Arsip untuk September, 2006

Dimulainya Pembahasan RUU PP

Republika, Sabtu, 30 September 2006
Sejauh mana pemerintah telah menyinggung tentang penyelenggaran Pemilu 2009 dalam rapat Kabinet? Yang kita maksud bukan soal siapa yang akan running dalam pencalonan RI 1. Tapi, menyangkut segala tetek-bengek persiapan penyelenggaraannya.

Pertanyaan ini wajar kita ajukan karena penyelenggaraan Pemilu 2009, bila mengacu pada tanggal 5 April seperti halnya Pemilu 2004, berarti tinggal 2 tahun 7 bulan lagi. Negara tentu saja amat berkepentingan terhadap suksesnya penyelenggaraan pemilu tersebut. Sebab, sukses sebuah pemilu yang demokratis dan jurdil, juga merupakan indikator suksesnya sebuah pemerintahan.

Dengan waktu yang relatif tidak lama lagi semestinya segala sesuatu menyangkut pemilu sudah dipikirkan sejak sekarang. Termasuk perangkat penyelenggaranya yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat pusat dan daerah.

Ironisnya, hingga kini kita belum memiliki penyelenggara pemilu yang baru. Bandingkan dengan penyelenggara Pemilu 2004 yang terbentuk tiga tahun sebelum pemilu itu sendiri dilaksanakan. Sampai saat ini belum ada waktu yang pasti kapan KPU yang baru terbentuk. Namun, diperkirakan paling lambat terbentuk pada April 2007 atau 2 tahun menjelang pemilu digelar. Sempitnya waktu yang tersedia bagi KPU baru nantinya tentu saja sangat mungkin dapat mengurangi kualitas penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Belum terbentuknya KPU yang baru tidak lepas dari baru dimulainya pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu (RUU PP). Rapat kerja pertama Panitia Khusus (Pansus) RUU PP dengan pemerintah baru berlangsung Kamis (28/9) lalu. Dalam raker tersebut pemerintah melalui Mendagri memberi tanggapan atas RUU yang merupakan usul insiatif DPR.

Di tengah-tengah sisa waktu yang kian terbatas menuju Pemilu 2009, alotnya pembahasan RUU PP seakan sudah di depan mata. Dengan begitu maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pembahasan RUU PP ini pun bakal cukup lama. Kalau perkiraan kita KPU baru sudah dapat terbentuk paling lambat April 2007, maka sanggupkah DPR dan pemerintah menyelesaikan RUU ini setidaknya pada akhir tahun ini? Itu artinya waktu yang tersedia untuk membahasnya cuma tiga bulan saja.

Bakal alotnya pembahasan RUU PP ini sudah dapat terlihat lewat poin-poin pikiran pemerintah dalam menanggapi RUU ini. Pemerintah mengusulkan dilakukannya evaluasi guna mewujudkan penyelenggara pemilu yang efisien, efektif, dan akuntabel. Karenanya pemerintah tidak sependapat dengan struktur organisasi KPU yang eksis dan hirarkis dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pandangan pemerintah ini akan dianggap bertentangan dengan konsep penyelenggara Pemilu yang nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 22E ayat 5.

Pemerintah juga berpandangan pemilihan kepala daerah (pilkada) bukan rangkaian pemilu. Oleh karenanya penyelenggara pilkada harus diatur terpisah, tidak dalam RUU PP. Pandangan ini berlawanan dengan arus yang berjalan selama ini bahwa sebaiknya pilkada masuk dalam rangkaian pemilu. Penggabungan ini pun tidak melanggar konstitusi. Apalagi berkaca pada kasus-kasus penyelenggaraan pilkada akibat rumitnya aturan, semakin mempertegas agar pilkada masuk dalam rangkaian pemilu.

Itu baru dua hal saja. Belum lagi soal pendapat pemerintah bahwa Sekjen KPU harus PNS dan diangkat oleh presiden. Juga soal kesetaraan antara KPU dan badan pengawas pemilu. Tapi bagaimanapun, kita berharap lahirnya sebuah UU PP yang lebih reformis dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. UU yang dibuat atas dasar konsep penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Lawatan ke Luar Negeri

Jawapos, Jumat, 29 Sept 2006

Lawatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) ke luar negeri dipersoalkan sejumlah anggota dewan. Mereka menilai kegiatan tersebut tidak mendatangkan manfaat yang signifikan.

Yang lebih dipersoalkan lagi, lawatan SBY dan Kalla kali ini cukup berimpitan. Begitu SBY tiba di tanah air pada 19 September, tiga hari berikutnya (22 September) Kalla berangkat ke AS, Kanada, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

Dalam kasus keberangkatan SBY ke Finlandia dan Kuba, jelas kritik tersebut kurang pas. Sebab, di dua tempat itu, SBY menghadiri acara resmi yang sangat layak dihadiri. Di Finlandia, presiden menghadiri KTT VI ASEM, sedangkan di Kuba, SBY menghadiri KTT Gerakan Nonblok.

Yang agak pas adalah ketika kritik itu dialamatkan kepada kedatangan SBY ke Norwegia. Sebab, di sana, acara resmi kenegaraan tidak ada. Selain melakukan pertemuan bilateral, SBY “hanya” menyampaikan kuliah di Institute Nobel sebagai salah satu nomine penerima hadiah nobel tahun ini.

Adapun kedatangan Kalla ke empat negara tersebut adalah untuk menggaet investor. Mungkin, dalam konteks ini, kritik DPR tersebut bisa diberi tempat yang sewajarnya.

Pada dasarnya, seorang presiden, wakil presiden, atau pejabat negara seperti DPR, melakukan lawatan ke luar negeri adalah hal yang lumrah. Di era global saat ini, sangat tidak tepat bila seorang kepala negara atau pejabat negara tidak memiliki kontak yang luas dengan pemimpin negara lain.

Namun, dalam konteks Indonesia, faktor efektivitas dan efisiensi memang patut dijadikan pertimbangan. Sebab, dengan keterbatasan dana yang ada, bangsa ini memang harus benar-benar mengalokasikan dana secara tepat. Harus bisa ngirit!

Jika sekiranya tidak membawa banyak manfaat, lebih baik sebuah lawatan tidak diadakan. Seorang pejabat negara harus memiliki pertimbangan yang arif dan jujur soal perlu tidaknya sebuah lawatan dilakukan.

Lawatan layak dilakukan jika memenuhi asas manfaat, efisiensi, dan efektivitas. Lawatan SBY ke Finlandia dan Kuba jelas memenuhi faktor manfaat. Sangat tidak tepat, gara-gara berpikir soal keterbatasan dana, dua agenda internasional itu tidak dihadiri.

Hanya, dari faktor efisiensi dan efektivitas, agaknya, lawatan itu perlu dikritisi. Sebab, dalam lawatan tersebut, SBY disertai rombongan yang cukup besar, 88 orang, yang terdiri atas para menteri, istri menteri, anggota DPD, DPR, ajudan, Paspampres, staf istana, wartawan, serta staf pribadi SBY dan Ny Ani Susilo Bambang Yudhoyono.

Untuk masa mendatang, jumlah tersebut mungkin bisa diefisiensikan lagi. Misalnya, ajudan yang mendampingi SBY dan Ny Ani tidak 8 orang (masing-masing 4 orang), tapi cukup separonya. Juru bicara yang ikut tidak perlu dua, cukup satu saja. Para jubir juga tidak perlu membawa staf seperti dalam lawatan yang lalu.

SBY dan Ny Ani juga tidak perlu membawa fotografer pribadi. Sebab, dari pihak istana, sudah ada dua fotografer yang siap mengabadikan semua peristiwa. Demikian pula, jumlah wartawan yang diundang untuk mengikuti lawatan tersebut perlu diperamping.

Dengan perampingan jumlah rombongan itu, tentu keuangan negara bisa lebih dihemat. Bukankah tujuan lawatan tidak akan terganggu jika jumlah rombongan lebih ramping? (*)

Setelah Jusuf Kalla dari Amerika

Republika, Jumat, 29 September 2006
Wakil Presiden Jusuf Kalla baru saja menyelesaikan kunjungan ke Amerika Serikat. Selama empat hari di sana, dia melakukan 30 pertemuan maraton, baik dengan tokoh pemerintahan, tokoh bisnis, ataupun masyarakat Indonesia di negeri itu.

Dengan tokoh pemerintahan dia bertemu Wapres Dick Cheney di Gedung Putih, Menteri Keuangan Henry Paulson, Menteri Perdagangan Carlos Guitierez, dan tak ketinggalan Menteri Luar Negeri Condoleezza Rice. Di bisnis selain berdialog dengan Kadin AS, secara khusus Kalla juga bertemu dengan Freeport McMoran, Newmont, dan Exxon.

Agenda utama dari kunjungan Kalla ini lebih banyak bersifat ekonomi dan bisnis. Sekalipun dalam pertemuan dengan pejabat pemerintah tak lepas pula dari pembicaraan politik, terutama berkaitan dengan sikap Indonesia dalam masalah demokratisasi dan juga terorisme internasional.

Dalam bidang ekonomi dan bisnis, kedatangan Kalla ini seolah menagih janji para investor AS yang sebelumnya sudah komitmen untuk melakukan investasi di Indonesia tetapi belum terlaksana. Kenyataannya sampai sekarang komitmen tersebut baru sebatas wacana dan belum terealisasi.

Harapannya memang setelah pertemuan tersebut para pengusaha AS kembali menginvestasikan dananya ke Indonesia dalam bentuk investasi langsung, bukan investasi tak langsung lewat bursa saham. Karena, seperti dikatakan Jusuf Kalla, yang diinginkan Indonesia adalah jangka panjang.

Meski begitu, Kalla juga berpesan agar para pengusaha yang sudah berinvestasi di sektor tambang dan migas di Indonesia seperti Freeport, Newmont, dan Exxon itu, agar lebih meningkatkan pembangunan sosial dan menjaga kelestarian alam serta budaya lokal. Jadi tidak asal ambil tambangnya, meraih untung, kemudian bayar pajak.

Pesan tersebut memang layak disampaikan karena selama ini kasus-kasus sosial dan lingkungan banyak terjadi di wilayah pertambangan. Freeport dan Newmont misalnya, saat ini masih terus berkutat pada problem lingkungan yang berpengaruh terhadap penduduk setempat.

Selain itu, Kalla juga menyaksikan penandatangan nota kesepahaman tentang kerja sama mengamankan perdagangan tekstil dan produk tekstil antara AS dan Indonesia. Ini penting karena selama ini acap kali terjadi transshipment ilegal dan penggelapan dokumen.

Kunjungan yang dilakukan Kalla ini bagi Indonesia cukup penting, karena ini merupakan serangkaian kunjungan untuk menarik investor asing untuk berinvestasi secara langsung di Indonesia. Ini juga untuk memberikan pemahaman bahwa Indonesia merupakan tempat yang layak investasi meskipun dari berbagai survei daya saing kita menurun.

Hanya saja harus dijaga adalah bahwa masalah bisnis dibatasi pada masalah bisnis, terutama jika berhubungan dengan Amerika. Pengalaman menunjukkan, aroma politik sering menyertai kegiatan bisnis. Contoh yang masih hangat adalah ketika terjadi perebutan pengelolaan Blok Cepu antara Pertamina dan Exxon, lobi-lobi dan tekanan politik Amerika ikut bermain, sehingga akhirnya jatuh ke tangan Exxon.

Kita memang butuh inevestasi asing untuk mengakselerasi pembangunan di negara ini. Tetapi sudah semestinya juga kita memiliki sikap yang teguh bahwa urusan bisnis tak perlu dicampuri dengan tekanan-tekanan politik yang pada gilirannya bisa meruntuhkan martabat sebuah bangsa.

Komplikasi atas Kudeta di Thailand

Kompas, Jumat, 29 September 2006

Kudeta militer di Thailand mulai dirasakan bukanlah solusi bagi kebuntuan politik di negeri itu, tetapi justru menciptakan problem baru yang lebih rumit.

Gerakan pembangkangan oleh para pendukung perdana menteri terguling, Thaksin Shinawatra, sudah mulai muncul, terutama di kawasan utara. Sejumlah sekolah dibakar sebagai ekspresi kemarahan kepada pelaku kudeta.

Junta pimpinan Panglima Militer Letnan Jenderal Sonthi Boonyaratglin juga mendapat tekanan dan kecaman dunia internasional, termasuk dari negara adikuasa Amerika Serikat. Kudeta dinilai telah membahayakan proses demokratisasi di Thailand.

Suka atau tidak, kudeta memang tindakan paling tidak populer di tengah perkembangan peradaban politik yang semakin menekankan demokratisasi dan transparansi.

Mungkin karena itu para aktivis prodemokrasi sama sekali tidak tergugah ketika Letjen Sonthi menyatakan, kudeta dilakukan untuk memulihkan demokrasi, yang telah dipasung oleh pemerintahan Thaksin.

Kecurigaan meningkat karena sudah mulai terlihat junta tidak gampang melepaskan kekuasaan yang dipegangnya. Pemimpin kudeta Letjen Sonthi menegaskan akan menyerahkan kekuasaan secara penuh setelah terbentuk pemerintahan baru hasil pemilihan, yang menurut rencana akan dilaksanakan setahun lagi.

Padahal, ketika kudeta dilancarkan pekan lalu, Sonthi menyatakan akan menyerahkan kekuasaan kepada sipil dalam tempo dua pekan. Sekalipun penjabat PM sudah ditunjuk akhir pekan ini, kekuasaan riil tetap berada dalam genggaman junta.

Godaan militer untuk terus berada di pusat kekuasaan termasuk fenomenal dalam sejarah Thailand. Sejak monarki konstitusional terbentuk tahun 1932, kudeta silih berganti sampai belasan kali.

Sempat muncul harapan, proses demokratisasi mulai berkembang sejak pemerintahan militer dijatuhkan tahun 1992 oleh pemberontakan rakyat, yang diprakarsai mahasiswa dan kaum muda.

Namun, sebelum kehidupan demokratisasi cukup mengakar, militer kembali melancarkan kudeta, yang merupakan yang pertama dalam 15 tahun terakhir.

Perlu diakui pula, pemerintahan sipil ikut bertanggung jawab atas kehidupan demokrasi yang rapuh selama 14 tahun terakhir. Kepemimpinan Thaksin digambarkan tidak demokratis, penuh korupsi, kolusi dan nepotisme.

Namun, jelas pula, kudeta bukanlah jalan memperbaiki kehidupan demokrasi, tetapi justru mencederai dan mencelakakannya. Sejelek-jeleknya demokrasi, sistem itu tetaplah jauh lebih baik daripada kekuasaan junta.

Berdebat Lewat Buku

Koran Tempo, Jum’at, 29 September 2006Inilah salah satu keelokan demokrasi. Semua orang leluasa berpendapat. Pejabat juga bebas menjelaskan kebijakan yang diambil secara terbuka. Bahkan, ketika sudah tidak berkuasa, ia masih bisa membeberkan segala kebijakan yang pernah dilakukan.
Teladan yang baik diberikan oleh Bacharuddin Jusuf Habibie, presiden ketiga Republik Indonesia. Lewat buku Detik-detik yang Menentukan yang diluncurkan pekan lalu, ia membeberkan drama politik setelah Soeharto lengser pada 21 Mei 1998. Hampir semua pengakuannya menarik, termasuk proses pencopotan Letnan Jenderal Prabowo Subianto dari Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat.
Habibie menuturkan, pada hari kedua memerintah, ia mendengar adanya gerakan pasukan Kostrad di luar koordinasi Panglima ABRI Wiranto. Akhirnya, ia meminta Wiranto segera mencopot jabatan Prabowo. Habibie juga menggambarkan bagaimana menantu Soeharto ini kemudian datang ke kantor presiden, mempertanyakan kebijakan ini. Sebuah kisah yang amat berguna bagi sejarawan, ilmuwan politik, juga khalayak umum.
Kemarin Prabowo menggelar konferensi pers menanggapi kesaksian Habibie. Langkah ini juga bagus. Tidak jadi masalah, ia mengungkap penjelasan berbeda. Sejarawan akan bisa memilih kesaksian yang mendekati kebenaran. Pengakuan dari saksi lain dan bukti tambahan bisa dipakai untuk mengujinya.
Kisah itu sebenarnya pernah diungkap Habibie setahun setelah ia menjadi presiden. Ketika hal itu dibeberkan di media, kontroversi pun muncul lantaran Prabowo membantahnya. Jika kini Habibie memuat hal itu dalam bukunya, berarti ia tetap kukuh pada kesaksiannya.
Dalam bukunya, Habibie juga menuturkan, ketika menyusun kabinet pada 22 Mei 1998, ia sempat menerima surat dari Jenderal Besar A.H. Nasution. Dalam surat yang dibawa dua perwira militer itu, Nasution menyarankan dia mengangkat Jenderal Subagyo Hs. menjadi Panglima ABRI dan Letjen Prabowo Subianto sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Tapi Habibie tak mengabulkan keinginan ini dan mempertahankan Jenderal Wiranto sebagai Panglima ABRI.
Diungkapkan pula kontaknya dengan Soeharto terputus begitu Habibie menggantikan dia sebagai presiden. Hanya sekali komunikasi terjalin. Itu pun melalui telepon, yakni 8 Juni 1998, pada hari ulang tahun ke-77 Soeharto. Sikap si mentor yang menjauhi dirinya ini masih menjadi pertanyaan Habibie hingga kini.
Alangkah baiknya jika tokoh lain juga berani membeberkan kesaksiannya. Ini akan membuat perjalanan sejarah politik negeri ini bisa dibaca secara jelas oleh anak-cucu kita kelak. Habibie sudah memulai. Prabowo telah menanggapi. Wiranto pun pernah mengungkap kesaksiannya tentang drama politik pada 1998 lewat buku. Mumpung masih hidup, Soeharto juga amat perlu membuat buku.
Semakin banyak bekas pejabat yang terbuka, semakin terkuak sisi-sisi gelap sejarah politik kita. Semua orang juga bisa belajar bagaimana peliknya mengelola negara sesuai dengan garis konstitusi. Dan ini bagus bagi perkembangan demokrasi.

Keputusan Kabinet yang Kalah Cepat

Sinar Harapan, Jumat, 29 September 2006 Kita memahami pemerintah mengambil keputusan setelah melalui berbagai tahapan agar hasilnya terukur, berdaya guna, dan berhasil guna. Pola seperti ini cenderung tidak menghasilkan keputusan yang kontroversial karena telah memperhitungkan semua aspek secara saksama dan menyeluruh. Satu-satunya risiko adalah terkesan lambat.
Secara jujur harus diakui, kita kurang mengetahui interaksi di antara para pihak terkait dalam proses penanganan lumpur panas di Sidoardjo, Jawa Timur. Yang terlihat jelas adalah semburan liar lumpur panas yang makin menghebat dan genangannya yang makin meluas. Jadi tampak kecepatan interaksi dan koordinasi di antara para pihak terkait itu tak secepat perubahan kondisi di lapangan.

Akhirnya Putusan Diambil

Kompas, Jumat, 29 September 2006
Kita gunakan kata “akhirnya” karena keputusan itulah yang ditunggu banyak pihak. Kalaupun Presiden yang memutuskan, itu karena tingkat masalahnya berat.

Kasus lumpur panas di Porong, Jawa Timur, hari Jumat ini tepat empat bulan terjadi. Setiap hari keadaannya bukan menjadi tambah baik, tetapi justru sebaliknya. Volume lumpur panas yang keluar dari perut Bumi, yang semula hanya 50.000 meter kubik per hari, kini malah meningkat menjadi 125.000 meter kubik.

Dengan volume yang begitu besar, mustahil lumpur itu bisa dikelola di sekitar lokasi. Tanggul yang dibuat di kawasan sekitar 400 hektar di dekat sumber keluarnya lumpur sudah 10 kali jebol. Setiap kali tanggul itu jebol, satu desa harus menjadi korban.

Hasil kajian yang dilakukan banyak ahli, mulai dari Institut Teknologi Sepuluh November hingga ahli dari Norwegia, menunjukkan bahwa bencana ini tidak mungkin bisa dihentikan segera. Bahkan, lumpur tersebut diperkirakan akan terus keluar dalam periode yang lama, karena itu adalah fenomena mud volcano.

Karena tingkat bencana dan kedaruratan yang berat seperti itu, tidaklah mungkin hanya pihak pengelola yang mengambil keputusan. Sebab, harus kita sadari bahwa dampaknya pasti akan sangat luas sehingga sepantasnya apabila pemerintah yang harus mengambil keputusan.

Berulang kali kita sampaikan bahwa pilihan yang kita hadapi sekarang bukanlah antara baik dan buruk, tetapi antara yang buruk dan kurang buruk.

Sekarang keputusan itu telah diambil. Lumpur panas akan dialirkan ke Kali Porong dan dibuang ke laut. Daerah yang tergenangi lumpur dinyatakan sebagai daerah rawan bahaya yang tidak bisa lagi dihuni. Pemda diminta untuk merelokasi penduduk dan bukan hanya diberikan rumah tinggal, tetapi juga penghidupan.

Tugas kita bersama untuk mengawasi pelaksanaan pembuangan lumpur dan relokasi penduduk. Soal kerugian sudah pasti tidak bisa lagi dihindari. Yang perlu dipikirkan adalah bagaimana kerugian itu bisa dibuat seminimal mungkin. Jangan sampai untuk jangka pendek persoalan memang terselesaikan, tetapi untuk jangka panjang menjadi persoalan lingkungan besar.

Yang dibutuhkan sekarang ini adalah sumbangan pemikiran yang positif. Sumbangan pemikiran yang bukan menambah soal, tetapi menyelesaikan soal.

Kita harus sepakat untuk mengatakan, tidak ada yang diuntungkan dengan bencana ini. Pihak Lapindo Brantas pasti merugi. Sebab, selain rusak nama baiknya, mereka sampai saat ini pun sudah mengeluarkan Rp 1 triliun dan masih harus membiayai penanganan selanjutnya. Lebih merugi lagi tentunya masyarakat yang terkena bencana, di mana mereka bukan hanya kehilangan rumah, tetapi juga kehilangan akar sejarahnya dan penghidupannya.

Konsentrasi kita sekarang terutama harus lebih tertuju kepada masyarakat yang menjadi korban itu. Mereka harus cepat dipulihkan kehidupannya karena mereka adalah korban langsung. Janganlah pengorbanan mereka ditambahi lagi dengan kontroversi yang tidak membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik.


Blog Stats

  • 792,982 hits
September 2006
S S R K J S M
    Okt »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.