Mengail Manfaat EPA

Banyak cara untuk meningkatkan kinerja perekonomian nasional. Selain memperkuat dan mengembangkan segala potensi ekonomi di dalam negeri, tidak kalah pentingnya adalah menggali berbagai peluang dari luar negeri, terutama berkaitan dengan kerja sama ekonomi internasional. Sebagai bagian dari komunitas global, sejak lama Indonesia menautkan perekonomiannya dalam sejumlah forum kerja sama atau perjanjian internasional. Itu semua dilakukan tentu dengan satu tujuan, yakni memberi keuntungan bagi Bangsa Indonesia. Salah satu hubungan ekonomi internasional yang dijalin adalah dengan Jepang. Menjadikan Jepang sebagai mitra ekonomi dianggap sangat strategis, mengingat negara itu menyerap hampir 20 persen dari total ekspor Indonesia, sekaligus investor dan donor terbesar bagi Indonesia.

Itulah sebabnya, salah satu agenda lawatan kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Jepang selama tiga hari, awal pekan ini, adalah memperteguh pertalian di bidang ekonomi. Menurut rencana, Presiden dan PM Jepang Shinzo Abe, akan mengumumkan perkembangan kerja sama ekonomi dalam kerangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi (Economic Partnership Agreement/EPA).

Salah satu implementasi krusial dari EPA yang diharapkan menguntungkan Indonesia, adalah kesepakatan penurunan dan penghapusan bea masuk untuk 90 persen produk Indonesia ke Jepang, hingga 15 tahun mendatang. Hal yang sama tentunya juga diberlakukan untuk produk Jepang, yang juga memperoleh pengurangan dan penghapusan bea masuk untuk produk dan jasanya ke Indonesia.

Bagi Jepang sendiri, EPA merupakan pola kemitraan bilateral yang selama ini telah dijalin bersama sejumlah negara ASEAN, seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Menilik dari aspek teknis penjabaran EPA, yang antara lain berupa penurunan dan penghapusan bea masuk, tak dapat dimungkiri format kesepakatan itu mengarah pada per- dagangan bebas dalam konteks bilateral. Hal ini tentu senapas dengan tren global yang mengarah pada liberalisasi per- dagangan.

Namun harus diingat, isu liberalisasi perdagangan dalam kaitan dengan tema besar globalisasi ekonomi, sangat sensitif bagi kita. Banyak elemen masyarakat yang mengkritik tren liberalisasi sebagai bentuk penjajahan ekonomi terselubung.

Kritik tersebut sangat beralasan, mengingat ketimpangan daya dukung ekonomi antarnegara, menjadi faktor dominan yang menyebabkan liberalisasi atau globalisasi hanya menguntungkan negara yang perekonomiannya kuat. Artinya, liberalisasi hanya bisa berjalan efektif dan memberi kemaslahatan bersama, bila daya dukung ekonomi semua negara yang terlibat berimbang.

Sayangnya, Indonesia berada dalam kelompok negara yang secara ekonomi masih belum stabil. Indonesia masih menjadi negara yang belum berdaulat secara ekonomi, karena sangat bergantung pada produk atau jasa dari luar untuk memenuhi kebutuhan domestik. Bahkan untuk kebutuhan pangan yang sangat mendasar, kita masih sering membuka kran impor, ketimbang menyusun dan melaksanakan kebijakan menuju pertanian yang maju dan mandiri.

Oleh karena itu, keterlibatan Indonesia, dan sikap agresif pemerintah yang terkesan begitu mudah masuk dalam pola kemitraan ekonomi multilateral dengan agenda liberalisasi, selalu mendapat kritik pedas dari dalam negeri. Sebab harus diakui pula, kerja sama ekonomi multilateral lebih banyak menampung potensi yang dimiliki negara sponsor, yang notabene dengan maju, ketimbang mengakomodasi kepentingan negara miskin dan berkembang agar dapat bersama-sama meraih keuntungan.

Berangkat dari kenyataan tersebut, pola kemitraan bilateral adalah yang paling memungkinkan. Sebab di situ terdapat kesejajaran dalam negosiasi, tidak ada pihak yang mendominasi. Artinya, berbagai kepentingan nasional dengan mudah disuarakan, dan kita pun seharusnya lebih leluasa untuk menolak agenda yang dianggap merugikan.

Meski demikian, kesepakatan EPA dengan Jepang, secara konseptual adalah bentuk bilateral dari isu liberalisasi perdagangan. Ini bisa menjadi kepanjangan tangan agenda pasar bebas dari negara maju. Oleh karena itu, kita mengingatkan pemerintah agar benar-benar mampu meningkatkan posisi tawar dengan Jepang, mengingat faktor saling kebergantungan kedua negara sangat kuat. Posisi tawar yang kuat sangat diperlukan sebagai modal dasar implementasi kegiatan perdagangan yang wajar dan adil.

Suara Pembaruan, 28 November 2006