Dimulainya Pembahasan RUU PP

Republika, Sabtu, 30 September 2006
Sejauh mana pemerintah telah menyinggung tentang penyelenggaran Pemilu 2009 dalam rapat Kabinet? Yang kita maksud bukan soal siapa yang akan running dalam pencalonan RI 1. Tapi, menyangkut segala tetek-bengek persiapan penyelenggaraannya.

Pertanyaan ini wajar kita ajukan karena penyelenggaraan Pemilu 2009, bila mengacu pada tanggal 5 April seperti halnya Pemilu 2004, berarti tinggal 2 tahun 7 bulan lagi. Negara tentu saja amat berkepentingan terhadap suksesnya penyelenggaraan pemilu tersebut. Sebab, sukses sebuah pemilu yang demokratis dan jurdil, juga merupakan indikator suksesnya sebuah pemerintahan.

Dengan waktu yang relatif tidak lama lagi semestinya segala sesuatu menyangkut pemilu sudah dipikirkan sejak sekarang. Termasuk perangkat penyelenggaranya yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat pusat dan daerah.

Ironisnya, hingga kini kita belum memiliki penyelenggara pemilu yang baru. Bandingkan dengan penyelenggara Pemilu 2004 yang terbentuk tiga tahun sebelum pemilu itu sendiri dilaksanakan. Sampai saat ini belum ada waktu yang pasti kapan KPU yang baru terbentuk. Namun, diperkirakan paling lambat terbentuk pada April 2007 atau 2 tahun menjelang pemilu digelar. Sempitnya waktu yang tersedia bagi KPU baru nantinya tentu saja sangat mungkin dapat mengurangi kualitas penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Belum terbentuknya KPU yang baru tidak lepas dari baru dimulainya pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu (RUU PP). Rapat kerja pertama Panitia Khusus (Pansus) RUU PP dengan pemerintah baru berlangsung Kamis (28/9) lalu. Dalam raker tersebut pemerintah melalui Mendagri memberi tanggapan atas RUU yang merupakan usul insiatif DPR.

Di tengah-tengah sisa waktu yang kian terbatas menuju Pemilu 2009, alotnya pembahasan RUU PP seakan sudah di depan mata. Dengan begitu maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pembahasan RUU PP ini pun bakal cukup lama. Kalau perkiraan kita KPU baru sudah dapat terbentuk paling lambat April 2007, maka sanggupkah DPR dan pemerintah menyelesaikan RUU ini setidaknya pada akhir tahun ini? Itu artinya waktu yang tersedia untuk membahasnya cuma tiga bulan saja.

Bakal alotnya pembahasan RUU PP ini sudah dapat terlihat lewat poin-poin pikiran pemerintah dalam menanggapi RUU ini. Pemerintah mengusulkan dilakukannya evaluasi guna mewujudkan penyelenggara pemilu yang efisien, efektif, dan akuntabel. Karenanya pemerintah tidak sependapat dengan struktur organisasi KPU yang eksis dan hirarkis dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pandangan pemerintah ini akan dianggap bertentangan dengan konsep penyelenggara Pemilu yang nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 22E ayat 5.

Pemerintah juga berpandangan pemilihan kepala daerah (pilkada) bukan rangkaian pemilu. Oleh karenanya penyelenggara pilkada harus diatur terpisah, tidak dalam RUU PP. Pandangan ini berlawanan dengan arus yang berjalan selama ini bahwa sebaiknya pilkada masuk dalam rangkaian pemilu. Penggabungan ini pun tidak melanggar konstitusi. Apalagi berkaca pada kasus-kasus penyelenggaraan pilkada akibat rumitnya aturan, semakin mempertegas agar pilkada masuk dalam rangkaian pemilu.

Itu baru dua hal saja. Belum lagi soal pendapat pemerintah bahwa Sekjen KPU harus PNS dan diangkat oleh presiden. Juga soal kesetaraan antara KPU dan badan pengawas pemilu. Tapi bagaimanapun, kita berharap lahirnya sebuah UU PP yang lebih reformis dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. UU yang dibuat atas dasar konsep penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Iklan

3 Responses to “Dimulainya Pembahasan RUU PP”


  1. 1 EMAN SULAEMAN, S.E. Februari 27, 2007 pukul 5:37 pm

    Saya akan mengkritisi tentang bawaslu, bahwa:
    1. Orang-orang yang terlibat atau masuk di jajaran Bawaslu harus orang-orang yang independent.
    2. Khusus anggota polisi dan kejaksaan (anggotanya PNS)harus cuti di luar tanggungan negara, karena kalo mereka jadi anggota bawaslu jelas mereka akan mendapatkan gaji double, yaitu sebagai polisi dan sebagai anggota BAWASLU.
    3. saya sangat setuju apabila anggota bawaslu, harus dapat menulis (makalah) untuk menyampaikan visi-misinya.
    4. anggota bawaslu jangan “GAPTEK” Gagap Teknologi, karena tidak menutup kemungkinan pelanggaran-pelanggaran pemilu melalui IT (Informasi Teknologi)

    Terima Kasih
    Karawang, 27 Pebruari 2007

  2. 2 EMAN SULAEMAN, S.E. Februari 27, 2007 pukul 5:43 pm

    EMAN SULAEMAN, S.E.
    27th Feb 2007 di 5:37 pm
    Saya akan mengkritisi tentang bawaslu, bahwa:
    1. Orang-orang yang terlibat atau masuk di jajaran Bawaslu harus orang-orang yang independent.
    2. Khusus anggota polisi dan kejaksaan (anggotanya PNS)harus cuti di luar tanggungan negara, karena kalo mereka jadi anggota bawaslu jelas mereka akan mendapatkan gaji double, yaitu sebagai polisi dan sebagai anggota BAWASLU.
    3. saya sangat setuju apabila anggota bawaslu, harus dapat menulis (makalah) untuk menyampaikan visi-misinya.
    4. anggota bawaslu jangan “GAPTEK” Gagap Teknologi, karena tidak menutup kemungkinan pelanggaran-pelanggaran pemilu melalui IT (Informasi Teknologi)

    Terima Kasih
    Karawang, 27 Pebruari 2007


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Blog Stats

  • 791,637 hits
September 2006
S S R K J S M
    Okt »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: