Archive for the 'Hukum' Category



Mau Dibawa ke Mana, Pak

Fiat justitia ruat caelum. Biarpun langit runtuh, hukum harus tetap ditegakkan.
Sebaiknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono konsisten berpegang pada konstitusi di tengah suara bising politikus yang mendesak pemerintah memaafkan bekas presiden Soeharto. Konstitusi memang tidak memberikan hak prerogatif kepada Presiden RI untuk memberi pengampunan sebelum proses pengadilan selesai.
Indonesia, yang dibalut korupsi stadium gawat, memerlukan seorang pemimpin yang sanggup memastikan persamaan hak dan kewajiban warga negara di muka hukum—seperti spirit adagium Latin tadi. Indonesia perlu panglima yang mengedepankan aturan, ketimbang sekadar menyenangkan sejumlah kolega dan bekas bos. Bertahan di posisi ini tak mudah, juga mendatangkan banyak kecaman dari mereka yang ingin Soeharto dimaafkan dengan berbagai motifnya. Kecaman akan semakin nyaring seiring dengan semakin gawatnya kesehatan pilar Orde Baru yang berkuasa 32 tahun itu.
Di lantai lima Rumah Sakit Pusat Pertamina, sekarang kakek 86 tahun itu tak jelas benar keadaannya, ”tertidur” atau ”ditidurkan”. Ia terserang infeksi sistemik. Kelangsungan hidupnya bergantung pada berbagai mesin dengan selang yang menancapi tubuh lemahnya. Pasti banyak orang iba melihat betapa sulit ia berjalan menemui Sang Pencipta.
Presiden tentu boleh bersimpati, membesuknya berkali-kali, tapi tak perlu terjebak melakukan sesuatu yang tak perlu. Pengampunan cuma-cuma, selain tidak pernah diminta oleh Soeharto dan keluarganya, bisa menyulitkan masa depan Presiden Yudhoyono dan Indonesia.
Presiden SBY akan dituduh tidak menjalankan Ketetapan MPR Nomor XI/1998 yang masih berlaku. Ketetapan itu merumuskan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, termasuk pemberantasan korupsi terhadap siapa pun, juga mantan presiden Soeharto dan kroninya. Kita tahu, semua rezim pasca-1998 tidak ada yang melaksanakan aturan hukum itu. Tapi Presiden Yudhoyono akan menerima gugatan paling keras karena saat-saat akhir Soeharto justru terjadi pada masa pemerintahannya.
Pemberian maaf tanpa pengadilan bisa menjadi gerendel yang mengunci pintu masuk pengungkapan kasus-kasus kroni Soeharto. Mudah dibayangkan, seandainya kelak para kroni diseret ke pengadilan, mereka pasti buang badan dan berdalih hanya menjalankan instruksi Soeharto. Tanpa keputusan Soeharto bersalah, entah melalui proses hukum atau politik, semua gugatan ke alamat kroni Soeharto gampang ditekuk. Artinya, penguasaan sumber-sumber ekonomi oleh para kroni—buah penunjukan langsung, peraturan dan instruksi presiden, atau katebelece Soeharto—di berbagai sektor usaha tidak akan bisa ditinjau ulang, apalagi diakhiri.
Secara politis, pemberian ampun gratis kepada Soeharto merugikan Yudhoyono. Popularitasnya menuju Pemilu 2009 bakal terkuras bila ia memberi ampun, sementara pesaing terkuatnya saat ini, bekas presiden Megawati Soekarnoputri, sulit dibayangkan akan mendahului pemberian maaf itu. Megawati pasti tak pernah lupa keadaan buruk dan serba kekurangan yang dialami Bung Karno menjelang wafat pada masa kekuasaan Soeharto.
Ini saat SBY meneguhkan keyakinan bahwa pemberian maaf akan mengundang anggapan bahwa para pemimpin negara ”kebal hukum”. Ini preseden buruk yang mesti dihindari. Maka, silakan saja bekas Ketua MPR Amien Rais, Wakil Ketua Fraksi PAN Drajad Wibowo, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR Mahfudz Siddiq, Ketua DPR Agung Laksono, bekas menteri Yusril Ihza Mahendra, berlomba menganjurkan maaf untuk Soeharto dengan berbagai motifnya. Dari mereka yang mengaku barisan reformis ini seharusnya rakyat ingin mendengar pembelaan pada korban pelanggaran hak asasi manusia, termasuk korban kecurangan ekonomi dan politik di bawah Orde Baru.
Seperti yang kami tulis di kolom ini pekan lalu, pengadilan tak pernah menyeret orang sakit. Jika di masa sehat saja tak ada pemerintahan yang sanggup membawa Soeharto ke meja hijau, sekarang ini tidak pantas berpura-pura serius mau menyidangkan jenderal bintang lima itu.
Lagipula, yang diributkan sekarang hanya kasus yayasan, ”ranting kecil” dari ”pohon besar” masalah dugaan korupsi Soeharto. Kasus pokok, yaitu penyalahgunaan wewenang dan jabatan, yang membuat hidup kroni dan anak-anaknya gemah ripah loh jinawi sampai hari ini, sama sekali belum dijamah pemerintah.
Jadi, jangan dulu bicara tentang peradilan kilat sehari seperti usul Buyung Nasution atau peradilan in-absentia. Mulai saja dengan mendata dan menyelidiki sejumlah skandal politik dan ekonomi di masa Soeharto. Setelah semua dokumen lengkap, semua saksi bicara, pemerintah pasti lebih mantap memilih mau ke mana membawa kasus Soeharto ini—jalur hukum atau politik.
Pengalaman selama ini terus-terang membuat kami ragu-ragu tentang kesungguhan politik pemerintah untuk melakukannya. Tapi siapa tahu kami keliru, dan publik mendadak bertempik-sorak menerima kejutan dari Istana—seperti ketika publik mendengar kabar lengsernya Soeharto dulu.

Majalah Tempo, 21 Januari 2008

Jangan Persulit Warga Negara

Pernyataan tata kelola pemerintahan yang baik atau good corporate governance selalu didengungkan oleh elite politik, penyelenggara negara, dan tokoh masyarakat. Harapannya agar negeri ini dikelola secara transparan dan jujur. Penyelenggara negara punya integritas disertai moral yang terjaga baik. Tata kelola pemerintahan yang baik ini melingkupi aspek luas, tidak saja menjangkau unsur pemerintah dalam arti sempit, tetapi juga unsur negara, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dalam konteks saat ini, ketika masyarakat menuntut adanya pemerintahan yang jujur, transparan, dan punya akuntabilitas yang tinggi, salah satu aspek yang hendak dicapai adalah hilangnya praktek kotor dalam pengelolaan pemerintahan.

Seperti kita ketahui, terlepas dari berbagai teori ilmu pemerintahan (negara), kita masyarakat awam hanya mengerti bahwa terbentuknya pemerintahan tidak lain untuk melayani kepentingan rakyat banyak, bukan untuk keuntungan segelintir penyelenggara negara, apalagi penyelenggara negara yang korup. Dibentuknya penyelenggara negara sejatinya dimaksudkan untuk melayani kepentingan rakyat. Itu sebabnya pemerintah, yudikatif, dan legislatif dibentuk. Lembaga-lembaga ini dimaksudkan untuk melayani, sekali lagi, melayani kepentingan rakyat, sehingga rakyat dapat hidup di negeri ini dengan adil, tenteram, dan punya keteraturan.

Tata kelola pemerintahan yang baik antara lain dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Jika itu terselenggara maka dapat dipastikan praktek-praktek korupsi yang merugikan rakyat bisa dihindari.

Pertanyaannya, apakah negeri ini sudah punya pola tata kelola pemerintahan yang baik? Bagaimana jika satu undang-undang untuk kepentingan rakyat ternyata dalam prakteknya di lapangan tidak bisa berjalan sesuai harapan? Itu sebabnya kita sangat prihatin jika ada peraturan untuk kepentingan rakyat tidak bisa dijalankan. Apalagi setelah ditelusuri tidak berjalannya undang-undang itu hanya disebabkan oleh kemasabodohan serta pengaruh mentalitas yang buruk dari oknum penyelenggara negara. Banyak peraturan di negeri ini yang dimaksudkan untuk melayani kepentingan rakyat kadang-kadang tak bisa dijalankan, sehingga rasa keadilan rakyat terusik dan terabaikan. Hak-hak rakyat menjadi terabaikan lantaran mentalitas buruk oknum penyelenggara negara. Salah satunya adalah implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang di dalamnya diatur kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campur. Meskipun UU ini sudah cukup lama diundangkan, tapi nyatanya di lapangan masih saja timbul kesulitan, sehingga banyak warga negara yang dirugikan. Apakah UU ini belum disosialisasikan dengan baik? Atau memang ada unsur kesengajaan?

Dalam praktek penyelenggaraan negara, khususnya yang menyangkut pelayanan publik, kita memang masih sering menjumpai oknum-oknum yang mempersulit warga. Keluhan masyarakat dalam pengurusan berbagai surat-surat keterangan hingga perizinan masih kita dengar. Kita geram bila sampai mendengar pernyataan oknum pejabat “mengapa harus dipermudah bila bisa dipersulit!”

Dalam pola tata kelola pemerintahan yang baik sejatinya berbagai pola pikir buruk dan koruptif tidak boleh lagi kita dengar. Rakyat tidak boleh dipersulit, tapi sebaliknya rakyat harus mendapatkan haknya dengan semestinya. Itu sebabnya kita mendorong pemerintah-(an) di negeri ini untuk melaksanakan kewajibannya melayani kepentingan rakyat. Kita tidak boleh lagi mendengar jeritan ketidakadilan warga negara yang hak-haknya terabaikan lantaran UU tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kurangnya sosialisasi terhadap pelaksanaan undang-undang itu tidak boleh menjadi dalih yang berakibat dirugikannya warga negara.

Suara Pembaruan, 15/1/08

Penciptaan Hukum dan Ketidakpastian Hukum

TAHUN 2007 ditutup dengan bertambahnya ketidakpastian hukum. Bukan sembarang ketidakpastian hukum, karena ketidakpastian hukum yang baru ini diciptakan Mahkamah Agung.

Sebaliknya, Mahkamah Agung justru berpandangan ia telah melakukan penemuan hukum dengan keputusannya. Putusannya seharusnya dipandang sebagai sumbangan untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan tentang sengketa pilkada.

Keputusan yang menghebohkan itu adalah keputusan Mahkamah Agung untuk melaksanakan pilkada ulang di empat kabupaten di Sulawesi Selatan. Padahal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hanya memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk memutus keberatan penghitungan suara dan bukan memutus pilkada ulang.

Maka, terjadilah komplikasi hukum. Di satu pihak, Mahkamah Agung menilai dirinya melakukan penemuan hukum (hal yang memang diperbolehkan), tetapi di lain pihak, Mahkamah Agung dapat dinilai telah melakukan pelanggaran kewenangan yang diberikan undang-undang (hal yang mestinya tidak diperbolehkan).

Pembuat undang-undang memang tidak bermaksud membuka peluang bagi adanya pilkada ulang. Pembuat undang-undang menginginkan adanya kepastian hukum. Itulah sebabnya, pembentuk undang-undang hanya memberi kewenangan Mahkamah Agung untuk memutuskan perkara sengketa perhitungan suara, dan keputusannya bersifat final dan mengikat. Tenggat waktunya pun dibuat cepat dan ketat.

Akan tetapi, Mahkamah Agung kali ini terlalu inovatif dengan melakukan penemuan hukum, yaitu memerintahkan pilkada ulang, kiranya tanpa menyadari bahwa tidak ada aturan mengenai pilkada ulang. Akibatnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan tidak tahu bagaimana caranya melakukan pilkada ulang.

Komplikasi semakin parah karena DPRD provinsi tidak memiliki kewenangan lain kecuali meneruskan pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan. Lagi pula, sejauh diketahui publik, Mahkamah Agung tidak membatalkan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang menetapkan pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang sebagai pemenang pilkada.

Persoalan baru pun timbul, apa yang akan dilakukan Presiden? Melantik atau tidak melantiknya? Besar kemungkinan Presiden tidak mengambil tindakan apa pun sebab menanti adanya kepastian hukum.

Pikiran yang tentu saja ada dasarnya, yaitu percaya bahwa sengketa pilkada itu harus diatasi dengan jalur hukum. Jalur hukum itu tidak bisa lain, harus melalui Mahkamah Agung, karena Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan bahwa pilkada langsung bukanlah rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksudkan oleh konstitusi.

Padahal yang sekarang menjadi masalah justru Mahkamah Agung. Mahkamah Agung telah melakukan penemuan hukum yang menimbulkan kekosongan hukum dengan hasil tidak ada kepastian hukum. Singkatnya, kesemrawutan hukum.

Kalau keputusan Mahkamah Agung yang membuat hukum semrawut, apa yang harus dilakukan? Salah satu jawabnya agaknya harus dicari pada kompetensi hakim agung yang dikaitkan dengan semacam code of conduct. Hakim agung sebaiknya tahu diri, tidak duduk sebagai majelis hakim dalam perkara yang di luar kompetensinya.

Bila kompetensi buruk, sedangkan otoritas keputusan final dan mengikat, maka akan sangat celaka bila mengira diri telah membuat penemuan hukum, padahal yang dihasilkan kesemrawutan hukum.

Media Indonesia, 3 Januari 2008

Kontroversi Putusan MA!

Kita sengaja membikin judul di atas untuk menegaskan betapa kontroversinya putusan Mahkamah Agung soal pemilihan kepala daerah Sulawesi Selatan.

Putusan MA itu merupakan sebuah drama demokrasi di Indonesia. Sebelumnya, KPU Sulsel menetapkan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang sebagai pemenang pilkada. Amin Syam-Mansyur Ramli, yang diajukan Partai Golkar, mengajukan keberatan ke MA. Selisih suara memang tipis: 1.432.572:1.404.910.

MA mengabulkan sebagian permohonan Amin Syam dan memerintahkan KPU Sulsel mengulang pilkada di empat kabupaten. Selain baru pertama kali terjadi dalam sejarah pilkada Indonesia, putusan itu telah melampaui kewenangan hakim agung dalam memutuskan sengketa pilkada dan mengabulkan sesuatu yang tidak diminta (ultra petita) oleh pemohon.

Putusan itu tidak bulat. Hakim agung senior yang sekaligus Ketua Majelis Paulus Effendi Lotulung dan Djoko Sarwoko kalah suara dengan tiga hakim lainnya, Hakim Nyakpa, Mansyur Kartayasa, dan Abdul Manan. Voting dilakukan ketika MA terdesak batas waktu penyelesaian sengketa pilkada yang hanya 14 hari.

Paulus dan Djoko berpendapat, kewenangan MA dalam sengketa pilkada dibatasi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun Peraturan MA No 6/2005. Undang-undang memberi MA kewenangan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan KPUD dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar. Bukan pilkada ulang!

Namun, tiga hakim lainnya- yang sebelum menjadi hakim berprofesi sebagai dosen, jaksa, dan hakim agama—mempunyai pendapat berbeda. Mereka memutuskan pilkada Sulsel di empat kabupaten diulang dalam waktu tiga hingga enam bulan. Putusan itu melampaui kewenangan yang diberikan undang-undang dan melampaui tuntutan pemohon yang hanya mempersoalkan penghitungan suara di Gowa, Bone, dan Bantaeng. Tetapi dalam putusannya, MA memasukkan juga Tana Toraja.

Putusan itu berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, memicu eskalasi politik lokal dan tentunya mempunyai konsekuensi biaya. Problem lainnya adalah akan berakhirnya tugas KPU Sulsel pada Mei 2008.

Dari sisi prosedur, memang putusan MA bersifat final dan mengikat. Namun, UU MA memberi tempat untuk melakukan peninjauan kembali jika memang terjadi kesalahan nyata dalam putusan sebelumnya. Preseden soal itu sudah ada. MA pernah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memenangkan Badrul Kamal sebagai Wali Kota Depok. Putusan PT Jawa Barat itu dikoreksi MA dan MA kemudian memenangkan Nur Mahmudi Ismail sebagai Wali Kota Depok.

Mengacu pada kasus Depok, peninjauan kembali merupakan salah satu langkah hukum yang perlu dipikirkan. Namun, yang perlu disadari dari drama demokrasi itu adalah bahwa pada akhirnya kekuasaan seharusnya bukanlah tujuan akhir. Kekuasaan adalah alat pengabdian dan pengabdian itu bisa dilakukan di mana saja!

Kompas, Sabtu, 22 Desember 2007

Mengajak Masyarakat Taat Hukum

Langkah tersulit dalam upaya demokratisasi adalah menjalankan perilaku demokrasi mulai dari diri sendiri. Apalagi bagi masyarakat Indonesia yang baru kembali melangkah ke demokrasi sembilan tahun silam, setelah selama 32 tahun terkungkung dalam penjara besi sistem otoriter Orde Baru. Kita memang membutuhkan waktu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Terlebih feodalisme juga masih kental dalam masyarakat kita.

Dari sikap-sikap demokratis yang dijalankan oleh setiap individu itulah nantinya menjadi sebuah koloni besar yang kuat dalam berdemokrasi. Kita tidak bisa berharap banyak demokrasi akan tumbuh subur bila masyarakat sendiri tidak mau berdemokrasi dalam dirinya sendiri. Lembaga-lembaga demokrasi yang kita bangun sejak Reformasi 1998 hanyalah sebuah prosedur demokrasi yang pertumbuhannya akan semakin baik bila dipupuki oleh perilaku demokratis dari setiap individu.

Salah satu perilaku demokrasi yang paling penting adalah menaati peraturan hukum yang berlaku. Apa pun bentuk produk hukum, suka atau tidak suka, masyarakat harus mematuhinya. Demokrasi tanpa penegakan hukum hanya melahirkan anarkisme. Sifat-sifat destruktif inilah yang harus kita hindari. Bukan hanya menimbulkan kekacauan dan merugikan masyarakat luas, anarkisme juga kian menjauhkan kita dari upaya-upaya demokratisasi.

Insiden perusakan mobil operasional Dishub DKI oleh para pelanggar lajur busway di kawasan Senen, Jakarta Pusat, awal pekan lalu, bisa dijadikan momentum untuk melihat seberapa besar individu-individu mau menaati hukum. Tindakan hukum seharusnya dijatuhkan kepada semua pelanggar. Tidak hanya anggota Dishub yang –kalau benar– mengeluarkan surat bukti pelanggaran (tilang) yang merupakan wewenang polisi, tetapi juga masyarakat yang melanggar hukum dengan masuk ke lajur busway. Perlu dicek kebenarannya apakah polisi memang membiarkan mereka masuk ke lajur khusus itu.

Sudah menjadi pemandangan umum, banyak pengendara roda dua maupun empat (kebanyakan mobil mewah!) yang menyerobot ke lajur busway. Mereka sering melakukannya ketika polisi tak ada di mulut-mulut lajur khusus itu. Tidak jarang pula karena ”kebaikan” polisi dengan alasan lalu lintas sedang macet sehingga dibiarkan nyelonong ke lajur tersebut.

Namun, tindakan itu tentu saja melegalkan sebuah pelanggaran hukum. Sebab, sudah jelas terpampang tanda verboden di setiap lajur khusus busway. Kalaupun mau melegalkannya, tetapkan saja jam-jam khusus yang boleh masuk ke lajur itu.

Bagi petugas Dishub, kita tentu mengapresiasi langkah-langkah yang mereka lakukan untuk menegakkan hukum terkait lajur busway. Tetapi, kritik kita terhadap mereka adalah lakukanlah itu di mulut-mulut masuk lajur busway, sehingga langsung bisa menghadang kendaraan yang mencoba menyerobot lajur itu. Jangan menjaga di mulut keluar lajur busway, yang terkesan sengaja menjebak pengendara sehingga terjadilah insiden seperti telah disebutkan di atas.

Insiden busway di Jakarta itu baru bagian kecil dari perilaku demokrasi setiap individu yang bisa kita lihat. Siapa pun haruslah menaati hukum, bila ingin demokrasi di negeri ini tumbuh subur. Terlebih petugas, seperti polisi, seharusnyalah mengajak masyarakat taat pada hukum. Bukan malah mengajak melanggarnya. Termasuk menertibkan para pelanggar lajur busway.

Republika, Sabtu, 30 Juni 2007


Blog Stats

  • 693,463 hits
Agustus 2014
S S R K J S M
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.