Saham Lapindo dan Aspek Ganti Rugi

Suara Pembaruan, Senin, 02 Oktober 2006

Persoalan semburan lumpur panas Lapindo Brantas di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, tak hanya menyembulkan masalah pelik dari aspek teknis dan sosial, seperti sulitnya menghentikan semburan dan rumitnya merelokasi warga yang tempat tinggalnya tergenang lumpur. Masalah lain yang juga harus diperhatikan adalah aspek pertanggungjawaban sepenuhnya dari PT Lapindo Brantas Inc, sebagai operator eksplorasi sumur Banjar Panji, Sidoarjo.

Apalagi, saat ini muncul rencana pengalihan kepemilikan saham di Lapindo, dari Energi Mega Persada ke Lyte Ltd. Muncul dugaan kuat, pengalihan saham tersebut merupakan akal-akalan dari pemegang saham mayoritas, untuk meminimalisasi porsi ganti kerugian yang harus ditanggungnya.

Meskipun oleh Energi disebutkan bahwa pengalihan itu untuk melindungi kerugian yang semakin besar dari pemegang saham publik, namun kita sependapat dengan pandangan analis, bahwa kapasitas Lyte masih diragukan untuk menanggung semua kerugian yang muncul akibat insiden semburan lumpur panas.

Apalagi, manajemen Lapindo telah menyatakan bahwa insiden semburan lumpur panas itu sangat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Kabarnya, Lapindo telah mengeluarkan dana tak kurang dari Rp 270 miliar. Padahal kemampuan perusahaan hanya maksimal Rp 630 miliar. Sementara itu, kita tahu bahwa kerugian yang diderita negara dan masyarakat diperkirakan triliunan rupiah.

Sejauh ini, transaksi jual beli saham dua perusahaan di bawah naungan Grup Bakrie, yakni Energi dan Lyte memang belum terjadi. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) menyatakan masih memeriksa nilai aset Lyte untuk melindungi kepentingan pemegang saham publik.

Namun, bila transaksi alih kepemilikan saham itu terwujud, dikhawatirkan bisa mengurangi porsi pertanggungjawaban Grup Bakrie. Apalagi bila transaksi itu disertai aksi korporasi, seperti memecah kepemilikan saham kepada manajemen dan karyawan. Sudah barang tentu hal tersebut akan semakin mengurangi porsi ganti rugi yang harus ditanggung.

Memang harus diakui, dunia bisnis menyimpan seluk-beluk mekanisme yang begitu pelik untuk dipahami publik. Segala hal bisa diakali, demi keuntungan. Sejauh ini, tampaknya belum ada aturan bisnis yang mampu memagari praktik penyimpangan aksi korporasi.

Demikian halnya transaksi jual beli saham, ternyata tidak sekadar alih kepemilikan saham dari satu pihak ke pihak lain, berdasarkan kesepakatan harga tertentu. Ada banyak motivasi yang mungkin melatarbelakanginya. Salah satunya adalah upaya pengalihan tanggung jawab dari pemilik lama, seperti yang ditengarai dalam kasus lumpur Lapindo.

Sayangnya, motivasi semacam itu tidak pernah tampak, dan tidak akan pernah terbukti. Motivasi terselubung di balik jual beli saham pun kecil kemungkinan tersentuh hukum. Sehingga masyarakat hanya bisa menduga dan curiga. Namun, dugaan dan kecurigaan itu pun dengan cepat lekang oleh waktu. Alhasil, segala akal busuk yang berkedok jual beli saham berjalan sukses.

Dalam kasus lumpur Lapindo yang nyata-nyata telah merugikan masyarakat dan negara, kita tentu berharap supaya aspek pertanggungjawaban publik dari pelaku, benar-benar diwujudkan. Pemerintah sejak awal harus bersikap tegas mengenai porsi ganti rugi yang harus ditanggung perusahaan.

Kita khawatir, manuver bisnis berupa pengalihan saham, kembali akan menempatkan pemerintah sebagai penyandang dana atas segala kerugian yang muncul akibat kelalaian korporasi. Bila itu terjadi, berarti pemerintah mengulang kesalahan saat menalangi kerugian perbankan, ketika badai krisis eko- nomi menerjang. Lemahnya penegakan hukum, menyebabkan pertanggungjawaban publik atas segala kejahatan bisnis hanya menjadi pergunjingan masyarakat.

Untuk mencegah hal itu terulang dalam kasus lumpur panas Lapindo Brantas, kita menuntut pemerintah untuk tegas dalam menetapkan porsi ganti rugi yang harus ditanggung perusahaan. Secara simultan, harus disertai dengan langkah penegakan hukum kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab, baik manajemen maupun operator di lapangan, agar pertanggungjawaban publik dan hukum itu, tak lagi tunduk pada kepentingan bisnis semata.

Iklan

2 Responses to “Saham Lapindo dan Aspek Ganti Rugi”


  1. 1 Selly November 21, 2006 pukul 10:55 am

    Tim bakery sebagai penanggung jawab atas penderitaan masyarakat yang terkena luapan lumpur lapindo, dalam prikemanusiaan anda mendapat beban dan tanggungang, mengapa realisasi yang diberikan sampai sekarang tidak ada pertanggung jawaban ? kapan anda merealisasikan janji-janji yang pernah keluar dari hati dan mulut anda ?

  2. 2 adi sukma Desember 20, 2006 pukul 5:29 pm

    Tim bakery, sebagai pemegang saham terbesar lapindo brantas Inc, adalah orang yang paling bertangung jawab dalam bencana ini.bencana sosial dan hancurnya perekonomian daerah tersebut merupakan kerugian negara yang sangatlah besar!!dimana tanggung jawabmu????jg mentang mentang mentri!!!


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Blog Stats

  • 799,163 hits
Oktober 2006
S S R K J S M
« Sep   Nov »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: