Archive for the 'Partai Golkar' Category

Menuju Politik 2009

Golkar dan PDIP manggung bareng di Medan, Sumatra Utara. Di sana ada pernyataan soal kesamaan ideologi nasionalisme dan sistem negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di sana juga terucap bahwa jika dua partai terbesar ini bersatu maka mereka akan banyak meraih kemenangan. Contoh yang diungkap adalah pemilihan gubernur Banten, yang kemudian dioptimiskan akan berulang di Jakarta.

Pertemuan itu mengundang banyak tafsir, dan memancing geliat politik. Hingga 2009 nanti ada banyak agenda politik. Karena itu panggung bersama itu mengundang spekulasi soal kemungkinan koalisi pada pemilihan kepala daerah, hingga ke soal memenangkan pertarungan pada penyusunan paket RUU bidang politik (RUU Parpol, RUU Pilpres, RUU Susduk, dan RUU Pemilu Legislatif) dan koalisi pada Pilpres 2009 nanti. Ada pula yang melihatnya pada upaya meredam interpelasi lumpur Lapindo.

Di lingkungan PDIP, hal itu tak banyak menimbulkan riak. Selain partai ini sangat berpusat pada Megawati, partai ini juga telah melalui ‘seleksi alam’ yang keras dengan tersingkirnya banyak faksi. Sehingga kepengurusan partai sangat homogen. Sedangkan di Golkar terlihat jelas bahwa faksi Agung Laksono paling keras bersuara. Mereka menilai hal itu sebagai peristiwa biasa dan ilegal karena tak melalui mekanisme partai. Adapun partai-partai lain langsung pasang kuda-kuda, delapan partai mengadakan pertemuan khusus untuk menjajaki kemungkinan membuat koalisi tandingan.

Jika soalnya hanya menyangkut koalisi untuk memenangkan pemilihan kepala daerah, maka tak ada masalah yang krusial. Soalnya hanyalah pada bagaimana publik mengapresiasi calon yang mereka ajukan. Apalagi ternyata sudah banyak terbukti bahwa banyaknya kursi di parlemen tak berjalan paralel dengan dukungan publik terhadap calon kepala eksekutif.

Hanya harus diakui bahwa Golkar dan PDIP adalah dua partai terbesar, paling merata, dan memiliki infrastruktur, jaringan kader, serta dana yang yang besar. Sehingga jika mereka berkoalisi sangat berpotensi untuk menang. Kasus Pilkada Banten hendak dijadikan preseden. Apakah ini akan terbukti pada pilkada yang lain? Masih perlu diuji. Namun apakah ini merupakan masalah krusial? Tidak. Itu adalah soal pilihan yang bebas dan rakyat yang akan menentukan. Yang penting prosesnya transparan, jujur, dan adil, serta tak ada kecurangan dan kejahatan.

Namun jika koalisi mereka ditujukan untuk memaksakan suatu sistem yang lebih menguntungkan mereka semata maka publik berhak untuk bersuara. Saat ini pemerintah dan DPR sedang bersiap-siap untuk melakukan amandemen paket UU bidang politik. Di sana akan ditentukan soal wujud Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilu, penentuan daerah pemilihan dan batas electoral threshold (ET), persyaratan mendirikan partai dan menjadi caleg/capres, serta kemungkinan dibolehkannya calon independen.

Sejak reformasi, politik Indonesia relatif tak stabil. Bahkan pemerintahan SBY-JK pun tak mampu menjalankan amanat dengan tenang. Walau tak dijatuhkan seperti BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid, toh ia tak mudah memerintah. Ini karena suara mereka di parlemen (gabungan kursi Golkar dan Demokrat) tak mencukupi. Hal serupa pernah menimpa Megawati-Hamzah (PDIP-PPP). Mereka harus mengakomodasi partai-partai lain. Gambaran serupa juga dihadapi para gubernur, bupati, dan walikota. Ini semua karena distribusi suara relatif tersebar.

Karena itu, penyederhanaan partai merupakan salah satu agenda reformasi untuk membangun sistem politik yang kokoh. Jika polarisasi distribusi suara yang menyebar ini tak kunjung mendapat jalan untuk disederhanakan, maka demokrasi di Indonesia menjadi jalan di tempat. Bagi sebagian pihak yang tak sabar dan tak mampu berpikir rumit, maka jalan paling mudah adalah melakukan pembatasan — yang pada batas tertentu bisa menjadi pengekangan. Padahal salah satu nikmat demokrasi adalah kebebasan. Sehingga sejumlah syarat dalam demokrasi tak ditujukan untuk menghalangi kebebasan tapi lebih diarahkan pada membangun ketertiban.

Dalam konteks inilah dibolehkannya calon independen adalah bagian dari keniscayaan demokrasi. Mempersulit mendirikan partai adalah intoleran. Menetapkan daerah pemilihan dan menetapkan ET di luar batas daya dukung sosial adalah represi. Namun menetapkan ET terlalu rendah juga berarti inefisiensi. Yang harus didorong adalah merger, konfederasi, dan koalisi permanen. Cara ini lebih elegan dan hanya menuntut ditumpulkannya egoisme politisi. Mari kita lihat apa yang akan diperbuat politisi.

Republika, Kamis, 28 Juni 2007

Bila Golkar-PDIP Sepakat Berkoalisi

SEPERTI diduga, silaturahmi kebangsaan antara Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Medan menuai berbagai reaksi. Ada yang melihat peristiwa itu biasa-biasa saja. Tetapi ada juga yang mengatakan pertemuan yang membuka pintu bagi koalisi ‘merah kuning’ itu sebagai langkah yang menarik untuk dikaji.

Koalisi adalah praktik yang sangat lumrah dalam perpolitikan sebuah negara demokratis. Karena itu tidaklah menjadi aneh ketika dua atau lebih partai politik menyatakan berkoalisi untuk memerintah atau beroposisi.

Akan tetapi pertemuan Medan, antara dua partai besar yang sama-sama berplatform nasionalis-kebangsaan itu, juga memiliki keunikan yang menarik untuk diamati. Pertama, inilah pertemuan dua kekuatan politik yang berbeda kamar. Yang satu, Golkar, berada dalam kamar koalisi, sementara PDIP menghuni sendiri kamar oposisi. Kedua, kesepahaman sikap keduanya, paling tidak dalam sejumlah masalah di parlemen, akan memengaruhi jalannya pemerintahan sekarang.

Kemungkinan pertama, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono akan semakin mudah mengegolkan kebijakan karena PDIP yang beroposisi bisa dijinakkan oleh Golkar yang bermitra. Kemungkinan kedua–ini yang paling dikhawatirkan–adalah peluang PDIP menjinakkan Golkar agar berpihak pada pikiran oposisi. Bila Golkar (126 kursi) dan PDIP (109 kursi) bersatu melawan kebijakan pemerintah, bisa dipastikan akan memenanginya. Karena hanya membutuhkan 16 suara tambahan untuk meraih mayoritas.

Akan tetapi publik, khususnya konstituen yang berpikiran dan bertabiat nasionalis-kebangsaan, melihat peluang koalisi Golkar-PDIP tidak sebatas pergeseran suara di parlemen saat ini. Koalisi keduanya–kalau itu terlaksana–adalah peneguhan kembali sejumlah sikap dasar kebangsaan dan kenegaraan yang dalam kenyataan dewasa ini mulai goyah.

Pancasila dan UUD 1945 adalah semangat yang menjiwai kehadiran Golkar dan PDIP. Di dalam Pancasila dan UUD 1945 tertuang keyakinan suci tentang persatuan dan kesatuan yang dibangun atas dasar pemuliaan terhadap fakta kebinekaan kita. Kebinekaan dalam suku, agama, ras, dan daerah. Inilah bendera ideologi kedua partai tersebut.

Fakta kebangsaan dan kenegaraan kita dewasa ini mulai memperlihatkan gejala pengingkaran atau penafsiran yang berbeda tentang kebinekaan. Ada bukti empiris yang menunjukkan kehadiran partai-partai politik yang hendak memaksakan uniformitas. Entah atas dasar agama, suku, ras, dan daerah. Fakta ini tidak sekadar ada, tetapi menggejala.

Dan itu adalah bagian dari dinamika kebangsaan yang merisaukan kebinekaan. Golkar dan PDIP harus tampil bersama membentengi kesucian kebinekaan yang mewataki bangsa dan kebangsaan serta negara dan kenegaraan Indonesia.

Karena itu, bila Golkar dan PDIP berkoalisi, inilah koalisi ideologis, bukan koalisi pragmatis. Koalisi yang mempertaruhkan seluruh eksistensi bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tempat anak bangsa yang beraneka, memiliki hak dan kewajiban sama sebagai warga negara.

Di tengah euforia multipartai, jauh lebih berguna bila PDIP dan Golkar yang berwatak ideologis sama berkoalisi. Karena dengan demikian mereka membentengi nilai-nilai utama kehidupan berbangsa dan bernegara seperti yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945.

Selain itu, dengan berkoalisi, sejumlah proses politik seperti pilkada di daerah akan lebih sederhana. Bila kedua partai ini menemukan mekanisme koalisi yang betul, manfaatnya jauh lebih besar ketimbang mudaratnya.

Media Indonesia, Jum’at, 22 Juni 2007

Koalisi Kebangsaan

Sebuah perhelatan besar terjadi di Medan. Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melakukan sebuah langkah politik baru dengan mendeklarasikan sebuah model koalisi. Kesepahaman digagas dalam sebuah konsep bernama Silaturahmi Nasional. Dalam acara yang untuk pertama kali terjadi di antara dua partai besar pemegang Pemilu 2004 itu, hadir Ketua Umum Dewan Penasehat Partai Golkar Surya Paloh dan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI-P Taufik Kiemas.

Pertemuan keduanya memang terasa mengejutkan. Kita tahu bahwa selama ini Partai Golkar adalah partai pendukung pemerintah. Sementara PDI-P adalah partai yang menancapkan diri sebagai oposisi. Keduanya juga bukan sekali dua kali berbeda pendapat dalam merespon persoalan bangsa, termasuk kebijakan pemerintah.

Kedua partai besar itu memang bukan baru kali ini bersama. Ketika menghadapi persaingan dalam Pemilu 2004 lalu, keduanya bergabung ke dalam sebuah kesatuan bernama Koalisi Kebangsaan. Namun keduanya kemudian ditandingi oleh Koalisi Kerakyatan, bentukan lawan politik mereka. Imbas koalisi itu kemudian terus terjadi dalam “perebutan” kursi di parlemen, termasuk pimpinan DPR, pimpinan Komisi dan Badan Kelengakapan parlemen.

Dilihat dari sudut pandang pengalaman, bertemunya kedua parpol besar ini memang luar biasa besar. Partai Golkar pernah memegang pemerintahan selama lebih dari tiga dekade termasuk ketika masih menjadi ormas bernama Golkar. PDI-P sendiri, pernah memegang tampuk pemerintahan di jaman mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Keduanya jelas memiliki sumber daya, baik berupa kader maupun simpatisan bagaikan air bah. Kini mewarnai pertarungan politik di Indonesia dengan sangat baik.

Yang paling menjadi perhatian kita adalah, apakah yang akan terjadi dengan adanya semacan kesepahaman ini? Persoalan politik kita memang amat sulit ditebak. Namun keduanya memang sudah menjalin eksperimentasi. Dalam Pilkada di DKI Jakarta sekarang, keduanya mengusung calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang sama. Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang kader mereka, kerjasama ini akan terus berlanjut ke berbagai bidang.

Penguasaan politik-jika bisa dikatakan demikian-memang amat pasti terjadi kalau keduanya terus bersama dan melekat ke dalam sebuah koalisi. Namun itu tidak mudah. Kita tahu bahwa kepentingan keduanya atas kekuasaan dan kedudukan bukan sebuah pertanyaan. Keduanya pernah mengecap indah dan enaknya berada dibarisan kekuasaan. Maka tiitk kritis yang penting untuk dipertanyakan pada kedua parpol besar ini adalah apakah tujuan akhir mereka bersama adalah memang untuk kepentingan masyarakat, atau sebaliknya, hanya untuk menggolkan kepentingan mereka.

Bayangkan apa yang akan terjadi jika kedua parpol ini saling mendukung dalam pilpres mendatang. Mereka pasti akan merebut suara mayoritas di parlemen, bahkan dalam pemilihan Presiden. Lalu di seluruh wilayah, kalau koalisi ini terus bertahan, mereka akan merebut habis seluruh jabatan Kepala Daerah dan Wakilnya. Maka semua kebijakan pemerintah memang akan mudah dilaksanakan karena tiadanya lagi oposisi efektif. Pertanyaannya, inikah yang kita kehendaki?

Semuanya memang terpulang pada mereka. Namun, kita tetap memandang positif semua perkembangan politik. Bagi kita inilah saatnya untuk belajar berdemokrasi. Kita hanya perlu mengingatkan bahwa rakyat menuntut mereka untuk memperhatikan rakyat dengan jujur dan benar. Jangan sampai koalisi itu juga berakhir pada bagi-bagi kekuasaan, seperti sekarang ini kita lihat dan rasakan sendiri. (***)

Sinar Indonesia Baru, 22 Juni 2007

Kolaborasi Sesaat PDIP-Golkar

Kalau kandidat mereka sukses dalam pemilihan presiden, ia jadi pemimpin yang kuat karena disokong dua partai yang memiliki anggota melimpah di parlemen.

Koalisi partai politik yang relatif permanen sebetulnya amat diperlukan karena jumlah partai kita cukup banyak. Ini akan menyederhanakan peta sekaligus mereduksi konflik politik. Karena itulah, upaya Partai Golkar dan PDI Perjuangan merintis koalisi baru-baru ini tidak salah, kendati tetap perlu dilihat secara kritis.
Jika koalisi benar-benar terjadi, Golkar dan PDIP akan menjadi pasangan ideal. Keduanya memiliki basis massa yang sama, yaitu kalangan sekuler, dan bisa digolongkan sebagai partai nasionalis. Dengan mudah pula PDIP-Golkar bisa dibedakan dengan partai-partai yang berasas Islam atau berbasis massa Islam seperti Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera.
Alangkah baiknya bila kedua partai itu menjalin koalisi hingga pemilihan presiden 2009. Calon presiden dan wakil presiden bisa dipilih lewat konvensi bersama. Agar lebih demokratis, konstituen dua partai itu bisa dilibatkan dalam penentuan calon. Kalau kandidat mereka sukses dalam pemilihan presiden, ia jadi pemimpin yang kuat karena disokong dua partai yang memiliki anggota melimpah di parlemen.
Persoalannya, manuver Golkar dan PDIP mungkin tidak sejauh itu. Boleh jadi langkah mereka hanya didasari kepentingan sesaat. Misalnya, agar kedua partai ini memiliki daya tawar lebih tinggi terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kebetulan belakangan banyak kader Golkar dan PDIP yang diseret di pengadilan karena tersangkut kasus korupsi.
Motif lainnya, seperti disebut sejumlah ahli politik, untuk memuluskan kepentingan dua partai itu menyangkut berbagai agenda di parlemen. Tak hanya dalam soal interpelasi, mereka juga bisa bergandengan tangan untuk memuluskan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum. Golkar dan PDIP ingin agar syarat partai untuk ikut pemilu diperketat. Sementara semula syaratnya harus mengantongi 3 persen dari jumlah kursi di parlemen, dalam revisi undang-undang tersebut syaratnya dinaikkan jadi 5 persen.
Mereka bisa pula meneruskan kolaborasi dalam menghadapi pemilihan kepala daerah. Kerja sama ini terbukti berhasil dalam pemilihan Gubernur Banten, dan kini dicoba lagi dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta.
Tapi jangan terlalu berharap Golkar dan PDIP berhasil membangun koalisi yang langgeng karena preseden menunjukkan sebaliknya. Dulu mereka amat kompak ketika menggusur Abdurrahman Wahid dari Istana dan menaikkan Megawati menjadi presiden. Tapi, setelah Megawati kalah dalam pemilihan presiden 2004, Golkar tak sudi menjadi oposisi bersama PDIP.
Koalisi akan relatif permanen jika kedua partai sanggup menanggung risiko apa pun dari langkah mereka. Bukan hanya siap memerintah jika menang, tapi juga sama-sama mau jadi oposisi jika kalah. Selama PDIP dan Golkar tak memiliki komitmen untuk “sehidup-semati”, langkah mereka tak mengubah banyak peta politik.
Tiada pula sumbangan yang berarti bagi perbaikan kualitas demokrasi. Sebab, yang mereka lakukan sejauh ini bukan koalisi, melainkan sekadar kolaborasi sesaat.

Koran Tempo, Jum’at, 22 Juni 2007

Tindak tegas pelaku skandal seks

http://solopos.co.id/index2.asp?kodehalaman=h26# – Dalam beberapa hari terakhir setidaknya ada dua berita yang cukup mendapatkan perhatian publik.
Berita tersebut terkait beredarnya video yang berisi skandal seks.

Di tingkat nasional, rekaman adegan seks diduga melibatkan seorang anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar berinisial YZ. Dari pemberitaan di media, YZ melakukannya dengan seorang penyanyi dangdut berinisial ME.
Beredarnya adegan tak senonoh ini tentu saja menghebohkan. Tak hanya di gedung Senayan, di tengah-tengah masyarakat pun beredarnya video ini menjadi perbincangan hangat. Maklum, skandal seks ini diduga melibatkan publik figur, ”orang terhormat”, seorang wakil rakyat.
Dan kasus ini, berkat kemajuan teknologi informasi juga telah beredar ke belahan bumi lain. Sungguh memalukan!
Skandal yang tidak kalah menghebohkan juga terjadi di tingkat lokal, khususnya di Klaten.
Rekaman video mesum berdurasi lima menit diduga dilakukan dua orang oknum pegawai negeri sipil (PNS) di Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PDK) Klaten yakni Tr dan St. Mereka melakukan perbuatan tak senonoh itu saat masih menggunakan atribut PNS-nya, dan dilakukan di tempat umum pula. Sungguh tindakan yang amat disesalkan.
Sampai saat ini kita memang belum memperoleh kepastian akan kebenaran isi rekaman video tersebut karena keduanya dalam proses penyelidikan. DPP Partai Golkar selaku induk partai YZ sudah membentuk tim pengusut untuk menilai benar tidaknya isi rekaman video itu.
Demikian pula kasus di Klaten, Tim PP 30 Tahun 1980 yang dibentuk instansi setempat juga tengah melakukan pemeriksaan. Bagaimana hasil akhir pemeriksaan dua kasus tersebut, mari kita tunggu sama-sama.
Lanjutkan membaca ‘Tindak tegas pelaku skandal seks’

Politik dan Seks

Dalam sejarah politik dan seks hampir tak pernah berpisah. Banyak kisah mengungkapkan bagaimana seks selalu dekat dengan kekuasaan. Karya sastra besar banyak mengangkat tema ini. Hal serupa pun terjadi di Indonesia. Seks tidak saja bisa melambungkan posisi seseorang, tetapi juga bisa membuat terjungkal.

Kita terperanjat ketika tiba-tiba video seks seorang anggota DPR dari Partai Golkar-kalau memang betul-beredar luas. Kabarnya, politisi kawakan itu menjalin kisah asmara dengan seorang penyanyi dangdut.

Tentu saja Partai Golkar yang menjadi induk dari oknum anggota DPR bersangkutan kebakaran jenggot. Apalagi yang bersangkutan itu tak sekadar menjadi anggota, akan tetapi seorang pengurus partai. Agung Laksono yang menjadi Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Ketua DPR langsung menggelar pertemuan pers.

Agung menegaskan bila yang bersangkutan terbukti melakukan adegan seks seperti yang direkam dengan telepon selular, maka yang bersangkutan akan dipecat dari jabatannya sebagai salah satu Ketua DPP Partai Golkar dan keanggotaannya di DPR akan dicabut.

Tentu saja kita berharap anggota DPR yang menjadi wakil rakyat Indonesia harus berperilaku baik, bermoral baik. Melakukan hubungan seks bukan dengan istri jelas selingkuh namanya. Rakyat Amerika Serikat sempat heboh ketika Presiden Bill Clinton dikabarkan berselingkuh dengan Monica Lewinsky. Gara-gara berita itu bocor ke publik, Presiden Clinton hampir saja dipecat (impeachment). Untung, Clinton lolos dari upaya pemecatan waktu itu.

Apa artinya ini? Tidak hanya rakyat AS, rakyat Indonesia juga menginginkan elite politiknya harus bermoral.

DPP Partai Golkar telah sepakat membentuk tim yang beranggotakan Agung Laksono, Sekjen Sumarsono dan dua ketua, yaitu Muladi dan Syamsul Muarif untuk mencari klarifikasi kepada anggotanya yang terlibat dalam skandal seks itu.

Anggota yang bersangkutan saat ini sedang berada di Australia. Sementara Badan Kehormatan (BK) DPR yang bertugas menangani kasus seperti ini belum menentukan sikap. Sebab, hingga saat ini BK belum menerima pengaduan dari masyarakat, konstituen, ataupun permintaan dari pimpinan DPR. Wakil Ketua BK, Gayus Lumbuun, menegaskan pihaknya belum bisa melakukan tindakan apa-apa karena terbentur oleh aturan Tata Tertib DPR.

Gayus mengaku sudah mendapat informasi tentang itu dan melihat rekaman videonya. Menurut Gayus, kasus tersebut harus disikapi dengan hati-hati, apalagi DPR merupakan wilayah politik yang penuh dengan ranjau-ranjau dan kepentingan politik. Dia juga menolak menyebutkan apakah dalam rekaman itu benar anggota DPR yang dimaksud.

Pakar komunikasi Roy Suryo dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengatakan sudah melihat rekaman video dengan durasi 42 detik. Rekaman itu ada dua versi, yakni versi dengan akhiran nama file 3GP yang artinya rekaman langsung dari telepon selular (ponsel), belum dikonversi ke komputer, dan akhiran nama file avi yang sudah dikonversi.

Setelah diteliti rekaman itu memang terlihat belum diedit dan rekaman tidak terputus. Ada kabar juga ada rekaman yang berdurasi lima menit. Tetapi Roy belum melihat versi lima menitnya. Adegan 42 detik itu diambil dengan ponsel berkamera oleh pasangan perempuan. Dalam rekaman itu, kebanyakan yang berbicara adalah si perempuan.

Namun Roy belum dapat memastikan apakah betul wajah pria dalam rekaman itu adalah anggota DPR seperti yang diberitakan di media massa. Ini perlu pengusutan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. Apalagi tudingan ini langsung kepada tokoh publik. Karena itu, harus dipastikan kebenarannya.

Pertanyaan yang segera muncul bagaimana rekaman video yang sangat pribadi itu bisa tersebar luas ke masyarakat. Apakah ini dilakukan untuk memperburuk citra anggota DPR yang bersangkutan?

Memang, bukan rahasia lagi dalam politik sering segala cara dilakukan untuk menaklukkan lawan politik. Politik selalu kejam. Terlepas dari itu semua, masyarakat selalu mendambakan wakilnya di Senayan tidak saja bersih dari masalah uang tetapi juga menjadi panutan secara moral. Artinya, tidak terlibat skandal seks.

Suara Pembaruan, 4 Desember 2006

Padamu Negeri Kami Digaji

Memperingati hari jadinya yang ke-35, Korpri semakin kehilangan orientasinya. Padahal, banyak hal yang harus segera dilakukan demi kepentingan anggota, negara, dan tentu masyarakat yang menjadi “tuan”nya. Lanjutkan membaca ‘Padamu Negeri Kami Digaji’


Blog Stats

  • 699,984 hits
Oktober 2014
S S R K J S M
« Feb    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.