Negara dalam Negara

Media Indonesia, Senin, 25 September 2006
AMENDEMEN konstitusi telah membawa banyak perubahan demi tegaknya negara yang demokratis. Namun dalam perjalanannya, amendemen itu juga melahirkan lembaga negara yang kebablasan, yang justru menggerogoti konstitusi itu sendiri. Lembaga negara itu adalah Mahkamah Konstitusi.

Kritik mutakhir yang keras dan pedas disuarakan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Muladi. Bahkan, dia menilai Mahkamah Konstitusi seperti negara dalam negara.

Muladi mengambil contoh yang dilihatnya sendiri saat menghadiri pelantikan Prof Dr Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru. Jimly mengucapkan sumpah sendiri dan juga menandatangani sendiri surat keputusan untuk dirinya sendiri. Presiden dan Wakil Presiden yang hadir di situ menjadi ‘penonton’ atas adegan yang ‘monolog’.

“Ini negara apa? Mahkamah Agung pun yang melantik itu kan kepala negara,” kata Muladi.

Contoh lain adalah keputusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, karena dinilai bertentangan dengan konstitusi. Padahal, selain berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, justru konstitusilah yang memberi Komisi Yudisial wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Fakta lain harus dikemukakan, keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai Komisi Yudisial itu diambil bulat suara, tanpa dissenting opinion. Padahal sebelumnya jelas ada hakim konstitusi yang juga Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, yang berpendapat bahwa Komisi Yudisial diadakan guna turut membangun dan menciptakan badan peradilan yang bersih dan tepercaya. Namun, pendapat yang telah dipublikasikan itu anehnya lenyap begitu saja justru ketika Komisi Yudisial diadili di tangan Mahkamah Konstitusi. Kasus ini menunjukkan buruknya konsistensi hakim konstitusi.

Bukti lain, Mahkamah Konstitusi berani melangkahi wewenang yang diberikan undang-undang. Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah yang diundangkan setelah amendemen UUD 1945. Tapi, Mahkamah Konstitusi mengesampingkannya, dan menyatakan pasal itu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah Konstitusi yang ‘semau gue‘ itu sangat berbahaya karena keputusannya bersifat final dan harus diterima sebagai kebenaran mutlak.

Kritik yang dilontarkan Muladi mengandung kebenaran yang mestinya menjadi perhatian serius MPR dan DPR agar tidak terlalu lama membiarkan negara di dalam negara. Sebuah gambaran yang terlalu seram untuk dibiarkan menjadi kenyataan yang berlarut-larut.

Iklan

0 Responses to “Negara dalam Negara”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Blog Stats

  • 804,677 hits
September 2006
S S R K J S M
    Okt »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: