Korupsi dalam Pemberantasan Korupsi

Perdebatan tentang pengadilan korupsi anggota DPRD makin keras. Sebelumnya DPR telah menyampaikan rekomendasi panitia kerja yang meminta presiden untuk menghentikan pengadilan anggota DPRD yang diadili karena perkara korupsi APBD. Alasannya, Peraturan Pemerintah No 110/2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD telah dicabut pada September 2003. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah keluar PP No 110 tahun 2000 banyak pejabat pemerintahan daerah menghadapi kasus korupsi. Tahun 2003 PP tersebut dicabut setelah proses judicial review di Mahkamah Konstitusi. Sekarang ada 33 anggota DPRD yang kasusnya telah diputus di tingkat kasasi, dan lebih banyak lagi yang kasusnya dalam persidangan.

Namun ada masalah penting yang perlu diperhatikan. Ada anggota DPRD yang mengungkapkan bahwa mereka diperas oleh jaksa, bahkan dijadikan semacam mesin pembayaran tunai otomatis. Selain itu, rekomendasi DPR ke pemerintah itu juga bernada menekan, karena kalau tidak dilaksanakan akan ada konsekuensi politik yang dilakukan.

Ini semua menunjukkan bahwa korupsi memang masih merajalela di negeri ini, dan pemberantasan korupsi hanya menjadi permainan politik di tingkat elite. Aroma politik “tebang pilih” dalam pemberantasan korupsi tercium sangat menyengat, bahkan korupsi dalam pemberantasan korupsi sedang dipertontonkan. Oleh karena itu, sangat disayangkan bahwa DPR melalui rekomendasi itu memperlihatkan tindakan intervensi terhadap proses peradilan.

Mereka yang kasusnya sampai tingkat kasasi, dan kasusnya disidang ketika PP 110/2000 masih berlaku, semestinya segera divonis. Kejaksaan dan pengadilan seharusnya mengutamakan pertimbangan hukum, bukan melihat konstelasi politik yang menyoroti masalah ini. Lagipula masih ada kemungkinan upaya hukum oleh anggota DPRD yang divonis, yaitu mengajukan peninjauan kembali.

Dalam kasus lain yang sedang dalam proses sidang di pengadilan, DPR tidak perlu intervensi kepada pemerintah, walaupun menemukan masih digunakannya PP 110/2000 untuk mendakwa mereka terlibat korupsi. Pertama, perkara yang sedang disidangkan hanya bisa dihentikan oleh pengadilan.

Pengadilan semestinya melihat dengan cermat apakah dakwaan didasarkan pada peraturan yang masih berlaku atau sudah dicabut. Kalau perkara didasarkan peraturan yang sudah dibatalkan tetap berjalan, masalahnya ada pada kredibilitas hakim di pengadilan. Kedua, dalam konteks ini DPR tidak harus menekan pemerintah, sebab pertarungan ini justru terletak pada adu argumentasi di pengadilan.

Yang lebih memprihatinkan sebenarnya justru fakta yang diungkapkan bahwa ada praktik pemerasan yang dilakukan jaksa terhadap pejabat pemerintahan di daerah yang terkait kasus korupsi. Ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di daerah memang sangat lemah, apalagi sejauh ini belum terdengar ada jaksa yang dilaporkan dalam kaitan kasus tersebut.

Kalau ada anggota DPRD yang diperas jaksa, apalagi menakut-nakuti dengan PP 110/2000 yang sudah dibatalkan, mengapa mereka diam? Laporkan saja itu ke aparat penegak hukum atau ke KPK. Anggota dewan semestinya memiliki keberanian untuk menempuh jalur hukum ini, bukan sekadar mengatakan di depan pers. Partai politik yang menjadi organisasi naungan anggota DPRD ini semestinya bergerak mendukung di jalur ini. Bukan menekan pemerintah melalui DPR.

Kejaksaan Agung juga semestinya cepat merespons adanya pernyataan tentang pemerasan oleh jaksa di daerah. Ini adalah korupsi yang buruk karena dilakukan dengan menuding pihak lain korupsi. Inilah masalah yang serius di Indonesia: korupsi dalam pemberantasan korupsi. Memburu koruptor tidak mudah, tetapi koruptor di antara “pemburu” koruptor adalah yang paling licin.

Oleh karena itu, kalau DPR benar sejiwa dengan rakyat yang ingin bebas dari praktik korupsi, bawalah jaksa korup itu ke proses hukum. Bersihkan kejaksaan dari orang-orang tak bermoral. Kalau DPRD dan DPR tidak berani menempuh proses ini, maka suburlah korupsi di Indonesia. Sebab, hanya koruptor yang menyukai kejaksaan yang korup. Mereka akan berkomplot untuk memperdayai rakyat.

Suara Pembaruan, 13 Oktober 2006

Iklan

0 Responses to “Korupsi dalam Pemberantasan Korupsi”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Blog Stats

  • 799,163 hits
Oktober 2006
S S R K J S M
« Sep   Nov »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: