Hindari Gratifikasi, Tolak Parsel

Setiap tahunnya, khususnya menjelang dan pada saat perayaan hari-hari besar keagamaan, perbincangan seputar boleh tidaknya pejabat penyelenggara negara menerima parsel terus terjadi. Hal ini pun kemudian melahirkan pro kontra di masyarakat. Sebahagian kalangan menilai, asal dalam batas-batas kewajaran, maka pemberian parsel adalah hal yang lumrah. Akan tetapi, tak sedikit kalangan yang menilai bahwa pemberian parsel, dalam ukuran apapun bagi seorang pejabat penyelenggara negara adalah tindakan yang tidak wajar.

Memang selama ini, sering sekali model dan tata cara pemberian parsel tidak banyak diketahui publik. Inilah yang mengundang sejuta tanya. Mayoritas transaksi pemberian parsel biasanya dilakukan di tempat yang sepi. Tidak banyak yang melihat, tetapi ada juga dilakukan di tempat yang terang. Jika pemberian dan penerimaan parsel dilakukan di tempat yang tersembunyi, tentu hal ini akan melahirkan kecurigaan. Ada apa dibaliknya. Adakah pesan khususnya yang melekat dalam parsel tersebut.

Tak dapat kita pungkiri bahwa praktek pemberian parsel sebagaimana selama ini terjadi, sering membawa pesan wasiat. Katakanlah, seseorang bawahan yang hendak menduduki jabatan tertentu, maka ia akan datang mengunjungi pejabat yang berwewenang sambil membawa parsel. Demikian juga dengan seseorang yang perkaranya sedang dalam proses pengadilan, biasanya ia akan mengunjungi hakim atau jaksa dengan membawa parsel dalam berbagai bentuk sambil menitipkan sejumlah pesan. Praktek-praktek seperti inilah yang banyak terjadi di negara kita.

Berkaitan dengan itu, kita menyambut baik adanya ajakan sekaligus peringatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penyelenggara negara tidak boleh menerima dan memberi parsel. Demikian juga kepada masyarakat luas, diharapkan tidak mau ikut dalam memelihara tradisi tersebut dimana para penyelenggara negara seolah-olah wajib harus dihargai dengan memberi sejumlah pemberian. Sebetulnya, para pejabat penyelenggara sudah diberi nilai khusus dengan memberi gaji dan tunjangan yang dalam ukuran kita sudah standar. Bukan hanya itu, mereka juga telah diberi fasilitas yang cukup untuk mendukung pekerjaannya. Jadi dengan demikian, ia-nya tidak perlu lagi menerima parsel.

Langkah KPK tersebut sesungguhnya beriringan dengan semangat untuk membangun dan mewujudkan tata pemerintah yang baik. Akan tetai langkah KPK ini perlu diiringi dengan penegakan supremasi hukum. Artinya, jika ada pejabat yang terbukti secara sah menerima parsel, maka proses hukum harus dilakukan kepadanya.

Akan tetapi, kebijakan KPK ini perlu disosialisasikan secara luas. Sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada sejumlah penyelenggara negara dan jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tidak menerima dan memberi parsel harus dilakukan hingga ke daerah-daerah. Sebab parsel dalam kadar/jumlah tertentu, dapat dikategorikan dalam pengertian suap. Pemberian suap berarti praktek korupsi sudah terjadi.

Bahkan lebih jauh, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean, parsel itu bisa ditafsirkan macam-macam. Sosialisasi yang lebih intensif perlu terus dilakukan. Bentuk parsel juga bisa beraneka ragam. Misalnya pemberian lampu kristal. Pemberian tiket pesawat bagi seorang pejabat dan juga keluarga. Apalagi seperti diungkapkan oleh Tumpak Panggabean, bahwa seorang pejabat bisa mendapat parsel hingga mencapai angka Rp 2 miliar.

Ke depan kita harus bekerja keras dalam membangun gerakan yang secara tegas menolak pemberian gratifikasi dan parsel kepada pejabat penyelenggara negara. Sebab, pemberian parsel sama artinya dengan melakukan praktek suap. Jika pemberian parsel, khususnya bagi pejabat penegak hukum misalnya, bisa menciderai kaidah-kaidah hukum itu sendiri. Gerakan untuk menolak parsel memang membutuhkan niat baik dari pejabat dan juga masyarakat luas. Karena itu, gerakan ini menjadi tugas kita bersama, sama seperti tekad dan niat untuk memberantas korupsi. (*)

Sinar Indonesia Baru Medan, Selasa, 08 Oktober 2006

 

0 Responses to “Hindari Gratifikasi, Tolak Parsel”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Blog Stats

  • 779,656 hits
Oktober 2006
S S R K J S M
« Sep   Nov »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: