Demokrasi dan Investasi

DEMOKRASI dan investasi ternyata tidak selalu berjalan seiring. Ketika demokrasi menjadi denyut jantung negara berpenduduk 200 juta jiwa lebih ini, investasi malah mencari jalan lain. Investor justru lebih tertarik menanam modal di China atau Vietnam yang selama ini terkesan menutup diri.

Investasi sangat penting untuk menggerakkan perekonomian negara yang pada gilirannya menciptakan kesejahteraan bangsa. Kesejahteraan itu wajib dinikmati setiap anak bangsa karena itulah hakikat demokrasi dan tujuan kita berbangsa dan bernegara.

Sejatinya, sejak Indonesia memilih presiden secara langsung, investor berbondong-bondong datang ke sini. Apalagi, para pemimpin negeri ini rajin memperkenalkan wajah baru Indonesia yang lebih demokratis di luar negeri, bertemu dengan para pengusaha dan berbicara dari hati ke hati.

Memang, para pemimpin berhasil meraih komitmen penanaman modal asing. Namun, realisasinya masih sebatas mimpi. Sebab mimpi itu tidak diiringi perbaikan iklim investasi dalam negeri. Jangankan menarik investasi baru, membuat investor betah saja tidak mampu. Sudah banyak perusahaan asing yang hengkang ke negara pesaing.

Realisasi investasi tahun ini memprihatinkan. Mari kita tengok faktanya. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan realisasi investasi (izin usaha tetap) penanaman modal dalam negeri selama Januari sampai Oktober 2006 mencapai Rp13,55 triliun atau turun 18,57% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada 2005. Realisasi investasi penanaman modal asing juga turun sebesar 47,6%. Penurunan realisasi itu berkorelasi linear dengan pembukaan lapangan kerja baru.

Fakta itu semakin menyadarkan kita bahwa pebisnis memiliki logika sendiri. Mereka lebih mengutamakan negara yang memberikan kemudahan berusaha. Karena itu, demokrasi harus menjamin kepastian hukum dan keamanan. Transparansi yang menjadi roh demokrasi harus tecermin pada pengelolaan pemerintahan yang baik serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kepastian hukum merupakan barang yang sangat mahal di negeri ini. Belum lagi produk hukum yang tidak bersahabat dengan investor, misalnya Undang-Undang Ketenagakerjaan dan perundangan yang terkait dengan perpajakan, kepabeanan dan investasi. Itu ditambah lagi dengan peraturan daerah berbiaya tinggi.

Belum terlambat untuk berbenah diri. Mumpung pemerintah dan DPR saat ini masih membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanaman Modal.

RUU itu merupakan penggabungan dari undang-undang tentang investasi yang sudah ada, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.

Mestinya, undang-undang yang akan dihasilkan itu bersifat lebih khusus. Artinya, mengatur secara rinci, misalnya berapa lama proses pemberian suatu izin, insentif apa yang akan diberikan pemerintah kepada para investor. Jika investasi diatur dengan pasal karet, pasal yang masih harus diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah, bukan mustahil kepastian hukum semakin jauh. Sebagai gambaran, saat ini lebih 100 peraturan pemerintah yang tiada kunjung dibuat sehingga undang-undang praktis macet sebab tidak memiliki peraturan pelaksana.

Pembahasan RUU Penanaman Modal itu sudah berlarut-larut di Senayan. Terlalu banyak pasal yang dikompromikan antara pemerintah dan DPR. Politisasi pasal bisa berakibat buruk, bukan saja terhadap realisasi investasi tapi juga keberlangsungan demokrasi.

Media Indonesia, Kamis, 30 November 2006

Iklan

4 Responses to “Demokrasi dan Investasi”


  1. 1 Thamrin Desember 1, 2006 pukul 5:38 pm

    Demokrasi kan hanya salah satu indikator saja. Yang awal lah, sebagai pembuka. Namun yang paling penting bagi investor adalah soal kemudahan ia melakukan investasi dan sebuah jaminan apakah uang yang ia investasikan akan kembali.. Dengan untung gitu lho …. 😉

  2. 2 seguni Desember 13, 2006 pukul 12:27 pm

    Investasi asing atau dalam negeri dasarnya adalah keyakinan (trust) atau kepercayaan bahwa usaha yang akan dilakukan sesuai dengan rencana bisnis yang telah dinyatakan “feasible” (laik), dan dilaksanakan sesuai dengan dengan peraturan terkait akan dapat mengembalikan investasi beserta keuntungannya. Apabila hal ini,dengan kasat mata, terlihat tidak dapat dijamin oleh pemerintah, maka investorpun akan angkat kaki. Yang paling mengerikan adalah hilangnya kepercayaan terhadap Indonesia sbg suatu bangsa dan negara akibat banyaknya investor yang kecewa dan hengkang. Atau mungkin ada suatu konspirasi antara kelompok-kelompok tertentu di dalam dan luar negeri yang memang sudah merencanakan untuk membuat gambar Indonesia begitu buruk di mata investor asing.Sehingga investor asing tadi akan mencari alternatif untuk menanamkan modal mereka di luar Indonesia, tetapi tetap dapat menjangkau pasar Indonesia yang besarnya 200 jiwa itu. Mungkin ada yang mau menelusuri hal ini. Pasti bisa menjadi suatu kisah yang sangat menarik bagi kita yang bingung karena iklan ttg Indonesia berlawanan dengan kenyataan yang ada di Indonesia.

    Salam

    http://HaloIndonesia.blogspot.com

  3. 3 Jusrin Junaid Januari 28, 2007 pukul 1:01 am

    Mohon dikirimkan data statistik arus investasi asing ke indonesia. Terima Kasih.

  4. 4 joni Februari 4, 2007 pukul 5:30 pm

    Salam para Pejuang Investasi,

    Sebenarnya investor dalam negeri pun banyak yang minat untuk berinvest, tetapi terus terang fakta kekuatan politik masih lebih besar daripada jaminan kepastian hukum. Contohnya, jabatan bupati/walikota sering kali menjadi acuan kepastian politis terhadap investasi yang ditanam di suatu daerah. Memang sih, di beberapa daerah mengiming-imingi dengan Perda sebagai jaminan kepastian hukumnya. Tapi, tetap saja untuk membuat Perda itu pun makan biaya mahal yang ujung-ujungnya membebani investasi yang ditanamkan.

    Memang serba repot sih…(bagi para investor) mau menolak kok ada peluang (daripada tidak kerja), tapi kalau menerima kok ada keraguan apakah pemimpin baru baru nantinya tidak akan mengutak-utik investasi yang ditanam?

    Sebenarnya kalau pemimpin baru “nakal” terhadap investasi yang ditanam melebihi masa jabatan pemimpin lama, dikarenakan ada anggapan “si pemimpin baru tidak mendapatkan apa-apa dari kebijakan yang diwarisinya”. Sehingga, ada kemungkinan kebijakan warisan tersebut dijegal.

    Semoga undang-undang investasi yang dirancang kelak, mampu menangani salah satu aspek dari segunung aspek yang dimuat.

    Salam buat para pejuang investasi.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Blog Stats

  • 797,243 hits
November 2006
S S R K J S M
« Okt   Des »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: