Memangkas Sejuta Pegawai Negeri

Edtitorial Media Indonesia, Rabu, 20 September 2006

SUDAH berulang kali Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi berbicara tentang keinginan mengurangi jumlah pegawai negeri sipil. Keinginan itu dipicu sejumlah hal.

Pertama, jumlah pegawai negeri saat ini yang mencapai sekitar empat juta orang dirasa terlalu banyak. Kedua, kinerja dan produktivitas PNS tergolong rendah sehingga tidak menjadi pendorong kemajuan. Ketiga, dengan jumlah pegawai negeri sebanyak itu negara harus menghabiskan uang puluhan triliun rupiah setiap tahun untuk membayar gaji. Sebuah pemborosan yang mahahebat ketika diperbandingkan dengan kinerja.

Selain itu ada beberapa temuan yang mengejutkan. Menurut Menteri Taufiq, tidak kurang dari 66.000 PNS berstatus ganda. Ia menjadi pegawai negeri di dua atau lebih instansi. Ada juga (jumlahnya banyak) pegawai negeri yang sudah meninggal atau pensiun, tetapi tetap dibayar gajinya, termasuk ribuan yang tidak masuk kantor bertahun-tahun, tetapi tetap memperoleh gaji.

Jadi, dari sisi administrasi PNS terdapat kesemrawutan luar biasa. Tidak karena sistem pencatatan yang buruk, tetapi sengaja dibuat buruk agar membuka peluang korupsi. Misalnya PNS ganda, atau yang sudah meninggal tetapi tetap dibayar gajinya.

Tabiat PNS seperti inilah yang menyebabkan mereka tidak menjadi kekuatan birokrasi yang cerdas dan cekatan. Mereka, seperti banyak dikeluhkan, menjadi penghambat. Ini rupanya sejalan dengan gerak pembangunan yang melambat di mana-mana.

Dalam suasana krisis seperti sekarang ini, sumber dana yang menggerakkan perekonomian ada atau datang dari kantong pemerintah. Bisa dibayangkan bagaimana dana-dana itu bisa digerakkan menjadi produktif bila dikerubuti atau diurus oleh pegawai-pegawai yang disorganisasi dan disorientasi.

Akan tetapi, seperti dikemukakan berulang-ulang, pengurangan pegawai negeri atau justru penambahan, dilakukan setelah diadakan audit kinerja menyeluruh terhadap PNS di seluruh Indonesia. Dengan audit seperti itu, diketahui kapasitas dan kapabilitas orang per orang maupun lembaga.

Sayang, sampai saat ini kita belum mendengar langkah cepat dan tegas tentang audit kinerja itu. Pemerintah masih berteriak tentang wacana kelebihan dan pemangkasan jumlah pegawai.

Audit yang dilakukan haruslah menjadi bagian dari program besar tentang reformasi birokrasi. Jika dibandingkan dengan sektor lainnya, birokrasi hampir tidak tersentuh kehendak perubahan. Itulah sebabnya mengapa hingga hari ini keluhan tentang birokratisasi terdengar dan terjadi di hampir seluruh instansi pemerintah.

Tanpa menyentuh birokrasi secara berani dan tegas, Indonesia akan selalu tertinggal dari negara lain dalam laju perubahan dan perkembangan. Karena itu, bila pemerintah bertekad memangkas satu juta pegawai negeri, zero growth harus dipatuhi dengan sungguh-sungguh.

Bila setiap tahun terdapat 120.000 PNS yang pensiun, itu berarti dalam jangka waktu hampir 10 tahun zero growth dipertahankan. Kalau toh ada rekrutmen, hanya dibolehkan untuk jenis keahlian tertentu seperti guru dan tenaga medis.

Akan tetapi yang paling sulit dipertahankan di Republik ini ialah konsistensi. Kebijakan pemangkasan PNS dan audit ini bisa jadi diabaikan sama sekali ketika pemerintahan berganti.

Iklan

3 Responses to “Memangkas Sejuta Pegawai Negeri”


  1. 1 Irfan Nur rohman Oktober 3, 2006 pukul 9:06 am

    Tingkatkan kualitas untku PNS…..
    mengurangi Cost
    dan meningkatkan kinerja….

    dan jangan lupa ….
    Gaji yang sepadan untuk kerjannya
    OK..

  2. 2 roby November 12, 2006 pukul 8:03 am

    saya sangat setuju dengan usulan memangkas sejuta pns untuk mengurangi beban negara bila pns yg bersangkutan dinilai tidak memberikan kontribusi apa2 untuk kemajuan instansinya. tapi saya kurang sependapat bila hanya mengutamakan guru dan tenaga medis saja dalam perekrutan cpns. negara kita juga membutuhkan para ahli dibidang lainnya. selama ini saya melihat soal-soal ujian cpns tidak relevan dengan profesionalisme pendaftar atau tidak sesuai dengan tugas yang akan diembannya ketika resmi menjadi pns. soal2 yg diberikan terkesan sama rata sama rasa tidak berdasarkan pendidikan/lowongan yg diisi. jika jabatan/tugas diserahkan kepada orang yg bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya. maka tidaklah mengherankan jika kita melihat setiap instansi lambat dalam mengantisipasi/menyelesaikan persoalan yg terjadi karena sebagian besar dari mereka bukan ahli dibidangnya.


  1. 1 Jerat Birokrasi dan Geger Media « Hariadhi Lacak balik pada November 20, 2007 pukul 2:33 pm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Blog Stats

  • 787,818 hits
September 2006
S S R K J S M
    Okt »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: