Langkah Awal Kedaulatan Ekonomi

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan 1997, telah memaksa pemerintah meminta bantuan Dana Moneter Internasional (IMF). Hasilnya, pemerintah memperoleh komitmen pinjaman senilai US$ 41 miliar, untuk memperkuat cadangan devisa di Bank Indonesia. Sebagai konsekuensi atas pinjaman yang diterima, IMF mensyaratkan bahwa semua program ekonomi dan langkah-langkah reformasi, mesti atas persetujuan lembaga itu. Melihat kenyataan tersebut, banyak kalangan menilai, mengajukan pinjaman ke IMF tak ubahnya menggadaikan kedaulatan ekonomi ke pihak asing. Sebab, faktanya pemerintah tidak dapat menentukan sendiri program ekonomi yang hendak dijalankan.

Mulai dari kenaikan suku bunga, restrukturisasi perbankan, privatisasi BUMN, hingga pencabutan subsidi, merupakan kebijakan yang direkomendasikan oleh IMF. Tak hanya itu, setiap jangka waktu tertentu, tim teknis IMF datang ke Jakarta untuk mengevaluasi pelaksanaan program periode sebelumnya, sekaligus merumuskan program ekonomi periode ke depan. Kegiatan itu bahkan menjadi prasyarat mutlak pencairan komitmen pinjaman IMF.

Pada akhir 2003, pemerintahan di bawah Presiden Megawati memutuskan untuk mengakhiri program IMF. Meski demikian, Indonesia tidak sepenuhnya lepas dari pantauan lembaga multilateral tersebut. Perekonomian kita tetap dikawal IMF meski intensitasnya berkurang. Barulah pada Kamis (5/10) lalu, Bank Indonesia mengumumkan pembayaran US$ 3,2 miliar, yang berarti melunasi seluruh pinjaman kita ke IMF.

Keputusan itu tentu harus kita sambut positif. Di saat cadangan devisa memungkinkan, melunasi pinjaman adalah langkah strategis yang menguntungkan bagi perekonomian.

Pelunasan itu bisa memberi dampak ganda, yakni dampak ekonomis dan politis, bagi pemerintah. Secara ekonomi, melunasi pinjaman berarti kondisi ekonomi membaik. Hal itu secara tak langsung diharapkan dapat menumbuhkan sentimen positif di kalangan pelaku ekonomi.

Dalam konteks yang lebih luas, kemampuan membayar pinjaman luar negeri selalu dikaitkan dengan rating (peringkat) sebuah negara atau lembaga usaha. Peringkat itu yang selalu menjadi acuan para investor, untuk mengarahkan ke mana mereka akan menanamkan modalnya.

Selama ini, Indonesia pun tak luput dari pantauan lembaga pemeringkat asing. Tentunya, dengan telah dilunasinya pinjaman ke IMF, lembaga pemeringkat itu akan memberi penilaian positif, dengan meningkatkan rating Indonesia. Pada gilirannya, peningkatan rating itu diharapkan dapat mendongkrak prospek Indonesia sebagai tempat yang menguntungkan untuk berinvestasi.

Secara politis, pelunasan pinjaman ke IMF diharapkan menjadi jembatan untuk meraih kembali kedaulatan ekonomi nasional. Kita berharap, hal itu akan memperkuat posisi tawar pemerintah dalam percaturan perekonomian global. Sehingga pemerintah tetap dapat mengembangkan kerja sama ekonomi internasional, tanpa ada tekanan dari manapun yang dapat mengorbankan kepentingan nasional.

Sejalan dengan itu, diharapkan pula Indonesia mulai diperhitungkan dalam dialog-dialog perekonomian dunia. Posisi inilah yang merupakan peluang bagi kita untuk mendorong kepentingan nasional, dan mengambil peran positif untuk mewujudkan tata ekonomi dunia yang berimbang, mengedepankan penghormatan dan kedaulatan ekonomi masing-masing negara, serta berorientasi menuju kemajuan ekonomi global.

Dalam konteks dalam negeri, kembalinya kedaulatan ekonomi merupakan kesempatan besar bagi pemerintah untuk mengembangkan segala kemampuannya merumuskan program ekonomi yang tepat dan terarah. Sebab, tidak ada lagi kekuatan eksternal yang mendikte arah kebijakan ekonomi kita.

Namun, di balik kembalinya kedaulatan ekonomi nasional, justru tersimpan sebuah tantangan besar. Bila selama ini orang dengan mudah menuding IMF dan sekutunya sebagai biang kehancuran ekonomi melalui program yang direkomendasikan kepada pemerintah, ke depan, pertanggungjawaban keberha- silan program ekonomi sepenuhnya di tangan pemerintah.

Meski demikian, pelunasan utang ke IMF, tetaplah kita respons secara positif, sebagai jembatan menuju kedaulatan ekonomi yang seutuhnya. Sebab, bagaimana pun kedaulatan adalah modal dasar pemerintah dalam pembangunan ekonomi, yang sepenuhnya melandaskan pada kepentingan dalam negeri. Hal itu tentunya disertai kompetensi dan kapabilitas pelaksananya, serta kualitas kebijakan yang diambil, sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada publik.

Suara Pembaruan, Senin, 09 Oktober 2006

Iklan

0 Responses to “Langkah Awal Kedaulatan Ekonomi”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Blog Stats

  • 791,663 hits
Oktober 2006
S S R K J S M
« Sep   Nov »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: