Archive for the 'Hukum' Category



Penciptaan Hukum dan Ketidakpastian Hukum

TAHUN 2007 ditutup dengan bertambahnya ketidakpastian hukum. Bukan sembarang ketidakpastian hukum, karena ketidakpastian hukum yang baru ini diciptakan Mahkamah Agung.

Sebaliknya, Mahkamah Agung justru berpandangan ia telah melakukan penemuan hukum dengan keputusannya. Putusannya seharusnya dipandang sebagai sumbangan untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan tentang sengketa pilkada.

Keputusan yang menghebohkan itu adalah keputusan Mahkamah Agung untuk melaksanakan pilkada ulang di empat kabupaten di Sulawesi Selatan. Padahal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hanya memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk memutus keberatan penghitungan suara dan bukan memutus pilkada ulang.

Maka, terjadilah komplikasi hukum. Di satu pihak, Mahkamah Agung menilai dirinya melakukan penemuan hukum (hal yang memang diperbolehkan), tetapi di lain pihak, Mahkamah Agung dapat dinilai telah melakukan pelanggaran kewenangan yang diberikan undang-undang (hal yang mestinya tidak diperbolehkan).

Pembuat undang-undang memang tidak bermaksud membuka peluang bagi adanya pilkada ulang. Pembuat undang-undang menginginkan adanya kepastian hukum. Itulah sebabnya, pembentuk undang-undang hanya memberi kewenangan Mahkamah Agung untuk memutuskan perkara sengketa perhitungan suara, dan keputusannya bersifat final dan mengikat. Tenggat waktunya pun dibuat cepat dan ketat.

Akan tetapi, Mahkamah Agung kali ini terlalu inovatif dengan melakukan penemuan hukum, yaitu memerintahkan pilkada ulang, kiranya tanpa menyadari bahwa tidak ada aturan mengenai pilkada ulang. Akibatnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan tidak tahu bagaimana caranya melakukan pilkada ulang.

Komplikasi semakin parah karena DPRD provinsi tidak memiliki kewenangan lain kecuali meneruskan pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan. Lagi pula, sejauh diketahui publik, Mahkamah Agung tidak membatalkan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang menetapkan pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang sebagai pemenang pilkada.

Persoalan baru pun timbul, apa yang akan dilakukan Presiden? Melantik atau tidak melantiknya? Besar kemungkinan Presiden tidak mengambil tindakan apa pun sebab menanti adanya kepastian hukum.

Pikiran yang tentu saja ada dasarnya, yaitu percaya bahwa sengketa pilkada itu harus diatasi dengan jalur hukum. Jalur hukum itu tidak bisa lain, harus melalui Mahkamah Agung, karena Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan bahwa pilkada langsung bukanlah rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksudkan oleh konstitusi.

Padahal yang sekarang menjadi masalah justru Mahkamah Agung. Mahkamah Agung telah melakukan penemuan hukum yang menimbulkan kekosongan hukum dengan hasil tidak ada kepastian hukum. Singkatnya, kesemrawutan hukum.

Kalau keputusan Mahkamah Agung yang membuat hukum semrawut, apa yang harus dilakukan? Salah satu jawabnya agaknya harus dicari pada kompetensi hakim agung yang dikaitkan dengan semacam code of conduct. Hakim agung sebaiknya tahu diri, tidak duduk sebagai majelis hakim dalam perkara yang di luar kompetensinya.

Bila kompetensi buruk, sedangkan otoritas keputusan final dan mengikat, maka akan sangat celaka bila mengira diri telah membuat penemuan hukum, padahal yang dihasilkan kesemrawutan hukum.

Media Indonesia, 3 Januari 2008

Kontroversi Putusan MA!

Kita sengaja membikin judul di atas untuk menegaskan betapa kontroversinya putusan Mahkamah Agung soal pemilihan kepala daerah Sulawesi Selatan.

Putusan MA itu merupakan sebuah drama demokrasi di Indonesia. Sebelumnya, KPU Sulsel menetapkan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang sebagai pemenang pilkada. Amin Syam-Mansyur Ramli, yang diajukan Partai Golkar, mengajukan keberatan ke MA. Selisih suara memang tipis: 1.432.572:1.404.910.

MA mengabulkan sebagian permohonan Amin Syam dan memerintahkan KPU Sulsel mengulang pilkada di empat kabupaten. Selain baru pertama kali terjadi dalam sejarah pilkada Indonesia, putusan itu telah melampaui kewenangan hakim agung dalam memutuskan sengketa pilkada dan mengabulkan sesuatu yang tidak diminta (ultra petita) oleh pemohon.

Putusan itu tidak bulat. Hakim agung senior yang sekaligus Ketua Majelis Paulus Effendi Lotulung dan Djoko Sarwoko kalah suara dengan tiga hakim lainnya, Hakim Nyakpa, Mansyur Kartayasa, dan Abdul Manan. Voting dilakukan ketika MA terdesak batas waktu penyelesaian sengketa pilkada yang hanya 14 hari.

Paulus dan Djoko berpendapat, kewenangan MA dalam sengketa pilkada dibatasi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun Peraturan MA No 6/2005. Undang-undang memberi MA kewenangan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan KPUD dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar. Bukan pilkada ulang!

Namun, tiga hakim lainnya- yang sebelum menjadi hakim berprofesi sebagai dosen, jaksa, dan hakim agama—mempunyai pendapat berbeda. Mereka memutuskan pilkada Sulsel di empat kabupaten diulang dalam waktu tiga hingga enam bulan. Putusan itu melampaui kewenangan yang diberikan undang-undang dan melampaui tuntutan pemohon yang hanya mempersoalkan penghitungan suara di Gowa, Bone, dan Bantaeng. Tetapi dalam putusannya, MA memasukkan juga Tana Toraja.

Putusan itu berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, memicu eskalasi politik lokal dan tentunya mempunyai konsekuensi biaya. Problem lainnya adalah akan berakhirnya tugas KPU Sulsel pada Mei 2008.

Dari sisi prosedur, memang putusan MA bersifat final dan mengikat. Namun, UU MA memberi tempat untuk melakukan peninjauan kembali jika memang terjadi kesalahan nyata dalam putusan sebelumnya. Preseden soal itu sudah ada. MA pernah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memenangkan Badrul Kamal sebagai Wali Kota Depok. Putusan PT Jawa Barat itu dikoreksi MA dan MA kemudian memenangkan Nur Mahmudi Ismail sebagai Wali Kota Depok.

Mengacu pada kasus Depok, peninjauan kembali merupakan salah satu langkah hukum yang perlu dipikirkan. Namun, yang perlu disadari dari drama demokrasi itu adalah bahwa pada akhirnya kekuasaan seharusnya bukanlah tujuan akhir. Kekuasaan adalah alat pengabdian dan pengabdian itu bisa dilakukan di mana saja!

Kompas, Sabtu, 22 Desember 2007

Mengajak Masyarakat Taat Hukum

Langkah tersulit dalam upaya demokratisasi adalah menjalankan perilaku demokrasi mulai dari diri sendiri. Apalagi bagi masyarakat Indonesia yang baru kembali melangkah ke demokrasi sembilan tahun silam, setelah selama 32 tahun terkungkung dalam penjara besi sistem otoriter Orde Baru. Kita memang membutuhkan waktu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Terlebih feodalisme juga masih kental dalam masyarakat kita.

Dari sikap-sikap demokratis yang dijalankan oleh setiap individu itulah nantinya menjadi sebuah koloni besar yang kuat dalam berdemokrasi. Kita tidak bisa berharap banyak demokrasi akan tumbuh subur bila masyarakat sendiri tidak mau berdemokrasi dalam dirinya sendiri. Lembaga-lembaga demokrasi yang kita bangun sejak Reformasi 1998 hanyalah sebuah prosedur demokrasi yang pertumbuhannya akan semakin baik bila dipupuki oleh perilaku demokratis dari setiap individu.

Salah satu perilaku demokrasi yang paling penting adalah menaati peraturan hukum yang berlaku. Apa pun bentuk produk hukum, suka atau tidak suka, masyarakat harus mematuhinya. Demokrasi tanpa penegakan hukum hanya melahirkan anarkisme. Sifat-sifat destruktif inilah yang harus kita hindari. Bukan hanya menimbulkan kekacauan dan merugikan masyarakat luas, anarkisme juga kian menjauhkan kita dari upaya-upaya demokratisasi.

Insiden perusakan mobil operasional Dishub DKI oleh para pelanggar lajur busway di kawasan Senen, Jakarta Pusat, awal pekan lalu, bisa dijadikan momentum untuk melihat seberapa besar individu-individu mau menaati hukum. Tindakan hukum seharusnya dijatuhkan kepada semua pelanggar. Tidak hanya anggota Dishub yang –kalau benar– mengeluarkan surat bukti pelanggaran (tilang) yang merupakan wewenang polisi, tetapi juga masyarakat yang melanggar hukum dengan masuk ke lajur busway. Perlu dicek kebenarannya apakah polisi memang membiarkan mereka masuk ke lajur khusus itu.

Sudah menjadi pemandangan umum, banyak pengendara roda dua maupun empat (kebanyakan mobil mewah!) yang menyerobot ke lajur busway. Mereka sering melakukannya ketika polisi tak ada di mulut-mulut lajur khusus itu. Tidak jarang pula karena ”kebaikan” polisi dengan alasan lalu lintas sedang macet sehingga dibiarkan nyelonong ke lajur tersebut.

Namun, tindakan itu tentu saja melegalkan sebuah pelanggaran hukum. Sebab, sudah jelas terpampang tanda verboden di setiap lajur khusus busway. Kalaupun mau melegalkannya, tetapkan saja jam-jam khusus yang boleh masuk ke lajur itu.

Bagi petugas Dishub, kita tentu mengapresiasi langkah-langkah yang mereka lakukan untuk menegakkan hukum terkait lajur busway. Tetapi, kritik kita terhadap mereka adalah lakukanlah itu di mulut-mulut masuk lajur busway, sehingga langsung bisa menghadang kendaraan yang mencoba menyerobot lajur itu. Jangan menjaga di mulut keluar lajur busway, yang terkesan sengaja menjebak pengendara sehingga terjadilah insiden seperti telah disebutkan di atas.

Insiden busway di Jakarta itu baru bagian kecil dari perilaku demokrasi setiap individu yang bisa kita lihat. Siapa pun haruslah menaati hukum, bila ingin demokrasi di negeri ini tumbuh subur. Terlebih petugas, seperti polisi, seharusnyalah mengajak masyarakat taat pada hukum. Bukan malah mengajak melanggarnya. Termasuk menertibkan para pelanggar lajur busway.

Republika, Sabtu, 30 Juni 2007

Hukum Vs Teror

Kapolri, Jenderal Sutanto, kemarin memohon permakluman kita bahwa penanganan terorisme bisa jadi menggunakan cara ”luar biasa”. Maka, ia berharap kasus yang menimpa Yusron Mahmudi tidak dikembangkan. Yusron –polisi menyebutnya pula sebagai Abu Dujana– ditembak dari belakang dalam jarak dekat di depan tiga anak-anaknya saat penangkapan pada 9 Juni lalu.

Reaksi keras atas cara penangkapan datang dari Komisi III DPR. Mereka meminta pengusutan kasus ini dengan berkirim surat kepada Kapolri, Komnas HAM, dan Komnas Perlidungan Anak. Mereka menilai polisi penembak Yusron telah melanggar hukum karena menembak dari belakang dan tersangka saat itu dalam posisi sudah tertangkap.

Sebagaimana sikap DPR, kita tak hendak mencampuri proses hukum, termasuk dakwaan terhadap Yusron. Terorisme adalah ancaman besar tidak saja bagi keamanan bangsa tapi juga untuk kemanusiaan. Kita mendukung upaya polisi yang tak kenal lelah untuk mengejar tokoh-tokoh kunci terorisme dan membongkar jaringannya hingga ke akar.

Dalam dukungan itu, kita perlu mengingatkan Polri untuk tetap menempuh jalur hukum. Kita tak perlu menjadi polisi untuk tahu bahwa menembak orang yang sudah ditangkap, dari belakang, dalam jarak dekat, di depan anak-anak, adalah pelanggaran hukum. Kita pun tak melihat penghargaan terhadap HAM pada peristiwa itu.

Pelanggaran hukum pada cara penanganan kasus terorisme hanya memberi peluang bagi bebasnya tersangka. Sayangnya, hal ini begitu sering terjadi. Bahkan, sampai muncul anggapan di masyarakat dalam aksi-aksi penangkapan, terutama oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror, bahwa yang terjadi adalah ”penculikan”.

Kita perlu menjaga momentum penanganan terorisme yang tampaknya sedang mendapat angin baik. Dukungan ormas-ormas besar Islam, seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, sangat kuat saat ini. Hal ini jelas tak kalah pentingnya dibanding dukungan dana Australia dan Amerika Serikat. Polri tak dapat hanya memuaskan satu kalangan –katakanlah donor– dan melupakan pendukung lainnya.

Bagaimanapun, saat ini muncul kecemasan bahwa kampanye antiterorisme hanya untuk memuaskan negara adikuasa dan memojokkan kelompok Islam. Polri dapat menepis kecemasan itu. Tidak dengan jargon, tentunya, melainkan dengan cara berpikir dan bertindak. Wacana pengumpulan sidik jari santri, misalnya, jangan pernah muncul lagi.

Melihat begitu mudahnya kelompok teroris menyusup di tengah masyarakat, kita justru kian sadar akan perlunya dukungan masyarakat. Hal yang kita inginkan adalah garis jelas antara penjahat yang melanggar hukum dan masyarakat yang taat hukum. Kejelasan antara hukum dan kejahatan akan berbuahkan dukungan bagi tindakan antiterorisme.

Maka, jangan sampai tindakan aparatur hukum justru merusak dukungan itu. Masyarakat mendambakan keamanan saat bekerja, bermasyarakat, beribadah. Mereka takkan pernah bermimpi suatu ketika, secara tiba-tiba, beralih peran dari warga biasa menjadi ”gembong teroris”.

Republika, Rabu, 20 Juni 2007

Kerusuhan Mei Luka Sepanjang Sejarah

KERUSUHAN Mei 1998 telah menjadi luka bangsa yang tak kunjung disembuhkan. Ada kesan ia dibiarkan menjadi rasa sakit yang menyiksa bangsa ini. Rasa sakit yang bisa jadi akan dibawa sepanjang sejarah. Itu jika tak ada kemauan negara untuk mengungkap dan menghukum mereka yang terlibat kejahatan.

Harus diingatkan lagi, kerusuhan Mei yang diawali penembakan empat mahasiswa Universitas Trisakti menewaskan sedikitnya 1.250 manusia. Mereka umumnya terpanggang di pusat-pusat perbelanjaan yang sengaja dibakar, sebagian lagi mati dianiaya secara biadab.

Kerusuhan Mei bukanlah sejarah masa lalu yang jauh. Ia belum genap 10 tahun. Artinya, masih amat banyak saksi mata yang bisa dimintai keterangan. Masih banyak yang bisa dengan baik mengingat peristiwa itu untuk penyelidikan. Tapi, negara seperti tak punya kemauan baik untuk melakukannya.

Sudah pasti, kerusuhan Mei jika terus dibiarkan, akan menjadi paradoks reformasi yang getir. Yang akan membuat bangsa ini tergagap setiap bicara sejarahnya sendiri. Bayangkan, ia peristiwa yang mengawali reformasi, tapi tragedi itu tak bisa dibereskan oleh pemerintahan reformasi sendiri. Spirit reformasi yang menggelegak ternyata kalah nyali melawan rezim gangster yang menistakan kemanusiaan.

Alangkah aneh. Empat presiden hasil reformasi, sejak BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan kini Susilo Bambang Yudhoyono, tak berdaya mengungkap kerusuhan Mei. Mereka tak becus mengusut kejahatan kelas tinggi itu. Padahal, pola-pola aksi kejahatan itu sama. Membakar pusat perbelanjaan, penjarahan, dan penganiayaan terhadap etnik Tionghoa. Itu tak mungkin dilakukan orang-orang biasa. Pastilah direncanakan dengan matang dan dikerjakan orang-orang yang amat terlatih.

Dengan kenyataan itu, publik pun tak bisa disalahkan jika menduga negara melindungi mereka yang terlibat kejahatan kelas berat itu. Atau para penjahat melawan dengan kekuatan luar biasa sehingga negara tak berdaya? Tetapi, mungkinkah negara tak berdaya? Karena itu, dugaan pertamalah yang mungkin benar.

Faktanya berbagai upaya pengungkapan Tragedi Mei seperti membentur tembok. Bahkan, seperti ada upaya sistematis untuk menguncinya rapat-rapat. DPR misalnya, pada 2002, telah menyatakan penembakan mahasiswa Trisakti dan kerusuhan Mei bukan pelanggaran HAM berat. Bagaimana mungkin kejahatan yang menyebabkan lebih dari 1.000 orang meninggal bukan pelanggaran HAM berat?

Karena itu, untuk menolak dugaan negara melindungi kejahatan, tidak ada jalan lain kecuali harus mengungkap kerusuhan Mei dengan kejujuran. Sebab, bagaimana mungkin kita bisa mengarungi samudra masa depan dengan kegagalan membereskan masa silam? Masa lalu yang tidak selesai akan menjadi masa depan yang terhalang.

Kerusuhan Mei adalah utang masa lalu yang akan jadi beban sejarah. Ia menjadi beban pemerintahan siapa pun, juga beban bangsa secara umum.

Mengungkap sejarah kelam memang tidak mudah, apalagi jika yang terlibat kejahatan menyangkut orang-orang kuat, yang bisa jadi masih berkuasa. Tetapi, bukankah sepahit apa pun, kebenaran sejarah harus diungkap. Itu jika bangsa kita ingin membangun masa depan yang lebih cerah.

Media Indonesia, Minggu, 13 Mei 2007

Penegak Hukum Bukan Sekadar Corong Hukum

Kalau kita memasuki lembaga-lembaga pengadilan di Inggris, kita akan menemukan motto yang berbunyi “berikan aku hakim yang baik, meski di tanganku ada hukum yang buruk”. Motto ini untuk mengingatkan setiap hakim yang akan memimpin sidang atau menangani perkara supaya tidak dikalahkan oleh hukum yang di dalamnya terdapat kekurangan, ada pasal-pasal yang kabur, atau norma-norma yang berkategori lemah dan mengundang banyak penafsiran.

Dari motto tersebut, hakim diingatkan bahwa kata kunci pelaksanaan sistem peradilan pidana (criminal justice system) lebih dominan berada di dalam kekuasaannya, bukan ditelakkan pada produk hukumnya. Produk yuridisnya boleh saja kurang, kabur, dan bahkan cacat, tetapi mentalitas hakim dilarang cacat, tidak boleh lebih buruk dibandingkan kondisi produk hukumnya.

Motto yang berhasil dijadikan kekuatan moral (moral force) oleh para hakim tersebut berdampak luar biasa. Pelaksanaan sistem peradilan pidana, terutama dalam penanganan kasus-kasus besar, misalnya tindak pidana korupsi, dapat berjalan dengan baik. Vonis yang dijatuhkan oleh hakim bukan mencerminkan keinginan terdakwanya, tetapi benar-benar mencerminkan keinginan kuat dalam menegakkan keadilan.

Motto tersebut disosialisasikan di mana-mana, karena pemerintah Inggris menyadari bahwa setiap produk hukum sangatlah sulit memenuhi kesempurnaan maksimal. Bukan tidak mungkin usai diberlakukan, produk ini ternyata menyimpan kekurangan fundamental, yang hanya bisa diatasi oleh hakim-hakim yang punya keberanian memosisikan diri bukan sebagai mulut undang-undang (la bauche de laloi), tetapi sosok yang dibebani kewajiban berkreasi atau melahirkan norma-norma untuk menutup kevakuman.

Aparat penegak hukum yang tidak menempatkan diri sebagai “mulut undang-undang” atau corong hukum semata itulah yang dibutuhkan untuk menangani (memeriksa) kasus korupsi di Inggris. Dengan mentalitas demikian ini, pencari keadilan dilindungi dan dijembatani hak-haknya.

Belajar dari model peradilan di Inggris tersebut, aparat penegak hukum di negeri ini harus menunjukkan kecerdasan mentalitasnya saat berhadapan dengan tersangka atau terdakwa kasus korupsi. Kecerdasan mentalitas menempati hirarkhi tertinggi dibandingkan law in books.

Koruptor atau koalisi komunitas elite yang diduga melakukan penyimpangan kekuasaan merupakan golongan manusia yang punya keberanian besar, yang tidak sebatas keberanian “menjarah” uang negara (rakyat), tetapi juga sangat pintar membaca bahwa umumnya aparat penegak hukum di negeri ini terkerangkeng dalam ranah utama sebagai corong hukum.

Kecerdasan koruptor di negeri ini tergolong spesial, mengingat sudah berbagai upaya dilakukan untuk melawan atau menjaring koruptor, tetapi yang terjaring masihlah yang klas tikus, bukan yang kelas gurita. Ini lebih disebabkan kecerdasan atau kelihaian koruptor yang melebihi kemampuan dan keberanian aparat penegak hukum.

Berkali-kali produk yuridis yang bertemakan politik penanggulangan korupsi dibikin dan sudah terbilang memenuhi standar kelayakan, namun produk layak ini belum mampu menunjukkan taringnya ketika berhadapan dengan penjahat beridentitas “krah putih” ini. Kekuatan penjahat “krah putih” ini mampu membuat aparat penegak hukum mengidap lesu darah, impoten, atau susut nyalinya.

Alih-alih ke tingkatan melompati pagar bukan sebatas”mulut hukum”, untuk konsisten mengikuti norma hukum saja, aparat penegak hukum kita belum berani menerapkannya secara maksimal. Sebut, misalnya, berbagai bentuk penyalahgunaan dana bencana alam di saat negeri di timpa banyak bencana ini. Dalam hal ini seharusnya aparat penegak hukum bisa menerapkan ancaman maksimal (sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang diamandemen dengan UU No. 20 Tahun 2001) kepada terdakwanya atau penyalahgunaan uang rakyat di saat darurat ini dengan hukuman mati. Nyatanya, hingga sekarang, rasanya belum ada aparat yang berani “berjihad” secara yuridis ini.

Kalau menjadi corong hukum saja belum bisa ditegakkan konsisten, maka tampaknya berat sekali mengharapkan aparat penegak hukum “berhijrah” secara intelektualitas yuridis dengan cara mengembangkan model penafsiran atau interpretasi hukum, yang selain bertujuan untuk menjaring dan mempertanggungjawabkan koruptor, juga menunjukkan bahwa dalam dirinya ada tekad (mentalitas) hingga pasang badan untuk melawan koruptor.

Mentalitas aparat penegak hukum kita memang masih menjadi virus utama yang membuat politik penanggulangan korupsi rentan diserang, dikooptasi, dijinakkan, dan bahkan diimpotensi oleh berbagai kekuatan yang berkoalisi dan berkolaborasi dengan koruptor. Kekuatan yang antipemberantasan korupsi seperti diberikan kran lebar untuk bermain-main atau memainkan aparat penegak hukum.

Kekuatan antipemberantasan korupsi sebenarnya tidak akan merajalela, jika saja aparat penegak hukum mampu memaksimalkan perannya, bukan sebatas sebagai corong hukum, tetapi juga kreator yang mengisi kevakuman norma hukum dan mengembangkannya menjadi senjata ampuh bernama norma hukum yang progresif atau norma yang berbasis kepentingan bangsa dan masyarakat ke depan.

Virus yang menjangkiti mentalitas aparat penegak hukum tersebut harus direformasi oleh aparat itu sendiri, kecuali mereka ini memang bernafsu menjadi teman keabadian dari komunitas elite “penjahat krah putih”. Sebab, mereka sudah punya komisi-komisi pengawasan, seperti Komisi Pengawas Kejaksaan, Komisi Pengawas Kepolisian, dan lain sebagainya, yang bisa melakukan langkah-langkah konkret terhadap anggota korps yang bermain mata dengan kalangan pelaku kejahatan korupsi. Dalam kejahatan korupsi, banyak hal yang bisa dikuak lebih dalam oleh aparat pemberantasnya yang bermental kreatif. []

Duta Masyarakat, 10 Januari 2007

Eksekusi Mati Saddam Hussein

SADDAM Hussein akhirnya dihukum mati. Inilah eksekusi mati yang harus dicatat sebagai lembaran hitam dalam sejarah.

Lembaran hitam, sangat hitam, karena sesungguhnya tidak ada alasan untuk mengeksekusi mati Saddam Hussein. Kematian Saddam jelas lebih merupakan kehendak Presiden Amerika Serikat George Walker Bush.

Justru George Bushlah yang seharusnya diadili sebagai penjahat perang. Di bawah perintahnya, Amerika Serikat menyerang Irak dengan korban manusia yang tidak berdosa. Irak hancur dan hingga sekarang Amerika Serikat belum menyelesaikan kewajibannya merehabilitasi dan merekonstruksi Irak.

Kejahatan lain, Bush menggulingkan pemerintahan yang sah. Saddam Hussein merupakan presiden sah yang ditumbangkan dengan kekerasan perang. Sebuah bukti tersendiri bahwa Amerika Serikat yang menyebut dirinya sebagai kampiun demokrasi sebenarnya negara yang menghalalkan semua cara untuk meraih tujuannya.

Yang juga harus dicatat, Amerika Serikat tidak pernah menemukan yang dicarinya, yang menjadi alasan Amerika Serikat melakukan agresi militer. Irak tidak terbukti menyimpan senjata pemusnah seperti yang dituduhkan. Faktanya, alasan untuk menjatuhkan Saddam Hussein tidak pernah ditemukan, tetapi Saddam malah dieksekusi mati.

Padahal, hukuman mati bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Bukankah Amerika Serikat menganggap dirinya selain kampiun demokrasi juga kampiun HAM?

Semua itu jelas bukti sangat kuat yang menunjukkan betapa hipokritnya Amerika Serikat. Hipokrit, serta mau menang sendiri.

Sejarah juga harus mencatat bahwa Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Bush menjadi negara yang membabi buta. Atas nama antiterorisme, Bush membuat berbagai pembenaran menyerang Afghanistan dan Irak. Menjadi adikuasa, terlalu berkuasa, telah mematikan hati nurani Bush.

Padahal kekerasan akan menghasilkan kekerasan baru, ketidakadilan akan menghasilkan ketidakadilan baru. Ketika ketidakadilan terhadap siapa pun terjadi, termasuk terhadap Saddam Hussein, hal itu hanya akan melahirkan teroris-teroris baru di muka bumi ini. Kebijakan mengeksekusi Saddam itu jelas sangat kontraproduktif terhadap upaya memerangi terorisme untuk mewujudkan perdamaian dunia.

Sangat ironis, pesan damai Natal dan semangat berkorban Idul Adha tidak berbekas baik di sanubari Bush maupun penguasa Irak sekarang.

Saddam Hussein telah dieksekusi mati. Kita turut berduka sedalam-dalamnya. Kiranya lembaran hitam seperti itu tak terjadi lagi di masa depan.

Media Indonesia, Senin, 01 Januari 2007


Blog Stats

  • 698,150 hits
Oktober 2014
S S R K J S M
« Feb    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.