Archive for the 'Utang IMF' Category

Logika Utang Baru yang tidak Logis

KONSEP utang di kalangan penyelenggara negara rupanya berbeda sangat tajam dengan yang ada di benak publik. Ketika membayar lunas sisa utang kepada IMF dan keluar dari CGI, Indonesia mengibarkan bendera kemandirian seakan-akan kapok berutang lagi. Benarkah demikian? Ternyata tidak.

Beberapa departemen, ternyata, merencanakan utang baru kepada kreditor luar negeri sebanyak US$40 miliar dalam tempo dua tahun ke depan sampai dengan 2009. Dari jumlah itu sebagian besar datang dari rencana Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan Umum untuk membiayai pembangunan sejumlah proyek infrastruktur.

Pinjaman US$40 miliar dalam tempo dua tahun adalah angka yang fantastis. Ketika masih berada dalam formula Consultative Group on Indonesia (CGI), kebutuhan pinjaman kita semenjak reformasi rata-rata US$3 miliar. Artinya dalam tempo dua tahun CGI hanya mengucurkan sekitar US$6 miliar.

Bandingkan dengan rencana pinjaman US$40 miliar dalam tempo dua tahun yang sedang disiapkan. Ternyata, keluar dari CGI hanya untuk lebih leluasa meminjam dengan jumlah yang aduhai….

Publik memuji langkah Indonesia keluar dari CGI karena menganggap kebijakan itu merupakan refleksi keinginan kuat pemerintah untuk tidak lagi berutang secara berlebihan–kalau tidak mau dikatakan berhenti sama sekali. Kalau toh meminjam, haruslah dengan angka yang lebih rendah daripada yang selama ini dikucurkan melalui CGI. Karena utang-utang yang dihimpun selama Orde Baru telah meninggalkan beban yang terlalu berat.

Sampai sekarang utang luar negeri Indonesia sudah mencapai Rp1.000 triliun lebih. Dalam APBN 2007, alokasi dana yang harus dipakai untuk membayar utang termasuk bunga tidak kurang dari Rp200 triliun, atau sepertiga APBN yang Rp600 triliun lebih itu.

Sulitlah diterima akal sehat bahwa ketika keluar dari CGI, nafsu meminjam malah melejit. Bila itu yang terjadi, tidak ada arti signifikan secara substansial dari kebijakan pemerintah keluar dari badan kreditor multilateral itu.

Sebenarnya pemerintah masih memiliki potensi uang di dalam negeri yang selama ini menganggur. Fakta yang diakui juga oleh pemerintah adalah bahwa dana APBN yang kemudian disimpan dalam bentuk SBI oleh sejumlah pemerintah daerah mencapai Rp200 triliun. Selain itu, ternyata realisasi APBN tidak pernah mencapai 100%. Untuk 2006, realisasinya malah di bawah 80%.

Itu belum termasuk uang-uang yang disimpan dalam ribuan rekening gelap di departemen-departemen yang hingga saat ini belum bisa ditertibkan.

Kalau pemerintah mencegah pemda bermain SBI, memanfaatkan sisa dana APBN yang tidak terserap, dan menertibkan rekening gelap, uang yang bisa dipakai untuk pembangunan infrastruktur ada di dalam negeri, dan di bawah kendali pemerintah sepenuhnya. Belum lagi uang masyarakat yang bisa dipinjam melalui mekanisme obligasi dan surat utang lainnya.

Kalau demikian, mengapa harus meminjam lagi dari luar negeri? Meminjam US$40 miliar dalam tempo dua tahun setelah keluar dari CGI menimbulkan kecurigaan. Jangan-jangan pemerintah keluar dari CGI hanya untuk menghindari pengawasan berlebihan terhadap utang-utang itu.

Dengan meminjam secara bilateral dan bisa dilakukan di tingkat pejabat teknis, transparansi dan pengawasan tidak terlalu digugat publik. Kalau itu pertimbangannya, kita sedang masuk ke mulut harimau setelah keluar dari mulut buaya.

Media Indonesia, Kamis, 01 Februari 2007

Langkah Awal Kedaulatan Ekonomi

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan 1997, telah memaksa pemerintah meminta bantuan Dana Moneter Internasional (IMF). Hasilnya, pemerintah memperoleh komitmen pinjaman senilai US$ 41 miliar, untuk memperkuat cadangan devisa di Bank Indonesia. Sebagai konsekuensi atas pinjaman yang diterima, IMF mensyaratkan bahwa semua program ekonomi dan langkah-langkah reformasi, mesti atas persetujuan lembaga itu. Melihat kenyataan tersebut, banyak kalangan menilai, mengajukan pinjaman ke IMF tak ubahnya menggadaikan kedaulatan ekonomi ke pihak asing. Sebab, faktanya pemerintah tidak dapat menentukan sendiri program ekonomi yang hendak dijalankan.

Mulai dari kenaikan suku bunga, restrukturisasi perbankan, privatisasi BUMN, hingga pencabutan subsidi, merupakan kebijakan yang direkomendasikan oleh IMF. Tak hanya itu, setiap jangka waktu tertentu, tim teknis IMF datang ke Jakarta untuk mengevaluasi pelaksanaan program periode sebelumnya, sekaligus merumuskan program ekonomi periode ke depan. Kegiatan itu bahkan menjadi prasyarat mutlak pencairan komitmen pinjaman IMF.

Pada akhir 2003, pemerintahan di bawah Presiden Megawati memutuskan untuk mengakhiri program IMF. Meski demikian, Indonesia tidak sepenuhnya lepas dari pantauan lembaga multilateral tersebut. Perekonomian kita tetap dikawal IMF meski intensitasnya berkurang. Barulah pada Kamis (5/10) lalu, Bank Indonesia mengumumkan pembayaran US$ 3,2 miliar, yang berarti melunasi seluruh pinjaman kita ke IMF.

Keputusan itu tentu harus kita sambut positif. Di saat cadangan devisa memungkinkan, melunasi pinjaman adalah langkah strategis yang menguntungkan bagi perekonomian.

Pelunasan itu bisa memberi dampak ganda, yakni dampak ekonomis dan politis, bagi pemerintah. Secara ekonomi, melunasi pinjaman berarti kondisi ekonomi membaik. Hal itu secara tak langsung diharapkan dapat menumbuhkan sentimen positif di kalangan pelaku ekonomi.

Dalam konteks yang lebih luas, kemampuan membayar pinjaman luar negeri selalu dikaitkan dengan rating (peringkat) sebuah negara atau lembaga usaha. Peringkat itu yang selalu menjadi acuan para investor, untuk mengarahkan ke mana mereka akan menanamkan modalnya.

Selama ini, Indonesia pun tak luput dari pantauan lembaga pemeringkat asing. Tentunya, dengan telah dilunasinya pinjaman ke IMF, lembaga pemeringkat itu akan memberi penilaian positif, dengan meningkatkan rating Indonesia. Pada gilirannya, peningkatan rating itu diharapkan dapat mendongkrak prospek Indonesia sebagai tempat yang menguntungkan untuk berinvestasi.

Secara politis, pelunasan pinjaman ke IMF diharapkan menjadi jembatan untuk meraih kembali kedaulatan ekonomi nasional. Kita berharap, hal itu akan memperkuat posisi tawar pemerintah dalam percaturan perekonomian global. Sehingga pemerintah tetap dapat mengembangkan kerja sama ekonomi internasional, tanpa ada tekanan dari manapun yang dapat mengorbankan kepentingan nasional.

Sejalan dengan itu, diharapkan pula Indonesia mulai diperhitungkan dalam dialog-dialog perekonomian dunia. Posisi inilah yang merupakan peluang bagi kita untuk mendorong kepentingan nasional, dan mengambil peran positif untuk mewujudkan tata ekonomi dunia yang berimbang, mengedepankan penghormatan dan kedaulatan ekonomi masing-masing negara, serta berorientasi menuju kemajuan ekonomi global.

Dalam konteks dalam negeri, kembalinya kedaulatan ekonomi merupakan kesempatan besar bagi pemerintah untuk mengembangkan segala kemampuannya merumuskan program ekonomi yang tepat dan terarah. Sebab, tidak ada lagi kekuatan eksternal yang mendikte arah kebijakan ekonomi kita.

Namun, di balik kembalinya kedaulatan ekonomi nasional, justru tersimpan sebuah tantangan besar. Bila selama ini orang dengan mudah menuding IMF dan sekutunya sebagai biang kehancuran ekonomi melalui program yang direkomendasikan kepada pemerintah, ke depan, pertanggungjawaban keberha- silan program ekonomi sepenuhnya di tangan pemerintah.

Meski demikian, pelunasan utang ke IMF, tetaplah kita respons secara positif, sebagai jembatan menuju kedaulatan ekonomi yang seutuhnya. Sebab, bagaimana pun kedaulatan adalah modal dasar pemerintah dalam pembangunan ekonomi, yang sepenuhnya melandaskan pada kepentingan dalam negeri. Hal itu tentunya disertai kompetensi dan kapabilitas pelaksananya, serta kualitas kebijakan yang diambil, sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada publik.

Suara Pembaruan, Senin, 09 Oktober 2006

Kehormatan Bangsa setelah Utang Lunas

ADA kebanggaan besar yang sangat penting dirayakan pekan ini. Kebanggaan besar karena menyangkut kehormatan bangsa.

Kebanggaan besar itu ialah bahwa dalam pekan ini seluruh utang Indonesia kepada Dana Moneter Internasional (IMF) telah lunas dibayar lebih cepat daripada rencana. Pembayaran utang tahap kedua sebesar US$3,2 miliar telah dilakukan pada Kamis (5/10).

Menurut Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, sesuai dengan mekanismenya, penyelesaian utang itu akan rampung dalam lima hari. Jadi, pekan ini juga negara ini sudah tidak punya utang lagi kepada IMF.

Sebelumnya, pada Juni 2006, Bank Indonesia telah melakukan pembayaran tahap pertama sebesar US$3,75 miliar. Pembayaran tahap kedua semula akan dilakukan pada 2007, tetapi Indonesia ternyata mampu mempercepat pembayaran itu sehingga minggu ini juga semua utang kepada IMF tuntas lunas.

Melunasi utang tentu saja adalah kewajiban. Namun, utang kepada IMF bukan semata utang uang, melainkan juga menyangkut kehormatan bangsa. Karena dengan memberi utang itu, IMF bertindak seakan ia yang memiliki dan memimpin negeri ini. Ia mengatur kebijakan sesuai dengan kehendaknya dan, celakanya, negeri ini tidak menjadi sembuh dari krisis, tetapi malah semakin parah.

IMF jelas bukan penyelamat, melainkan justru pembawa celaka. Kritik keras terhadap IMF itu tidak hanya dilakukan kalangan LSM. Kritik yang sangat telak juga dilontarkan tokoh sekaliber Joseph Stiglitz, yang memenangi Hadiah Nobel untuk ekonomi pada 2001. Salah satu kritiknya mengenai privatisasi, yang dinilai lebih banyak mencelakakan ketimbang menyelamatkan.

Memang, adalah fakta yang menyakitkan bahwa negara yang diobati IMF justru sakit berkepanjangan, tak kunjung keluar dari krisis. Sebaliknya, negara yang tidak berurusan dengan IMF justru sehat lebih cepat.

Setelah utang kepada IMF lunas, Indonesia hanya menjadi anggota. Tidak lagi menjadi anggota sekaligus sebagai pasien IMF. Sebuah perubahan status luar biasa karena dengan lunasnya utang, berakhirlah pula kecongkakan IMF. Berakhirlah pula intervensi IMF kepada Indonesia.

Oleh karena itu, pekan ini sepatutnya kita rayakan dengan kebanggaan besar sebab kehormatan bangsa telah kembali tegak gagah di hadapan IMF.

Media Indonesia, Senin, 09 Oktober 2006

Utang Lunas, Kita Lega

Akhirnya, sisa utang sebesar 3,2 miliar dollar AS kepada Dana Moneter Internasional (IMF) lunas sudah. Sebelumnya, kita sudah terlebih dahulu melunasi 3,75 miliar dollar AS kepada donatur internasional itu. Reaksi kita, pastilah senang dan lega. Akhirnya satu demi satu beban dientaskan dari pundak kita.

Apa makna dari lunasnya utang kita kepada IMF yang diteken ketika kita mengalami krisis moneter di tahun 1997-1998? Yang pasti kita akan sangat diuntungkan. Melunasi utang adalah pertanda bahwa ekonomi kita sudah mulai membaik. Memang tanda-tanda ke arah sana sudah jelas. Ekonomi yang pernah terpuruk kini sudah bisa mencatat pertumbuhan di atas 5 persen. Bahkan dengan beban ekonomi yang semakin berat karena nilai tukar dan harga minyak yang berfluktuasi, kita ternyata tidak terguncang.
Artinya adalah model ekonomi yang selama ini sangat ketat sudah baik. BI dengan logika kebijakan moneternya telah mampu menjalin sinergis dengan pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan sehingga indikator makro dan mikro membuat ekonomi bisa bergerak. Buktinya, cadangan devisa kita sungguh sangat kuat.

BI kini sudah secara perlahan menurunkan BI rate. Dengan hanya sekitar 10,75 persen maka sektor properti dan pertanian mungkin akan bisa pulih. Sebab kedua sektor itu adalah penyumbang tenaga kerja terbesar. Kalau kedua sektor itu pulih maka pengangguran akan dapat ditekan.

Bebas dari IMF memang akan lebih mengokohkan kita. Selain bahwa ekonomi sudah cukup kuat, pertanda bahwa kita pun akan semakin percaya diri. Kita tak lagi ibaratnya makan, minum dan bekerja di atas utang. Utang yang bertumpuk menyebabkan kita gamang dan mudah kehilangan kepercayaan diri.

Bebas dari utang bukan hanya baik bagi kita. Utang juga adalah sinyal bagi investor untuk masuk ke dalam negeri. Memang kita tahu bahwa telah terjadi eksodus besar-besaran dari para pemodal dari dalam negeri. Tetapi dengan meyakinkan mereka bahwa ketika kita sudah melunasi utang maka segalanya akan berjalan dengan lebih baik, niscaya mereka akan kembali (comeback) dan akan menanamkan modalnya di negeri kita.

Yang paling penting mungkin adalah bahwa utang menyebabkan kita tak lagi di bawah aturan IMF. Kita tahu bahwa sebagaimana pernah diakui oleh IMF sendiri, resep yang mereka berikan kepada kita ternyata justru memperparah kondisi negeri kita. Padahal dengan utang yang diberikan oleh mereka, berbagai aturan harus dilaksanakan.

Sementara semua aturan tersebut nyatanya justru menjadi penyebab lambannya pemulihan negeri kita dari krisis.

Sudah saatnya memang mengambil jarak dari kreditor bernama IMF. IMF yang didirikan sejak PD II itu adalah donatur yang seharusnya menolong, tetapi ternyata sebaliknyalah yang terjadi. Banyak negara yang diasistensi oleh IMF ternyata harus menderita. Mereka harus membayar cicilan utang beserta bunga yang menguntungkan negara maju sebagai pemodal utama. Rusia, yang pernah sangat berutang, juga menjadi lebih baik ketika keluar dari skema IMF. Meski harus membayar denda, kemajuan Rusia kini harus menjadi pelajaran kepada kita semua.

Pasca pemutusan hubungan dengan IMF, negara kita harus bekerja ekstra keras. Saatnyalah kita membangun ekonomi kita dengan lebih baik dan lebih sungguh-sungguh lagi. IMF adalah masa lalu. Masa depan adalah milik kita karena kitalah yang kini mengatur diri kita sendiri.

Para pemimpin bangsa, harus benar-benar memikirkan setiap kebijakan ekonomi. Jangan sampai kita kembali menderita karena kebijakan yang salah kaprah, ekonomi yang salah urus atau pekerjaan yang dilalaikan. Sekali lagi, kita bebas karena utang pada IMF sudah lunas. (***)

Sinar Indonesia Baru, Medan, 07 Oktober 2006

Akhirnya Utang IMF Lunas

Setelah menjadi belenggu selama hampir satu dekade, utang terhadap Dana Moneter Internasional (IMF) dilunasi. Pada Oktober ini, sisa utang sebesar 3,7 miliar dolar yang semestinya jatuh tempo 2010 nanti telah diselesaikan oleh Bank Indonesia.Pada awal tahun lalu, Gubernur Bank Indonesia memang sudah mengisyaratkan bahwa sisa utang 7,4 miliar dolar akan dilunasi tahun ini. Separuh sudah diselesaikan pada Juni lalu, dan separuh sisanya pada Oktober ini. Dengan pelunasan ini, menurut hitungan menteri keuangan, pemerintah akan menghemat 200 juta dolar atau sekitar Rp 1,8 triliun.

Pelunasan ini secara umum juga tidak mengganggu ekonomi nasional. Karena, sebetulnya utang IMF ini tidak bisa digunakan untuk apapun, lantaran sifatnya hanya sebagai tambahan cadangan devisa. Jadi ketika cadangan devisa aman, utang bisa dilepas. Cadangan devisa aman jika setara dengan 4,8 bulan impor atau sekitar 43 miliar dolar.

Kabar pelunasan ini tentu saja merupakan berita menggembirakan. Kita ingat ketika IMF datang memberikan utang, kita memang sedang krisis ekonomi akut. Ketika mereka datang, datang pula ahli-ahli ekonomi yang sebetulnya tidak tahu apa-apa tentang Indonesia, tetapi merasa tahu semuanya.

Mereka lantas memberikan kebijakan-kebijakan yang akhirnya justru makin merontokkan ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah likuidasi 16 bank yang akhirnya malah membuat masyarakat tidak lagi percaya pada perbankan dan melakukan rush (penarikan besar-besaran). Bank pun kolaps, sehingga harus direkapitalisasi sampai ratusan triliun.

Selain itu juga kebijakan yang mengarahkan kepada penjualan badan usaha milik negara (BUMN) yang strategis, seperti Indosat. Kebijakan mereka juga memukul petani dengan dibebaskannya beberapa tarif impor hasil pertanian. Belum lagi liberalisasi di perdagangan seperti bebasnya ritel asing masuk ke kota-kota kecil.

Kini terbukti bahwa beberapa BUMN sudah dikuasai asing. Kemudian seluruh bank swasta besar yang dulu diselamatkan pemerintah juga jatuh ke tangan asing, seperti BCA, Lippo, Danamon, Permata, Bank Niaga, dll. Perusahaan swasta besar juga sudah diambil asing seperti Indocement, perkebunan sawit di Kalimantan, dll.

Kondisi tersebut menjadi begitu menyedihkan. Selain telah menginjak-injak harga diri kita, kehadiran IMF juga hanya menjadikan ekonomi-bisnis kita dikuasai asing. Dalam posisi seperti sekarang, sudah sulit bagi kita untuk mengembalikan kondisi seperti semula. Semakin sulit bagi kita untuk lepas dari cengkeraman asing.

Tetapi, dengan pelunasan ini setidaknya kita sudah lepas dari belenggu IMF yang selama ini mengekang setiap gerak kebijakan ekonomi. Kini kita menjadi bebas untuk menjalankan perekonomian seperti yang kita maui. Tidak ada lagi kebijakan yang harus dikonsultasikan kepada IMF. Dunia pun percaya bahwa Indonesia sudah membaik.

Kita berharap ini merupakan awal dari kemandirian kita dalam menentukan arah perekonomian kita. Karena toh, seperti kata Menteri keuangan Sri Mulyani, IMF maupun lembaga keuangan dunia lain seperti Bank Dunia, bisanya hanya memberi khutbah, tetapi tidak ada langkah konkret yang benar-benar tepat untuk dilaksanakan di Indonesia.

Republika, Jumat, 06 Oktober 2006


Blog Stats

  • 706,307 hits
Desember 2014
S S R K J S M
« Feb    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.