siapa sesungguhnya yang bertanggung jawab dalam kegagalan produksi minyak Indonesia?

Ketika asumsi APBN dikoreksi berulang kali, seakan-akan kegagalan itu adalah tanggung jawab Menteri Keuangan dan Menko Perekonomian. Belum pernah kita mendengar Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro mengatakan bertanggung jawab atas kegagalan lifting minyak Indonesia. Kegagalan yang menjerumuskan bangsa dan negara ke bencana yang mengerikan.

Kita tidak tahu apakah Presiden pernah meminta pertanggungjawaban dari menteri yang satu ini atas kegagalan produksi minyak nasional.

Media Indonesia, 12 Mei 2008

Menata Sistem Kompensasi Kenaikan Harga BBM

Mengantisipasi kemarahan publik oleh karena kenaikan drastis BBM, pemerintah membuat kebijakan yang populis dengan memberikan subsidi dalam bentuk uang cash kepada rakyat berpenghasilan di bawah Rp 700.000. Pemerintah berkesimpulan bahwa dengan memberikan uang cash sebesar Rp 100.000 per keluarga yang dikategorikan miskin akan bisa mengimbangi pengeluaran oleh karena kenaikan harga BBM.
Sesungguhnya publik tidak menduga sebelumnya bahwa pemerintah akan menaikkan harga BBM hingga 30 persen. Bahkan lebih tragis lagi, kenaikan harga BBM bisa berada di kisaran 50 persen. Sehingga mau tidak mau, menimbulkan gejolak pasca penetapan kenaikan tersebut.
Selama ini pemerintah memberikan kompensasi kenaikan harga BBM dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi rakyat miskin. Persoalan selama ini adalah soal data penduduk miskin. Ini persoalan yang sungguh pelik. Artinya bagaimana pemerintah menentukan dan mengkategorikan rakyat sebagai miskin?
Indikator gaji sebesar Rp 700.000 sebagai ukuran merupakan ukuran yang debatable, apalagi di tengah masyarakat Indonesia yang saat ini mayoritas memiliki pekerjaan di sektor informal, yang tidak jelas memiliki gaji bulanan.
Pengalaman selama ini banyak data yang kacau. Oleh karena itu, tak jarang juga pemberian BLT menuai kritik. Kemudian ada satu pokok persoalan yang selama ini sering diabaikan. Misalnya soal bukti legal terkait dengan penghasilan.
Bagi mereka yang bekerja di sektor formal, slip gaji tentu bisa menjadi satu ukuran bagi orang yang memiliki pekerjaan tetap. Lantas bagaimana dengan pedagang tradisional, pedagang kaki lima, petani, dan berbagai usaha ekonomi informal lainnya.
Lebih rumit lagi bagaimana memverifikasi dan mendaftarkan seluruh warga yang miskin adalah urusan administrasi yang akan memakan waktu panjang, sementara di depan mata rakyat sudah berada dalam kelaparan dan kesulitan.
Kita masih belum bicara bahwa setiap kepala desa atau lurah punya semacam gengsi masing-masing, di mana mereka acapkali menutupi bahwa di daerahnya sedikit atau tidak ada yang kelaparan atau sangat miskin, untuk mendapatkan penghargaan sebagai desa atau lurah yang warganya maju. Padahal, fakta bisa berbicara lain. Selain itu, pada umumnya rakyat miskin tidak punya akses terhadap elit di tingkat desa atau kelurahan. Akses kepada kepala desa atau kelurahan biasanya hanya dimiliki orang terpandang atau kelas elit desa, sehinga walaupun ada bantuan seperti subsidi BBM, akan disalahgunakan dan dipergunakan oleh jejaring kepala desa yang selama ini terjalin.
Pengalaman kebijakan pemerintah masa lalu seperti pemberian Raskin, JPS dan pinjaman lunak desa ternyata hanya dinikmati segelintir orang yang punya akses kepada pejabat pemerintah di tingkat desa atau kelurahan. Kita berharap mudah-mudahan birokrasi kita mau berubah dari jaman orde baru yang berlaku sistem ‘peras kain’. Sang pemeras pertama yakni tingkat yang lebih tinggi dari birokrasi mendapat atau menyunat lebih besar, dan kelas bawah yang terendah harus mendapatkan tetesan terakhir dari sisa perasan birokrasi atasannya.
Akhirnya rakyat juga yang menjadi korban. Kita mengharapkan supaya pemerintah memperketat pengawasan, melibatkan bukan hanya aparat desa saja seperti pengurus desa atau pengurus kelurahan, tetapi pengawasan subsidi BBM diharapkan dilakukan oleh semua elemen masyarakat. Dengan demikian, subsidi BBM dapat kita pastikan akan diterima oleh orang yang benar-benar membutuhkan. (*)

Sinar Indonesia Baru, 10 Mei 2008


Blog Stats

  • 704,326 hits
November 2014
S S R K J S M
« Feb    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.