Kenaikan penghasilan Dewan dan jeritan buruh

Solopos 29 Nov 2006 – Kalangan anggota DPRD patut bergembira. Mereka akan menerima kenaikan penghasilan berlipat-lipat. Pasalnya, pemerintah mengeluarkan PP No 37/2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, pada 14 November 2006.
Dalam PP itu diatur anggota Dewan diberi penerimaan penghasilan lain berupa tunjangan komunikasi dan tunjangan operasional. Jumlahnya pun menggiurkan.
Pendek kata jika seluruh struktur gaji baru berdasar PP No 37/2006 diterapkan maka anggota Dewan akan menerima gaji berlipat. Tunjangan operasional untuk ketua DPRD dalam satu bulan bisa mencapai Rp 10 juta sementara wakil ketua Rp 5 juta. Yang lebih menggiurkan lagi mereka akan menerima rapelan yang mencapai Rp 75,6 juta/orang, lantaran aturan ini berlaku sejak 1 Januari 2006! Dalam waktu yang sama, buruh di Jateng harus bersabar karena tuntutan agar upah minimum kota/kabupaten (UMK) belum sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL). Padahal UU mengatur upah buruh disesuaikan dengan KHL.
Kenaikan penghasilan yang bakal diterima anggota Dewan dan sulitnya buruh menerima UMK yang sesuai KHL adalah dua gambaran yang kontras. Anggota Dewan yang mempresentasikan dirinya sebagai wakil rakyat, tentunya dituntut mempunyai sensitivitas tinggi terhadap apa yang diwakilinya.
Padahal kemiskinan masih saja mewarnai masyarakat. Lihatlah data terakhir angka kemiskinan di Indonesia hingga Maret 2006 mencapai 39,05 juta jiwa atau naik 15,97% dibanding tahun lalu. Di Solo angka kemiskinan mencapai 42.908 jiwa.
Kenaikan penghasilan bagi anggota Dewan, memang sudah menjadi konsekuensi logis adanya peraturan pemerintah itu. Namun perlu diingat dalam pelaksanaan peraturan ini harus mempertimbangkan beban tugas dengan kemampuan keuangan daerah. Apalagi alokasi gaji Dewan dibiayai dari pendapatan asli daerah!
Artinya jika daerah tak mampu meng-cover kenaikan gaji sesuai aturan itu, maka persentase kenaikan tak harus sesuai dengan yang ditetapkan. Mari kita berhitung. Sebagai contoh di Solo dengan kemampuan PAD mencapai Rp 72-an miliar, maka ada kebutuhan dalam satu tahun untuk membayar tunjangan operasional dan komunikasi senilai Rp 3,37 miliar (belum termasuk komponen gaji lain). Jika jumlah ini ditambah rapelan selama tahun 2006 yang juga akan dibayarkan ada kebutuhan Rp 6,75 miliar. Jika dibandingkan dengan proyek perbaikan 11 pasar yang mencapai Rp 7 milar, maka alokasi untuk gaji Dewan dinilai tak lagi proporsional.
Melihat fenomena ini, marilah kita mengajak anggota Dewan dan Pemkot, untuk kembali berpikir. Setidaknya kenaikan ini disesuaikan dengan kemampuan daerah dan para wakil rakyat itu harus sensitif. –

=======================

Luthfi 

Iklan

0 Responses to “Kenaikan penghasilan Dewan dan jeritan buruh”



  1. Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Blog Stats

  • 788,198 hits
November 2006
S S R K J S M
« Okt   Des »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: