Beban Negara untuk Pejabat Pensiunan

MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi mengungkapkan data mencolok tentang besarnya dana pensiun pejabat yang harus dipikul negara. Jumlahnya luar biasa, yaitu pada 2012 mencapai Rp6 triliun per bulan.

Demikian besar dana anggaran negara untuk pejabat pensiunan itu sehingga menteri mengusulkan agar dana itu dihapuskan. Adalah lebih baik bila anggaran Rp6 triliun per bulan itu digunakan untuk anggaran pendidikan dan kesehatan sehingga tidak ada lagi anak bangsa ini yang buta huruf dan menderita folio karena tidak diimunisasi.

Negeri ini memang akan menanggung beban berat karena banyaknya pejabat negara yang pensiun dalam waktu pendek. Pejabat negara yang bernama anggota DPR dan anggota DPD, misalnya, hanya bekerja lima tahun lalu mendapat hak pensiun seumur hidup. Bandingkan dengan pegawai negeri yang bekerja puluhan tahun baru mendapat pensiun.

Negara ini memang berkecenderungan menjadi negara pejabat. Bukan negara untuk rakyat. Reformasi menghasilkan demokrasi. Tetapi reformasi juga menghasilkan paradoks, yaitu semakin banyak lembaga negara baru lengkap dengan seluruh pejabat negara beserta seluruh perabotnya seperti mobil dinas, rumah dinas, gaji besar, dan tentu gaji pensiunan yang diterima sampai yang bersangkutan mati.

Jumlah pejabat yang muncul tiap lima tahunan itu memang banyak. Sebagai gambaran, tiap lima tahun ada 550 anggota DPR baru dengan gaji besar.

Reformasi memang sangat produktif menghasilkan berbagai lembaga negara baru, seperti Komisi Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Semuanya tentu memiliki pejabatnya sendiri dengan gaji masing-masing. Dan celakanya, masa jabatan mereka pun pendek sehingga cepat pensiun. Lalu, negara harus membayar pensiunnya sedemikian besarnya.

Oleh karena itu, sangat pantas untuk dipertimbangkan menyetop pemberian dana pensiun itu dan mengalihkannya untuk kepentingan rakyat. Sangat ironis, gaji pensiunan pejabat membengkak, dan di lain pihak rakyat yang miskin pun membiak.

Demokrasi di negeri ini cuma menghasilkan elite, menghasilkan pejabat negara, dan meminggirkan rakyat.

Media Indonesia, Kamis, 23 November 2006

0 Responses to “Beban Negara untuk Pejabat Pensiunan”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Blog Stats

  • 780,228 hits
November 2006
S S R K J S M
« Okt   Des »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: