Korupsi, Agar Tak Tebang Pilih

Tak henti-hentinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menabuh genderang perang terhadap korupsi.

Kali ini bidikannya menyorot dan mengenai salah seorang mantan menteri dalam Kabinet Gotong Royong pemerintahan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan untuk kepentingan pemeriksaan selanjutnya.

Salah apa Rokhmin Dahuri? Ternyata ketika menjabat sebagai menteri, yang bersangkutan disebut-sebut memerintahkan untuk melakukan pungutan sebesar 1 persen dari setiap proyek yang dilakukan oleh departemen tersebut. Selama dua tahun menjabat, dana yang dikumpulkan mencapai Rp 31 miliar. Dana itu kemudian digunakan untuk membiayai kegiatan di departemennya.

Apa boleh buat, Rokhmin Dahuri sekali lagi dicap sebagai aksi teatrikal pemerintahan ini. Dikatakan bahwa pemerintah menyelenggarakan aksi tebang pilih dengan membidik mantan menteri di zaman pemerintahan sebelumnya sebagai cara untuk balas dendam politik atau melemahkan posisi tawar oposisi di bawah kepemimpinan PDI-P.

Publik memang menilai demikian, sebab pada kenyataannya aksi melawan korupsi besar sekarang ini memang lebih dekat ke arah mereka yang pernah menjabat dalam pemerintahan lalu. Tercatat Mantan Kepala BPKM Theo F Toemion dijebloskan ke penjara dalam kasus korupsi Program Indonesia Investment Year 2003-2004. Menyusul kemudian mantan Menteri Agama Said Agil Husin Al Munawar, tersangkut kasus korupsi dana abadi umat. Kasus Rokhmin Dahuri adalah tersangka besar berikutnya yang amat jelas merupakan lingkar dalam pemerintahan sebelumnya.

Wajar publik kemudian memberikan penilaian. Kubu PDI-P sendiri menyatakan hal itu. Mereka membandingkan perbedaan perlakuan antara kader PDI-P yang tersangkut kasus korupsi. Gubernur Kalimantan Timur misalnya, dengan segera dijebloskan ke penjara dalam kasus korupsi lahan, sementara kader Golkar, Gubernur Ali Mazi justru masih bebas melenggang di luar tahanan. Lalu dalam kasus Rokhmin Dahuri, Menteri Kelautan dan Perikanan sekarang Freddy Numberi sudah mengakui bahwa dana itu pernah dipakai olehnya untuk aktivitas departemennya. PDI-P menyorot ini sebagai langkah dan strategi menjelang memasuki persaingan tahun 2009.

Memang tidak ada bukti bahwa pemerintahan ini sudah berlaku  jujur dan adil dalam pemberantasan korupsi. Harus jujur diakui bahwa masih ada kasus korupsi yang terkesan dilindungi oleh pemerintah.

Amat disayangkan bahwa yang terjadi adalah hal demikian. Lihat saja bagaimana susah payahnya KPK menjerat tokoh-tokoh di KPU. Bahkan satu anggota KPU dijerat berkali-kali sehingga pelepasannya mungkin akan terus menerus ditunda. Namun dari seluruh kasus yang ada, KPK masih menyisakan mantan anggota KPU yang secara formal amat jelas keterlibatannya dalam kasus korupsi. Mantan anggota KPU tersebut telah bergabung dengan partainya pemerintah dan salah satunya mengambil bagian dalam pemerintah.

Lalu sebagaimana dituding oleh PDI-P, kasus-kasus korupsi yang melibatkan kader partai besar dan mendukung pemerintahan acapkali dihindarkan penanganannya karena pertimbangan-pertimbangan yang kita tahu amat teknis. Lagi pula, publik harus tahu bahwa seleksi anggota KPK yang baru akan dilangsungkan dan yang menjadi penanggung-jawab adalah pemerintah sendiri melalui Menteri Hukum dan HAM.
Jelaslah bahwa langkah-langkah hukum dan yang digembar-gemborkan pemerintah sekarang belum berjalan berimbang. Di sini pemerintah belum punya bukti positif. Yang ada hanyalah bahwa yang terjadi justru adalah aksi tebang pilih lagi. Dan untuk ini, jika tidak mau dituding memanfaatkan momentum, KPK dan pemerintah harus menjelaskan perkembangan setiap kasus korupsi yang ditangani, supaya dieksaminasi oleh publik. (***)

Sinar Indonesia Baru, Dec 04, 2006 

4 Responses to “Korupsi, Agar Tak Tebang Pilih”


  1. 1 Thamrin Desember 4, 2006 pukul 2:24 pm

    Apa boleh buat, lebih baik menebang dan pilih-pilih daripada tidak “menebang” sama sekali…. 🙂

  2. 2 Hasyim Desember 15, 2006 pukul 8:52 am

    trimakasih atas kesempatan ini, meski saya sdh letih menghadapi hukum di negeri ini, Kasus korupsi di Blitar yang melibatkan Bupati Blitar (Imam Muhadi) yang kebetulan saudara saya.
    Kiranya perlu mendapatkan perhatian serius atas proses hukumnya, yang sangat nyata unsur politiknya. Mungkin hal hal berikut bisa sebagai pertimbangan :
    1. Kabupaten Blitar adalah satu satunya kabupaten di JATIM yang memenangkan Mega-Hasyim pd pilpres lalu.
    2. Sriono Kajri Blitar, tidak menjadikan Sekda sebagai tersangka dalam kasus korupsi Bupati (pdhal keuangan sdh di delegasikan ke Sekda)
    3. Diduga Sriono menerima “Upeti” dari calon bupati yang akan menggantikan Imam Muhadi.
    4. Ada saksi yang mengaku (didepan pengadilan) menerima aliran dana sebesar Rp. 200.000.000,- tidak dijadikan tersangka, menurt rumor uang tersebut sudah diberikan kepada Jaksa di Blitar
    5. Sama sekali tidak ada bukti tertulis (dan saksi lain) akan perintah bupati Imam M untuk pencairan dana,semua hanya berdasarkan pengakuan Krisanto,(kpl bag keuangan)
    5. Krisanto mencabut isi BAP yg isinya aliran dana yg dikeluarkan kpd : Sekda, Wakil Bupati dan lain2. yang akhirnya diakui oleh Krisanto semua dan diberikan kpd Bupati.
    6. JPU sama sekali tidak mengejar alasan pencabutan tsb, dan kelihatan sekali itu skenario untuk memojokan Imam Muhadi
    Sekian dulu dta penyuapan ke kejaksaan bisa saya untkap lajut bil;a tulisan ini ditanggapi. sy sdh nulis ribuam kali hal spt ini tp hasilnya nol besar,
    KEMANA SEBENARNYA KAMI BISA MENDAPATKAN KEADILAN DI REPUBLIK INI”

  3. 3 Hasyim Juni 24, 2008 pukul 5:08 pm

    SEkarang mulai terkuak, Mas Tamrin mungkin anda keluarga Jaksa, postingan sy 15 Desember jauh sebelum kasus Ayin-Jaksa. Perlu saya sampaikan sy haqul yakin Sriono mendapat suap jauh lebih besar dari pd Urip, karena yg ditangani Sriono kasus BLBI Antoni Salim nilainya jauh lebih besar. Sy setuju komentar Mas Tamrin “dari pd nggak menebang samasekali” yg jd masalah yg ditebang yg nggak bisa diperas, dan yg ada sponsornya. sdr Tamrin tahukah anda Sriono mbayar berapa untuk jd Jaksa BLBI dan mengantongi uang berapa dari kasus korupsi BLitar, jadi moral jaksa yg sudah moramarit ini perlu direcuci total.
    Yaa Allah bukalah hati para jaksa
    Yaaa Allah inikah yg KAU maksud akan menurunkan pemimpin Dzolim pd sebuah negri yg rakyatnya full ma’siat

  4. 4 gomglowsplara November 2, 2008 pukul 4:11 am

    Eh.. Sometimes I can’t help but give free reign to my cautious chocolate I have a nice fresh joke for you people) Why did the man put wheels on his rocking chair? He wanted to rock and roll.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




Blog Stats

  • 779,655 hits
Desember 2006
S S R K J S M
« Nov   Jan »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

%d blogger menyukai ini: