Partai Suka-Suka

Media Indonesia, Kamis, 28 September 2006
HAMPIR semua parpol hanya menonjolkan fungsi mengantarkan kader menduduki kursi empuk di legislatif dan eksekutif. Hanya sekali dalam lima tahun parpol mendekati rakyat. Usai pemilu, kader partai di pemerintahan asyik menjadi tuan dan mereka yang duduk di legislatif sibuk memperkaya diri untuk membayar utang selama kampanye.

Semestinya, dalam negara demokrasi modern, parpol tidak sekadar melakoni fungsi rekrutmen politik. Juga menjalankan peran sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi politik, serta pengatur konflik. Fakta berbicara lain. Informasi yang diberikan parpol sering memicu keresahan masyarakat. Celakanya lagi, parpol bukan menjadi solusi, justru sumber konflik. Pertikaian elite berimbas pada masyarakat di akar rumput yang memicu konflik horizontal.

Sudah menjadi tabiat elite politik, enggan membenahi partai agar sepenuhnya berjuang untuk rakyat. Para tokoh malah memelihara konflik internal yang berujung lahirnya partai tandingan. Kehadiran sejumlah partai baru saat ini juga sebagai reaksi atas tabiat buruk elite itu.

Tiga tahun menjelang Pemilu 2009, hingga September 2006, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menerima pendaftaran dari 27 parpol baru. Partai baru itu seharusnya mengusung semangat reformasi. Sayangnya, yang baru cuma namanya. Para pendirinya tetap saja orang yang sudah lama beredar, mereka yang gagal meraih dukungan rakyat pada pemilu sebelumnya. Ada juga partai yang, jika namanya disebut, malah mengundang senyum sinis. Bikin partai sesuka hati.

Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (25/9), mengatakan pihaknya hanya berwenang mencatat parpol. Untuk bisa menjadi peserta pemilu, ke-27 parpol itu harus mengikuti verifikasi berdasarkan UU Partai Politik yang akan direvisi pemerintah bersama DPR pada 2007.

Tidak cukup modal dengkul untuk mendirikan parpol. Persyaratannya mesti ketat, misalnya memiliki kepengurusan minimal 50% dari jumlah provinsi dan 50% dari jumlah kabupaten/kota provinsi setempat.

Sebaiknya ditambahkan lagi satu syarat seperti yang berlaku di Inggris. Pendiri partai politik harus menyetorkan sejumlah uang jaminan, misalnya Rp1 miliar. Jika perolehan suara partai itu dalam pemilu tak memenuhi electoral threshold, uang jaminan hangus.

Jika perolehan suaranya di atas batas minimal, uang dikembalikan.

Electoral threshold yang masih berlaku sebesar 3%. Jika ketentuan itu dipertahankan, hanya ada enam parpol yang otomatis menjadi kontestan Pemilu 2009.

Memang, memperketat syarat mendirikan partai bisa mencegah syahwat politik para petualang yang doyan mendirikan partai. Sebaliknya, syarat yang longgar justru mengantarkan bangsa ini menuju multipartai yang tidak berkesudahan.

Iklan

0 Responses to “Partai Suka-Suka”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Blog Stats

  • 791,663 hits
September 2006
S S R K J S M
    Okt »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: