Arsip untuk November, 2006

Kelangkaan Minyak Tanah Bisakah Dijelaskan?

– Kelangkaan minyak tanah terjadi di wilayah Jakarta, Tangerang, Depok, Bogor, dan sejumlah daerah. Hal tersebut dikhawatirkan bisa meluas bila tidak cepat-cepat ditangani, termasuk di Jawa Tengah. Pemandangan yang agak aneh terjadi ketika puluhan orang harus berdiri antre membeli minyak tanah. Bagaimana situasi seperti itu bisa terjadi pada masa sekarang? Dapatkah dijelaskan bagaimana duduk persoalan yang sebenarnya. Apakah ada persoalan di produksi ataukah di distribusi. Yang jelas, tidak ada alasan untuk membiarkan hal itu terus terjadi dan tidak ada pula alasan bagi pemerintah atau dalam hal ini Pertamina untuk tidak mampu mengatasinya.

– Dalam persoalan seperti ini sering kali banyak pihak saling melempar tanggung jawab. Pada akhirnya sulit dijelaskan, apa sebenarnya yang terjadi. Untuk masalah ini, pemerintah tak boleh main-main. Sebab, minyak tanah termasuk komoditas vital dan strategis serta dipergunakan oleh masyarakat yang berpenghasilan kecil. Dugaan sementara mengatakan ada kesengajaan pihak-pihak tertentu untuk mengambil sebagian dari kuota minyak tanah yang disubsidi. Apalagi motifnya, kalau bukan mencari keuntungan. Sekitar 30 persen diperkirakan hilang dan hal itu tentu dilakukan oleh mereka, yang biasa memainkan distribusi.

– Seperti diketahui, untuk membantu rakyat kecil, pemerintah menyubsidi minyak tanah. Subsidi sebesar Rp 2000 diberikan bagi sekitar 9,9 juta kiloliter minyak tanah. Dan sepertiganya diduga hilang dari pasaran saat distribusi. Inilah salah satu kelemahan pola subsidi, yakni mendorong pihak-pihak tertentu untuk mengambil bagian dan menjual kembali di luar jalur agar memperoleh keuntungan besar. Dan ketika yang diambil sudah begitu banyak, maka distribusi di pasar terganggu. Sebab, permintaan minyak tanah relatif tetap serta sudah bisa diperkirakan sebelumnya. Dengan demikian, gangguan bukan kepada produksi atau pasokan, melainkan kepada distribusinya.

– Dapat diduga, itulah permainan spekulan dan pedagang. Pola seperti itu sudah dikenal dan sudah pula banyak kegiatan penyelundupan BBM bersubsidi ke luar negeri yang berhasil dibongkar, tetapi mengapa masih terus terjadi. Mungkinkah mereka lebih lihai dibanding aparat keamanan ataukah justru telah melakukan kerja sama dengan aparat serta oknum-oknum di dalam Pertamina. Boleh saja dugaan tersebut dikembangkan sebagai bahan penyelidikan. Bagaimana pun hal itu tak boleh dibiarkan dan sesungguhnya tidak sulit pula melacaknya, sebab pola distribusi yang ada bukanlah sesuatu yang baru dan sudah berjalan sejak dahulu.

– Rasanya kita tak akan bisa menjelaskan kelangkaan minyak tanah dalam arti mencari alasan pembenar, maka pemerintah, khususnya Pertamina, mesti bertanggung jawab. Ini bukan main-main, sebab sebagai komoditas vital dampak permasalahan seperti itu bisa meluas. Tidak hanya dampak ekonomi, tetapi juga sosial, politik, dan sebagainya. Mengurusi soal minyak tanah saja tidak beres, apalagi yang lain. Untuk itu, ukuran keberhasilan atau citra sebuah pemerintahan sebenarnya tergantung kepada urusan-urusan pelayanan rakyat kecil seperti ini. Maka, mau tidak mau, kelangkaan minyak tanah, terlepas dari apa penyebabnya, tidak boleh terjadi.

– Betapa penting menguasai jaringan distribusi untuk komoditas seperti minyak tanah. Pemain swasta, terutama pedagang, tak harus dimatikan perannya, namun harus tetap diawasi ketat agar mereka tak menyeleweng. Barang-barang dengan harga subsidi rawan terhadap penyelewengan seperti itu, sebab pedagang pun selalu melihat besarnya peluang meraup keuntungan besar. Memperoleh barang dengan harga subsidi, kemudian menjualnya di pasar bebas dengan harga normal. Bagaimanapun juga, tindakan pelanggaran seperti itu harus dipatahkan. Dan Pertamina tentu mempunyai pengalaman untuk tidak bisa dibodohi, kecuali jika ada orang dalam yang justru ikut bermain.

Suara Merdeka, Kamis, 30 Nopember 2006

Budaya Smackdown di Sekitar Kita

– Dampak tayangan pertarungan smackdown di televisi mengapa baru diributkan sekarang, setelah jatuh korban? Bukankah duel gaya bebas itu sudah lama ditayangkan di banyak televisi kita? Kini, kita justru merasa bahwa reaksi-reaksi keras yang muncul tersebut sedikit terlambat. Ketika sejumlah anak menjadi korban peniruan adegan kekerasan, baru seolah-olah kita menyadari betapa berbahaya dampak tayangan itu. Namun, kita tetap menghargai upaya berbagai pihak untuk mencoba mencari formula bagi keselamatan dan masa depan anak-anak, dengan mengajak semua pihak terkait untuk merenungkan dan melakukan langkah-langkah nyata.

– Setelah pertemuan antara Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dengan manajemen PT Lativi Media Karya tidak menemukan titik temu, sehari kemudian akhirnya Lativi bersedia menghentikan tayangan smackdown. Semula pihak televisi tersebut berdalih telah mengikuti petunjuk pelaksanaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yaitu menggeser jam tayang dari pukul 21.00 ke pukul 22.00, juga sudah terikat kontrak dengan sponsor. Narasi yang menekankan tayangan tersebut khusus untuk dewasa pun sebenarnya tidak terlalu menolong. Artinya, pertimbangan kemaslahatan masyarakat masih tertindih oleh kepentingan bisnis.

– Haruslah diakui, banyak tayangan televisi yang kurang mempertimbangkan antar aspek psikologis dan efek merusak. Bahkan, sinetron berlatar belakang keagamaan pun tanpa disadari banyak yang sangat memojokkan perempuan sebagai sumber bencana kehidupan. Ada aspek preventif yang terabaikan, yakni mengetengahkan berbagai pertimbangan tentang dampak, khususnya kesadaran mengenai target pemirsa yang tentu sangat sulit difilter; apakah khusus dewasa, apakah boleh ditonton oleh anak-anak. Hanya menyerahkan kepada orang tua dan guru untuk mendampingi dan memberikan penjelasan, jelas bukan merupakan langkah bijak.

– Yang sangat menonjol justru tren ketika media-media harus bersaing merebut kue pemirsa, dengan mata acara yang dianggap memiliki nilai lebih dibandingkan dengan media lain. Dan, itulah sesungguhnya jiwa kapitalisme global. Atas nama rating dan iklan, aspek-aspek dampak dinomorsekiankan. Terkadang juga berkesan prosedural, dengan menjustifikasi rekomendasi lembaga sensor. Memang kontrol publik banyak disuarakan mengenai keberatan terhadap sejumlah siaran, misalnya melalui para pengamat media dan televisi, lembaga sosial-keagamaan, juga media watch, tetapi sejauh ini kita belum melihat adanya perubahan perilaku.

– Selanjutnya bagaimana seharusnya kita bersikap, ketika suatu tayangan jelas-jelas memberikan ancaman dan menciptakan “horor” di tengah masyarakat? Apakah para praktisi televisi akan tetap bersikap bahwa di era informasi seperti sekarang ini masyarakat dibiarkan menyaring sendiri mana yang cocok dan mana yang tidak cocok untuk mereka? Apakah sebuah institusi bisnis media tidak mau merenungkan dan menangkap realitas sosial akibat produk-produk tayangannya? Keresahan yang sekarang terjadi akibat pola peniruan smackdown adalah potret nyata betapa besar peran media dalam membentuk perilaku, bahkan dengan “korban” anak-anak.

– Budaya kekerasan, adopsi gaya hidup, dan serapan nilai-nilai konsumerisme melalui media merupakan realitas yang menjadi bagian dari dinamika kehidupan itu sendiri. Namun, kita tidak boleh menyikapi sekadar sebagai konsekuensi, tetapi harus punya keyakinan bisa bertindak secara preventif. Antara lain, mengajak stasiun-stasiun televisi memiliki simpati, empati, dan keterlibatan dalam penyelamatan anak-anak sebagai aset. Anak adalah potret masa depan bangsa. Janganlah potensi kekerasan makin diguyur dengan semangat smackdown, yakni dengan fenomena kehidupan brutal, menindas, dan hanya mengandalkan okol (kekuasaan).

Suara Merdeka, Kamis, 30 Nopember 2006

Demokrasi dan Investasi

DEMOKRASI dan investasi ternyata tidak selalu berjalan seiring. Ketika demokrasi menjadi denyut jantung negara berpenduduk 200 juta jiwa lebih ini, investasi malah mencari jalan lain. Investor justru lebih tertarik menanam modal di China atau Vietnam yang selama ini terkesan menutup diri.

Investasi sangat penting untuk menggerakkan perekonomian negara yang pada gilirannya menciptakan kesejahteraan bangsa. Kesejahteraan itu wajib dinikmati setiap anak bangsa karena itulah hakikat demokrasi dan tujuan kita berbangsa dan bernegara.

Sejatinya, sejak Indonesia memilih presiden secara langsung, investor berbondong-bondong datang ke sini. Apalagi, para pemimpin negeri ini rajin memperkenalkan wajah baru Indonesia yang lebih demokratis di luar negeri, bertemu dengan para pengusaha dan berbicara dari hati ke hati.

Memang, para pemimpin berhasil meraih komitmen penanaman modal asing. Namun, realisasinya masih sebatas mimpi. Sebab mimpi itu tidak diiringi perbaikan iklim investasi dalam negeri. Jangankan menarik investasi baru, membuat investor betah saja tidak mampu. Sudah banyak perusahaan asing yang hengkang ke negara pesaing.

Realisasi investasi tahun ini memprihatinkan. Mari kita tengok faktanya. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan realisasi investasi (izin usaha tetap) penanaman modal dalam negeri selama Januari sampai Oktober 2006 mencapai Rp13,55 triliun atau turun 18,57% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada 2005. Realisasi investasi penanaman modal asing juga turun sebesar 47,6%. Penurunan realisasi itu berkorelasi linear dengan pembukaan lapangan kerja baru.

Fakta itu semakin menyadarkan kita bahwa pebisnis memiliki logika sendiri. Mereka lebih mengutamakan negara yang memberikan kemudahan berusaha. Karena itu, demokrasi harus menjamin kepastian hukum dan keamanan. Transparansi yang menjadi roh demokrasi harus tecermin pada pengelolaan pemerintahan yang baik serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kepastian hukum merupakan barang yang sangat mahal di negeri ini. Belum lagi produk hukum yang tidak bersahabat dengan investor, misalnya Undang-Undang Ketenagakerjaan dan perundangan yang terkait dengan perpajakan, kepabeanan dan investasi. Itu ditambah lagi dengan peraturan daerah berbiaya tinggi.

Belum terlambat untuk berbenah diri. Mumpung pemerintah dan DPR saat ini masih membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanaman Modal.

RUU itu merupakan penggabungan dari undang-undang tentang investasi yang sudah ada, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Mestinya, undang-undang yang akan dihasilkan itu bersifat lebih khusus. Artinya, mengatur secara rinci, misalnya berapa lama proses pemberian suatu izin, insentif apa yang akan diberikan pemerintah kepada para investor. Jika investasi diatur dengan pasal karet, pasal yang masih harus diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, bukan mustahil kepastian hukum semakin jauh. Sebagai gambaran, saat ini lebih 100 peraturan pemerintah yang tiada kunjung dibuat sehingga undang-undang praktis macet sebab tidak memiliki peraturan pelaksana.

Pembahasan RUU Penanaman Modal itu sudah berlarut-larut di Senayan. Terlalu banyak pasal yang dikompromikan antara pemerintah dan DPR. Politisasi pasal bisa berakibat buruk, bukan saja terhadap realisasi investasi tapi juga keberlangsungan demokrasi.

Media Indonesia, Kamis, 30 November 2006

Partai Politik Zonder Demokrasi

Pembentukan partai politik (parpol) baru kini semakin meluas dan menjadi gejala. Bahkan tanpa ragu-ragu ada semacam persaingan yang tidak sehat untuk merebut “pasar suara rakyat” dengan melakukan identifikasi identitas.
Ambil contoh manuver politik yang dilakukan oleh kader PPP. Mereka, menjelang pemilihan Ketua Umum, meminta kepada kader-kader yang ada di berbagai parpol untuk pulang “ke rumah” lama, yaitu partai berlambang Ka’bah ini. Tak kurang, manuver ini turut juga melibatkan Menteri Percepatan Daerah Tertinggal, yang afiliasi politiknya sebenarnya adalah PKB.
Manuver lain terlihat dari pembentukan partai “baru” tetapi lama pasca perpecahan PKB. Mereka yang kemudian berkeingingan untuk menyatuan suara masyarakat NU itu membentuk partai baru yang menjadi tujuan bagi masyarakat NU. Senada dengan itu, masa depan PAN juga terancam dengan pendirian Partai Matahari Bangsa, yang mengklaim diri sebagai partainya masyarakat Muhamaddiyah. Jauh sebelumnya partai identitas lain sudah terbentuk. Ada partai untuk kaum muda yang didirikan oleh Sys Ns. Ada partai yang berafialiasi agama dan kelompok tertentu.
Pembentukan parpol adalah urusan setiap orang. Namun masa depannya amat ditentukan oleh kemampuan kita menyikapi keberadaan setiap parpol ini. Sebab demokrasi yang sehat memerlukan kematangan parpol. Sayangnya, di tempat kita, parpol masih belum memiliki identitas yang sehat. Identitas yang terbentuk atau dibentuk dengan sengaja adalah identitas bawaan.
Bandingkan dengan pemilu di AS yang hanya diikuti oleh dua parpol saja, Demokrat dan Republik. Keduanya bertarung dalam program. Keduanya tidak mengandalkan atau mengidentifikasikan diri dengan pemilih berdasarkan agama atau kelompok identitas emosional tertentu. Namun pertarungan antar parpol lebih kepada ideologi dan program yang akan dikerjakan oleh keduanya. Atas dasar itulah, maka pertarungan politik di Amerika lebih jelas, konkrit dan terukur.
Salah satu kelemahan pertarungan politik kita adalah bahwa parpol yang ada berdiri dan eksis untuk suatu tujuan politik dan keinginan tertentu. Parpol kita masih jauh dari idealisme demikian. Maka tak heran, bahwa tujuan pembentukan parpol adalah mencari makan dan kursi. Itu adalah sebuah hal lazim. Buktinya, mereka yang tidak berhasil mendapatkan kursi di DPR dan DPRD kemudian sibuk membentuk parpol baru dan atau mencari celah untuk mendapatkan tawaran politik lain. Bukannya setiap pada perjuangan semula—yang memang juga sulit untuk dikatakan sebagai ada—setiap parpol peserta pemilu kini bagaikan kehilangan arah.

Inilah kelemahan proses politik kita. Masih sangat sibuk dan penuh dengan aktifitas identitas. Jelas hal ini membawa konsekuensi pada saat pemungutan suara dan pemilihan. Masing-masing calon pemilih akan membawa identitasnya, bukannya program dan pilihan kebijakan yang mereka ketahui dengan baik.
Maka wajar saja ketika kemudian terjadi konfigurasi. Pemilih menjadi tidak berdaya. Mereka yang memberikan suara menjadi sangat tidak berarti ketika konfigurasi pasca pemilu ”kembali” kepada parpol di parlemen. Maka sia-sialah perjuangan rakyat atas nama demokrasi dan reformasi itu. Itulah yang kita lihat sekarang ini.

Memang ada rencana untuk memperbaiki sistem pemilu, sistem pemilihan dan electoral threshold. Semuanya harus didorong supaya di negeri ini yang ada adalah parpol profesional, bukan yang hanya sekedar mencari makan. Semua keinginan demokrasi harus dapat diterjemahkan kepada rencana dan kemudian didorong oleh idealisme kepartaian yang mengabdi kepada rakyat. Jika tidak, parpol-parpol baru akan terus bermunculan zonder demokrasi (***)

Sinar Indonesia Baru, Nov 29, 2006

Padamu Negeri Kami Digaji

Memperingati hari jadinya yang ke-35, Korpri semakin kehilangan orientasinya. Padahal, banyak hal yang harus segera dilakukan demi kepentingan anggota, negara, dan tentu masyarakat yang menjadi “tuan”nya. Lanjutkan membaca ‘Padamu Negeri Kami Digaji’

Kenaikan penghasilan Dewan dan jeritan buruh

Solopos 29 Nov 2006 – Kalangan anggota DPRD patut bergembira. Mereka akan menerima kenaikan penghasilan berlipat-lipat. Pasalnya, pemerintah mengeluarkan PP No 37/2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, pada 14 November 2006.
Dalam PP itu diatur anggota Dewan diberi penerimaan penghasilan lain berupa tunjangan komunikasi dan tunjangan operasional. Jumlahnya pun menggiurkan.
Pendek kata jika seluruh struktur gaji baru berdasar PP No 37/2006 diterapkan maka anggota Dewan akan menerima gaji berlipat. Tunjangan operasional untuk ketua DPRD dalam satu bulan bisa mencapai Rp 10 juta sementara wakil ketua Rp 5 juta. Yang lebih menggiurkan lagi mereka akan menerima rapelan yang mencapai Rp 75,6 juta/orang, lantaran aturan ini berlaku sejak 1 Januari 2006! Dalam waktu yang sama, buruh di Jateng harus bersabar karena tuntutan agar upah minimum kota/kabupaten (UMK) belum sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL). Padahal UU mengatur upah buruh disesuaikan dengan KHL.
Kenaikan penghasilan yang bakal diterima anggota Dewan dan sulitnya buruh menerima UMK yang sesuai KHL adalah dua gambaran yang kontras. Anggota Dewan yang mempresentasikan dirinya sebagai wakil rakyat, tentunya dituntut mempunyai sensitivitas tinggi terhadap apa yang diwakilinya.
Padahal kemiskinan masih saja mewarnai masyarakat. Lihatlah data terakhir angka kemiskinan di Indonesia hingga Maret 2006 mencapai 39,05 juta jiwa atau naik 15,97% dibanding tahun lalu. Di Solo angka kemiskinan mencapai 42.908 jiwa.
Kenaikan penghasilan bagi anggota Dewan, memang sudah menjadi konsekuensi logis adanya peraturan pemerintah itu. Namun perlu diingat dalam pelaksanaan peraturan ini harus mempertimbangkan beban tugas dengan kemampuan keuangan daerah. Apalagi alokasi gaji Dewan dibiayai dari pendapatan asli daerah!
Lanjutkan membaca ‘Kenaikan penghasilan Dewan dan jeritan buruh’

Tangan Asing dalam Krisis Lebanon

Republika 29 Nov 2006

Irman Abdurrahman
Staf Islamic Cultural Center (ICC) Jakarta

Begitu mudah diperkirakan respon media-media Barat terhadap pembunuhan Pierre Gemayel, Menteri Perindustriaan Libanon, cucu Pierre Gemayel Sr, pendiri Partai Kataeb, yang juga dikenal dengan Phalange, salah satu faksi yang biasa disebut anti-Suriah. Sebagai contoh, Stratfor.com (Strategic Forecasting) dengan tendensius menulis, “Dengan memperhatikan Gemayel sebagai seorang yang kerap menentang Hizbullah dan seorang anggota gerakan anti-Suriah, maka adalah mungkin intelijen Suriah telah merencanakan penembakan ini sebagai bagian dari strategi intimidasi untuk tetap menutupi pembunuhan mantan perdana menteri Lebanon, Rafik Hariri. Hizbullah akan menggunakan momentum yang dihasilkan dari pembunuhan Gemayel untuk melanjutkan rencananya memaksa Lebanon masuk ke dalam sebuah krisis konstitusional.”

Sebagaimana yang disimpulkan media-media Barat, motif yang segera terlihat dinisbatkan kepada elemen-elemen politik pro-Suriah, di antaranya dua faksi Syiah-Hizbullah dan Amal serta satu faksi Kristen pimpinan Michael Aoun. Bukankah pembunuhan ini dilakukan untuk mengintimidasi para politisi anti-Suriah yang menyetujui keterlibatan PBB dalam pengadilan kasus Hariri sesuai dengan pesanan Amerika Serikat. Bukankah pembunuhan ini yang melemahkan pemerintah Siniora menguntungkan Hizbullah yang sepekan sebelumnya berunjuk rasa menuntut mundurnya Siniora karena dianggap sebagai kaki-tangan Amerika? Singkatnya, serentetan pertanyaan tersebut menyediakan raison d’etre untuk menjadikan Suriah dan kelompok Lebanon pro-Suriah sebagai tertuduh.

Namun, perlu dicermati konsekuensi apa yang diterima Suriah dan sekutunya di Lebanon dari pembunuhan tersebut? Konsekuensi langsung yang akan segera diterima adalah semakin massifnya upaya pendiskreditan mereka oleh kekuatan-kekuatan politik anti-Suriah. Kondisi mereka, yang sudah tersudutkan karena kasus Hariri, kini justru akan semakin terjepit. Sentimen anti-Suriah akan semakin kencang dihembuskan, baik di pemerintahan maupun masyarakat.

Lanjutkan membaca ‘Tangan Asing dalam Krisis Lebanon’


Blog Stats

  • 791,657 hits
November 2006
S S R K J S M
« Okt   Des »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.