Arsip untuk Oktober, 2006

Bertambahnya Lingkaran Dalam Presiden

Lingkaran dalam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertambah. Ini menyusul dibentuknya Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R). Unit kerja ini diatur lewat Keputusan Presiden Nomor 17/2006 tanggal 29 September 2006.

Mantan jaksa agung di era pemerintahan Abdurrahman Wahid, Marsilam Simanjuntak, ditunjuk memimpin UKP3R. Dia dibantu dua deputi yakni Letjen (Purn) Agus Widjojo, mantan Kaster TNI; serta Edwin Gerungan, mantan kepala BPPN.

Kita sebut lingkaran dalam karena memang menjadi bagian dari lingkungan Kantor Presiden. Seperti dikatakan oleh Juru Bicara Presiden, Andi Mallarangeng, unit ini bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan pemantauan, pengendalian, pelancaran, dan percepatan atas pelaksanaan program dan reformasi.

Sebelumnya, Presiden SBY telah memiliki tujuh staf khusus yang menangani berbagai bidang yakni Andi Mallarangeng, Dino Patti Djalal, Heru Lelono, Irvan Edison, Sardan Marbun, Yenny Wahid, dan Brigjen Kurdi Mustafa. Presiden juga memiliki penasihat khusus yakni mantan menlu Ali Alatas, Ketua Umum Partai Indonesia Baru Sjahrir, mantan menpan TB Silalahi, dan Ketua Umum Partai Pelopor Rachmawati Soekarnoputri.

Kita paham bahwa Presiden memiliki hak untuk membentuk dan menunjuk langsung staf khusus yang berada di lingkaran dalamnya. Siapa pun pemimpin tentu memerlukan staf di luar menteri kabinet untuk membantu menjalankan roda kepemimpinannya. Maka kehadiran UKP3R pun kita anggap sebagai sesuatu yang lumrah dalam rangka mempercepat program kerja Presiden.

Syukur-syukur sasaran yang akan dicapai bisa terpenuhi dengan maksimal. Persoalaannya apakah tugas dari UKP3R itu tidak mubazir bila mengingat tugas yang diberikan sebetulnya sama dengan tugas menteri-menteri di kabinet. Sebagaimana kita ketahui dari Jubir Presiden, UKP3R memiliki lima tugas utama yaitu perbaikan iklim investasi, perbaikan administrasi pemerintahan, peningkatan usaha kecil dan menengah, peningkatan kinerja BUMN, dan perbaikan penegakan hukum. Nah, untuk kelima tugas tersebut bukankah sudah ada menteri-menteri yang menanganinya.

Bila melihat Pasal 14 Keppres tersebut bahwa Kepala UKP3R mendapat fasilitas setara menteri berupa hak keuangan dan fasilitas lain, maka Kepala UKP3R layaknya seorang menteri koordinator. Itu bila memperhatiakan tugas-tugas yang diembannya. Namun, di sisi lain UKP3R tak memiliki kewenangan esksekutif. Tugasnya murni perangkat Presiden dan bekerja di lingkungan Kantor Presiden.

Dari tugas-tugas yang diberikan kepada UKP3R tersebut tampak Presiden belum puas dengan kinerja para menterinya. Namun, Presiden juga tak mau tergesa-gesa dengan segera merombak kabinet seperti yang disuarakan oleh sejumlah kalangan partai politik. Akhirnya UKP3R sebagai jalan keluarnya.

Susunan organisasi UKP3R yang terdiri dari kepala, deputi, sekretaris, biro umum dan administrasi, asisten, serta staf ahli juga akan menjadi masalah baru. Dengan susunan organisasi seperti itu, bisa dipastikan UKP3R akan menjadi staf khusus Presiden yang memiliki “badan gemuk”. Apakah hanya untuk fungsi pemantauan dan pengendalian program perlu organisasi yang gemuk seperti itu?

Bukan malah sebaliknya, akan menjadi tidak efektif dan efisien fungsi pengawasan tersebut. Padahal yang diperlukan sekarang adalah bagaimana bisa melakukan eksekusi terhadap reformasi birokrasi yang dianggap menjadi biang tersendatnya program reformasi secara keseluruhan. Semoga saja UKP3R tidak sekadar menambah lingkaran dalam Presiden demi menyerap berbagai unsur di luar. Tapi, memang dibentuk sebagai upaya percepatan program reformasi yang tersendat.

Republika, Sabtu, 28 Oktober 2006

Iklan

Memburu Pengemplang BLBI

BANGSA yang cakap membereskan problem-problem masa lalunya akan menjadi ringan kakinya melangkah maju menyongsong masa depan. Sebaliknya, mereka yang gagal membereskan berbagai persoalan masa silam akan menjadi belenggu menuju hari depan.

Salah satu contoh problem masa lalu yang tak kunjung selesai bagi bangsa ini adalah megaskandal bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara Rp164 triliun. Pengucuran dana luar biasa besar bagi bank-bank yang akhirnya kolaps itu dilakukan menjelang Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998. Dan, siapa yang mesti bertanggung jawab jelas.

Kasus BLBI telah berlangsung hampir satu dasawarsa, tetapi ia tetap menjadi misteri. Ia tak terkuak. Padahal, mereka yang bertanggung jawab hampir seluruhnya masih hidup. Sungguh ironis, negara hukum, tetapi terus membiarkan orang-orang yang telah membangkrutkan negara tidak disentuh hukum. Bahkan, sebagian ongkang-ongkang kaki hidup di luar negeri.

Kini ada kabar sesayup dari pemerintah, katanya perburuan terhadap para pengemplang BLBI bakal terus dilanjutkan. Mabes Polri pun telah membentuk tim baru yang bakal memburu para debitur nakal itu. Sementara itu, pemerintah tengah menghitung ulang berapa sesungguhnya uang negara yang harus dibayar dan klaim para obligor sendiri. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, kini sudah ada beberapa obligor bakal membayar kewajiban mereka.

Kita sesungguhnya sudah amat bosan mendengar berbagai rencana pemerintah untuk menyelesaikan kasus BLBI. Sebab, kenyataannya negara tidak menyelesaikan apa-apa. Kasus BLBI terus menggantung. Ia dibiarkan menjadi desas-desus dan bahkan misteri.

Spirit pemberantasan korupsi pemerintahan sekarang mungkin saja bisa membuat jantung para pejabat publik berdegup-degup untuk melakukan penyelewengan. Tetapi, apa artinya itu semua jika tak mampu menyeret mereka yang telah nyata-nyata membangkrutkan keuangan negara di masa lalu?

Karena itu, tekad pemerintah kali ini harus benar-benar berujung pada hasil yang bisa menjawab pertanyaan, kecurigaan, dan ketidakadilan publik. Jangan ada upaya penyelesaian seperti dilakukan pada Februari silam. Waktu itu beberapa obligor mendatangi Istana Kepresidenan, yang katanya, untuk membayar utang.

Cara itu mendapat kritik keras masyarakat karena aneh. Kalau ingin membayar utang, kenapa harus ke istana? Memangnya istana tempat transaksi?

Kita ingin penyelesaian kasus BLBI secara adil dan transparan. Niat baik para obligor yang akan mengembalikan uang rakyat kita hargai. Tetapi, jangan ada penyelesaian sebelum hukum bekerja. Sebab, ini akan melukai hati rakyat, melukai kita semua.

Media Indonesia, Minggu, 15 Oktober 2006

Gangguan Asap Tanggung Jawab Kita

– Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya meminta maaf kepada negara tetangga kita, Singapura dan Malaysia, yang terkena dampak kabut asap dari Sumatra dan Kalimantan. Kedua negara itu memprotes dan mengeluhkan asap dari Indonesia yang mengganggu kesehatan dan kegiatan ekonomi. Sebenarnya gangguan juga kita rasakan di Tanah Air, namun memberikan pengertian ke dalam mungkin lebih mudah ketimbang menjelaskan kepada negara tetangga. Sebab, mereka hanyalah korban, meskipun harus dimaklumi menyelesaikan masalah kabut asap juga bukan perkara mudah. Komitmen pemerintah cukup kuat, dan kini telah menyiapkan dana Rp 100 miliar untuk menanggulangi kabut asap akibat kebakaran hutan di negara kita.

– Dalam percakapan via telepon, SBY secara khusus meminta maaf kepada Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong atas masalah tersebut. Permintaan maaf yang tulus tentu bisa diterima, namun persoalan terpenting, apakah segala sesuatunya segera dapat teratasi? Inilah yang tampaknya masih meragukan. SBY menjelaskan dua sebab yang paling pokok, yakni suhu udara yang sangat panas yang mencapai 37 derajad celcius dan pembukaan lahan baru dengan cara membakar hutan. Hanya dua, tetapi benar-benar sulit diatasi. Soal pembukaan lahan dengan membakar hutan adalah kebiasaan lama yang sulit diatasi. Sebab, cara itulah yang paling murah dan praktis untuk membuka lahan baru. Soal suhu panas juga merupakan situasi alam pada musim kemarau yang tak bisa dilawan.

– Semua baru sebatas komitmen. Namun setidaknya komitmen itu juga diperlukan, terutama agar kita tidak menjadi kurang nyaman hidup bertetangga karena ”ekspor” asap ke Singapura dan Malaysia sudah benar-benar menggangu. Komitmen penyiapan dana Rp 100 miliar yang antara lain untuk membuat hujan buatan dan bom air itu menjadi terlalu kecil dibanding dengan kebutuhan. Namun setidaknya hal itu bisa menunjukkan kepada dunia luar bahwa kita tidak diam dan membiarkan masalah tersebut. Indonesia juga akan meratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution yang merupakan perjanjian tingkat regional pertama di dunia yang mensyaratkan sekelompok negara bekerja sama menanggulangi asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan.

– Kerja sama itu menjadi sesutu yang sangat urgen. Harus secara jujur diakui, kita kewalahan menghadapi masalah itu. Bukan hanya soal keterbatasan dana, melainkan juga menyangkut prasarana. Lebih-lebih negara kita juga masih belum selesai melakukan rekonstruksi pascabencana di mana-mana. Dari gempa dan tsunami di Aceh, gempa di DIY dan Jateng, erupsi Gunung Merapi sampai yang terakhir lumpur panas Lapindo Brantas yang masih belum juga memperoleh titik terang pengatasannya. Keterbatasan dana juga sangat dirasakan. Dana Rp 100 miliar tentu belum memadai, tetapi itu pun harus diambilkan dari sisa dana penanggulangan bencana. Padahal kita tahu, bencana lain bisa datang setiap saat tanpa pernah diduga sebelumnya.

– Bagaimanapun masalah ini menjadi tanggung jawab kita. Kita merasa tidak enak dan sudah meminta maaf. Apa artinya semua itu kalau masalahnya sendiri tak pernah bisa diselesaikan? Yang namanya gangguan asap akan tetap dirasakan dan nilai kerugian materialnya sangatlah besar. Kabut asap mengganggu Bandara Changi Singapura dan aktivitas di pelabuhan karena jarak pandang menjadi sangat dekat. Masih banyak gangguan lainnya. Belum lagi yang dirasakan di Tanah Air sendiri. Bagaimana kita mengimplementasikan tanggung jawab itu dalam langkah-langkah penanggulangan? Inilah yang perlu dipikirkan secara serius, dan kita tak perlu malu meminta bantuan dari negara tetangga. Mereka tentu akan berkepentingan karena pada akhirnya masalah yang ada di sini menjadi masalah mereka juga.

– Hal lain yang tidak kalah penting adalah langkah pengatasan dalam jangka menengah dan panjang. Sebab, soal kabut asap yang sampai mengganggu negara tetangga bukan satu dua kali terjadi. Sudah cukup sering dan tampaknya selalu berulang tanpa ada kemampuan mencegah sejak awal. Kalau penyebab utamanya -di luar soal cuaca yang sudah benar-benar di luar kemampuan manusia- belum diatasi maka jangan heran apabila kelak persoalan yang sama terjadi lagi, dan kita minta maaf lagi, begitu seterusnya. Harga diri bangsa dipertaruhkan. Bagaimanapun, rakyat di negara lain akan menilai bagaimana sebenarnya kita. Komitmen penting, namun itu belumlah cukup. Haruslah ada jaminan bahwa hal itu tidak akan terulang lagi. Sayang jaminan itu belum bisa dikeluarkan karena memang kita belum menyentuh akar masalahnya.

Suara Merdeka, Sabtu, 14 Oktober 2006

Bukan Kesedihan tetapi Rekonsiliasi

Mimpi buruk itu terjadi empat tahun silam. Bali yang damai tiba-tiba luluhlantak dihajar bom. Dua ratus orang lebih tewas. Belum yang luka-luka. Bom itu tidak hanya memporak-porandakan dua kafe di Legian dan menghancurkan industri pariwisata Bali, tetapi lebih dari itu: meremukkan rasa kemanusiaan. Kita tidak habis pikir bagaimana serangan bom semacam itu bisa terjadi. Polisi kita pun telah mencatatkan prestasi yang luar biasa dalam menggulung para pelakunya. Berdasarkan bukti nyata dan meyakinkan, polisi berhasil menangkap para pelaku satu per satu, yakni Amarozi cs. Kini mereka ditempatkan di LP Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, menanti pelaksanaan eksekusi mati. Dan, tanpa terasa, peristiwa yang membuat industri pariwisata nasional kita hampir gulung tikar itu sudah terjadi empat tahun silam.

Warga masyarakat dari seluruh lapisan yang bersimpati, korban yang selamat, dan keluarga korban hadir di Ground Zero, Kuta, untuk mengenang peristiwa tersebut. Inti dari peringatan itu satu, yakni mengumandangkan gema perdamaian tidak saja ke seluruh wilayah Indonesia, tetapi ke seluruh dunia.

Kenapa? Karena teror bom tidak hanya masalah Indonesia, Amerika Serikat, Irak, Turki, Thailand, Filipina, tetapi masalah dunia. Inggris yang selama ini terkenal tertib hukum tiba-tiba diguncang teror. Spanyol yang tenang dikejutkan oleh bom. Bom bisa meledak di mana-mana saat ini. Yang menjadi korban adalah orang-orang yang tidak berdosa, orang-orang apolitik.

Dengan menempatkan masalah terorisme sebagai masalah global, kita bisa memahami inisiatif komunitas korban Bom Bali di London untuk membangun suatu monumen peringatan. Tak tanggung-tanggung, Pangeran Charles dan istrinya, Putri Camilla atau Duchess of Cornwall meresmikan monumen yang berada di Clive Steps, berseberangan dengan St James’s Park itu. Monumen tersebut berbentuk bola dunia dengan relief 202 burung merpati. Bola terletak di depan sebuah tembok yang bertuliskan nama-nama korban bom Bali. Ratusan orang hadir, termasuk Menteri Luar Negeri Inggris Margaret Beckett dan Menteri Kebudayaan Tessa Jowell. Pada kesempatan itu, nama-nama korban dibacakan.

Baik yang hadir di Kuta maupun di London tampak haru ketika mengenang peristiwa pahit itu. Tak sedikit yang menitikkan air mata membasahi pipi. Mereka berusaha menyeka air mata, namun air mata itu tetap mengalir deras. Tentu saja sangat menyedihkan ketika kita kehilangan saudara karena dia atau mereka adalah tempat kita bisa mengungkapkan segala hal. Apalagi sebagian besar dari korban itu sedang menikmati liburan di Pulau Dewata itu.

Peringatan kali ini, sekali lagi ingin menegaskan kita menolak aksi teror bom, tidak saja di Bali, tetapi juga di wilayah lain Indonesia, seperti Poso yang masih terus diganggu teror bom setelah Tibo cs yang dituduh sebagai otak kerusuhan Poso dieksekusi mati. Peringatan empat tahun itu juga adalah penegasan agar dunia bebas dari teror bom.

Peringatan ini pun mengajak kita semua agar dengan hati bersih bertekad untuk hidup damai tanpa prasangka satu sama lain. Kita memberi apresiasi yang dalam karena masyarakat Bali, juga anggota masyarakat lain, yang menjadi korban bom justru melawan teror bom dengan cinta. Dan, perjuangan mewujudkan dunia yang bebas dari teror telah mendapat dukungan dari mana-mana. Mereka yang hadir di Kuta, juga di London, secara tak langsung ingin menyatakan dukungannya kepada keluarga yang menjadi korban dan sekaligus bergandengan dengan masyarakat dunia untuk menciptakan dunia yang damai, sama-sama menggemakan lagu perdamaian.

Memang, peringatan macam ini selalu membuat air mata gugur di pipi. Kita mengenang orang-orang yang kita cintai yang telah menjadi korban. Kita berpendapat, setiap orang yang mengucurkan air mata pasti menginginkan suatu rekonsiliasi, bukan kesedihan.

Suara Pembaruan, 14 Oktober 2006

Nobel bagi “Kaum Miskin”

Hasil yang sangat mengejutkan saat Komite Nobel akhirnya memberikan kemenangan kepada orang dan badan yang mungkin tidak pernah dipikirkan oleh sebagian besar masyarakat dunia, sebagai peraih Nobel Perdamaian 2006. Ketua Komite Nobel Norwegia, Ole Danbolt Mjoes, di Oslo, Jumat (13/10) kemarin mengumumkan, Muhammad Yunus (66) dari Bangladesh dan bank yang didirikannya, Grameen Bank, sebagai pemenang Nobel Perdamaian 2006. Dengan demikian masing-masing berhak atas hadiah 10 juta krona Swedia atau sekitar Rp 12,5 miliar yang akan diserahkan pada 10 Desember 2006 di Oslo. Kemenangan Muhammad Yunus itu memang di luar dugaan. Sejak pertama kali Hadiah Nobel Perdamaian diserahkan tahun 1901, pemenangnya adalah tokoh-tokoh yang selama ini berkutat dan berjuang untuk upaya-upaya perdamaian. Oleh karena itulah, untuk tahun ini pun kandidat yang santer disebut-sebut antara lain adalah mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari dan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, keduanya dinilai sukses memperjuangkan perdamaian di Aceh. Kemudian aktivis Muslim etnik Uighur di China, Rebiya Kadeer dan mantan Menlu Australia Gareth Evans dengan International Crisis Group-nya.

Kemenangan Muhammad Yunus ini dinilai sebagai sebuah kemajuan dari Komite Nobel untuk memperluas jangkauan perdamaian. Yunus bukanlah tokoh yang terkenal dan berpidato ke sana ke mari mengobarkan apa yang telah dilakukannya. Dia berjuang untuk kemenangan si miskin dan bukan untuk mendapatkan popularitas melalui tim sukses. Bahkan dia memulai perjuangannya dengan meminjamkan uang US$ 27 kepada sekelompok warga di sebuah perdesaan, sebagian besar perempuan, agar mereka terbebas dari jeratan rentenir.

Guru besar ekonomi di Bangladesh ini memang memiliki ketertarikan untuk mengembangkan skema kredit mikro, kemudian mendirikan Grameen Bank yang khusus memberikan kredit bagi orang miskin. Yunus yang dikenal sebagai “bankirnya kaum miskin” ini berusaha memerangi kemiskinan saat bencana kelaparan melanda negerinya tahun 1974. Dia memberikan pinjaman uang kepada orang-orang miskin yang selama ini tidak bisa mengembangkan usahanya karena tidak bisa mendapatkan pinjaman uang dari bank.

Agar bisa berkembang, uang yang telah dikembalikan akan dipinjamkan lagi kepada orang lain yang membutuhkan. Dengan cara bergulir seperti itu, semakin banyak orang yang bisa menikmati fasilitas pinjaman murah. Cara ini mirip dengan kredit bergulir seperti yang dilakukan di Indonesia, namun tidak bisa berjalan baik karena banyak pinjaman yang tidak kembali.

Dengan cara seperti itu, pada Mei 2006, Grameen Bank telah melayani 6,61 juta peminjam, 97 persennya adalah perempuan. Bank ini telah memiliki 2.226 cabang di 71.371 desa, dan tidak hanya melayani peminjam dari Bangladesh, tetapi juga negara-negara lain. Tidak mengherankan bila konsep kredit mikro dari Yunus ini kemudian menjadi sumber ide bagi banyak negara untuk mengembangkan kredit serupa. Metode ini mendorong tumbuhnya tanggung jawab sosial, karena tingkat pengembalian mencapai 99 persen.

Kita sangat mengapresiasi terhadap pemenang Nobel Perdamaian tahun ini. Ternyata dari negara yang miskin, muncul pejuang yang dengan gigih memerangi kemiskinan. Kemenangan dalam memerangi kemiskinan juga berarti kemenangan dalam upaya menciptakan perdamaian. Harus diakui, salah satu penyebab munculnya aneka konflik di tengah masyarakat adalah kemiskinan dan terjadinya kesenjangan ekonomi. Kemiskinan bisa dijadikan alat untuk propaganda politik dan memecah belah masyarakat. Hal inilah yang perlu diwaspadai.

Seperti halnya yang terjadi di Indonesia, rasa ketidakadilan dari sisi ekonomi tidak jarang memunculkan konflik horisontal. Sangat disayangkan bila kemudian potensi negatif itu tidak segera diatasi, tetapi justru dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan keuntungan orang-orang atau kelompok tertentu. Kemenangan Nobel Perdamaian kali ini diharapkan menyadarkan elite politik dan pemegang kekuasaan kita untuk serius memperhatikan rakyatnya. Masih banyak rakyat miskin di Indonesia. Kita butuh orang seperti Muhammad Yunus yang langsung berbuat konkret untuk rakyat kecil, tanpa melalui propaganda yang tak ada realisasinya.

Suara Pembaruan, 14 Oktober 2006

Menarik Pelajaran dari Masalah Asap

ASAP telah membuat citra dan kredibilitas Indonesia kini bertambah buruk. Akibat kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatra yang hingga saat ini belum bisa dipadamkan setelah membara selama beberapa bulan, kita menjadi sumber malapetaka bagi negara-negara tetangga.

Setiap hari, udara di negeri tetangga kita, khususnya di Malaysia dan Singapura, diliputi asap tebal kiriman dari Kalimantan dan Sumatra. Masyarakat di kedua negara tersebut jelas dirugikan. Tidak saja dari segi lingkungan hidup dan kesehatan, tetapi juga secara ekonomi. Seorang ahli ekonomi dari Nanyang Technological University Singapura, misalnya, memperkirakan kerugian Singapura akibat asap kita dalam satu bulan terakhir telah mencapai hampir Rp500 miliar.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memang telah meminta maaf kepada PM Singapura Lee Hsien Loong dan PM Malaysia Abdullah Ahmad badawi. Pemerintah juga berjanji segera menanggulangi persoalan itu dengan lebih terkoordinasi, dengan rencana pengeluaran dana lebih besar, dan dengan penggunaan metode lebih terintegrasi. Namun, itu semua tidak mampu meyakinkan negara-negara tetangga bahwa kita mampu segera menyelesaikan persoalan yang terus berlangsung setiap tahun tanpa ada solusi permanen.

Karena itu, kemarin, para menteri terkait lingkungan hidup dari Malaysia, Singapura, Brunei, dan Thailand pun bertemu di Pekanbaru, Riau, khusus membahas upaya pencarian solusi asap secara lebih komprehensif.

Sudah seharusnya kita menyambut dengan tangan terbuka uluran baik negara tetangga yang akan membantu mengatasi persoalan kita. Apalagi, persoalan itu telah berkembang menjadi persoalan mereka juga. Namun, kita juga tidak boleh lupa untuk mempelajarinya dengan sungguh-sungguh serta mencamkannya.

Di sisi lain, pemerintah harus mengakui kegagalan besar dalam mengelola persoalan telah terjadi. Akibat kegagalan itu persoalan lebih besar telah muncul, yakni dengan meluasnya dampak asap kepada negara tetangga. Namun, introspeksi juga harus dilakukan. Kenapa hal itu sampai terjadi? Bagaimana agar masalah yang sama tidak muncul lagi tahun depan?

Karena itu, selain menerima dengan tangan terbuka bantuan negara lain, harus ada pula proses belajar dari pemerintah untuk memahami persoalan asap dan mengatasinya dengan cara sebaik-baiknya. Salah satu penyebab paling utama dari terus berulangnya persoalan asap adalah masalah sesungguhnya belum tuntas.

Sudah saatnya pemerintah membakukan sistem penanggulangan kebakaran hutan dan pemadaman asap secara lebih terpadu. Jangan sampai tahun depan persoalan yang sama muncul lagi.

Media Indonesia, Sabtu, 14 Oktober 2006

Korupsi dalam Pemberantasan Korupsi

Perdebatan tentang pengadilan korupsi anggota DPRD makin keras. Sebelumnya DPR telah menyampaikan rekomendasi panitia kerja yang meminta presiden untuk menghentikan pengadilan anggota DPRD yang diadili karena perkara korupsi APBD. Alasannya, Peraturan Pemerintah No 110/2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD telah dicabut pada September 2003. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah keluar PP No 110 tahun 2000 banyak pejabat pemerintahan daerah menghadapi kasus korupsi. Tahun 2003 PP tersebut dicabut setelah proses judicial review di Mahkamah Konstitusi. Sekarang ada 33 anggota DPRD yang kasusnya telah diputus di tingkat kasasi, dan lebih banyak lagi yang kasusnya dalam persidangan.

Namun ada masalah penting yang perlu diperhatikan. Ada anggota DPRD yang mengungkapkan bahwa mereka diperas oleh jaksa, bahkan dijadikan semacam mesin pembayaran tunai otomatis. Selain itu, rekomendasi DPR ke pemerintah itu juga bernada menekan, karena kalau tidak dilaksanakan akan ada konsekuensi politik yang dilakukan.

Ini semua menunjukkan bahwa korupsi memang masih merajalela di negeri ini, dan pemberantasan korupsi hanya menjadi permainan politik di tingkat elite. Aroma politik “tebang pilih” dalam pemberantasan korupsi tercium sangat menyengat, bahkan korupsi dalam pemberantasan korupsi sedang dipertontonkan. Oleh karena itu, sangat disayangkan bahwa DPR melalui rekomendasi itu memperlihatkan tindakan intervensi terhadap proses peradilan.

Mereka yang kasusnya sampai tingkat kasasi, dan kasusnya disidang ketika PP 110/2000 masih berlaku, semestinya segera divonis. Kejaksaan dan pengadilan seharusnya mengutamakan pertimbangan hukum, bukan melihat konstelasi politik yang menyoroti masalah ini. Lagipula masih ada kemungkinan upaya hukum oleh anggota DPRD yang divonis, yaitu mengajukan peninjauan kembali.

Dalam kasus lain yang sedang dalam proses sidang di pengadilan, DPR tidak perlu intervensi kepada pemerintah, walaupun menemukan masih digunakannya PP 110/2000 untuk mendakwa mereka terlibat korupsi. Pertama, perkara yang sedang disidangkan hanya bisa dihentikan oleh pengadilan.

Pengadilan semestinya melihat dengan cermat apakah dakwaan didasarkan pada peraturan yang masih berlaku atau sudah dicabut. Kalau perkara didasarkan peraturan yang sudah dibatalkan tetap berjalan, masalahnya ada pada kredibilitas hakim di pengadilan. Kedua, dalam konteks ini DPR tidak harus menekan pemerintah, sebab pertarungan ini justru terletak pada adu argumentasi di pengadilan.

Yang lebih memprihatinkan sebenarnya justru fakta yang diungkapkan bahwa ada praktik pemerasan yang dilakukan jaksa terhadap pejabat pemerintahan di daerah yang terkait kasus korupsi. Ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di daerah memang sangat lemah, apalagi sejauh ini belum terdengar ada jaksa yang dilaporkan dalam kaitan kasus tersebut.

Kalau ada anggota DPRD yang diperas jaksa, apalagi menakut-nakuti dengan PP 110/2000 yang sudah dibatalkan, mengapa mereka diam? Laporkan saja itu ke aparat penegak hukum atau ke KPK. Anggota dewan semestinya memiliki keberanian untuk menempuh jalur hukum ini, bukan sekadar mengatakan di depan pers. Partai politik yang menjadi organisasi naungan anggota DPRD ini semestinya bergerak mendukung di jalur ini. Bukan menekan pemerintah melalui DPR.

Kejaksaan Agung juga semestinya cepat merespons adanya pernyataan tentang pemerasan oleh jaksa di daerah. Ini adalah korupsi yang buruk karena dilakukan dengan menuding pihak lain korupsi. Inilah masalah yang serius di Indonesia: korupsi dalam pemberantasan korupsi. Memburu koruptor tidak mudah, tetapi koruptor di antara “pemburu” koruptor adalah yang paling licin.

Oleh karena itu, kalau DPR benar sejiwa dengan rakyat yang ingin bebas dari praktik korupsi, bawalah jaksa korup itu ke proses hukum. Bersihkan kejaksaan dari orang-orang tak bermoral. Kalau DPRD dan DPR tidak berani menempuh proses ini, maka suburlah korupsi di Indonesia. Sebab, hanya koruptor yang menyukai kejaksaan yang korup. Mereka akan berkomplot untuk memperdayai rakyat.

Suara Pembaruan, 13 Oktober 2006


Blog Stats

  • 796,871 hits
Oktober 2006
S S R K J S M
« Sep   Nov »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.